DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651), diubah sebagai diatur dalam Permenkumham ini. Selain itu terdapat penambahan beberapa pasal baru dalam Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal. Visa kunjungan diterbitkan dalam bentuk stiker atau elektronik. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan: a. wisata; b. keluarga; c. meneruskan perjalanan ke negara lain; d. bisnis; e. mengikuti rapat; f. melakukan pembelian barang; g. menjalani pengobatan; h. tugas pemerintahan; i. prainvestasi; j. melakukan pembuatan film; k. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; l. seni dan budaya; atau m. olahraga yang tidak bersifat komersial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
6.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
7.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
8.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
9.Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.
10.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
11.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
12.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
13.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
14.Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
15.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
16.Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
17.Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja di perairan Wilayah Indonesia yang selanjutnya disebut Izin Tinggal Terbatas Perairan adalah Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
19.Jaminan Keimigrasian adalah dana atau bentuk lain sebagai pengganti Penjamin.
20.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
21.Penanggung Jawab adalah suami, istri, ayah, ibu, atau anak yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, yang merupakan warga negara Indonesia.
22.Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
23.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
24.Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
25.Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
26.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
27.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
28.Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
29.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
30.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
31.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
32.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang mengenai Keimigrasian.
33.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
34.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
35.Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian.
36.Hari adalah hari kalender.
37.Stiker Visa adalah kertas berperekat yang memiliki spesifikasi dan fitur pengaman tertentu.
38.Vaucer Visa adalah kertas sekuriti sebagai tanda bukti pembayaran Visa kunjungan saat kedatangan.
39.Fitur Pengaman Visa adalah jenis pengaman dengan tanda tertentu yang terdapat pada Visa dan Vaucer Visa.
2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk:
1. a.stiker; atau
2. b.elektronik.
(2)Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diterbitkan dalam bentuk elektronik.

Pasal 5B

(1)Stiker Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal:
1. a.pemberian Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang diajukan pada Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. b.pemberian Visa kunjungan saat kedatangan yang diajukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
(2)Stiker Visa dalam pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan setelah pemohon memperoleh Vaucer Visa.

Pasal 5C

Visa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal:

a.pemberian Visa yang diajukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
b.pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang diajukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 5D

(1)Visa dan Vaucer Visa memiliki format dengan spesifikasi teknis:
1. a.pengaman umum; dan
2. b.pengaman khusus.
(2)Spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat standar ukuran, bahan, cetakan, desain, dan Fitur Pengaman Visa yang diketahui dengan kasat mata.
(3)Spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat standar ukuran, bahan, cetakan, desain, dan Fitur Pengaman Visa yang hanya dapat diketahui oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang dengan menggunakan alat bantu tertentu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

3.Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal diterbitkan.
(2)Dalam hal Visa tidak digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa dinyatakan tidak berlaku.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
(4)Jangka waktu penggunaan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(5)Jangka waktu penggunaan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi 6 (enam) jenis yang terdiri atas:
1. a.60 (enam puluh) hari;
2. b.180 (seratus delapan puluh) hari;
3. c.1 (satu) tahun;
4. d.2 (dua) tahun;
5. e.5 (lima) tahun; atau
6. f.10 (sepuluh) tahun.
  1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan:
1. a.wisata;
2. b.keluarga;
3. c.meneruskan perjalanan ke negara lain;
4. d.bisnis;
5. e.mengikuti rapat;
6. f.melakukan pembelian barang;
7. g.menjalani pengobatan;
8. h.tugas pemerintahan;
9. i.prainvestasi;
10. j.melakukan pembuatan film;
11. k.melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
12. l.seni dan budaya; atau
13. m.olahraga yang tidak bersifat komersial.
(2)Pemberian Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk pertama kali hanya dapat diberikan kepada Orang Asing untuk jangka waktu:
1. a.60 (enam puluh) hari;
2. b.180 (seratus delapan puluh) hari;
3. c.1 (satu) tahun;
4. d.2 (dua) tahun; atau
5. e.5 (lima) tahun.
(2)Untuk memperoleh Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Orang Asing harus pernah masuk ke Wilayah Indonesia menggunakan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
(3)Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap Orang Asing dalam rangka melaksanakan kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing dalam rangka melaksanakan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah pusat kepada Direktur Jenderal.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.nama Orang Asing;
2. b.tempat/tanggal lahir Orang Asing;
3. c.data Paspor Kebangsaan Orang Asing;
4. d.pekerjaan Orang Asing;
5. e.kewarganegaraan Orang Asing; dan
6. f.keterangan yang menjelaskan kegiatan dari Orang Asing.
  1. 6.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan bagi Orang Asing diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:
1. a.Dokumen Perjalanan berupa:
  1. 1.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; atau
  2. 2.Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan, bagi Orang Asing tanpa kewarganegaraan atau pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan.
2. b.bukti penjaminan dari Penjamin, kecuali untuk kunjungan tertentu;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pas foto berwarna terbaru; dan
5. e.dokumen lain yang menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
(2)Bagi Orang Asing tanpa kewarganegaraan atau Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan:
1. a.tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan Alat Angkutnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
2. b.Izin Masuk Kembali ke negara tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan Visa kunjungan.
(3)Kewajiban melampirkan bukti penjaminan dari Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku bagi Orang Asing:
1. a.tanpa kewarganegaraan;
2. b.pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan; atau
3. c.warga negara dari negara tertentu.
(4)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi Orang Asing dalam rangka wisata, keluarga, dan meneruskan perjalanan ke negara lain.
(5)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.untuk kegiatan bisnis, mengikuti rapat, melakukan pembelian barang, dan prainvestasi, berupa keterangan atau undangan atau korespondensi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan hubungan dengan Orang Asing bersangkutan;
2. b.untuk kegiatan menjalani pengobatan, berupa keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta, atau pernyataan Orang Asing yang menjelaskan bahwa akan melakukan pengobatan di Wilayah Indonesia;
3. c.untuk kegiatan tugas pemerintahan, berupa undangan atau keterangan dari instansi pemerintah;
4. d.untuk kegiatan melakukan kunjungan jurnalistik, berupa keterangan dari instansi pemerintah;
5. e.untuk kegiatan sosial berupa keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan rincian kegiatan dan perjalanan Orang Asing yang akan dilakukan selama berada di Indonesia;
6. f.untuk kegiatan melakukan seni dan budaya, berupa:
  1. 1.undangan dari penyelenggara kegiatan, bagi pelaku kegiatan seni dan budaya yang bersifat umum; atau
  2. 2.permohonan Visa dari impresariat dan kontrak kerja sama penampil (performer) dengan penyelenggara kegiatannya, bagi penampil (performer) musik atau pendukungnya;
7. g.untuk kegiatan melakukan olahraga yang tidak bersifat komersil, berupa undangan dari penyelenggara kegiatan;
8. h.untuk kegiatan melakukan studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat, berupa tanda bukti terdaftar atau keterangan sebagai peserta studi banding, kursus singkat, atau pelatihan singkat dari instansi pemerintah atau lembaga swasta;
9. i.untuk kegiatan memberikan ceramah atau mengikuti seminar, berupa undangan dari penyelenggara kegiatan yang menjelaskan rincian agenda dan materi ceramah/seminar yang akan disampaikan;
10. j.untuk kegiatan mengikuti pameran internasional, berupa keterangan atau undangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan;
11. k.untuk bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia berupa bukti dari instansi pemerintah atau perusahaan yang menyatakan bersangkutan akan bergabung dengan Alat Angkut;
12. l.untuk kegiatan melakukan pembuatan film, berupa izin dari instansi pemerintah untuk penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia;
13. m.untuk kegiatan melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, berupa keterangan instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan urgensi kehadiran Orang Asing yang tidak dapat diwakilkan/digantikan/dikuasakan kepada pihak lain dalam penanggulangan kejadian yang disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, atau huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum;
14. n.untuk kegiatan memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, berupa surat undangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan;
15. o.untuk kegiatan melakukan audit, kendali mutu produksi, serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, berupa surat keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan;
16. p.untuk kegiatan calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja, berupa surat undangan pelaksanaan uji coba kemampuan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta;
17. q.untuk kegiatan melayani purnajual, berupa bukti yang menerangkan layanan purnajual dari pembelian suatu barang;
18. r.untuk kegiatan memasang dan reparasi mesin, berupa keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menerangkan bahwa pemasangan dan reparasi mesin harus dilakukan oleh Orang Asing bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan/dikuasakan kepada pihak lain;
19. s.untuk memenuhi panggilan dalam proses peradilan, berupa keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang penegakan hukum; atau
20. t.untuk pemagangan, berupa perjanjian pemagangan atau keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan.
(6)Ketentuan mengenai:
1. a.penetapan dan evaluasi kunjungan tertentu yang dikecualikan dari kepemilikan bukti penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b; dan
1. b.besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7)Ketentuan mengenai negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

7.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:
1. a.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.bukti penjaminan dari Penjamin, kecuali untuk kunjungan tertentu;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pasfoto berwarna; dan
5. e.dokumen lain untuk menerangkan maksud dan tujuan kedatangan Orang Asing.
(2)Kewajiban melampirkan bukti penjaminan dari Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku bagi Orang Asing warga negara dari negara tertentu.
(3)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.untuk kegiatan wisata, keluarga, dan meneruskan perjalanan ke negara lain, berupa:
  1. 1.keterangan, undangan, atau korespondensi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan hubungan dengan Orang Asing bersangkutan; atau
  2. 2.keterangan dari suami/istri atau orang tua yang menjelaskan ikatan keluarga dengan Orang Asing bersangkutan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Indonesia dilengkapi dengan kartu keluarga/dokumen sejenisnya.
2. b.untuk kegiatan bisnis, mengikuti rapat, melakukan pembelian barang, dan prainvestasi, berupa keterangan, undangan, atau korespondensi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan hubungan dengan Orang Asing bersangkutan;
3. c.untuk kegiatan menjalani pengobatan, berupa keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta, atau pernyataan Orang Asing yang menjelaskan bahwa akan melakukan pengobatan di Wilayah Indonesia;
4. d.untuk kegiatan tugas pemerintahan, berupa undangan atau keterangan dari instansi pemerintah;
5. e.untuk kegiatan melakukan pembuatan film, berupa izin dari instansi pemerintah untuk penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia;
6. f.untuk kegiatan melakukan audit, kendali mutu produksi, serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, berupa surat keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan;
7. g.untuk kegiatan melakukan seni dan budaya, berupa:
  1. 1.undangan dari penyelenggara kegiatan, bagi pelaku kegiatan seni dan budaya yang bersifat umum; atau
  2. 2.permohonan Visa dari impresariat dan kontrak kerja sama penampil (performer) dengan penyelenggara kegiatannya, bagi penampil (performer) musik atau pendukungnya; atau
8. h.untuk kegiatan melakukan olahraga yang tidak bersifat komersil, berupa undangan dari penyelenggara kegiatan;
(4)Ketentuan mengenai:
1. a.penetapan dan evaluasi kunjungan tertentu yang dikecualikan dari kepemilikan bukti penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b; dan
1. b.besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(5)Ketentuan mengenai negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

8.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…