DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Maret 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Materi pokok dalam permen ini adalah pengaturan mengenai Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia. Peraturan ini menetapkan prinsip, struktur, dan tata kelola data yang akurat serta didalamnya diatur tentang peran Walidata, Produsen Data, Penanggung Jawab Data, dan Forum Satu Data. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan Portal Satu Data Kementerian, kerja sama lintas sektor, pembatasan akses data, dan ketentuan pembiataan serta transisi pelaksanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan www.peraturan.go.id 2023, No.231 Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2.Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3.Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi Produsen Data dan Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
4.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi yang dihasilkan oleh produsen data di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang www.peraturan.go.id 2023, No.231 diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7.Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8.Data Keuangan Negara tingkat pusat adalah Data yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10.Konsep merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
11.Definisi merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
12.Klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
13.Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
14.Satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagian atau keseluruhan.
15.Dasar rujukan merupakan sumber sahih/valid yang dapat dipercaya, seperti perundangan, jurnal ilmiah dan publikasi resmi.
16.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi.
18.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19.Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
20.Daftar Data Kementerian adalah kumpulan data yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
21.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya untuk disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian. www.peraturan.go.id 2023, No.231
22.Data Kementerian adalah seluruh data yang dihasilkan oleh produsen data di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
24.Arsitektur Data Kementerian adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
25.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26.Portal Data Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah media bagi pakai data di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
27.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
28.Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
29.Walidata adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang data dan teknologi informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
30.Produsen Data adalah unit Eselon I yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Komite Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Komite TI merupakan kelompok kerja yang memiliki tugas memberikan arahan, dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan strategis di bidang tata kelola teknologi informasi di Kementerian.
32.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
33.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
34.Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
35.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2023, No.231
36.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PRINSIP SATU DATA KEMENTERIAN

Pasal 2

Satu Data Kementerian harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.memenuhi Standar Data;
b.memiliki Metadata;
c.memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 3

(1)Standar Data mengacu kepada Arsitektur Data Kementerian.
(2)Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
(3)Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Pengajuan usulan baru standar data statistik; dan
2. b.Pengajuan pemutakhiran standar data statistik.
(4)Pemutakhiran standar Data statistik dilakukan dalam hal terjadi perubahan pada saat usulan standar data yang diajukan
(5)Format pengajuan usulan baru standar data statistik dan pemutakhiran standar data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data statistik.
(6)Jumlah dan jenis Data yang telah divalidasi oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
(2)Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang ditetapkan oleh Pembina Data. www.peraturan.go.id 2023, No.231

Pasal 5

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2)Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
1. a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
2. b.disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
(3)Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:
1. a.aman dan andal;
2. b.dapat digunakan kembali;
3. c.dapat dibaca;
4. d.dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
5. e.dapat diperiksa;
6. f.dapat diukur kinerjanya;
7. g.dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
8. h.dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda karakteristik.
(4)Aman dan andal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
(5)Dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
(6)Dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
(7)Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
(8)Dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
(9)Dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran. www.peraturan.go.id 2023, No.231
(10)Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
(11)Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf h merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Pasal 6

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
(2)Manajemen Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan selaras dengan perumusan dan kesesuaian Kode Referensi dan/atau Data Induk berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam hal kementerian sebagai produsen data Geospasial dan Data Keuangan Negara dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kementerian, penetapan terhadap data tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Kementerian terdiri dari:

a.Walidata;
b.Produsen Data;
c.Penanggung Jawab Data; dan
d.Forum Satu Data Kementerian. www.peraturan.go.id 2023, No.231

Pasal 9

(1)Walidata mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian;
2. b.memberikan masukan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Pembina Data;
3. c.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
4. d.melakukan koordinasi dengan Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data.
5. e.menyusun peta interoperabilitas Data antar unit utama.
6. f.melakukan pembinaan kepada produsen data pada unit utama;
7. g.melakukan koordinasi terhadap penyebarluasan kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta lembaga lain;
8. h.menyusun Daftar Data Kementerian; dan
9. i.menyelenggarakan uji teknis keamanan informasi.
(2)Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Produsen Data mempunyai tugas:
1. a.membuat Daftar Data sesuai dengan standar baku;
2. b.menyusun dan menyampaikan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata melalui Penanggung Jawab Data;
3. c.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian; dan
4. d.menetapkan hak akses data.
(2)Hak akses data dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya Produsen Data.
(3)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

(1)Penanggung Jawab Data merupakan pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan/atau fungsi pengelolaan teknologi, data dan/atau informasi pada unit utama Kementerian.
(2)Penanggung jawab data berkoordinasi dengan pimpinan unit eselon II pada Unit Utama masing-masing dalam rangka: www.peraturan.go.id 2023, No.231
1. a.perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pengelolaan data pada unit utama yang bersangkutan;
2. b.pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data; dan
3. c.penyampaian Daftar Data, Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata.
(3)Penanggung jawab data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Utama.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…