DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permen Imipas ini mengatur mengenai Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora. Diaspora yang akan masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5.Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6.Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG VISA, IZIN TINGGAL, FASILITAS DAN KEMUDAHAN, SERTA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BAGI DIASPORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
3.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
4.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
5.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
6.Diaspora berkewarganegaraan asing yang selanjutnya disebut Diaspora adalah Orang Asing eks Warga Negara Indonesia, Orang Asing keturunan eks Warga Negara Indonesia paling banyak derajat kedua, Orang Asing suami atau istri dari eks Warga Negara Indonesia, Orang Asing suami atau istri dari keturunan eks Warga Negara Indonesia paling banyak derajat kedua, Orang Asing suami atau istri dari Warga Negara Indonesia, dan Orang Asing anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan Warga Negara Indonesia.
7.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
8.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
9.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
10.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
11.Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
12.Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
13.Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
14.Jaminan Keimigrasian adalah dana atau bentuk lain sebagai pengganti Penjamin.
15.Penanggung Jawab adalah suami, istri, ayah, ibu, atau anak yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, yang merupakan Warga Negara Indonesia.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
18.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang mengenai Keimigrasian.
19.Hari adalah hari kerja.

BAB II

VISA

Pasal 2

(1)Diaspora yang akan masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Visa bagi Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.
(3)Kewenangan pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1)Visa bagi Diaspora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa Visa tinggal terbatas.
(2)Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
1. a.repatriasi, yang terdiri atas:
  1. 1.eks Warga Negara Indonesia, meliputi: a) Orang Asing eks Warga Negara Indonesia dengan Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 2 (dua) tahun; b) Orang Asing eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun; c) Orang Asing eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 5 (lima) tahun; d) Orang Asing eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia; dan e) Orang Asing eks Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia.
  2. 2.keturunan eks Warga Negara Indonesia paling banyak derajat kedua, meliputi: a) Orang Asing keturunan eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 5 (lima) tahun; b) Orang Asing keturunan eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 10 (sepuluh) tahun; c) Orang Asing keturunan eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia; dan d) Orang Asing keturunan eks Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia.
2. b.penyatuan keluarga, yang terdiri atas:
  1. 1.Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia;
  2. 2.Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. 3.anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan Warga Negara Indonesia;
  4. 4.anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dalam rangka repatriasi eks Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1.

Pasal 4

(1)Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir d) dan butir e) hanya dapat diberikan kepada Orang Asing yang pernah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945.
(2)Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing keturunan eks Warga Negara Indonesia yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2 butir c) dan butir d) hanya dapat diberikan kepada Orang Asing yang merupakan keturunan keluarga sedarah paling banyak derajat kedua dari Orang Asing yang pernah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945.
(3)Pemberian Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Orang Asing yang:
1. a.merupakan warga negara dari negara yang pernah menjadi bagian dari Wilayah Indonesia;
2. b.sedang atau pernah bekerja sebagai aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum, pelaksana fungsi intelijen, dan/atau militer di luar negeri;
3. c.pernah terlibat dalam kelompok separatisme; dan/atau
4. d.pernah bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 5

(1)Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia dengan Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
1. a.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.bukti penjaminan dari Penjamin;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pasfoto berwarna terbaru; dan
5. e.dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
(2)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang membuktikan bahwa Orang Asing pernah menjadi Warga Negara Indonesia, terdiri atas:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.kartu keluarga;
3. c.akta kelahiran;
4. d.Paspor;
5. e.ijazah pendidikan formal; atau
6. f.sertipikat hak milik atas tanah.
(3)Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir b), diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
1. a.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.bukti Jaminan Keimigrasian;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pasfoto berwarna terbaru; dan
5. e.dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
(2)Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pernyataan komitmen akan membeli obligasi pemerintah Indonesia paling sedikit US$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika);
2. b.pernyataan komitmen akan membeli saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika);
3. c.pernyataan komitmen akan membeli reksa dana di Indonesia paling sedikit US$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika); atau
4. d.pernyataan komitmen akan menempatkan dana berupa deposito pada bank milik negara paling sedikit US$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika), yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
(3)Bukti Jaminan Keimigrasian berupa pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan bahwa akan mempertahankan nilai transaksi Jaminan Keimigrasian sejumlah yang tercantum dalam pernyataan komitmen yang menjadi persyaratan pengajuan Visa selama Izin Tinggalnya masih berlaku.
(4)Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat diperhitungkan secara kumulatif untuk setiap jenisnya.
(5)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang membuktikan bahwa Orang Asing pernah menjadi Warga Negara Indonesia, terdiri atas:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.kartu keluarga;
3. c.akta kelahiran;
4. d.Paspor;
5. e.ijazah pendidikan formal; atau
6. f.sertipikat hak milik atas tanah.
(6)Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7)Perubahan terhadap besaran obligasi, saham, reksa dana, dan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 7

(1)Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir c), diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
1. a.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.bukti Jaminan Keimigrasian;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pasfoto berwarna terbaru; dan
5. e.dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
(2)Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pernyataan komitmen akan membeli obligasi pemerintah Indonesia paling sedikit US$25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika);
2. b.pernyataan komitmen akan membeli saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US$25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika);
3. c.pernyataan komitmen akan membeli reksa dana di Indonesia paling sedikit US$25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika); atau
4. d.pernyataan komitmen akan menempatkan dana berupa deposito pada bank milik negara paling sedikit US$25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika), yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
(3)Bukti Jaminan Keimigrasian berupa pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan bahwa akan mempertahankan nilai transaksi Jaminan Keimigrasian sejumlah yang tercantum dalam pernyataan komitmen yang menjadi persyaratan pengajuan Visa selama Izin Tinggalnya masih berlaku.
(4)Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat diperhitungkan secara kumulatif untuk setiap jenisnya.
(5)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang membuktikan bahwa Orang Asing pernah menjadi Warga Negara Indonesia, terdiri atas:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.kartu keluarga;
3. c.akta kelahiran;
4. d.Paspor;
5. e.ijazah pendidikan formal; atau
6. f.sertipikat hak milik atas tanah.
(6)Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7)Perubahan terhadap besaran obligasi, saham, reksa dana, dan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 8

(1)Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia tanpa Penjamin yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir d) diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
1. a.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.bukti Jaminan Keimigrasian;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pasfoto berwarna terbaru; dan
5. e.dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
(2)Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pernyataan komitmen akan membeli obligasi pemerintah Indonesia paling sedikit US$100.000 (seratus ribu dolar Amerika);
2. b.pernyataan komitmen akan membeli saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US$100.000 (seratus ribu dolar Amerika);
3. c.pernyataan komitmen akan membeli reksa dana di Indonesia paling sedikit US$100.000 (seratus ribu dolar Amerika);
4. d.pernyataan komitmen akan menempatkan dana berupa deposito pada bank milik negara paling sedikit US$100.000 (seratus ribu dolar Amerika); atau
5. e.pernyataan komitmen akan membeli properti berupa rumah susun atau apartemen di Indonesia senilai paling sedikit US$1.000.000 (satu juta dolar Amerika) atau setara, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
(3)Bukti Jaminan Keimigrasian berupa pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan bahwa akan mempertahankan nilai transaksi Jaminan Keimigrasian sejumlah yang tercantum dalam pernyataan komitmen yang menjadi persyaratan pengajuan Visa selama Izin Tinggalnya masih berlaku.
(4)Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat diperhitungkan secara kumulatif untuk setiap jenisnya.
(5)Dalam hal Orang Asing eks Warga Negara Indonesia yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia memiliki keahlian khusus, persyaratan bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan bukti Jaminan Keimigrasian dalam bentuk pernyataan komitmen akan menyampaikan bukti kerja sama dengan pemerintah atau lembaga negara.
(6)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.dokumen yang dapat membuktikan bahwa Orang Asing pernah menjadi Warga Negara Indonesia, berupa:
  1. 1.kartu tanda penduduk;
  2. 2.kartu keluarga;
  3. 3.akta kelahiran;
  4. 4.Paspor;
  5. 5.ijazah pendidikan formal; atau
  6. 6.sertipikat hak milik atas tanah.
2. b.daftar riwayat hidup;
3. c.bukti penghasilan sendiri paling sedikit:
  1. 1.sebesar US$15.000 (lima belas ribu dolar Amerika) per tahun; atau
  2. 2.sebesar US$1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) per bulan.
(7)Dalam hal Orang Asing eks Warga Negara Indonesia yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia memiliki keahlian khusus, selain melampirkan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga melampirkan:
1. a.sertifikat di bidang keahlian khusus yang dibutuhkan oleh negara; atau
2. b.bukti kelulusan dari salah satu dari daftar 100 (seratus) universitas terbaik dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai indeks prestasi kumulatif/(grade point average) paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) atau setara.
(8)Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan perubahan terhadap besaran bukti penghasilan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(9)Perubahan terhadap besaran obligasi, saham, reksa dana, deposito, dan harga properti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 9

(1)Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir e) diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
1. a.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.bukti penjaminan dari Penjamin, yang merupakan pemerintah pusat;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pasfoto berwarna terbaru; dan
5. e.dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
(2)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.undangan atau keterangan dari pemerintah pusat yang menjelaskan urgensi Orang Asing tersebut diundang sebagai orang yang memiliki keahlian khusus;
2. b.dokumen yang dapat membuktikan bahwa Orang Asing pernah menjadi Warga Negara Indonesia, berupa:
  1. 1.kartu tanda penduduk;
  2. 2.kartu keluarga;
  3. 3.akta kelahiran;
  4. 4.Paspor;
  5. 5.ijazah pendidikan formal; atau
  6. 6.sertipikat hak milik atas tanah.
3. c.daftar riwayat hidup;
4. d.bukti penghasilan sendiri paling sedikit:
  1. 1.sebesar US$15.000 (lima belas ribu dolar Amerika) per tahun; atau
  2. 2.sebesar US$1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) per bulan;
(3)Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan perubahan terhadap besaran bukti penghasilan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing keturunan eks Warga Negara Indonesia paling banyak derajat kedua tanpa Penjamin yang akan tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2 butir a), diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
1. a.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.bukti Jaminan Keimigrasian;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pasfoto berwarna terbaru; dan
5. e.dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
(2)Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pernyataan komitmen akan membeli obligasi pemerintah Indonesia paling sedikit US$30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika);
2. b.pernyataan komitmen akan membeli saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US$30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika);
3. c.pernyataan komitmen akan membeli reksa dana di Indonesia paling sedikit US$30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika); atau
4. d.pernyataan komitmen akan menempatkan dana berupa deposito pada bank milik negara paling sedikit US$30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika), yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
(3)Bukti Jaminan Keimigrasian berupa pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan bahwa akan mempertahankan nilai transaksi Jaminan Keimigrasian sejumlah yang tercantum dalam pernyataan komitmen yang menjadi persyaratan pengajuan Visa selama Izin Tinggalnya masih berlaku.
(4)Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat diperhitungkan secara kumulatif untuk setiap jenisnya.
(5)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang membuktikan bahwa Orang Asing adalah keturunan keluarga sedarah paling banyak derajat kedua dari eks Warga Negara Indonesia, terdiri atas:
1. a.akta kelahiran; dan
2. b.bukti yang menunjukkan hubungan kekeluargaan dengan eks Warga Negara Indonesia berupa:
  1. 1.kartu keluarga;
  2. 2.buku nikah atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga berwenang; atau
  3. 3.dokumen lain yang membuktikan dan menjelaskan hubungan kekeluargaan dengan eks Warga Negara Indonesia.
(6)Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7)Perubahan terhadap besaran obligasi, saham, reksa dana, dan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…