DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012

Nomor: 22
Tahun: 2012
Ditetapkan: 26 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraaan Ganda dan Pemohonan Fasilitas Keimigrasian; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1370 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara , Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13703 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2.Fasilitas Keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraaan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara affidavit.
3.Pejabat Penerima Pendaftaran adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi, Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau pejabat imigrasi pada tempat lain yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 2

(1)Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali.
(2)Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan :
1. a.di wilayah Indonesia ; dan
2. b.di luar wilayah Indonesia.

Pasal 3

(1)Dalam hal Pendaftaran dilakukan di Wilayah Indonesia sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1370 4
(2)Dalam hal Pendaftaran dilakukan di luar Wilayah Indonesia sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pendaftaran diajukan kepada :
1. a.Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau
2. b.Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri, Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Pasal 4

(1)Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit;
1. a.nama lengkap Anak Berkewarganegaraan Ganda;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.jenis kelamin;
4. d.alamat
5. e.nama orang tua;
6. f.kewarganegaraan orang tua; dan
7. g.status perkawinan orang tua.
(2)Pendaftaran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:
1. a.akta kelahiran anak;
2. b.akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
3. c.paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
4. d.paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaaan asing; dan
5. e.pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 5

(1)Pejabat Penerima Pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Dalam hal dokumen sebagaiman dimaskud pada ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua atau wali anak pada saat diajukan pemohonan pendaftaran. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13705
(3)Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan tanda penerimaan berkas pendaftaran dan mengembalikan dokumen asli kepada orang tua atau wali Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Pasal 6

(1)Pejabat Penerima Pendaftaran melakukan verifikasi berkas pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap untuk diterliti kebenaran dan keabsahannya.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan sah, Pejabat Penerima Pendaftaran mencatat dalam buku register dengan kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan, dan kode tahun pelayanan.
(3)Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama (3) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)diregukan kebenaran dan keabsahannya, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menolak permohonan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.
(2)Penolakan pemohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan secara tertulis kepada orang tua atau wali paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.

Pasal 8

(1)Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dalam bentuk lembaran.
(2)Dalam hal Anak Berkewarganegaraan Ganda memiliki paspor biasa, selain diberikan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga dibubuhkan cap pada halaman pengesahan atau endorsment paspor biasa.

Pasal 9

Format formulir permohonan pendaftaran, tanda penerimaan atau pengembalian berkas pendaftaran, dan bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1370 6

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 10

(1)Setiap Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki Paspor kebangsaan asing dapat diberikan Fasilitas Keimigrasian.
(2)Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
2. b.pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
3. c.pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaiamana layaknya warga negara Indonesia.
(3)Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(4)Pemohonan Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan:
1. a.di wilayah Indonesia, atau
2. b.di luar wilayah Indonesia

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara , Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13703 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2.Fasilitas Keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraaan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara affidavit.
3.Pejabat Penerima Pendaftaran adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi, Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau pejabat imigrasi pada tempat lain yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 2

(1)Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali.
(2)Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan :
1. a.di wilayah Indonesia ; dan
2. b.di luar wilayah Indonesia.

Pasal 3

(1)Dalam hal Pendaftaran dilakukan di Wilayah Indonesia sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1370 4
(2)Dalam hal Pendaftaran dilakukan di luar Wilayah Indonesia sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pendaftaran diajukan kepada :
1. a.Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau
2. b.Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri, Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Pasal 4

(1)Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit;
1. a.nama lengkap Anak Berkewarganegaraan Ganda;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.jenis kelamin;
4. d.alamat
5. e.nama orang tua;
6. f.kewarganegaraan orang tua; dan
7. g.status perkawinan orang tua.
(2)Pendaftaran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:
1. a.akta kelahiran anak;
2. b.akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
3. c.paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
4. d.paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaaan asing; dan
5. e.pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 5

(1)Pejabat Penerima Pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Dalam hal dokumen sebagaiman dimaskud pada ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua atau wali anak pada saat diajukan pemohonan pendaftaran. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13705
(3)Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan tanda penerimaan berkas pendaftaran dan mengembalikan dokumen asli kepada orang tua atau wali Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Pasal 6

(1)Pejabat Penerima Pendaftaran melakukan verifikasi berkas pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap untuk diterliti kebenaran dan keabsahannya.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan sah, Pejabat Penerima Pendaftaran mencatat dalam buku register dengan kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan, dan kode tahun pelayanan.
(3)Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama (3) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)diregukan kebenaran dan keabsahannya, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menolak permohonan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.
(2)Penolakan pemohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan secara tertulis kepada orang tua atau wali paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.

Pasal 8

(1)Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dalam bentuk lembaran.
(2)Dalam hal Anak Berkewarganegaraan Ganda memiliki paspor biasa, selain diberikan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga dibubuhkan cap pada halaman pengesahan atau endorsment paspor biasa.

Pasal 9

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 10

(1)Setiap Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki Paspor kebangsaan asing dapat diberikan Fasilitas Keimigrasian.
(2)Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
2. b.pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
3. c.pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaiamana layaknya warga negara Indonesia.
(3)Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(4)Pemohonan Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan:
1. a.di wilayah Indonesia, atau
2. b.di luar wilayah Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023