DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013

Nomor: 1
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Januari 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.82 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

a.Imbalan adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan berakhir.
b.Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
c.Pengurus adalah orang perseorangan, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
d.Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
e.Debitor Pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
f.Kurator Sementara adalah Kurator yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor dan pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

BAB II

PENENTUAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 2

(1)Banyaknya imbalan bagi Kurator ditentukan sebagai berikut :
1. a.dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.823 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
3. c.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.
(2)Hakim dalam menentukan banyaknya imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan.
(3)Banyaknya imbalan bagi Kurator Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, ditentukan sebagai berikut :
1. a.dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, banyaknya imbalan ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama kali; atau
2. b.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.
(4)Hakim dalam menentukan banyaknya imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator Sementara yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kurator dapat menerima imbalan lain yang berasal dari penjualan harta yang dikuasai kreditur lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan.
(2)Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak 2½% (dua satu perdua persen) dihitung dari penjualan harta yang dikuasai kreditur lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan.

Pasal 4

Imbalan bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut :

a.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang yang berakhir dengan perdamaian, banyaknya imbalan ditentukan oleh hakim dan dibebankan kepada Debitor dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Pengurus yang bersangkutan, dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai hutang yang harus dibayar oleh Debitor; atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.82 4
b.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, banyaknya imbalan ditentukan oleh hakim dan dibebankan kepada Debitor dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari Pengurus yang bersangkutan dengan ketentuan paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai hutang yang harus dibayar oleh Debitor.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan Kurator atau Pengurus, banyaknya imbalan ditentukan oleh rapat kreditur.

Pasal 6

Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kurator dapat melakukan rapat dengan kreditur mengenai imbalan tambahan, yang diperhitungkan dari harta Debitor Pailit.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pedoman banyaknya imbalan bagi Kurator yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.825 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.82 6 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS BANYAKNYA IMBALAN BAGI KURATOR DALAM HAL KEPAILITAN BERAKHIR DENGAN PERDAMAIAN Senilai sampai dengan Rp50 miliar = 5% Senilai di atas Rp50 miliar s.d Rp250 miliar = 3% Senilai di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar = 2% Senilai di atas Rp500 miliar = 1% Dengan cara perhitungan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN I. Nilai Harta Debitor Rp20 miliar Jumlah imbalan: 5% dari Rp20 miliar Rp 1 miliar II. Nilai Harta Debitor Rp150 miliar Jumlah imbalan: 5 % dari Rp50 miliar Rp 2,5 miliar 3 % dari Rp100 miliar RP 3 miliar Jumlah Rp 5,5 miliar III. Nilai Harta Debitor Rp300 miliar Jumlah imbalan: 5% dari Rp50 miliar Rp 2,5 miliar 3% dari Rp200 miliar Rp 6 miliar 2% dari Rp50 miliar Rp 1 miliar Jumlah Rp 9,5 miliar IV. Nilai Harta Debitor Rp600 miliar Jumlah imbalan: 5% dari Rp50 miliar Rp 2,5 miliar 3% dari Rp200 miliar Rp 6 miliar 2% dari Rp250 miliar Rp 5 miliar 1% dari Rp100 miliar Rp 1 miliar Jumlah Rp 14,5 miliar www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.827 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS BANYAKNYA IMBALAN BAGI KURATOR DALAM HAL KEPAILITAN BERAKHIR DENGAN PEMBERESAN Senilai sampai dengan Rp50 miliar = 8% Senilai di atas Rp50 miliar s/d Rp250 miliar = 6% Senilai di atas Rp250 miliar s/d Rp500 miliar = 4% Senilai di atas Rp500 miliar = 2% Dengan cara perhitungan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN I. Nilai Harta Debitor Rp20 miliar Jumlah imbalan: 8% dari Rp20 miliar Rp 1,6 miliar II. Nilai Harta Debitor Rp150 miliar Jumlah imbalan: 8 % dari Rp50 miliar Rp 4 miliar 6 % dari Rp100 miliar RP 6 miliar Jumlah Rp 10 miliar III. Nilai Harta Debitor Rp300 miliar Jumlah imbalan: 8% dari Rp50 miliar Rp 4 miliar 6% dari Rp200 miliar Rp 12 miliar 4% dari Rp50 miliar Rp 2 miliar Jumlah Rp 18 miliar IV. Nilai Harta Debitor Rp600 miliar Jumlah imbalan: 8% dari Rp50 miliar Rp 4 miliar 6% dari Rp200 miliar Rp 12 miliar 4% dari Rp250 miliar Rp 10 miliar 2% dari Rp100 miliar Rp 2 miliar Jumlah Rp 28 miliar www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.82 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

a.Imbalan adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan berakhir.
b.Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
c.Pengurus adalah orang perseorangan, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
d.Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
e.Debitor Pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
f.Kurator Sementara adalah Kurator yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor dan pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

BAB II

PENENTUAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 2

(1)Banyaknya imbalan bagi Kurator ditentukan sebagai berikut :
1. a.dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.823 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
3. c.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.
(2)Hakim dalam menentukan banyaknya imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan.
(3)Banyaknya imbalan bagi Kurator Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, ditentukan sebagai berikut :
1. a.dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, banyaknya imbalan ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama kali; atau
2. b.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.
(4)Hakim dalam menentukan banyaknya imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator Sementara yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kurator dapat menerima imbalan lain yang berasal dari penjualan harta yang dikuasai kreditur lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan.
(2)Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak 2½% (dua satu perdua persen) dihitung dari penjualan harta yang dikuasai kreditur lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan.

Pasal 4

Imbalan bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut :

a.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang yang berakhir dengan perdamaian, banyaknya imbalan ditentukan oleh hakim dan dibebankan kepada Debitor dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Pengurus yang bersangkutan, dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai hutang yang harus dibayar oleh Debitor; atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.82 4
b.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, banyaknya imbalan ditentukan oleh hakim dan dibebankan kepada Debitor dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari Pengurus yang bersangkutan dengan ketentuan paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai hutang yang harus dibayar oleh Debitor.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan Kurator atau Pengurus, banyaknya imbalan ditentukan oleh rapat kreditur.

Pasal 6

Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kurator dapat melakukan rapat dengan kreditur mengenai imbalan tambahan, yang diperhitungkan dari harta Debitor Pailit.