DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Klasifikasi Arsip Kementerian Hak Asasi Manusia. Klasifikasi Arsip Kementerian merupakan acuan bagi unit kerja di Kementerian dalam pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, organisasi, dan tata kerja Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia, perlu mengatur klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
6.Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
2.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
7.Wakil Menteri adalah Wakil Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip Kementerian merupakan acuan bagi unit kerja di Kementerian dalam pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Klasifikasi Arsip fasilitatif; dan
2. b.Klasifikasi Arsip substantif.
(2)Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.organisasi dan tata laksana;
3. c.kepegawaian;
4. d.pendidikan dan pelatihan;
5. e.keuangan;
6. f.pengelolaan barang milik negara;
7. g.kehumasan;
8. h.perpustakaan;
9. i.kerja sama;
10. j.hukum;
11. k.kearsipan;
12. l.ketatausahaan;
13. m.rumah tangga;
14. n.pengawasan; dan
15. o.teknologi informasi
(3)Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.instrumen dan penguatan hak asasi manusia; dan
2. b.pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kementerian menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi huruf dan angka.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar penomoran Naskah Dinas, pemeliharaan arsip aktif dan arsip inaktif, serta penyusutan arsip.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2025 MENTERI HAK ASASI MANUSIA Œ NATALIUS PIGAI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP PR PERENCANAAN PR.01 Program dan Anggaran 01.01 Rencana Pembangunan dan Masterplan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan dan Masterplan 01.02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 01.03 Rencana Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra), dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan 01.04 Rencana Pembangunan Jangka Pendek Usulan perencanaan, Musyawarah perencanaan pembangunan nasional, Rapat Kerja Teknis, Penyusunan Rencana Kerja 01.05 Trilateral Meeting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Trilateral Meeting 01.06 Rencana Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerja Program Tahunan Unit Kerja Program Tahunan Kementerian 01.07 Rencana Kerja dan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), yang di dalamnya berisi pagu indikatif dan pagu definitif PR.02 Evaluasi 02.01 Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja pada kementerian dan unit utama 02.02 Kantor Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja pada kantor wilayah PR.03 Pelaporan 03.01 Laporan Bulanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Bulanan 03.02 Laporan Triwulan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Triwulan 03.03 Laporan Semester Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan semester 03.04 Laporan Tahunan Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan tahunan pada unit utama 03.05 Laporan Tahunan Kantor Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan tahunan pada kementerian dan unit utama 03.06 Laporan Tahunan Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Tahunan Kementerian 03.07 Insidentil Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan insidentil 03.08 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lapora Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja 03.09 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lapora Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah 03.10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PR.04 Rapat Kerja 04.01 Dengan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, K/L) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja dengan Presiden, lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, K/L) 04.02 Tingkat Unit Utama (RAKERNIS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja tingkat unit utama 04.03 Tingkat Kantor Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja tingkat kantor wilayah OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA OT.01 Struktur Organisasi 01.01 Pembentukan Struktur Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi 01.02 Pengubahan Struktur Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengubahan struktur organisasi 01.03 Pembubaran Struktur Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembubaran struktur organisasi 01.04 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kementerian 01.05 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kantor wilayah OT.02 Uraian Jabatan dan Tata Kerja 02.01 Uraian , Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uraian, Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi 02.02 Uraian , Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Administrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uraian, Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Administrasi 02.03 Uraian , Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uraian, Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Fungsional OT.03 Evaluasi Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi Kelembagaan OT.04 Standar Kompetensi Jabatan 04.01 Jabatan Pimpinan Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 04.02 Jabatan Administrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi 04.03 Jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional OT.05 Ketatalaksanaan 05.01 Standarisasi Sarana Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan standarisasi sarana kerja 05.02 Sistem, Prosedur dan Metode Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), proses bisnis, mekanisme dan hubungan kerja OT.06 Reformasi Birokrasi 06.01 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 06.02 Zona Integritas (ZI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Zona Integritas (ZI) 06.03 Perjanjian Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjanjian Kinerja 06.04 Evaluasi Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi reformasi birokrasi KP KEPEGAWAIAN KP.01 Formasi Pegawai 01.01 Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan 01.02 Usulan Formasi, Alokasi Formasi, Formasi Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Formasi, Alokasi Formasi, Formasi Khusus 01.03 Evaluasi Formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Formasi KP.02 Penerimaan/Pengadaan Pegawai/ Sumber Daya Manusia 02.01 Proses Penerimaan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai 02.02 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima 02.03 Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif, PPPK Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif, PPPK 02.04 usul nomor induk pegawai (NIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif, PPPK KP.03 Pengangkatan Pegawai 03.01 Orientasi CPNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan Orientasi CPNS 03.02 Pengangkatan PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan PNS 03.03 Pengangkatan Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan Jabatan Struktural 03.04 Pengangkatan Jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan Jabatan Fungsional 03.05 Pengangkatan PPPK Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan PPPK KP.04 Mutasi Pegawai 04.01 Alih Tugas/Diperbantukan/Dipekerjakan/ Pelaksana Naskah-naskah yang berkaitan dengan Alih Tugas/Diperbantukan/Dipekerjakan/ Pelaksana 04.02 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 04.03 Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat/Golongan 04.04 Mutasi Pegawai, Mutasi Pimpinan, Mutasi Unit Kerja, Mutasi antar instansi, Mutasi Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Mutasi Pegawai, Mutasi Pimpinan, Mutasi Unit Kerja, Mutasi antar instansi, Mutasi Keluarga KP.05 Pembinaan Karier 05.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) - Sasaran Kerja Pegawai - Prestasi Kerja Pegawai 05.02 Penilaian kinerja jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian kinerja jabatan Fungsional 05.03 Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Disiplin dan Kode Etik 05.04 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 05.05 Pencantuman Gelar Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencantuman Gelar 05.06 Beasiswa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Beasiswa 05.07 Uji Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uji Kompetensi 05.08 Pengelolaan Sistem Merit Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Merit 05.09 Pengelolaan Manajemen Talenta Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Manajemen Talenta 05.10 Pengelolaan Asesment Centre Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Asesment Centre 05.11 Pengelolaan Budaya Kerja Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Budaya Kerja Organisasi 05.12 Pakta Integritas Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pakta Integritas 05.13 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pegawai KP.06 Penghargaan dan Tanda Jasa 06.01 Pemberian Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberian Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya 06.02 Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi KP.07 LHKPN dan LHKASN 07.01 Pimpinan Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN dan LHKASN Pimpinan Tinggi 07.02 Pejabat Administrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN dan LHKASN Pejabat Administrasi 07.03 Pejabat Fungsional, Fungsional Umum dan PPPK Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN dan LHKASN Pejabat Fungsional, Fungsional Umum dan PPPK KP.08 Disiplin Pegawai 08.01 Naskah-naskah yang berkaitan dengan d i s i p l i n p e g a w a i Tingkat Ringan (Pernyataatnn Tidak Puas, Teguran Lisan, Teguran Tertulis) 08.02 Naskah-naskah yang berkaitan dengan d i s i p l i n p e g a w a i Tingkat Sedang (Penundaan KGB, KP dan Penurunan Gaji) 08.03 Naskah-naskah yang berkaitan dengan d i s i p l i n p e g a w a i Tingkat Berat (Penurunan Pangkat, Pembebasan Jabatan,Pemberhentian Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat) KP.09 Pendelegasian Wewenang/Mandat 09.01 Pelaksana Harian (PlH) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksana Harian (PlH) 09.02 Pelaksana Tugas (PlT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksana Tugas (PlT) KP.1 0 Tata Usaha Kepegawaian/Administrasi Pegawai 10.01 Data Pegawai, Sintem Informasi pegawai, KP4. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Pegawai, Sintem Informasi pegawai, KP4. 10.02 Identitas Pegawai (Karpeg, Karsu, Karis, npwp) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Identitas Pegawai (Karpeg, Karsu, Karis, npwp) 10.03 Izin Kepegawaian (Izin Belajar, Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri), Kursus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Izin Kepegawaian (Izin Belajar, Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri), Kursus 10.04 Keanggotaan Pegawai Dalam Organisasi Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan Keanggotaan Pegawai Dalam Organisasi Sosial 10.05 Daftar Hadir/Absensi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Hadir/Absensi Pegawai 10.06 Cuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan Cuti Tahunan, Cuti diluar Tanggungan Negara 10.07 Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan 10.08 Nominatif Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nominatif Pegawai 10.09 Pengurusan Tunjangan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengurusan Tunjangan Kinerja 10.10 Pengurusan Uang Makan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengurusan Uang Makan. KP.1 1 Kesejahteraan Pegawai 11.01 Perumahan (TAPERUM, Biaya Uang Muka) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perumahan (TAPERUM, Biaya Uang Muka) 11.02 Taspen, JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Taspen, JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian 11.03 Bantuan sosial, asuransi pegawai, pakaian dinas, layanan antar jemput dan layanan kesenian dan olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bantuan sosial, asuransi pegawai, pakaian dinas, layanan antar jemput dan layanan kesenian dan olahraga 11.04 Pensiun Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun pegawai, Pembekalan Purnabakti, usulan pemberhentian, usulan penetapan pensiun (janda, duda, PNS yang tewas) KP.12 Berkas Perseorangan Pegawai 12.01 Menteri, Wakil Menteri, Pimpinan Tinggi Madya Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai / pejabat Menteri, Wakil Menteri, Pimpinan Tinggi Madya, Pegawai (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kebawah) dan Pejabat lain, yang secara individual ditentukan instansi atau ASN yang berjasa terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12.02 Pegawai (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kebawah) Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pegawai (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kebawah) 12.03 Pejabat lain, yang secara individual ditentukan instansi atau ASN yang berjasa terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pejabat lain, yang secara individual ditentukan instansi atau ASN yang berjasa terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat lain dan Pegawai yang secara individual ditentukan instansi atau ASN yang berjasa terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan KP.13 Organisasi Non Kedinasan 13.01 KORPRI Naskah-naskah yang berkaitan dengan KORPRI 13.02 Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dharma Wanita 13.03 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Koperasi DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM DL.01 Pendidikan 01.01 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Manajerial Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Manajerial 01.02 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional 01.03 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana 01.04 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Aparatur Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Aparatur 01.05 Pendidikan dan Pelatihan Komunitas dan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Komunitas dan Masyarakat 01.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan KU KEUANGAN KU.01 Pelaksanaan Anggaran 01.01 Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran seperti Langkah- langkah awal tahun, akhir tahun, capaian dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan, semester dan tahunan 01.02 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti Surat Pengesahan, Surat Usulan Revisi,Surat Persetujuan dan Pernyataan, Surat Pengantar usulan revisi 01.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa penerimaan Non Pajak seperti Surat Usulan Target PNBP, Surat Perubahan Target, Surat Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP, Surat Laporan Realisasi PNBP, Surat Pengantar Ijin Penggunaan PNBP KU. 02 Tata Usaha Keuangan 02.01 Pedoman dan Petunjuk Administrasi Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pedoman dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan seperti Tata Cara Pengelolaan Hibah, Tata Cara Pengelolaan Rekening Pemerintah, Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Fungsi dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Penyelesaian Kerugian Negara, SOP Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Revisi Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Laporan Hibah, SOP Daftar Piutang Negara, SOP Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Negara, SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian Nihil (SPM –GUP Nihil)/Tambahan Uang Persediaan Nihil (TUP Nihil), SOP Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan, SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, dll. 02.02 Penatausahaan Hibah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hibah seperti hibah luar negeri dan dalam negeri, rekonsiliasi hibah, tindak lanjut hasil rekonsiliasi hibah, Pembinaan dan Monitoring hibah. 02.03 Pejabat Perbendaharaan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti SK Pengangkatan KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembinaan dan Monitoring Pejabat Perbendaharaan Negara 02.04 Penyelesaian Kerugian Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi seperti Piutang Negara, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Perbendaharaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/Itjen, Pembinaan dan Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara. 02.05 Penatausahaan Rekening Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rekening pemerintah seperti Pembukaan dan penutupan rekening, restrukturisasi rekening, rekonsiliasi rekening, tindak lanjut hasil rekonsiliasi rekening. KU 03 Perbendaharaan 03.01 Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja di lingkungan Sekretariat Jenderal seperti Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, Kuitansi, Pengeluaran Real, SPD. 03.02 Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran permintaan belanja dari BPP di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia 03.03 LPJ Bendahara Pengeluaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja bendahara pengeluaran dan BPP di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia 03.04 LPJ Bendahara Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban pendapatan bendahara penerimaan. 03.05 Penerimaan Negara Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Pajak KU. 04 Akuntansi dan Pelaporan 04.01 Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan Representasi Manajemen 04.02 Rekonsiliasi dan Data Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekonsiliasi (pencocokan data) komponen Laporan Keuangan secara intra (dengan pihak internal) maupun extra (dengan pihak eksternal) berupa Berita Acara Rekonsiliasi, laporan kegiatan; serta naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisa Data; Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan 04.03 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal, berupa Action Plan, surat, nota dinas, laporan kegiatan, dan dokumen pelaksanaan rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan. BM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BM.01 Perencanaan Barang Milik Negara 01.01 Usulan Rencana Kebutuhan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Rencana Kebutuhan BMN 01.02 Rencana Kebutuhan BMN Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan BMN Kementerian 01.03 Hasil Analisis Kebutuhan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hasil Analisis Kebutuhan BMN 01.04 Rencana Kebutuhan Aset Berwujud Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan Aset Berwujud 01.05 Rencana Kebutuhan Aset tak Berwujud Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan Aset tak Berwujud BM.02 Pengadaan Barang Milik Negara (Layanan Pengadaan) 02.01 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

a.Pengadaan Barang Persediaan (habis pakai)
b.Pengadaan Barang Bukan Persediaan
c.Pengadaan Jasa Lainnya
d.Pengadaan Jasa Konsultasi
e.Pengadaan Teknis Aset Tetap (Tanah)
f.Pengadaan Aset Tidak Berwujud (Software)
g.Pengadaan Sewa
h.Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin
i.Pekerjaan Konstruksi (Bangunan) 02.02 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan data informasi pengadaan barang/jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan data informasi pengadaan barang/jasa 02.03 Pembinaan, Bimbingan, Pendampingan, dan Konsultasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan, Bimbingan, Pendampingan, dan Konsultasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 02.04 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 02.05 Laporan Pengadaan Barang/Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Pengadaan Barang/Jasa 02.06 Telaahan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Telaahan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 02.07 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Sekretariat Pusat UKPBJ - Sekretariat Perwakilan UKPBJ Unit Eselon I - Sekretariat Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah 02.08 Pendistribusian Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendistribusian Barang Milik Negara BM 03 Penetapan Status dan Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) 03.01 Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
a.Berkas Permohonan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh Pihak Lain
b.SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh Pihak Lain
c.Berkas Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
d.Berkas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
e.Berkas Pengalihan Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
f.Berkas Alih Fungsi Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut) 03.02 Pemanfaatan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berkas permohonan, SK dan tindak lanjut Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah (BGS), Bangunan Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) 03.03 Pengamanan dan Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara
a.Dokumen Permasalahan Barang Milik Negara
b.Berkas Pengamanan dan Pemeliharaan (SK Tim dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah)
c.Laporan Data Tanah 03.04 Rumah Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rumah Negara
a.Berkas Permohonan Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara
b.SK Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara
c.Surat Pembatalan Ijin Penghunian Rumah Negara
d.Surat Ijin Penghunian Rumah Negara BM.04 Penatausahaan Barang Milik Negara 04.01 Pencatataan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencatataan Barang Milik Negara 04.02 Inventarisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Inventarisasi 04.03 Opname fisik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Opname fisik 04.04 Rekonsiliasi data Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rekonsiliasi data Barang Milik Negara 04.05 Pengawasan dan Pengedalian BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengedalian BMN 04.06 Laporan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Barang Milik Negara BM.05 Pemindahtanganan dan Penghapusan 05.01 Penjualan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penjualan 05.02 Tukar Menukar Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tukar Menukar 05.03 Hibah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hibah 05.04 Pemusnahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemusnahan 05.05 Penghapusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penghapusan HM KEHUMASAN HM. 01 Informasi dan Komunikasi 01.01 Media Massa (Cetak, Elektronik, Media Sosial) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Media Massa (Cetak, Elektronik, Media Sosial) 01.02 Sosialisasi dan Diseminasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi dan Diseminasi 01.03 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 01.04 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 01.05 Peliputan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peliputan 01.06 Konferensi Pers Naskah-naskah yang berkaitan dengan Konferensi Pers 01.07 Siaran Pers Naskah-naskah yang berkaitan dengan Siaran Pers HM.02 Dokumentasi 02.01 Produk Informasi (Media Cetak, Elektronik, Media Sosial) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produk Informasi (Media Cetak, Elektronik, Media Sosial) - Film, Foto - Video Grafis - Narasi Tunggal Media Massa Elektronik - Info Grafis (Poster, Banner) - Surat Penyerahan (Bingkai Foto, dll) - Konten Video Revolusi Media Digital - Konten Media Sosial (Youtube, Twitter, IG) 02.02 Rekapitulasi Pemberitaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rekapitulasi Pemberitaan PP PERPUSTAKAAN PP.0 1 Akusisi 01.01 Pembelian Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian/pengadaan bahan pustaka mulai dari seleksi, proses pengadaan, hingga penyerahan hasil pengadaan ke bagian pengolahan bahan pustaka. 01.02 Hadiah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hadiah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hadiah, hingga penyerahan hasil hadiah ke bagian pengolahan bahan pustaka. 01.03 Hibah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hibah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hibah, hingga penyerahan hasil hibah ke bagian pengolahan bahan pustaka. 01.04 Tukar Menukar Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan tukar menukar bahan pustaka mulai dari seleksi, proses tukar menukar, hingga penyerahan hasil tukar menukar bahan Pustaka ke bagian pengolahan bahan pustaka. 01.05 Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus Naskah yang berkaitan dengan pendistribusian bahan pustaka surplus mulai dari seleksi, proses pendistribusian, hingga penyerahan bahan pustaka surplus ke pihak penerima. 01.06 Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk) Naskah yang berkaitan dengan pencatatan penerimaan bahan pustaka dalam buku induk PP.0 2 Koleksi Bahan Pustaka 02.01 Pengolahan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan yang meliputi pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi, pasca katalogisasi, verifikasi bahan pustaka, pemasukan data ke pangkalan data, penyusunan, pengendalian dan pengembangan tajuk nama pengarang, badan korporasi dan subjek, serta penyiapan akses layanan informasi ke pemustaka. - Klasifikasi dan Tajuk Subyek - Katalogisasi - Abstrak Bahan Pustaka 02.02 Pangkalan Data Koleksi Naskah yang berkaitan dengan data koleksi perpustakaan PP.0 3 Layanan Perpustakaan 03.01 Keanggotaan Naskah yang berkaitan dengan data keanggotaan perpustakaan. 03.02 Sirkulasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman, pengembalian, statistik, dan laporan bahan pustaka. 03.03 Referensi Naskah yang berkaitan dengan layanan koleksi referensi. 03.04 Alih Bahasa Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih bahasa. 03.05 Pengembangan TI Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan pengembangan website perpustakaan, kemas ulang informasi dalam format multimedia, pengembangan aplikasi perpustakaan, dan pengembangan pangkalan data digital 03.06 Penyiangan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan Penyiangan Bahan Pustaka PP.0 4 Preservasi Bahan Pustaka 04.01 Perawatan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perawatan dan pengawetan bahan pustaka. 04.02 Perbaikan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perbaikan bahan pustaka. 04.03 Penjilidan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam penjilidan bahan pustaka. 04.04 Reproduksi Foto Naskah yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi foto ke dalam bentuk digital serta pemeliharaan dan penyimpanannya. PP.0 5 Pengembangan Perpustakaan 05.01 Standar Nasional Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar nasional perpustakaan khusus. 05.02 Pedoman Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman perpustakaan khusus. 05.03 Akreditasi Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kelengkapan permintaan atau pemberian akreditasi perpustakaan. 05.04 Pengkajian Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian perpustakaan, mulai dari rapat persiapan, studi referensi,penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survei, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, hingga pencetakan hasil kajian. 05.05 Promosi Perpustakaan (publikasi, pameran, dsb) Naskah yang berkaitan dengan promosi perpustakaan. PP.0 6 Tenaga Perpustakaan 06.01 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan analisa/ perencanaan kebutuhan penyelenggaraan diklat serta kerja sama dengan instansi lain. 06.02 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan. 06.03 Pembinaan Tenaga Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis tenaga perpustakaan, bimbingan teknis tim penilai pustakawan, dan pengembangan profesi pustakawan (seminar, workshop, dsb). 06.04 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian pustakawan. KS KERJA SAMA KS. 01 Kerja Sama Dalam Negeri 01.01 Lembaga Tinggi Negara/P emer intah P u sat Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan,perundingan, perumusan dengan Lembaga Tinggi Negara, 01.02 Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan,dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) 01.03 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta dalam negeri Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan, dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta dalam negeri 01.04 Lembaga Pendidikan Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan, dengan Lembaga Pendidikan 01.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama dalam negeri Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama dalam negeri KS. 02 Kerja Sama Luar Negeri 02.01 Badan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan, dengan Badan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa 02.02 Organisasi Internasional selain Badan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan, dengan Organisasi Internasional selain Badan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa 02.03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama luar negeri Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama luar negeri HK HUKUM HK.01 Legislasi Nasional 01.01 Program Legislasi Nasional Naskah yang berkaitan dengan Program Legislasi Nasional HK.02 Rancangan Peraturan Perundang- undangan 02.01 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Naskah yang berkaitan dengan Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan 02.02 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Naskah yang berkaitan dengan Produk Hukum yang Bersifat Penetapan HK.03 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum HK.04 Kasus/Sengketa Hukum/Arbitrase 04.01 Perkara Pidana Naskah yang berkaitan dengan Perkara Pidana 04.02 Perkara Perdata Naskah yang berkaitan dengan Perkara Perdata 04.03 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Naskah yang berkaitan dengan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara 04.04 Non Litigasi Naskah yang berkaitan dengan Non Litigasi HK.05 Layanan Advokasi Hukum 05.01 Advokasi Hukum Litigasi Naskah-naskah terkait administrasi persidangan (Surat Dinas, Nota Dinas) serta dokumen/naskah yang dibuat dalam rangka proses beracara (Relaas Panggilan, Gugatan, Eksepsi dan Jawaban, Replik, Duplik, Daftar Bukti, Kesimpulan, dll) 05.02 Advokasi Hukum Non Litigasi Naskah/Dokumen yang memuat tentang administrasi perkara-perkara non Litigasi (Surat Dinas, Nota Dinas) 05.03 Pengaduan Hukum Naskah/Dokumen yang memuat tentang tanggapan/respon terhadap Pengaduan Hukum (Nota Dinas, Surat Dinas) 05.04 Bantuan Hukum Naskah/Dokumen yang memuat tentang surat jawaban terhadap permohonan bantuan hukum yang diajukan (Nota Dinas, Surat Dinas) 05.05 Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Naskah/Dokumen yang memuat tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) (Nota Dinas, Surat Dinas) 05.06 Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Naskah/ Dokumen yang memuat tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik (Nota Dinas, Surat Dinas) HK.06 Dokumentasi Produk Hukum Naskah/ Dokumen yang memuat tentang Dokumentasi Produk Hukum AR KEARSIPAN AR.01 Penciptaan 01.01 Pengurusan Surat Masuk Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi surat masuk 01.02 Pengurusan Surat Keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi surat keluar AR.02 Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip 02.01 Peminjaman Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip aktif di Sentral Arsip Aktif atau arsip inaktif di Sentral Arsip Inaktif. 02.02 Pemberkasan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberkasan meliputi daftar arsip aktif (berkas dan isi berkas). 02.03 Penataan Arsip Inaktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan arsip inaktif meliputi pengaturan fisik, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip inaktif. 02.04 Penyimpanan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pengamanan arsip serta pengamanan. 02.05 Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif di unit kearsipan, diantaranya pemeriksaan kebersihan ruangan, pemberitahuan kepada unit pengolah, dan lain-lain. 02.06 Alih Media Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih media meliputi kebijakan, autentikasi, berita acara, daftar arsip yang dilakukan alih media. 02.07 Pengelolaan Arsip Terjaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Terjaga. 02.08 Pengelolaan Arsip Vital Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Vital. AR.03 Penyusutan Arsip 03.01 Pemindahan Arsip Inaktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan. Meliputi Berita acara pemindahan dan Daftar arsip yang dipindahkan 03.02 Pemusnahan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip meliputi Panitia penilai, Rekomendasi/ pertimbangan/ Persetujuan pemusnahan arsip, Penetapan arsip yang akan dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip yang dimusnahkan 03.03 Penyerahan Arsip Statis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis meliputi Pembentukan panitia, Penilaian panitia penilai, permintaan persetujuan, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, surat penyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip, Keputusan penetapan penyerahan, berita acara penyerahan arsip, daftar arsip yang diserahkan AR.04 Pembinaan Kearsipan 04.01 Sosialisasi/Bimbingan Konsultasi/Fasilitasi/ Bimbingan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/Bimbingan Konsultasi/Fasilitasi/ Bimbingan Teknis 04.02 Pengawasan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Kearsipan AR.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan TU KETATAUSAHAAN TU.01 Ketatausahaan 01.01 Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan. 01.02 Notulen Rapat/Risalah Naskah-naskah yang berkaitan dengan risalah/notulen rapat, seperti Rapat Pimpinan dan Rapat Staf 01.03 Ucapan Terima Kasih/Ucapan Selamat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ucapan Terima Kasih/Ucapan selamat. RT RUMAH TANGGA RT.01 Kerumahtanggaan 01.01 Penggunaan Ruang dan Peralatan Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman dan penggunaan ruang dan peralatan kantor 01.02 Jalan dan Lingkungan Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor termasuk taman meliputi dari permintaan/usulan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. 01.03 Penggunaan dan Penghunian Rumah Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan penghunian rumah negara 01.04 Penggunaan Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman dan penggunaan kendaraan dinas 01.05 Penggunaan Barang Elektronik, Telekomunikasi, mesin, jaringan listrik, air, telepon dan internet Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi Penggunaan barang elektronik, mesin, jaringan listrik, air, telepon, faksimile, TV Kabel, internet dan cloud RT.02 Pemeliharaan Fasilitas Kantor 02.01 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Area Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung dan bangunan serta area kantor 02.02 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 02.03 Pemeliharaan Barang Elektronik dan mesin, jaringan listrik, saluran air, telepon dan internet Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Barang Elektronik dan mesin, jaringan listrik, saluran air, telepon dan internet 02.04 Pemeliharaan Alat Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan alat kesehatan RT.03 Perjalanan Dinas 03.01 Perjalanan Dinas (Dalam Negeri) Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perjalanan Dinas dalam negeri 03.02 Perjalanan Dinas (Luar Negeri) Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perjalanan Dinas luar negeri 03.03 Evaluasi dan Pelaporan Perjalanan Dinas (Dalam/Luar Negeri) Naskah-naskah yang berkaitan dengan, Evaluasi dan Pelaporan Perjalanan Dinas (Dalam Negeri/Luar Negeri) RT.04 Pembinaan Sikap Mental dan Layanan Kesehatan 04.01 Layanan Keagamaan dan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan rohaniawan, undangan kegiatan ceramah keagamaan, permohonan narasumber ceramah keagamaan, himbauan Zakat, himbauan Qurban, undangan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha serta kegiatan keagamaan lainnya. 04.02 Layanan Kesehatan Jasmani Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan jasmani seperti pelaksanaan senam pagi, permintaan instruktur senam pagi, SK Intrukstur Senam. 04.03 Pelayanan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan medis poli gigi, poli umum, dan poli mata. PT Keprotokolan PT 01 Keprotokolan 01.01 Penyelenggaraan Upacara dan Perayaan Hari Besar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelanggaran kegiatan Upacara Nasional 01.02 Perayaan Hari Besar Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perayaan Hari Besar Nasional 01.03 Pelayanan Tamu, Acara Kedinasan, Jamuan, dan Ramah Tamah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan tamu, acara kedinasan, jamuan, dan ramah tamah 01.04 Daftar Nama Pejabat dan Alamat Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian informasi terkait dengan daftar nama pejabat dan alamat 01.05 Buku Tamu Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku tamu 01.06 Agenda Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadualan dan pelaksanaan agenda pimpinan, pidato pimpinan, dan lain sebagainya. PT 02 Pengamanan 02.01 Pengamanan Personil (VVIP/VIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan personil VVIP/VIP 02.02 Pengamanan Lingkungan, Fisik dan Instalasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan, fisik, dan instalasi 02.03 Laporan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengamanan di lingkungan unit kerja 02.04 Laporan Kejadian Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kejadian di lingkungan unit kerja 02.05 Bantuan Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan dan bantuan pengamanan PW PENGAWASAN PW.01 Perencanaan 01.01 Kebijakan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan Pengawasan 01.02 Perjanjian Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjanjian Kinerja 01.03 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 01.04 Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) 01.05 Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) 01.06 Ikhtisar Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ikhtisar Hasil Pengawasan PW.02 Pelaksanaan Pengawasan 02.01 Audit Kinerja & Informasi, Reviu dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Audit Kinerja & Informasi, Reviu dan Evaluasi 02.02 Audit Tujuan Tertentu/Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Audit Tujuan Tertentu/Khusus 02.03 Pemantauan/Monitoring Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan/Monitoring BPK RI, BPKP RI, ORI, Inspektur Jenderal 02.04 Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, PKS dll Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, PKS dll PW.03 Pelaporan 03.01 Laporan Hasil Audit Kinerja (LHA/LHP), Informasi Data Pendukung Pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Kinerja (LHA/LHP), Informasi Data Pendukung Pemeriksaan 03.02 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Audit Khusus) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Audit Khusus) 03.03 Pemantauan/Monitoring BPK, BPKP, Ombudsman, Itjen Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan/Monitoring BPK, BPKP, Ombudsman, Itjen PW.04 Tindak Lanjut 04.01 Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja 04.02 Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus 04.03 Tindak Lanjut (BPKP RI), BPK RI, ITJEN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut (BPKP RI), BPK RI, ITJEN PW.05 Reviu dan Tindak Lanjut Reviu 05.01 Reviu Naskah-naskah yang berkaitan dengan Reviu 05.02 Tindak Lanjut Reviu Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Reviu PW.06 Tindak Lanjut Pengaduan 06.01 Whistle Blowing System (WBS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan Whistle Blowing System (WBS) 06.02 Gratifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan Gratifikasi 06.03 Pengaduan Tertulis (SMS Gateway, Po Box Email Itjen) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan Tertulis (SMS Gateway, Po Box Email Itjen) 06.05 Pengaduan melalui aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan Secara Online Rakyat) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan melalui aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan Secara Online Rakyat) 06.06 Pengaduan Ombusman Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan Ombusman PW.07 Tindak Lanjut Atensi dan Telaahan 07.01 Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Tidak Ditindaklanjuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Tidak Ditindaklanjuti 07.02 Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti 07.03 Daftar nama pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia yang dikenakan sanksi hukuman disiplin/kartu cela Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar nama pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia yang dikenakan sanksi hukuman disiplin/kartu cela TI TEKNOLOGI DAN INFORMASI TI.01 Pengamanan Data 01.01 Kuesioner, Data Pendukung, Analisis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kuesioner, Data Pendukung, Analisis TI 02 Pengamanan Jaringan 02.01 Pemeliharaan Jaringan, Audit Jaringan, Laporan Hasil Audit Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Jaringan, Audit Jaringan, Laporan Hasil Audit TI 03 Standarisasi 03.01 Standarisasi Teknologi dan Informasi Penyusunan Regulasi Standarisasi Teknologi dan Informasi yang berkaitan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Standar Operasional Prosedur 03.02 Implementasi Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Perencanaan Komite TIK, Aplikasi Sada, Digital Signature, Sertifikat Elektronik 03.03 Implementasi Situs Internet, Portal Internet dan Surat Elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Implementasi Situs internet, Portal Internet dan Surat Elektronik 03.04 Uji Coba Infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uji Coba Infrastruktur TI 04 Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi 04.01 Penyusunan Program Perencanaan Teknologi dan Informasi Perencanan server, Perencanaan jaringan 04.02 Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Informasi Pengembangan Data Center Kementerian Hak Asasi Manusia, Pengembangan Server 04.03 Pengembangan Aplikasi Pengembangan Simpeg, Pengembangan Website 04.04 Pengembangan Database, Situs Internet, dan Surat Elektronik Naskah-Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembangan Database, situs internet, dan surat elektronik TI 05 Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi 05.01 Pengelolaan Jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Jaringan 05.02 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi 05.03 Pengelolaan Database Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Database 05.04 Pengelolaan Situs Internet, Portal Internet, dan Surel Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Situs Internet, Portal Internet, dan Surel 05.05 Pengelolaan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Aplikasi 05.06 Pengelolaan Alat Pendukung Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Alat Pendukung TI 06 Layanan Sistem Teknologi dan Informasi 06.01 Layanan Keluhan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Naskah-naskah yang berkaitan dengan keluhan LPSE 06.02 Tindak Lanjut Keluhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Keluhan 06.03 Monitoring/Pemantauan Layanan Keluhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring/Pemantauan Layanan Keluhan meliputi Komputer rusak, Printer rusak, Wifi tidak aktif 06.04 Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hasil evaluasi TI MENTERI HAK ASASI MANUSIA ttd. NATALIUS PIGAI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP JENIS ARSIP IP INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAM IP.01 Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan, analisis, dan evaluasi instrumen hak asasi manusia, serta pelaporan di bidang pelaporan penerapan instrumen internasional hak asasi manusia. 01.01 Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara 01.02 Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya 01.03 Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara 01.04 Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya 01.05 Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen HAM Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen HAM Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara 01.06 Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya IP. 02 Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan strategi pemberian penguatan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas hak asasi manusia aparatur kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa 02.01 Penyiapan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara 02.02 Pelaksanaan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara 02.03 Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara IP. 03 Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan strategi pemberian penguatan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas hak asasi manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha 03.01 Penyiapan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha 03.02 Pelaksanaan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha 03.03 Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP JENIS ARSIP HA PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA HA. 01 Pelayanan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan kebijakan teknis. 01.01 Penerimaan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan ringkasan singkat permasalahan dugaan pelanggaran HAM dengan memuat data dan informasi. 01.02 Telaahan/Analisis Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan ringkasan singkat dugaan pelanggaran HAM dengan memuat data dan informasi, dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait analisis, serta kesimpulan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM 01.03 Klarifikasi/Koordinasi/Konsultasi Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan permohonan klarifikasi, koordinasi dan konsultasi untuk meminta/mencari data dan informasi tentang dugaan pelanggara HAM serta upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh instansi terkait untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM dimaksud 01.04 Informasi/Pemberitahuan/Ucapan Terima Kasih Naskah dinas yang berkaitan dengan informasi/ pemberitahuan atas tindak lanjut klarifikasi/koordinasi/ konsultasi kepada pengadu serta ucapan terima kasih kepada instansi terkait yang telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 01.05 Rekomendasi Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kesimpulan dan upaya penyelesaian atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Pihak Terkait yang wajib dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM 01.06 HAM Aktual/Penanganan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Nonyudisial Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang mendapat perhatian nasional dan internasional 01.07 Pemenuhan Hak Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 01.08 Pelaksanaan Advokasi Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Advokasi Hak Asasi Manusia 01.09 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Hak Asasi Manusia HA.02 Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan hak asasi manusia bagi Instansi Pemerintah. 02.01 Penyiapan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah 02.02 Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Koordinasi/ Konsultasi Pengelolaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah 02.03 Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah HA.03 Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan MENTERI HAK ASASI MANUSIA ttd. NATALIUS PIGAI pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha 03.01 Penyiapan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha 03.02 Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Koordinasi/ Konsultasi Pengelolaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha 03.03 Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…