Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS. www.peraturan.go.id 2016, No.371
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR SEMENTARA, DAN PENGURUS
BAB II
www.peraturan.go.id 2016, No.371
www.peraturan.go.id 2016, No.371
Imbalan Jasa bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut:
Dalam hal terjadi penambahan Kurator dan Pengurus, banyaknya Imbalan Jasa ditentukan dalam rapat Kreditor dengan mempertimbangkan alasan penambahan Kurator dan Pengurus. www.peraturan.go.id 2016, No.371
Ketentuan mengenai banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator Balai Harta Peninggalan, berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1514), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.371 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.371 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS BANYAKNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR A. Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian. Besaran Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 1 Persentase bagi Kurator Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian No. Nilai Utang Persentase
di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 3% (tiga per seratus) 3. di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua per seratus) 4. di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 1% (satu per seratus) www.peraturan.go.id 2016, No.371 Contoh:
Tabel 2 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
Tabel 3 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) No. Nilai Harta dan Persentase Jumlah Imbalan
Tabel 4 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
Tabel 5 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) No. Nilai Utang dan Persentase Jumlah Imbalan
3% (tiga per seratus) dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) www.peraturan.go.id 2016, No.371 3. 2% (dua per seratus) dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
Tabel 6 Persentase bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan No. Nilai Hasil Pemberesan Persentase
di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) 6% (enam per seratus) 3. di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 4% (empat per seratus) 4. di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) 2% (dua per seratus) www.peraturan.go.id 2016, No.371 Contoh:
Tabel 7 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
Tabel 8 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
Tabel 9 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
Tabel 10 Jumlah Imbalan dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) No. Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase Jumlah Imbalan
4% (empat per seratus) dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
Membuka PDF…