DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2012

Nomor: 11
Tahun: 2012
Ditetapkan: 14 Juni 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.636 2 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disebut Diksuskim adalah pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian untuk menjadi Pejabat Imigrasi.
2.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 2

Untuk menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti dan lulus Diksuskim. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6363

BAB II

PERSYARATAN MENJADI CALON SISWA DIKSUSKIM

Pasal 3

Calon siswa Diksuskim dapat berasal dari:

a.masyarakat umum yang direkrut secara khusus melalui mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk menjadi siswa Diksuskim; dan
b.pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

(1)Untuk menjadi siswa Diksuskim, calon yang berasal dari masyarakat umum harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan sarjana dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. b.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya;
3. c.berkelakuan baik;
4. d.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
5. e.berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.belum kawin dan bersedia tidak kawin selama mengikuti pendidikan; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri.
(2)(2) Untuk menjadi siswa Diksuskim, calon yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan sarjana dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. b.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya;
3. c.pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Muda Tingkat I (III/b);
4. d.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
5. e.bersedia melepaskan jabatan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.636 4
6. f.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
7. g.berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
8. h.sehat jasmani dan rohani;
9. i.tidak sedang dalam keadaan hamil pada saat pendaftaran atau pada saat mengikuti pendidikan; dan
10. j.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri.

Pasal 5

(1)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon siswa Diksuskim yang berasal dari masyarakat umum harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk;
3. c.fotokopi akta kelahiran;
4. d.fotokopi kartu tanda pencari kerja;
5. e.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
6. f.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian; dan
8. h.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau luar negeri.
9. i.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat).
(2)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), calon siswa Diksuskim yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
2. b.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6365
3. c.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
4. d.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
5. e.surat keterangan dokter yang menyatakan calon siswa tidak dalam keadaan hamil;
6. f.surat keterangan dari atasan yang menyatakan calon siswa tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin;
7. g.fotokopi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
8. h.surat izin dari atasan setingkat eselon II;
9. i.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri; dan
10. j.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus); atau
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat); atau
  4. 4.Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor paling rendah 65 (enam puluh lima).

BAB III

TATA CARA SELEKSI CALON SISWA DIKSUSKIM DAN PENETAPAN SISWA DIKSUSKIM

Pasal 6

Seleksi calon siswa Diksuskim dimulai dari tahapan pengumuman, pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemanggilan calon siswa Diksuskim, dan ujian.

Pasal 7

(1)Seleksi calon siswa Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon siswa Diksuskim.
(2)Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim berasal dari unsur: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.636 6
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. c.Inspektorat Jenderal; dan
4. d.BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 8

Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim mengumumkan rencana seleksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 9

(1)Pendaftaran calon siswa Diksuskim dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim memeriksa permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim melakukan pemanggilan calon siswa Diksuskim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.636 2 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disebut Diksuskim adalah pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian untuk menjadi Pejabat Imigrasi.
2.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 2

Untuk menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti dan lulus Diksuskim. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6363

BAB II

PERSYARATAN MENJADI CALON SISWA DIKSUSKIM

Pasal 3

Calon siswa Diksuskim dapat berasal dari:

a.masyarakat umum yang direkrut secara khusus melalui mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk menjadi siswa Diksuskim; dan
b.pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

(1)Untuk menjadi siswa Diksuskim, calon yang berasal dari masyarakat umum harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan sarjana dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. b.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya;
3. c.berkelakuan baik;
4. d.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
5. e.berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.belum kawin dan bersedia tidak kawin selama mengikuti pendidikan; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri.
(2)(2) Untuk menjadi siswa Diksuskim, calon yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan sarjana dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. b.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya;
3. c.pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Muda Tingkat I (III/b);
4. d.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
5. e.bersedia melepaskan jabatan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.636 4
6. f.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
7. g.berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
8. h.sehat jasmani dan rohani;
9. i.tidak sedang dalam keadaan hamil pada saat pendaftaran atau pada saat mengikuti pendidikan; dan
10. j.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri.

Pasal 5

(1)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon siswa Diksuskim yang berasal dari masyarakat umum harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk;
3. c.fotokopi akta kelahiran;
4. d.fotokopi kartu tanda pencari kerja;
5. e.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
6. f.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian; dan
8. h.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau luar negeri.
9. i.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat).
(2)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), calon siswa Diksuskim yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
2. b.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6365
3. c.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
4. d.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
5. e.surat keterangan dokter yang menyatakan calon siswa tidak dalam keadaan hamil;
6. f.surat keterangan dari atasan yang menyatakan calon siswa tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin;
7. g.fotokopi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
8. h.surat izin dari atasan setingkat eselon II;
9. i.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri; dan
10. j.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus); atau
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat); atau
  4. 4.Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor paling rendah 65 (enam puluh lima).

BAB III

TATA CARA SELEKSI CALON SISWA DIKSUSKIM DAN PENETAPAN SISWA DIKSUSKIM

Pasal 6

Seleksi calon siswa Diksuskim dimulai dari tahapan pengumuman, pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemanggilan calon siswa Diksuskim, dan ujian.

Pasal 7

(1)Seleksi calon siswa Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon siswa Diksuskim.
(2)Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim berasal dari unsur: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.636 6
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. c.Inspektorat Jenderal; dan
4. d.BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 8

Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim mengumumkan rencana seleksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 9

(1)Pendaftaran calon siswa Diksuskim dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim memeriksa permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Panitia penerimaan calon siswa Diksuskim melakukan pemanggilan calon siswa Diksuskim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian.