DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: 1) Pakaian Dinas; 2) atribut; 3) pembinaan dan pengawasan; dan 4) pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pakaian dinas dan atribut Aparatur Sipil Negara sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai serta untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur, organisasi, dan tata kerja Kementerian Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden No. 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252);
4.Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian HAM (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 128). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki dan dipakai oleh setiap pegawai dalam melaksanakan tugas.
2.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai yang bertugas di bidang pengamanan dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
4.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian khusus yang digunakan pada acara kenegaraan atau acara resmi.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian ditugaskan dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
7.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dipakai untuk melengkapi Pakaian Dinas dalam mendukung tugas dan fungsi.
8.Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hak Asasi Manusia.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas;
2. b.atribut;
3. c.pembinaan dan pengawasan; dan
4. d.pendanaan.
(2)Filosofi warna dasar Pakaian Dinas Pegawai Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Pegawai Kementerian wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 4

Pakaian Dinas Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.PDH;
b.PDL;
c.PSL; dan
d.Pakaian Dinas lainnya.

Pasal 5

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pakaian dinas yang digunakan oleh Menteri, wakil Menteri, staf khusus Menteri, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai Kementerian dalam melaksanakan tugas.
(2)Dalam hal ditentukan lain untuk penggunan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebijakan tersebut dilakukan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terbuat dari bahan kain kemeja polyester 65% (enam puluh lima persen), rayon 35% (tiga puluh lima persen) dan bahan kain celana atau rok cotton twill stretch;
(2)Warna PDH diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna krem, red green blue (200,187,164), hexadecimal color code: #C8BBA4; dan
2. b.celana atau rok berwarna cokelat, red green blue (136, 116, 97) hexadecimal color code: #887461.

Pasal 7

(1)Selain PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Menteri, wakil Menteri, staf khusus Menteri, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai dapat menggunakan pakaian formal dan sopan, dalam melaksanakan tugas pada hari Selasa dan hari Rabu.
(2)Pakaian formal dan sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berkerah dengan warna dan motif bebas;
2. b.celana panjang bahan; dan
3. c.rok bahan.
(3)Dalam hal ditentukan lain untuk penggunan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebijakan tersebut dilakukan oleh Menteri.

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pakaian dinas yang digunakan oleh Menteri, wakil Menteri, staf khusus Menteri, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai Kementerian.

Pasal 9

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terbuat dari bahan kain polyester 65% (enam puluh lima persen), rayon 35% (tiga puluh lima persen), dan bahan kain celana atau rok cotton twill stretch;
(2)Warna PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.atasan tactical berwarna krem, red green blue (200,187,164), hexadecimal color code: #C8BBA4; dan
2. b.celana tactical berwarna cokelat, red green blue (136, 116, 97) hexadecimal color code: #887461.

Pasal 10

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pakaian yang digunakan oleh Menteri, wakil Menteri, staf khusus Menteri, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai.
(2)Dalam hal ditentukan lain untuk penggunan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebijakan tersebut dilakukan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…