Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2022, No.567
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN ASASI MANUSIA.
Pengaturan mengenai pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 2022, No.567 Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2022, No.567 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY 2022, No.567 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN ASASI MANUSIA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN ASASI MANUSIA BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan mencabut peraturan yang lama yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 2022, No.567 Pada peraturan tersebut, terdapat penyesuaian dan beberapa ketentuan baru terkait komponen penilaian yang semula terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil diubah menjadi komponen pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) dan komponen hasil. Selain itu terdapat beberapa ketentuan baru terkait syarat pengajuan dan penetapan satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan berlakunya peraturan yang baru, maka Kementerian Hukum dan HAM juga perlu melakukan penyesuaian dan menetapkan pedoman yang baru terkait pembangunan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. B. DASAR HUKUM
2022, No.567 C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dibuatnya pedoman ini:
D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
E. PENGERTIAN UMUM
2022, No.567 BAB II PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS A. MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Untuk dapat ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM, seluruh Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan ZI dengan baik, dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
Pencanangan dilakukan dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas dan Dokumen Pencanangan dan dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Pencanangan di tingkat Unit Eselon I menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan yang dilakukan di tingkat kementerian, sehingga Unit Eselon I tidak perlu lagi melaksanakan secara tersendiri. Sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat Kantor Wilayah dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dilakukan secara terpusat di Kantor Wilayah dan diikuti oleh para Kepala UPT. 2022, No.567
Lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program kerja ZI dapat berjalan dengan baik, maka Satker perlu membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada Satker untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan. Tim-tim kerja inilah yang kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja/aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas dalam pembangunan ZI untuk kemudian dilaksanakan dengan seluruh anggota Satker. Dalam memulai pembangunan ZI, Satker membentuk Tim Kerja ZI yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada Satker untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan dengan menetapkan program pembangunan ZI yang disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama Satker, isu strategis dan risiko- risiko yang dihadapi oleh Satker serta menyusun berbagai solusi yang inovatif sesuai proritas atas permasalahan-permasalahan. Program-program kerja ini kemudian diselaraskan dengan enam area perubahan yang ada pada ZI. Setelah menyusun program 2022, No.567 pembangunan ZI, Tim Kerja ZI kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target prioritas yang jelas dalam pembangunan ZI untuk kemudian dilaksanakan dengan seluruh anggota unit kerja. Lebih lanjut, pelaksanaan pembangunan ZI dapat dilihat pada time schedule sebagai berikut: Tabel 1. Time Schedule Pembangunan ZI No. Uraian Kegiatan Waktu Keterangan
• Dilanjutkan di tingkat Kanwil dan UPT.
• Hasil dari penilaian adalah lembar kerja evaluasi Satker dan Surat Usulan kepada TPI.
Minggu ke – IV Bulan Mei • TPI Menetapkan Satker yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Satker WBK atau WBBM dan memaparkan pada Tim Kerja WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM. • Ketua TPI menyampaikan Laporan hasil Evaluasi Satker ZI menuju WBK/ WBBM Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal
dan RB
2022, No.567
Dalam pelaksanaan pembangunan Satker ZI, Satker dapat melakukan secara mandiri atau melakukan permintaan pendampingan dan pemantauan dari TPI. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Peran TPI dalam proses pembangunan ZI adalah:
Dalam hal pemantauan berkala, TPI harus mampu melakukan penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh Satker dan hasil penilaian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait kelayakan Satker untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahap pembangunan sampai dengan tahap evaluasi hasil pembangunannya, terdapat area-area yang perlu diperbaiki dan 2022, No.567 dioptimalkan baik oleh tim kerja ZI pada Satker maupun TPI. Pembangunan area-area perubahan ini akan dapat membantu pencapaian sasaran ZI yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya pelayanan publik yang prima. Hubungan antara pembangunan 6 (enam) area dan hasil yang akan dicapai akan digambarkan lebih lanjut dalam kerangka logis pembangunan ZI. B. KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Pembangunan ZI mencakup 2 (dua) komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen. Gambar 1. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangun Komponen Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan 2022, No.567 dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayana publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.
Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit, di mana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan ZI. Dalam membangun ZI, setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi. 1.1 Manajemen Perubahan Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini: 2022, No.567
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:
1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; dan 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
1) dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah disusun; 2) dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; dan 3) terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
2022, No.567 1) seluruh kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan; 2) terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; dan 3) hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
1) pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; 2) agen perubahan telah ditetapkan; 3) budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan 4) anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
1) agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret; dan 2) perubahan yang dibuat agen perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen.
2022, No.567 1.2 Penataan Tatalaksana Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:
1) prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi; 2) prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan 3) prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
1) sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2) sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; 3) sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi; dan 4) telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
1) kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan 2022, No.567 2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.
1) implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien; dan 2) implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.
1) transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal; 2) transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal; dan 3) transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal. 1.3 Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada ZI menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:
1) unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan; 2) unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan 3) unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; 2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan 3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
1) unit kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi; 2) dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 3) tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk 2022, No.567 masing-masing jabatan; 4) terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 5) telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan 6) telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya; 3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
2022, No.567
1.4 Penguatan Akuntabilitas Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:
Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi 2022, No.567 pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut: 1) unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; 2) unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan 3) pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini: 1) unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan; 2) dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; 3) telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); 4) indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART); 5) unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; 6) pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan 7) unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja; 8) unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja.
1.5 Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing- masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:
1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan 2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
2022, No.567 1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian; 2) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja; 3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan 4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan 4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
1) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system; 2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan 3) unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
1) unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 2) unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan; 2022, No.567 3) unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan; 4) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan 5) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
1) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN; 2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN. 1.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. 2022, No.567 Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:
1) unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan; 2) unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan; 3) unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP; dan 4) unit telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
1) unit kerja telah melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima; 2) unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3) unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan; 4) unit kerja memberikan kompensasi kepada penerima 2022, No.567 layanan bila layanan tidak sesuai standar; 5) unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan 6) unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
1) Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!; 2) Terdapat unit/penangung jawab yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan; dan 3) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.
1) unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2) hasil survei kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan 3) unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
1) Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; 2) Telah terbangunnya database yang terintegrasi; dan 3) Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus terkait penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.
1) kesesuaian persyaratan; 2) kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) kecepatan waktu penyelesaian; 4) kejelasan biaya/tarif, gratis; 5) kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan; 2022, No.567 6) kompetensi pelaksana/web; 7) perilaku pelaksana/web; 8) kualitas sarana dan prasarana; dan 9) penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
1) waktu lebih cepat; 2) pelayanan publik yang terpadu; 3) alur lebih pendek/singkat; dan 4) terintegrasi dengan aplikasi.
2.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur dengan menggunakan ukuran:
1) Diskriminasi Pelayanan Untuk memastikan bahwa unit kerja memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. 2) Kecurangan Pelayanan 2022, No.567 Memastikan bahwa tidak terjadi pemberian layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan. 3) Menerima Imbalan dan/atau Gratifikasi Memastikan bahwa unit kerja tidak menerima/bahkan meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku. 4) Percaloan Memastikan bahwa unit kerja yang mengusulkan ZI tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik pihak percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai). 5) Pungutan Liar Memastikan bahwa tidak terjadi permintaan biaya diluar dari ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja yang mengajukan ZI.
1) target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; 2) target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; 3) target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; 4) target kinerja utama tidak tercapai; dan 5) kinerja utama tidak berorientasi hasil. 2022, No.567 2.2 Kualitas Pelayanan Publik yang Prima Sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik. C. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN STRANAS PK Selain pembangunan pada unit kerja, pembangunan ZI juga dilaksanakan di Kawasan terpadu yang bersifat strategis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Aspek penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi fokus Stranas PK karena Reformasi Birokrasi menjadi area strategis dalam pencegahan korupsi. Salah satu kriteria keberhasilan pada aspek ini adalah meningkatnya kualitas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Terkait pembangunan ZI pada Kawasan terpadu, setiap instansi pemerintah yang memiliki unit pelayanan pada Kawasan terpadu wajib melakukan pembangunan ZI pada unit tersebut. Tujuan pembangunan ZI pada kawasan terpadu ini adalah:
Pembangunan ZI pada Kawasan ini harus menjadi prioritas pada instansi pemerintah yang memiliki unit di Kawasan terpadu. Kawasan yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan ZI meliputi:
2022, No.567 Tabel 2. Kawasan Bandar Udara INSTANSI UNIT LAYANAN Kementerian Perhubungan Kantor Otoritas Bandar Udara Kementerian Keuangan Kantor Bea Cukai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pelayanan Imigrasi Bandara Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (Karantina Kesehatan) Kementerian Pertanian Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan
Tabel 3. Kawasan Pelabuhan INSTANSI UNIT LAYANAN Kementerian Perhubungan
Unit yang terdapat pada Kawasan tersebut melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan pembangunan ZI pada unit kerja/Satker. Selain itu, antar unit kerja/Satker pada suatu Kawasan harus 2022, No.567 membangun keterpaduan/integrasi terkait ketatalaksanaan yang menjadi core business Kawasan tersebut. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam upaya pembangunan ZI pada Kawasan strategis maka yang langkah yang perlu dilakukan adalah:
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan integrasi proses bisnis pelayanan antar unit kerja pada suatu Kawasan, yaitu:
D. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA SEKTOR PRIORITAS TERTENTU Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat melakukan penunjukan pembangunan ZI pada unit-unit kerja tertentu pada instansi pemerintah sesuai dengan rencana kerja prioritas reformasi birokrasi nasional dan arahan presiden. Terkait mekanisme pembangunan ZI, maka akan dilakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pada unit kerja yang ditunjuk. Pembangunan ZI pada sektor tertentu akan diinformasikan terlebih dahulu melalui surat pemberitahuan resmi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. E. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Dalam upaya mempercepat pembangunan ZI terdapat lima langkah utama yang perlu diperhatikan yaitu:
F. PENGUSULAN UNIT KERJA UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT WBK/WBBM Setelah seluruh proses pembangunan telah dilakukan oleh Satker dan telah dipantau keberhasilannya oleh TPI, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pengusulan Satker tersebut untuk dilakukan penilaian oleh TPN melalui aplikasi online disertai dengan surat rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM. 2022, No.567 BAB III EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH TIM PENILAI INTERNAL DAN PENGUSULAN SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM KEPADA TIM PENILAI NASIONAL A. MEKANISME EVALUASI ZONA INTEGRITAS MANDIRI OLEH TPI Setelah unit kerja/satuan kerja membangun ZI, maka selanjutnya Satker tersebut akan dilakukan evaluasi oleh TPI untuk melihat kualitas pembangunan yang telah dilakukan. TPI mempunyai tugas:
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPI pada saat melakukan evaluasi internal kepada Satker adalah:
Sebelum melakukan evaluasi kepada unit kerja/Satker, TPI perlu meningkatkan kapasitas SDM evaluator dengan pemahaman tentang substansi komponen pembangunan ZI, enam area perubahan dan hasil, serta pelatihan tentang pengisian lembar kerja evaluasi sehingga hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dapat diandalkan kualitasnya.
1) UPT, Kantor Wilayah, dan Unit Eselon I mengunggah data dukung Komponen Pengungkit melalui aplikasi E-RB (https://erb.kemenkumham.go.id/); 2) Kantor Wilayah dan Unit Eselon I Pembina membentuk Tim Penilai Kantor Wilayah dan Tim Penilai Eselon I; 3) Tim Penilai Kantor Wilayah melakukan penilaian menggunakan lembar kerja evaluasi terhadap data dukung Komponen Pengungkit yang telah diunggah oleh UPT pada aplikasi E-RB; 4) Kantor Wilayah mengusulkan UPT yang memenuhi nilai sesuai standar ketentuan kepada Unit Eselon I Pembina, dengan melampirkan lembar kerja evaluasi penilaian; 5) Tim Penilai Unit Eselon I Pembina melakukan penilaian dan monitoring data dukung yang berasal dari Kantor Wilayah, berdasarkan lembar kerja evaluasi yang berasal dari Kantor Wilayah; 6) Unit Eselon I Pembina mengusulkan UPT yang memenuhi nilai sesuai standar lembar kerja evaluasi kepada TPI; 7) Sekretariat Jenderal melakukan penilaian menggunakan lembar kerja evaluasi terhadap data dukung Komponen Pengungkit yang telah diunggah oleh Kantor Wilayah pada aplikasi E-RB; 8) Sekretariat Jenderal mengusulkan Kantor Wilayah yang 2022, No.567 memiliki nilai sesuai standar ketentuan kepada TPI, dengan melampirkan lembar kerja evaluasi penilaian; 9) Unit Eselon I sebagai Satker menuju WBK/WBBM, mengusulkan diri langsung untuk dilakukan penilaian langsung oleh TPI; 10) TPI menetapkan daftar usulan Satker pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM untuk dilakukan evaluasi oleh TPI.
1) Apabila Unit Eselon I mengusulkan diri sebagai Satker menuju WBK/WBBM, maka TPI langsung melakukan evaluasi terhadap Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. 2) Apabila Kantor Wilayah dan UPT yang diusulkan sebagai Satker menuju WBK/WBBM, TPI memastikan Satker tersebut telah dilakukan penilaian pendahuluan oleh Unit Eselon I Pembina yang menyimpulkan bahwa unit tersebut layak dievaluasi oleh TPI. 3) TPI melakukan evaluasi terhadap Satker menuju WBK/WBBM dengan menggunakan lembar kerja evaluasi sebagai alat bantu evaluasi terhadap Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. 4) TPI menyusun laporan hasil evaluasi internal yang memuat simpulan apakah Satker memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN.
1) TPI dan Tim Kerja Kementerian melakukan pembahasan dalam rapat panel untuk menetapkan Satker yang akan diusulkan menjadi Satker menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilakukan oleh TPI. 2) Hasil pembahasan oleh TPI dan Tim Kerja Kementerian dituangkan ke dalam berita acara, dan hasilnya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal untuk menjadi dasar penyusunan Keputusan Menteri tentang Penetapan Usulan Satker Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan 2022, No.567 Kementerian Hukum dan HAM. 3) Sekretariat Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penetapan Usulan Satker Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dimaksud kepada Menteri untuk ditandatangani dan ditetapkan. 4) TPI menyampaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Satker usulan WBK dan WBBM dan surat pengajuan reviu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana terlampir serta mengunggah seluruh data dukung Satker usulan WBK dan WBBM menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui alamat website www.pmpzi.menpan.go.id 5) Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZI dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Apabila terdapat perubahan terkait tanggal waktu pengajuan evaluasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan.
Tabel 4. Komponen Pengungkit NO KOMPONEN PENGUNGKIT PEMENUHAN DAN REFORM BOBOT (60%) 1 Manajemen Perubahan 8% 2 Penataan Tatalaksana 7% 2022, No.567 3 Penataan Sistem Manajemen SDM 10% 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10% 5 Penguatan Pengawasan 15% 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10% Dalam Komponen Pengungkit terbagi menjadi 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu Pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan dan sesuai dengan lembar kerja evaluasi pada peraturan sebelumnya) dan Reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit) dengan bobot terbagi masing- masing lima puluh persen (50%) dari bobot per Komponen Pengungkit. Tabel 5. Komponen Hasil NO KOMPONEN HASIL BOBOT (40%) Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel (22,50) 1 Survei Persepsi Anti Korupsi 17,50 2 Capaian Kinerja 5,00 Pelayanan Publik Yang Prima (17,50) 1 Survei Persepsi Pelayanan Publik 17,50 Komponen Hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Setelah TPI melakukan penilaian internal terhadap pembangunan ZI pada satuan kerja sesuai lembar kerja evaluasi tersebut, TPI menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Hukum dan HAM terhadap kualitas pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja. Kesimpulan hasil penilaian internal: 2022, No.567
B. MEKANISME EVALUASI ZONA INTEGRITAS PADA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI OLEH TPI Selain pembangunan ZI pada satuan kerja secara individu/mandiri yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah, terdapat juga pembangunan ZI pada kawasan berdasarkan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Terhadap pembangunan ZI yang diwajibkan oleh Stranas PK maka penilaian dilakukan terhadap 2 (dua) hal, yaitu terhadap kualitas pembangunan ZI secara individu satuan kerja (meliputi pengungkit dan hasil) serta integrasi proses bisnis kawasan. Penilaian internal terhadap pembangunan ZI secara individu dilakukan oleh TPI masing-masing instansi pemerintah. Penilaian oleh TPI menggunakan lembar kerja evaluasi sebagaimana lembar kerja evaluasi kepada Satuan Kerja. Penilaian internal terhadap integrasi kawasan dilakukan oleh TPI gabungan dari perwakilan instansi pemerintah yang unit kerja/satuan kerjanya diwajibkan membangun ZI di dalam kawasan. TPI perwakilan instansi ini diharapkan ikut melibatkan unit kerja/satuan kerja yang mengetahui karakteristik serta integrasi proses bisnis suatu kawasan. 2022, No.567 Tabel 6. Komponen Hasil NO. ASPEK PENILAIAN
Peta proses bisnis dan orosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas 5. Terdapat sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/satuan kerja pada suatu Kawasan C. PENGAJUAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN WBBM Setelah TPI melaksanakan evaluasi terhadap satker menuju WBK/WBBM, Menteri Hukum dan HAM menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan mengusulkan kepada Kementerian PANRB selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM. Sebelum mengajukan usulan evaluasi kepada TPN, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan terkait syarat pengajuan kepada TPN, yaitu: Tabel 7. Kriteria Pengajuan Usulan ZI Menuju WBK/WBBM Syarat Menuju WBK Menuju WBBM Opini BPK minimal “WTP” Predikat “B” SAKIP minimal Predikat “BB” SAKIP minimal 2022, No.567 Tingkat Instansi pemerintah Indeks RB Minimal “B” untuk kementerian/ lembaga Indeks RB Minimal “BB” untuk kementerian/ lembaga Level Maturitas SPIP Minimal Level 3 Tingkat satuan kerja Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100% LHKASN dan LHKPN 100% Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B” Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB” Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, menentukan bahwa instansi pemerintah yang memiliki satker yang mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka instansi tersebut tidak perlu mengajukan satkernya lagi untuk diajukan mendapatkan menuju WBK/WBBM. Selanjutnya TPI instansi pemerintah yang lebih dari 30% satkernya telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM diharapkan dapat mendorong TPI pada instansi pemerintah lain dalam peningkatan kualitas pembangunan ZI. 2022, No.567 Pengajuan evaluasi kepada TPN tersebut dilakukan dengan membuat surat permohonan evaluasi pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM kepada TPN sebagai berikut: Contoh surat pengajuan evaluasi kepada TPN: Nomor : (Nomor surat) (Tanggal pengajuan) Lampiran : - Hal : Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kepada Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Jakarta Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XXX Tahun XXX tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di (Nama Instansi Pemerintah). Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun XXXX oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI (Nama Instansi Pemerintah), kami mengusulkan:
sebagai calon unit kerja/satuan kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan evaluasi atas unit kerja/satuan kerja yang diusulkan tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 2022, No.567 Pimpinan Instansi Pemerintah (nama) NIP. Tembusan:
Pada saat pengajuan, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala unit/satuan kerja yang diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang ada (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM tentang kebenaran data dukung) sebagaimana pada gambar di bawah ini: 2022, No.567 Gambar 2. Contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak 2022, No.567 BAB IV PENGUATAN/PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN A. PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN BERJENJANG Kantor Wilayah dan Unit Eselon I Pembina wajib melakukan penguatan dan pendampingan terhadap satuan kerja yang berada dalam wilayahnya secara berkala dan berkelanjutan, dengan cara:
B. PEMANTAUAN SATKER ATAU KAWASAN BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM Satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM merupakan satuan kerja atau kawasan percontohan nasional terkait pelaksanaan RB, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga satker dan kawasan tersebut agar tetap menjaga pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan, maka diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh TPI, di antaranya:
Contoh surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas unit yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM Nomor : (Nomor surat) (Tanggal pelaporan) Lampiran : - Hal : Laporan Monitoring dan Evaluasi Unit kerja/satuan kerja/kawasan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kepada Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Jakarta Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XX Tahun 2021 tentang 2022, No.567 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan pembangunan Zona Integritas di (Nama Instansi Pemerintah). Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi tahun (tahun pengajuan) oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI (Nama Instansi Pemerintah), kami menyimpulkan bahwa unit kerja/satuan kerja (Nama Unit kerja/Satuan kerja) masih memenuhi/tidak memenuhi *1 kriteria Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini berdasarkan catatan TPI bahwa: 1…. (capaian nilai pengungkit dan hasil) 2…. (catatan hasil monitoring dan evaluasi) Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Pimpinan Instansi Pemerintah (nama) NIP. C. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM Sebagai wujud apresiasi kepada satuan kerja yang telah berhasil membangun ZI dan dalam rangka mendorong pembangunan ZI pada satuan kerja yang lain, Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja/satuan kerjanya yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM. Pemberian penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dengan memperhatikan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. D. PENGUSULAN PENCABUTAN PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM Apabila pada saat monitoring dan evaluasi terhadap satker yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM TPI menemukan satker yang tidak lagi memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, TPI dapat mengusulkan 2022, No.567 pencabutan predikat satker WBK/WBBM kepada TPN untuk kemudian dapat dilakukan evaluasi lapangan dan klarifikasi. Selanjutnya, satuan kerja atau kawasan yang telah dicabut predikat menuju WBK/ WBBM, tidak dapat diajukan lagi untuk untuk mendapatkan predikat Menuju WBK selang 2 (dua) tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan. E. REPLIKASI PADA SATUAN KERJA YANG TELAH BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ZI pada satuan kerja atau kawasan lainnya, maka perlu dilakukan replikasi pembangunan ZI dari satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM. Replikasi ini dapat dilakukan oleh satuan kerja atau kawasan yang sedang membangun ZI dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Selanjutnya diperlukan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong satuan kerja atau kawasan lain melakukan replikasi pada satuan kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM, sehingga replikasi terhadap satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM akan berjalan secara sistemis. 2022, No.567 BAB V PENUTUP Outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup zona integritas adalah ditetapkannya satuan kerja yang berpredikat WBK/WBBM. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK dan IKM Kementerian Hukum dan HAM. Pedoman ini bersifat terbuka untuk dilakukan perubahan dalam rangka merespon kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, dalam upaya menuju predikat WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pedoman ini membutuhkan kerja keras, komitmen, keyakinan dan kegotong royongan untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM bersih dari korupsi dan PASTI Good Governance. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567 2022, No.567
Membuka PDF…