DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Permenham ini mengatur tentang kerja sama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kementerian dengan mitra Kerja Sama dalam mencapai tujuan bersama. Kerja Sama tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro dan dapat dilaksanakan dengan mitra dari dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama ini meliputi kerja sama pusat yang masih dalam lingkup teknis yang ditangani oleh dan kerja sama daerah Pimpinan UKE I atau Kepala Kantor Wilayah dan Kerja Sama daerah yang dilaksanakan berdasarkan penyusunan bahan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi Kerja Sama dari Kepala Biro. Hal ini bertujuan agar penyusunan rencana, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia memliki standar dan pedoman mengenai pola kerja serta memberikan kerangka hukum yang jelas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia maka diperlukan kebijakan penataan kerja sama;
c.bahwa untuk penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia diperlukan pengaturan mengenai pola kerja sama yang menjadi standar dan pedoman serta memberikan kerangka hukum yang jelas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan, huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
4.Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891); MENETAPKAN: Memutuskan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kementerian dengan mitra Kerja Sama dalam mencapai tujuan bersama.
2.Naskah Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi hasil kesepakatan bersama antara kementerian dengan mitra Kerja Sama.
3.Pemrakarsa adalah pihak penggagas awal Kerja Sama.
4.Sistem Aplikasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Aplikasi Elektronik adalah sistem aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung proses pelaporan terkait Kerja Sama.
5.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
8.Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut UKE I adalah satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian.
9.Pimpinan UKE I adalah kepala satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian.
10.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di daerah.
11.Kepala Kantor Wilayah adalah kepala instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah.
12.Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Biro adalah biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan risiko, penyusunan evaluasi dan pengendali laporan kementerian, kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi pelaksanaan Kerja Sama.
13.Kepala Biro adalah kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan risiko, penyusunan evaluasi dan pengendali laporan kementerian, kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 2

(1)Kerja Sama dituangkan dalam Naskah Kerja Sama dengan bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.
(2)Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemrakarsa; dan
2. b.mitra Kerja Sama
(3)Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.UKE I; dan
2. b.unit kerja di tingkat Kantor Wilayah.
(4)Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.lembaga negara;
2. b.lembaga pemerintah;
3. c.Pemerintah Daerah;
4. d.Organisasi Kemasyarakatan;
5. e.pemerintah negara asing;
6. f.organisasi internasional;
7. g.organisasi kemasyarakatan asing; dan/atau
8. h.pihak atau mitra lainnya.
(5)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
(6)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mitra dari dalam negeri dan luar negeri.
(7)Kerja Sama dengan mitra dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dibuat oleh Kementerian melalui Sekretariat Jenderal.

Pasal 3

(1)Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Kerja Sama pusat; dan
2. b.Kerja Sama daerah.
(2)Kerja Sama pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama dalam lingkup umum yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal.
(3)Kerja Sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama dalam lingkup teknis yang ditandatangani oleh Pimpinan UKE I atau Kepala Kantor Wilayah.
(4)Kerja Sama daerah yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan penyusunan bahan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi Kerja Sama dari Kepala Biro.

Pasal 4

Kerja Sama sebagai dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan naskah; dan
c.penandatanganan.

Pasal 5

(1)Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui usulan rencana Kerja Sama oleh Pemrakarsa.
(2)Usulan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.urgensi Kerja Sama;
2. b.ruang lingkup Kerja Sama;
3. c.jangka waktu Kerja Sama; dan
4. d.identitas Mitra Kerja sama;
(3)Usulan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan berdasarkan:
1. a.rencana strategis Kementerian;
2. b.program prioritas Kementerian;
3. c.usulan kebutuhan pada UKE I; dan/atau
4. d.usulan kebutuhan lainnya.

Pasal 6

(1)Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
(2)Usulan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemrakarsa:
1. a.kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk Kerja Sama pusat; dan
2. b.kepada Kepala Kantor Wilayah untuk Kerja Sama daerah.

Pasal 7

(1)Usulan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselaraskan oleh:
1. a.Biro untuk Kerja Sama pusat; dan
2. b.bagian tata usaha dan umum kantor Wilayah untuk Kerja Sama daerah.
(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak usulan Kerja Sama diterima.
(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan:
1. a.rencana strategis Kementerian;
2. b.program prioritas Kementerian; dan/atau
3. c.kebijakan Kementerian;
(4)Hasil penyelarasan oleh bagian tata usaha dan umum Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro.
(5)Hasil penyelarasan usulan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 8

(1)Penyusunan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil penyelarasan usulan rencana Kerja Sama.
(2)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.judul;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.ruang lingkup;
4. d.pelaksanaan;
5. e.pendanaan;
6. f.jangka waktu; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi.
(3)Penyusunan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemrakarsa dan mitra Kerja Sama dengan didampingi oleh Biro.
(4)Dalam hal penyusunan Naskah Kerja Sama dilaksanakan dengan mitra luar negeri, penyusunan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mengikutsertakan:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri; dan/atau
2. b.kementerian/lembaga terkait.
(5)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.untuk kerja sama dengan mitra yang berasal dari dalam negeri disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro; dan
2. b.untuk kerja sama dengan mitra yang berasal dari luar negeri disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk disetujui;
(6)Naskah Kerja Sama yang telah disetujui disampaikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 9

(1)Penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh:
1. a.Menteri, Sekretaris Jenderal, atau Pimpinan UKE I untuk Kerja Sama pusat; dan
2. b.Kepala Kantor Wilayah untuk Kerja Sama daerah.
(2)Pelaksanaan penandatanganan Naskah Kerja Sama untuk Kerja Sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro.

Pasal 10

(1)Naskah Kerja Sama yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disimpan oleh Biro.
(2)Naskah Kerja Sama yang ditandatangani dengan mitra luar negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(3)Salinan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa certified true copy dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri disimpan oleh Biro.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…