DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui metode e-learning yang efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2017, No.968 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 393);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE E-LEARNING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.peraturan.go.id 2017, No.968

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
2.Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode E-Learning yang selanjutnya disebut Diklat E-Learning adalah Diklat yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi melalui jaringan internet.
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Diklat E-Learning merupakan metode pembelajaran yang digunakan pada jenis Diklat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain metode pembelajaran secara klasikal.
(2)Penyelenggaraan Diklat E-Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung dengan metode pembelajaran secara klasikal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Diklat E-Learning meliputi:

a.program Diklat E-Learning;
b.peserta Diklat E-Learning;
c.tenaga Pengajar Diklat E-Learning; dan
d.evaluasi dan kelulusan. www.peraturan.go.id 2017, No.968

Pasal 4

(1)Diklat E-Learning diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM.
(2)Laman Diklat E-Learning dikelola oleh BPSDM Hukum dan HAM.
(3)Penyelenggaraan Diklat E-Learning dilaksanakan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PROGRAM DIKLAT E-LEARNING

Pasal 5

1.Diklat E-Learning dapat dilaksanakan untuk:

a.Diklat Teknis;
b.Diklat Fungsional; dan
c.Diklat Kepemimpinan.
1. 2.Dalam hal pelaksanaan Diklat E-Learning untuk Diklat Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara.
2. 3.Penentuan jenis Diklat E-Learning sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan analisa kebutuhan Diklat.
3. 4.Analisa kebutuhan Diklat sebagaimana dimakksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
a.kebutuhan organisasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
1. 1.perubahan struktur organisasi;
2. 2.peraturan yang terkait dengan isu nasional dan isu internasional;
3. 3.kebijakan yang menjadi prioritas; dan
4. 4.kebutuhan organisasi yang mendesak.
b.kebutuhan jabatan, meliputi tetapi tidak terbatas pada: www.peraturan.go.id 2017, No.968
1. 1.standar kompetensi jabatan;
2. 2.perubahan standar operasional prosedur; dan
3. 3.pembentukan jabatan fungsional;
c.kebutuhan individual, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
1. 1.hasil uji kompetensi; dan
2. 2.penilaian kinerja pegawai.

Pasal 6

(1)Kurikulum Diklat E-Learning disusun untuk memenuhi standar kompetensi jabatan.
(2)Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat E- Learning dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat E-Learning, peserta dan alumni diklat, serta unsur ahli.
(3)Kurikulum Diklat E-Learning ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 7

(1)Kurikulum Diklat E-Learning memuat komponen paling sedikit terdiri atas:
1. a.latar belakang dibutuhkannya Diklat E-Learning;
2. b.tujuan pembelajaran;
3. c.indikator hasil belajar;
4. d.materi pembelajaran dan silabus;
5. e.waktu pembelajaran; dan
6. f.evaluasi belajar.
(2)Penentuan komponen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan komposisi materi, waktu pelaksanaan, dan pertimbangan kemampuan capaian belajar peserta. www.peraturan.go.id 2017, No.968

Pasal 8

(1)Metode pembelajaran Diklat E-Learning disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat E-Learning yang ditetapkan.
(2)Penyelenggaraan Diklat E-Learning dapat dilaksanakan dengan metode pembelajaran secara interaksi langsung dan interaksi tidak langsung.
(3)Pembelajaran secara interaksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1.forum diskusi peserta;
2.forum diskusi tenaga pengajar dengan kelompok peserta secara langsung;
3.latihan peserta yang dilaksanakan secara langsung; dan/atau
4.kegiatan lainnya yang menggunakan jaringan komunikasi internet oleh peserta baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak secara langsung.

(4)Pembelajaran secara interaksi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1.mengunduh bahan bacaan/modul/bahan pendukung pembelajaran Diklat;
2.mengunggah bahan tugas peserta;
3.belajar mandiri oleh peserta;
4.memberikan komentar dalam laman forum diskusi yang ditentukan secara tidak langsung oleh tenaga pengajar;
5.tanya jawab;
6.kuis/ujian peserta; dan/atau
7.kegiatan lain yang tidak menggunakan jaringan komunikasi internet secara langsung oleh peserta dan tenaga pengajar. www.peraturan.go.id 2017, No.968

Pasal 9

(1)Bahan pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum Diklat E-Learning yang ditetapkan.
(2)Bahan pembelajaran Diklat E-Learning paling sedikit terdiri atas:
1. a.modul;
2. b.bahan tayang; dan
3. c.materi pelengkap modul.
(3)Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diunggah oleh tenaga pengajar pada laman Diklat E- Learning sebelum Diklat E-Learning dimulai.

Pasal 10

(1)Waktu penyelenggaraan Diklat E-Learning ditetapkan berdasarkan jumlah mata Diklat dalam kurikulum.
(2)Alokasi waktu untuk setiap mata Diklat paling lama 5 (lima) Hari.
(3)Perhitungan jam pelajaran dalam 1 (satu) Hari setara dengan 4 (empat) jam pelajaran Diklat klasikal.
(4)Alokasi waktu mencakup waktu interaksi langsung dan interaksi tidak langsung peserta Diklat E-Learning pada setiap mata Diklat.
(5)Hari penyelenggaraan Diklat E-Learning untuk pembelajaran peserta digunakan perhitungan hari kerja.
(6)Dalam hal tertentu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM dapat menetapkan alokasi waktu setiap mata Diklat berdasarkan pertimbangan tujuan pembelajaran, kurikulum, metode belajar, dan waktu belajar peserta. www.peraturan.go.id 2017, No.968

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui metode e-learning yang efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 393);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE E-LEARNING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.peraturan.go.id 2017, No.968

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
2.Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode E-Learning yang selanjutnya disebut Diklat E-Learning adalah Diklat yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi melalui jaringan internet.
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Diklat E-Learning merupakan metode pembelajaran yang digunakan pada jenis Diklat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain metode pembelajaran secara klasikal.
(2)Penyelenggaraan Diklat E-Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung dengan metode pembelajaran secara klasikal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Diklat E-Learning meliputi:

a.program Diklat E-Learning;
b.peserta Diklat E-Learning;
c.tenaga Pengajar Diklat E-Learning; dan
d.evaluasi dan kelulusan. www.peraturan.go.id 2017, No.968

Pasal 4

(1)Diklat E-Learning diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM.
(2)Laman Diklat E-Learning dikelola oleh BPSDM Hukum dan HAM.
(3)Penyelenggaraan Diklat E-Learning dilaksanakan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PROGRAM DIKLAT E-LEARNING

Pasal 5

1.Diklat E-Learning dapat dilaksanakan untuk:

a.Diklat Teknis;
b.Diklat Fungsional; dan
c.Diklat Kepemimpinan.
1. 2.Dalam hal pelaksanaan Diklat E-Learning untuk Diklat Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara.
2. 3.Penentuan jenis Diklat E-Learning sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan analisa kebutuhan Diklat.
3. 4.Analisa kebutuhan Diklat sebagaimana dimakksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
a.kebutuhan organisasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
1. 1.perubahan struktur organisasi;
2. 2.peraturan yang terkait dengan isu nasional dan isu internasional;
3. 3.kebijakan yang menjadi prioritas; dan
4. 4.kebutuhan organisasi yang mendesak.
b.kebutuhan jabatan, meliputi tetapi tidak terbatas pada: www.peraturan.go.id 2017, No.968
1. 1.standar kompetensi jabatan;
2. 2.perubahan standar operasional prosedur; dan
3. 3.pembentukan jabatan fungsional;
c.kebutuhan individual, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
1. 1.hasil uji kompetensi; dan
2. 2.penilaian kinerja pegawai.

Pasal 6

(1)Kurikulum Diklat E-Learning disusun untuk memenuhi standar kompetensi jabatan.
(2)Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat E- Learning dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat E-Learning, peserta dan alumni diklat, serta unsur ahli.
(3)Kurikulum Diklat E-Learning ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 7

(1)Kurikulum Diklat E-Learning memuat komponen paling sedikit terdiri atas:
1. a.latar belakang dibutuhkannya Diklat E-Learning;
2. b.tujuan pembelajaran;
3. c.indikator hasil belajar;
4. d.materi pembelajaran dan silabus;
5. e.waktu pembelajaran; dan
6. f.evaluasi belajar.
(2)Penentuan komponen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan komposisi materi, waktu pelaksanaan, dan pertimbangan kemampuan capaian belajar peserta. www.peraturan.go.id 2017, No.968

Pasal 8

(1)Metode pembelajaran Diklat E-Learning disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat E-Learning yang ditetapkan.
(2)Penyelenggaraan Diklat E-Learning dapat dilaksanakan dengan metode pembelajaran secara interaksi langsung dan interaksi tidak langsung.
(3)Pembelajaran secara interaksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1.forum diskusi peserta;
2.forum diskusi tenaga pengajar dengan kelompok peserta secara langsung;
3.latihan peserta yang dilaksanakan secara langsung; dan/atau
4.kegiatan lainnya yang menggunakan jaringan komunikasi internet oleh peserta baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak secara langsung.

(4)Pembelajaran secara interaksi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1.mengunduh bahan bacaan/modul/bahan pendukung pembelajaran Diklat;
2.mengunggah bahan tugas peserta;
3.belajar mandiri oleh peserta;
4.memberikan komentar dalam laman forum diskusi yang ditentukan secara tidak langsung oleh tenaga pengajar;
5.tanya jawab;
6.kuis/ujian peserta; dan/atau
7.kegiatan lain yang tidak menggunakan jaringan komunikasi internet secara langsung oleh peserta dan tenaga pengajar. www.peraturan.go.id 2017, No.968

Pasal 9

(1)Bahan pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum Diklat E-Learning yang ditetapkan.
(2)Bahan pembelajaran Diklat E-Learning paling sedikit terdiri atas:
1. a.modul;
2. b.bahan tayang; dan
3. c.materi pelengkap modul.
(3)Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diunggah oleh tenaga pengajar pada laman Diklat E- Learning sebelum Diklat E-Learning dimulai.

Pasal 10

(1)Waktu penyelenggaraan Diklat E-Learning ditetapkan berdasarkan jumlah mata Diklat dalam kurikulum.
(2)Alokasi waktu untuk setiap mata Diklat paling lama 5 (lima) Hari.
(3)Perhitungan jam pelajaran dalam 1 (satu) Hari setara dengan 4 (empat) jam pelajaran Diklat klasikal.
(4)Alokasi waktu mencakup waktu interaksi langsung dan interaksi tidak langsung peserta Diklat E-Learning pada setiap mata Diklat.
(5)Hari penyelenggaraan Diklat E-Learning untuk pembelajaran peserta digunakan perhitungan hari kerja.
(6)Dalam hal tertentu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM dapat menetapkan alokasi waktu setiap mata Diklat berdasarkan pertimbangan tujuan pembelajaran, kurikulum, metode belajar, dan waktu belajar peserta. www.peraturan.go.id 2017, No.968