DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Materi pokok dalam permen ini adalah tentang pendaftaran permohonan fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda, termasuk proses permohonan surat keterangan keimigrasian serta pengembalian dokumen keimigrasian akibat status kewarganegaraan. Peraturan ini juga menegaskan prosedur permohonan secara elektronik yang dilakukan melalui kantor imigrasi atau perwakilan Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan kepastian hukum terkait status kewarganegaraan dan hak imigrasi anak berkewarganegaraan ganda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, ketentuan mengenai tata cara permohonan surat keterangan keimigrasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan ketentuan mengenai tata cara penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan ganda yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas www.peraturan.go.id 2023, No.186 Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN FASILITAS www.peraturan.go.id 2023, No.186 KEIMIGRASIAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA, PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN, DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN AKIBAT STATUS KEWARGANEGARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi Orang Asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
2.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
3.Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia adalah upaya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
4.Surat Keterangan Keimigrasian yang selanjutnya disebut SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut- turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia baik melalui proses Pewarganegaraan maupun Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia.
5.Sertifikat Pendaftaran adalah dokumen keimigrasian elektronik dan nonelektronik yang diberikan kepada subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagai bukti pendaftaran.
6.Affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pernyataan Memilih Kewarganegaraan adalah pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
9.Penanggung Jawab adalah suami atau istri dalam suatu perkawinan yang bertanggung jawab kepada pasangannya dan/atau anaknya.
10.Pengecekan Keimigrasian adalah pengecekan keabsahan dokumen, keberadaan, dan kegiatan Orang Asing yang dilakukan dengan cara mendatangi orang, instansi, atau tempat lain yang berkaitan dengan permohonan.
11.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi www.peraturan.go.id 2023, No.186 guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
12.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang di bidang keimigrasian.
13.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Perwakilan Republik Indonesia.
14.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
15.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
18.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
19.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Subjek anak berkewarganegaraan ganda meliputi:

a.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
b.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
c.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
d.anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
e.anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
f.anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan;
g.anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
h.anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia; www.peraturan.go.id 2023, No.186 dan
i.anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

BAB II

PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 3

(1)Subjek anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali.
(2)Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik:
1. a.di wilayah Indonesia; dan
2. b.di luar wilayah Indonesia.

Pasal 4

(1)Dalam hal pendaftaran dilakukan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, pendaftaran ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
(2)Dalam hal pendaftaran dilakukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, pendaftaran diajukan di Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
1. a.kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau
2. b.Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(4)Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.akta kelahiran anak dan/atau surat pelaporan kelahiran dari Perwakilan Republik Indonesia;
2. b.akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
3. c.paspor kebangsaan ayah atau ibu;
4. d.paspor Republik Indonesia ayah atau ibu;
5. e.surat kehilangan kewarganegaraan Indonesia kedua orang tua bagi anak yang kedua orang tuanya memperoleh kewarganegaraan lain; dan
6. f.pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru, berwarna, dan berlatar belakang putih.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk subjek anak berkewarganegaraan ganda www.peraturan.go.id 2023, No.186 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d juga harus melampirkan:
1. a.paspor Republik Indonesia kedua orang tuanya yang masih berlaku; atau
2. b.nomor induk kependudukan kedua orang tuanya.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk subjek anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f, juga harus melampirkan penetapan dari pengadilan.
(4)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk subjek anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h juga harus melampirkan:
1. a.penetapan dari pengadilan; dan
2. b.petikan surat keputusan Menteri mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia.
(5)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk subjek anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g juga harus melampirkan:
1. a.surat keterangan kewarganegaraan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
2. b.keterangan pencabutan dokumen keimigrasian.

Pasal 6

(1)Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara elektronik.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.
(3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan belum lengkap, Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri memberitahukan kekurangan dokumen secara elektronik dan pemohon diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) Hari untuk melengkapi dokumen persyaratan.
(4)Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri menolak permohonan dan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik disertai dengan alasan penolakan.
(5)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan lengkap, Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara elektronik dan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Pasal 7

(1)Sertifikat Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) disampaikan kepada pemohon secara elektronik. www.peraturan.go.id 2023, No.186
(2)Pemohon dapat mengunduh Sertifikat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak dalam kertas berwarna putih ukuran A4.
(4)Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda memiliki paspor biasa, selain diberikan Sertifikat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan keterangan pada halaman pengesahan (endorsement) dalam paspor biasa anak berkewarganegaraan ganda.

BAB III

PERMOHONAN AFFIDAVIT UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 8

(1)Setiap anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki paspor kebangsaan dapat diberikan fasilitas keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk memperoleh fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan Affidavit.
(3)Fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
2. b.pembebasan dari kewajiban memiliki izin tinggal keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
3. c.pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.
(4)Permohonan Affidavit dilakukan oleh orang tua atau wali.
(5)Permohonan Affidavit sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat dilakukan:
1. a.di wilayah indonesia; dan
2. b.di luar wilayah indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal permohonan dilakukan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
(2)Dalam hal permohonan dilakukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, permohonan diajukan di Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
1. a.kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau
2. b.Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(4)Permohonan Affidavit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. www.peraturan.go.id 2023, No.186

Pasal 10

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(5)diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.paspor kebangsaan anak;
2. b.Sertifikat Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan
3. c.pasfoto berwarna terbaru anak berkewarganegaraan ganda dengan latar belakang berwarna putih.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERMOHONAN AFFIDAVIT UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERMOHONAN AFFIDAVIT UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012