DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 2 Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEJABAT IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Pendidikan Pejabat Imigrasi yang selanjutnya disebut Dikpim adalah pendidikan khusus Keimigrasian yang diselenggarakan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap serta perilaku terpuji dalam melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian.
3.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 3

Pasal 2

Untuk menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti Dikpim.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI CALON SISWA DIKPIM

Pasal 3

(1)Calon siswa Dikpim dapat berasal dari:
1. a.masyarakat umum yang direkrut secara khusus melalui mekanisme penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil; dan
2. b.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. b.lulusan Akademi Imigrasi.

Pasal 4

(1)Untuk menjadi siswa Dikpim, calon yang berasal dari masyarakat umum harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan sarjana dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. b.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris;
3. c.berkelakuan baik;
4. d.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
5. e.berusia paling tinggi 28 (dua puluh delapan) tahun;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.belum kawin dan bersedia tidak kawin selama mengikuti pendidikan; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
(2)Untuk menjadi siswa Dikpim, calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan sarjana dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. b.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 4
3. c.pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Muda Tingkat I (III/b);
4. d.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
5. e.bersedia melepaskan jabatan;
6. f.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
7. g.berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
8. h.sehat jasmani dan rohani;
9. i.tidak sedang dalam keadaan hamil pada saat pendaftaran atau pada saat mengikuti pendidikan; dan
10. j.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
(3)Untuk menjadi siswa Dikpim, calon yang berasal dari lulusan Akademi Imigrasi, harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah lulus rintisan gelar sarjana atau telah memperoleh gelar sarjana;
2. b.tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.belum kawin dan bersedia tidak kawin selama mengikuti pendidikan; dan
5. e.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 5

(1)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon siswa Dikpim yang berasal dari masyarakat umum harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk;
3. c.fotokopi akta kelahiran;
4. d.fotokopi kartu tanda pencari kerja;
5. e.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
6. f.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian;
8. h.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 5
9. i.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh);
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4,5 (empat koma lima); atau
  4. 4.bahasa asing lainnya.
(2)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), calon siswa Dikpim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
2. b.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
3. c.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
4. d.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
5. e.surat keterangan dokter yang menyatakan calon siswa tidak dalam keadaan hamil;
6. f.surat keterangan dari atasan yang menyatakan calon siswa tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin;
7. g.fotokopi penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
8. h.surat izin dari atasan yang ditandatangani oleh pejabat struktural setingkat eselon II;
9. i.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; dan
10. j.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh);
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4,5 (empat koma lima); atau
  4. 4.bahasa asing lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 6
(3)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), calon siswa Dikpim yang berasal dari lulusan Akademi Imigrasi harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
3. c.surat pernyataan bersedia tidak kawin selama mengikuti pendidikan; dan
4. d.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB III

TATA CARA SELEKSI CALON SISWA DIKPIM DAN PENETAPAN SISWA DIKPIM

Pasal 6

Seleksi calon siswa Dikpim dimulai dari tahapan pengumuman, pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemanggilan calon siswa Dikpim, dan ujian.

Pasal 7

Calon siswa Dikpim yang berasal dari lulusan Akademi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tidak mengikuti tahapan seleksi dan penetapan calon siswa Dikpim.

Pasal 8

(1)Seleksi calon siswa Dikpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon siswa Dikpim.
(2)Panitia penerimaan calon siswa Dikpim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Panitia penerimaan calon siswa Dikpim berasal dari unsur:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. c.Inspektorat Jenderal; dan
4. d.BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 9

Panitia penerimaan calon siswa Dikpim mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui media cetak dan/atau media elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 7

Pasal 10

(1)Pendaftaran calon siswa Dikpim dilakukan secara elektronik.
(2)Calon siswa Dikpim yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 2 Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEJABAT IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Pendidikan Pejabat Imigrasi yang selanjutnya disebut Dikpim adalah pendidikan khusus Keimigrasian yang diselenggarakan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap serta perilaku terpuji dalam melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian.
3.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 3

Pasal 2

Untuk menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti Dikpim.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI CALON SISWA DIKPIM

Pasal 3

(1)Calon siswa Dikpim dapat berasal dari:
1. a.masyarakat umum yang direkrut secara khusus melalui mekanisme penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil; dan
2. b.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. b.lulusan Akademi Imigrasi.

Pasal 4

(1)Untuk menjadi siswa Dikpim, calon yang berasal dari masyarakat umum harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan sarjana dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. b.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris;
3. c.berkelakuan baik;
4. d.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
5. e.berusia paling tinggi 28 (dua puluh delapan) tahun;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.belum kawin dan bersedia tidak kawin selama mengikuti pendidikan; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
(2)Untuk menjadi siswa Dikpim, calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan sarjana dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. b.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 4
3. c.pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Muda Tingkat I (III/b);
4. d.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
5. e.bersedia melepaskan jabatan;
6. f.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
7. g.berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
8. h.sehat jasmani dan rohani;
9. i.tidak sedang dalam keadaan hamil pada saat pendaftaran atau pada saat mengikuti pendidikan; dan
10. j.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
(3)Untuk menjadi siswa Dikpim, calon yang berasal dari lulusan Akademi Imigrasi, harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah lulus rintisan gelar sarjana atau telah memperoleh gelar sarjana;
2. b.tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.belum kawin dan bersedia tidak kawin selama mengikuti pendidikan; dan
5. e.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 5

(1)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon siswa Dikpim yang berasal dari masyarakat umum harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk;
3. c.fotokopi akta kelahiran;
4. d.fotokopi kartu tanda pencari kerja;
5. e.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
6. f.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian;
8. h.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 5
9. i.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh);
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4,5 (empat koma lima); atau
  4. 4.bahasa asing lainnya.
(2)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), calon siswa Dikpim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
2. b.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
3. c.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
4. d.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
5. e.surat keterangan dokter yang menyatakan calon siswa tidak dalam keadaan hamil;
6. f.surat keterangan dari atasan yang menyatakan calon siswa tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin;
7. g.fotokopi penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
8. h.surat izin dari atasan yang ditandatangani oleh pejabat struktural setingkat eselon II;
9. i.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; dan
10. j.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh);
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4,5 (empat koma lima); atau
  4. 4.bahasa asing lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 6
(3)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), calon siswa Dikpim yang berasal dari lulusan Akademi Imigrasi harus melampirkan kelengkapan administrasi:
1. a.fotokopi ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
3. c.surat pernyataan bersedia tidak kawin selama mengikuti pendidikan; dan
4. d.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB III

TATA CARA SELEKSI CALON SISWA DIKPIM DAN PENETAPAN SISWA DIKPIM

Pasal 6

Seleksi calon siswa Dikpim dimulai dari tahapan pengumuman, pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemanggilan calon siswa Dikpim, dan ujian.

Pasal 7

Calon siswa Dikpim yang berasal dari lulusan Akademi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tidak mengikuti tahapan seleksi dan penetapan calon siswa Dikpim.

Pasal 8

(1)Seleksi calon siswa Dikpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon siswa Dikpim.
(2)Panitia penerimaan calon siswa Dikpim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Panitia penerimaan calon siswa Dikpim berasal dari unsur:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. c.Inspektorat Jenderal; dan
4. d.BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 9

Panitia penerimaan calon siswa Dikpim mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui media cetak dan/atau media elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.879 7

Pasal 10

(1)Pendaftaran calon siswa Dikpim dilakukan secara elektronik.
(2)Calon siswa Dikpim yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERSYARATAN MENJADI CALON SISWA DIKPIM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA SELEKSI CALON SISWA DIKPIM DAN PENETAPAN SISWA DIKPIM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERSYARATAN MENJADI CALON SISWA DIKPIM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA SELEKSI CALON SISWA DIKPIM DAN PENETAPAN SISWA DIKPIM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011