DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022

Nomor: 26
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2022, No.1224 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
3.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University yang selanjutnya disebut Kemenkumham CorpU adalah strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam rangka mendukung tujuan strategis dan pencapaian target kinerja Kementerian dengan mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja dan didukung dengan sistem manajemen pengetahuan dan sistem manajemen pembelajaran.
4.Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual Kementerian.
5.Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System) yang selanjutnya disingkat KMS adalah sistem daring untuk memfasilitasi Manajemen www.peraturan.go.id 2022, No.1224 Pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan intranet Kementerian.
6.Surat Keterangan Pelatihan adalah dokumen tertulis yang menyatakan mengenai status peserta terkait dengan pelaksanaan program Pelatihan dan pencapaian Kompetensi yang dipersyaratkan.
7.Sekretariat Jenderal Kementerian yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
8.Sekretaris Jenderal Kementerian yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal.
9.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang mempunyai tugas pembinaan jabatan fungsional.
11.Kepala BPSDM Hukum dan HAM adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada BPSDM Hukum dan HAM.
12.Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Balai Diklat adalah unit pelaksana teknis BPSDM Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPSDM melalui Kepala Divisi Administrasi serta mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi bagi PNS.
(2)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kemenkumham CorpU. www.peraturan.go.id 2022, No.1224

BAB II

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 3

(1)Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
(2)Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:

a.penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
b.pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
c.evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 5

(1)Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pengukuran dan analisis kesenjangan kompetensi PNS;
2. b.pengukuran dan analisis kesenjangan kinerja PNS;
3. c.inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS;
4. d.verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi;
5. e.validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; dan
6. f.penyusunan kebutuhan anggaran Pengembangan Kompetensi berdasarkan usulan unit eselon I.
(2)Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau melalui teknologi informasi.
(4)Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang meliputi:
1. a.BPSDM Hukum dan HAM;
2. b.unit eselon l; www.peraturan.go.id 2022, No.1224
3. c.kantor wilayah;
4. d.Balai Diklat; dan
5. e.unit pelaksana teknis, sesuai dengan bentuk Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan.
(5)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara:
1. a.mandiri oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
2. b.mandiri oleh unit kerja di luar Kementerian;
3. c.bekerja sama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; dan/atau
4. d.bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.
(6)Dalam hal terdapat kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang belum ditetapkan dalam kebutuhan rencana Pengembangan Kompetensi, PNS dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dimaksud.

Pasal 7

(1)Kemenkumham CorpU diselenggarakan oleh unit kerja pada Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Kemenkumham CorpU dilaksanakan berdasarkan bidang:
1. a.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi;
2. b.peraturan perundangan-undangan;
3. c.pelayanan administrasi hukum umum;
4. d.pemasyarakatan;
5. e.keimigrasian;
6. f.kekayaan intektual;
7. g.hak asasi manusia;
8. h.pengawasan intern;
9. i.pembinaan hukum nasional;
10. j.analisa kebijakan strategis; dan
11. k.pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Penyelenggara Kemenkumham CorpU terdiri atas:
1. a.tim pengarah; dan
2. b.tim pelaksana.

Pasal 8

Struktur penyelenggara Kemenkumham CorpU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)huruf a meliputi:
1. a.Menteri sebagai ketua;
2. b.Wakil Menteri sebagai wakil ketua; www.peraturan.go.id 2022, No.1224
3. c.Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.pimpinan tinggi madya sebagai anggota.
(2)Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merumuskan arah dan kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
2. b.merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
3. c.merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
4. d.merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Kementerian; dan
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kemenkumham CorpU yang terkait dengan kinerja organisasi.
(3)Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah mengadakan pertemuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Pertemuan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan:
1. a.kebutuhan dan prioritas Pengembangan Kompetensi tahun berjalan dan tahun selanjutnya; dan/atau
2. b.kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan periode masa pemerintahan.
(6)Pertemuan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada triwulan kesatu dalam tahun berjalan.
(7)Tim pengarah dapat melaksanakan pertemuan selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jika diperlukan.
(8)Hasil pertemuan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh tim pelaksana.
(9)Hasil pertemuan tim pengarah digunakan sebagai landasan validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 10

(1)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.koordinator pembelajaran; dan
2. b.koordinator keahlian.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi PNS;
2. b.mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; www.peraturan.go.id 2022, No.1224
3. c.menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kepada tim pengarah;
4. d.mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Kementerian dan unit kerja;
5. e.melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal; dan
6. f.mengusulkan kelompok keahlian untuk setiap unit kerja Eselon I.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2022, No.1224 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
3.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University yang selanjutnya disebut Kemenkumham CorpU adalah strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam rangka mendukung tujuan strategis dan pencapaian target kinerja Kementerian dengan mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja dan didukung dengan sistem manajemen pengetahuan dan sistem manajemen pembelajaran.
4.Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual Kementerian.
5.Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System) yang selanjutnya disingkat KMS adalah sistem daring untuk memfasilitasi Manajemen www.peraturan.go.id 2022, No.1224 Pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan intranet Kementerian.
6.Surat Keterangan Pelatihan adalah dokumen tertulis yang menyatakan mengenai status peserta terkait dengan pelaksanaan program Pelatihan dan pencapaian Kompetensi yang dipersyaratkan.
7.Sekretariat Jenderal Kementerian yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
8.Sekretaris Jenderal Kementerian yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal.
9.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang mempunyai tugas pembinaan jabatan fungsional.
11.Kepala BPSDM Hukum dan HAM adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada BPSDM Hukum dan HAM.
12.Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Balai Diklat adalah unit pelaksana teknis BPSDM Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPSDM melalui Kepala Divisi Administrasi serta mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi bagi PNS.
(2)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kemenkumham CorpU. www.peraturan.go.id 2022, No.1224

BAB II

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 3

(1)Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
(2)Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:

a.penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
b.pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
c.evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 5

(1)Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pengukuran dan analisis kesenjangan kompetensi PNS;
2. b.pengukuran dan analisis kesenjangan kinerja PNS;
3. c.inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS;
4. d.verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi;
5. e.validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; dan
6. f.penyusunan kebutuhan anggaran Pengembangan Kompetensi berdasarkan usulan unit eselon I.
(2)Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau melalui teknologi informasi.
(4)Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang meliputi:
1. a.BPSDM Hukum dan HAM;
2. b.unit eselon l; www.peraturan.go.id 2022, No.1224
3. c.kantor wilayah;
4. d.Balai Diklat; dan
5. e.unit pelaksana teknis, sesuai dengan bentuk Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan.
(5)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara:
1. a.mandiri oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
2. b.mandiri oleh unit kerja di luar Kementerian;
3. c.bekerja sama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; dan/atau
4. d.bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.
(6)Dalam hal terdapat kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang belum ditetapkan dalam kebutuhan rencana Pengembangan Kompetensi, PNS dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dimaksud.

Pasal 7

(1)Kemenkumham CorpU diselenggarakan oleh unit kerja pada Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Kemenkumham CorpU dilaksanakan berdasarkan bidang:
1. a.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi;
2. b.peraturan perundangan-undangan;
3. c.pelayanan administrasi hukum umum;
4. d.pemasyarakatan;
5. e.keimigrasian;
6. f.kekayaan intektual;
7. g.hak asasi manusia;
8. h.pengawasan intern;
9. i.pembinaan hukum nasional;
10. j.analisa kebijakan strategis; dan
11. k.pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Penyelenggara Kemenkumham CorpU terdiri atas:
1. a.tim pengarah; dan
2. b.tim pelaksana.

Pasal 8

Struktur penyelenggara Kemenkumham CorpU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)huruf a meliputi:
1. a.Menteri sebagai ketua;
2. b.Wakil Menteri sebagai wakil ketua; www.peraturan.go.id 2022, No.1224
3. c.Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.pimpinan tinggi madya sebagai anggota.
(2)Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merumuskan arah dan kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
2. b.merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
3. c.merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
4. d.merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Kementerian; dan
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kemenkumham CorpU yang terkait dengan kinerja organisasi.
(3)Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah mengadakan pertemuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Pertemuan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan:
1. a.kebutuhan dan prioritas Pengembangan Kompetensi tahun berjalan dan tahun selanjutnya; dan/atau
2. b.kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan periode masa pemerintahan.
(6)Pertemuan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada triwulan kesatu dalam tahun berjalan.
(7)Tim pengarah dapat melaksanakan pertemuan selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jika diperlukan.
(8)Hasil pertemuan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh tim pelaksana.
(9)Hasil pertemuan tim pengarah digunakan sebagai landasan validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 10

(1)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.koordinator pembelajaran; dan
2. b.koordinator keahlian.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi PNS;
2. b.mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; www.peraturan.go.id 2022, No.1224
3. c.menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kepada tim pengarah;
4. d.mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Kementerian dan unit kerja;
5. e.melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal; dan
6. f.mengusulkan kelompok keahlian untuk setiap unit kerja Eselon I.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020