DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 234 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan www.peraturan.go.id 2016, No.371 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS. www.peraturan.go.id 2016, No.371

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
2.Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3.Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4.Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
5.Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

BAB II

PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR SEMENTARA, DAN PENGURUS

Pasal 2

(1)Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut:
1. a.dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor; www.peraturan.go.id 2016, No.371
2. b.dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
3. c.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
(2)Besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam terpakai.
(4)Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak boleh melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.

Pasal 3

(1)Hakim dalam menentukan banyaknya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan.
(2)Tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
1. a.masa kerja sebagai Kurator;
2. b.besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
3. c.nilai harta pailit yang pernah ditangani;
4. d.hal yang berkaitan dengan rekam jejak Kurator;
5. e.jumlah Kreditor; dan
6. f.tempat keberadaan harta pailit yang ditangani. www.peraturan.go.id 2016, No.371

Pasal 4

(1)Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator sementara ditentukan sebagai berikut:
1. a.dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan dalam rapat Kreditor yang pertama kali; atau
2. b.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis hakim.
(2)Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator sementara yang bersangkutan.

Pasal 5

Imbalan Jasa bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut:

a.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor berdasarkan kesepakatan dengan Pengurus yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 6% (enam per seratus) dari nilai utang yang harus dibayarkan; dan
b.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, banyaknya Imbalan Jasa Pengurus dibebankan kepada Debitor yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 8% (delapan per seratus) dari nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor.

Pasal 6

Dalam hal terjadi penambahan Kurator dan Pengurus, banyaknya Imbalan Jasa ditentukan dalam rapat Kreditor dengan mempertimbangkan alasan penambahan Kurator dan Pengurus. www.peraturan.go.id 2016, No.371

Pasal 7

Ketentuan mengenai banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator Balai Harta Peninggalan, berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1514), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.371 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.371 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS BANYAKNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR A. Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian. Besaran Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 1 Persentase bagi Kurator Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian No. Nilai Utang Persentase

1.sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) 5% (lima per seratus) 2. di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 3% (tiga per seratus) 3. di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua per seratus) 4. di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 1% (satu per seratus) www.peraturan.go.id 2016, No.371 Contoh:
1.Nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 2 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
1.5% (lima per seratus) dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Jumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2.Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 3 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) No. Nilai Harta dan Persentase Jumlah Imbalan
1.5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.3% (tiga per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Jumlah Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371
3.Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 4 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
1.5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.3% (tiga per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
3.2% (dua per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Jumlah Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
4.Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 5 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
1.5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) 2. 3% (tiga per seratus) dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371 3. 2% (dua per seratus) dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
4.1% (satu per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Jumlah Rp14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) B. Banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan Besaran Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan Pemberesan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 6 Persentase bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan No. Nilai Hasil Pemberesan Persentase
1.sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) 8% (delapan per seratus) 2. di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 6% (enam per seratus) 3. di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 4% (empat per seratus) 4. di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua per seratus) www.peraturan.go.id 2016, No.371 Contoh:
1.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 7 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
1.8% (delapan per seratus) dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) Jumlah Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)
2.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
1.8% (delapan per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
2.6% (enam per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) Jumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371
3.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
1.8% (delapan per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
2.6% (enam per seratus) dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)
3.4% (empat per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Jumlah Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah)
4.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
1.8% (delapan per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
2.6% (enam per seratus) dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371 3. 4% (empat per seratus) dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
4.2% (dua per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Jumlah Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 234 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan www.peraturan.go.id 2016, No.371 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS. www.peraturan.go.id 2016, No.371

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
2.Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3.Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4.Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
5.Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

BAB II

PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR SEMENTARA, DAN PENGURUS

Pasal 2

(1)Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut:
1. a.dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor; www.peraturan.go.id 2016, No.371
2. b.dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
3. c.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
(2)Besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam terpakai.
(4)Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak boleh melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.

Pasal 3

(1)Hakim dalam menentukan banyaknya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan.
(2)Tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
1. a.masa kerja sebagai Kurator;
2. b.besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
3. c.nilai harta pailit yang pernah ditangani;
4. d.hal yang berkaitan dengan rekam jejak Kurator;
5. e.jumlah Kreditor; dan
6. f.tempat keberadaan harta pailit yang ditangani. www.peraturan.go.id 2016, No.371

Pasal 4

(1)Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator sementara ditentukan sebagai berikut:
1. a.dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan dalam rapat Kreditor yang pertama kali; atau
2. b.dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis hakim.
(2)Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator sementara yang bersangkutan.

Pasal 5

Imbalan Jasa bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut:

a.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor berdasarkan kesepakatan dengan Pengurus yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 6% (enam per seratus) dari nilai utang yang harus dibayarkan; dan
b.dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, banyaknya Imbalan Jasa Pengurus dibebankan kepada Debitor yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 8% (delapan per seratus) dari nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

1.sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) 5% (lima per seratus) 2. di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 3% (tiga per seratus) 3. di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua per seratus) 4. di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 1% (satu per seratus) www.peraturan.go.id 2016, No.371 Contoh:
1.Nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 2 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
1.5% (lima per seratus) dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Jumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2.Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 3 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) No. Nilai Harta dan Persentase Jumlah Imbalan
1.5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.3% (tiga per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Jumlah Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371
3.Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 4 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
1.5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.3% (tiga per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
3.2% (dua per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Jumlah Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
4.Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 5 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
1.5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) 2. 3% (tiga per seratus) dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371 3. 2% (dua per seratus) dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
4.1% (satu per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Jumlah Rp14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) B. Banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan Besaran Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan Pemberesan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 6 Persentase bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan No. Nilai Hasil Pemberesan Persentase
1.sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) 8% (delapan per seratus) 2. di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 6% (enam per seratus) 3. di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 4% (empat per seratus) 4. di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua per seratus) www.peraturan.go.id 2016, No.371 Contoh:
1.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 7 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
1.8% (delapan per seratus) dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) Jumlah Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)
2.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
1.8% (delapan per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
2.6% (enam per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) Jumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371
3.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
1.8% (delapan per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
2.6% (enam per seratus) dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)
3.4% (empat per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Jumlah Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah)
4.Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
1.8% (delapan per seratus) dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
2.6% (enam per seratus) dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371 3. 4% (empat per seratus) dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
4.2% (dua per seratus) dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Jumlah Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR SEMENTARA, DAN PENGURUS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR SEMENTARA, DAN PENGURUS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021