Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagi SOPAP yang dilakukan perubahan. 2015, No.904 4
SOPAP yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 730), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY 2015, No.904 5 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Untuk mencapai hal tersebutmaka secara operasional diperlukan penyempurnaan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan harapan. Salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis tersebut, adalah pemberlakuan dan penerapan SOPAP pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi. Adanya SOPAP baik administrasi maupun teknis, akan berimplikasi pada efisiensi dan efektifitas pekerjaan, terpenting lagi bahwa melalui SOPAP, berbagai bentuk penyimpangan akan dapat dihindari atau diminimalisir, atau bahkan meskipun terjadi dapat ditemukan penyebabnya. Dengan kata lain SOPAP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOPAP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Pelaksanaan SOPAP dapat dimonitor secara internal maupun eksternal serta harus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan kebijakan pemerintah sehingga dapat menciptakan komitmen oleh setiap Unit Kerja sehingga terwujudnya good governance. 2015, No.904 6 B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi SOPAP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sasaran yang diharapkan dalam penyusunan SOPAP adalah:
dan
C. Manfaat Manfaat dalam melakukan penyempurnaan SOPAPsebagai berikut:
D. Prinsip
Prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua Pegawai bahkan oleh seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya, SOPAP harus dibuat jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami dan diterapkan. 2015, No.904 7
Prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
Output dari prosedur yang distandarkan mengandung standarkualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian dan keberhasilannya.
Prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapatdisesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayananyang berkembang dalam penyelenggaraan administrasipemerintahan.
Prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhanpengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepadapengguna.
Prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinansebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan danmenjadi instrumen untuk melindungi Pegawai dari kemungkinantuntutan hukum.
SOPAP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran Pegawai di lingkungan Kementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SOPAP harus dilaksanakan dengan komitmen penuhdari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi;
Pelaksanaan SOPAP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.
SOPAP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
2015, No.904 8 Seluruh aparaturmelaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan.
Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan. E. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup dari SOPAP, yakni:
2015, No.904 9 BAB II JENIS, FORMAT, DAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR A. Jenis Standar Operasional Prosedur Jenis SOPAP dibedakan berdasarkan prosedur kegiatan yang terdiri atas:
SOPAP teknis ini pada umumnya dirincikan dengan: 1) pelaksana kegiatan berjumlah satu orang atau satu kesatuan timkerja atau satu jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih darisatu; dan 2) berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail pelaksanaan kegiatan.
SOPAP Administratif ini pada umumnya dicirikan dengan: 1) pelaksana kegiatan berjumlah banyak atau lebih dari satuaparatur atau lebih dari satu jabatan dan bukan merupakan satukesatuan yang tunggal; dan 2) berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah- langkahpelaksanaan kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro yangtidak menggambarkan cara melakukan kegiatan.
2015, No.904 10 Contoh :SOP Pengelolaan Surat yang merupakan SOP Makro dari SOPPenanganan Surat Masuk, SOP Pemberian Tanggapan terhadap Surat Masuk, dan SOP Pengiriman Surat.
Contoh: SOP PenangananSurat Masuk, SOP Pemberian Tanggapan terhadap Surat Masuk, dan SOP Pengiriman Surat merupakan SOP Mikro dari SOP Pengelolaan Surat.
Contoh: SOP Penyusunan Pedoman merupakan SOP Final dari SOP Penyiapan Bahan Penyusun Pedoman.
Contoh: SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Pedoman yang merupakan bagian (parsial) dari SOP Penyusunan Pedoman
2015, No.904 11 Contoh: SOPAP Pelaksanaan Publikasi Hasil Uji Laboratorium A pada Instansi Z hanya berlaku pada laboratorium A di Instansi Z tidak berlaku di laboratorium lainnya meskipun di Instansi Z sekalipun. B. Format SOPAP Format SOPAP terbaik adalah format yang sederhana dan dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOPAP secara konsisten sesuai dengan tujuan penyusunan SOPAP.
Format grafik ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami prosedur yang ada dan biasanya ditujukan untuk pelaksana eksternal organisasi (pemohon). Salah satu varian dari SOPAP format ini adalah SOPAP Format Annotated Picture (gambar yang diberi keterangan) yang biasanya ditujukan untuk pemohon atau pengguna jasa sebuah pelayanan.
Format SOPAP dalam bentuk flowcharts ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: Linear Flowcharts (diagram alir linier) dan Branching Flowcharts (diagram alir bercabang). LinearFlowcharts dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Ciri utama dari format linear flowcharts ini adalah ada unsur kegiatan yang disatukan, yaitu: unsur kegiatan atau unsur pelaksananya dan menuliskan rumusankegiatan secara singkat di dalam simbol yang dipakai. SOPAP format ini umumnya dipakai pada SOPAP yang bersifat teknis. Sedangkan Format Branching Flowcharts memiliki ciri utama dipisahkannya unsur pelaksana dalam kolom-kolom yang terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara bercabang-cabang. Dalam format ini simbol yang digunakan tidak diberi tulisan rumusan singkat kegiatan. Tulisan hanya diperlukan untuk memberi penjelasan pada simbol kegiatan yang merupakan pengambilan keputusan (simbol “decision”atau belah ketupat). SOPAP format ini umumnya dipergunakan untuk SOPAP Administratif.
Simbol yang dapat digunakan dalam penyusunan SOPAP adalah sebagai berikut: 1) Simbol Kapsul/Terminator untuk mendeskripsikan kegiatanmulai dan berakhir; 2) Simbol Kotak/Process untuk mendeskripsikan proses berjalannya suatu prosedur atau kegiatan eksekusi; 3) Simbol Belah Ketupat/Decision untuk mendeskripsikankegiatan pengambilan keputusan “ya” atau “tidak”; 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow untuk mendeskrpsikanarah kegiatan (arah proses kegiatan) 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector untuk mendeskripsikanhubungan antar simbol untuk pindah halaman 2015, No.904 13 Penulisan dan pelaksana dalam SOPAP ini dipisahkan dari kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang-tindih (overlapping) yang tidak efisien maka penulisan kegiatan tidak disertai dengan pelaksana kegiatan (aktor) dan dipisahkan dalam kolom pelaksana tersendiri. Gambar 1 SOPAP Format Diagram Alir (Flowchart) Nomor SOPAP Tanggal Pembuatan April 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif April 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Disahkan oleh Sekretaris Jenderal Biro Perencanaan Dr. Bambang Rantam Sariwanto NIP. 196012151988021001 Nama SOPAP : Penyusunan Himpunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan :
Apabila SOPAP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan Analisa struktural dan JF akan terhambat Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual 2015, No.904 15 Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan Kepala Bagian Tata Laksana Kepala Subbagian Sistem, Prosedur & Metoda Pelaksana (JFU) Kelengkapan Waktu Output 4 Kasubbag Sistem, Prosedur dan Metoda memerintahkan Pelaksana (JFU) untuk menerima, menghi mpun dan mencatat data SOP yang masuk dan menyusunnya ke dalam buku hi mpunan SOP Sekretari at Jenderal Disposi si ATK 15 menit Disposisi 9 Sekretari s Jenderal menandatangani buku himpunan SOP Sekretari at Jenderal Draft Buku Himpunan SOP dan ATK 30 menit buku himpunan SOP 1 2 3 5 6 Sekretari s Jenderal memerintahkan Kepala Bi ro Perencanaan untuk mengumpulkan dan menyusun SOP di Lingkungan Sekretari at Jenderal Kepala Biro Perencanaan memeri ntahkan Kepala bagi an Tata Laksana untuk menghimpun dan mengkompi lasi SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kepala bagian Tata Laksana memeri ntahkan Kasubbag Si stem, Prosedur dan Metoda untuk berkoodi nasi dengan sel uruh Bi ro/Pusji anbang untuk menghi mpun data SOP yang ada di seluruh l ingkungan Sekretariat Jenderal Pelaksana JFU mengi mpun dan menyusun buku hi mpunan SOP, kemudian menyerahkannya kepada Kasubbag Sistem, Prosedur dan Metoda untuk di koreksi Kasubbag Sistem, Prosedur dan Metoda menelaah, mengoreksi draft buku himpunan SOP yang telah dihimpun oleh pelaksana (JFU) dan menyerahkan draft tersebut kepada Bagian Tata Laksana untuk beri kan paraf persetujuan, (bila ada koreksi di kembal ikan ke JFU) Pelaksana Mutu Baku KegiatanNo Keterangan Pemenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 Disposi si ATK Disposi si ATK Disposisi , Dokumen SOP, ATK, Komputer dan Pri nter Draft Buku Himpunan SOP dan ATK 2 jam 1 jam 7 Kepala Biro Perencanaan mengoreksi dan memeraf buku hi mpunan SOP Sekretariat Jenderal kepada Sekretari s Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan 8 Draft Buku Himpunan SOP dan ATK Draft Buku Himpunan SOP dan ATK Kepala Bagian Tata Laksana mengoreksi draft buku hi mpunan SOP dan menyerahkan kepada Biro Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan 15 menit 15 menit 15 menit 1 mi nggu 3 hari Draft Buku Hi mpunan SOP Draft Buku Hi mpunan SOP Draft Buku Hi mpunan SOP Disposisi Disposisi Disposisi Draft Buku Hi mpunan SOP mulai T Y Y T selesai Y Y T 2015, No.904 16
Gambar 2 SOPAP Format Grafik 2015, No.904 17
1) Dokumen SOPAP Format diagram alir (flowchart). Unsur dokumen SOPAP Format diagram alir dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian Identitas (cover) dan bagian flowchart. a) Bagian Indentitas (cover) Gambar 3 Bagian Identitas (Cover) Keterangan dari bagian indetitas (cover) sebagai berikut: Kolom 1 : logo dan nama instansi/satuan kerja/Unit Kerja, nomenklatur satuan/unit organisasi pembuat. Kolom 2 : nomor SOPAP diisi dengan nomor yang diberikan sesudah mendapatkan pengesahan oleh pimpinan eselon I di Unit Kerja masing-masing dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Kolom 3 : tanggal pembuatan SOPAP. 2015, No.904 18 Kolom 4 : tanggal revisi dicantumkan apabila terdapat revisi dalam SOPAP. Kolom 5 : tanggal efektif, tanggal mulai diberlakukan SOPAP, dan telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan unit eselon I. Kolom 6 : disahkan oleh, pengesahan oleh pimpinan unit eselon I, diisi dengan jabatan eselon I, nama pejabat, dan nomor induk Pegawai serta stempel/cap instansi masing-masing Unit Kerja. Kolom 7 : judul SOPAP, judul prosedur yang sesuai dengan kegiatan tugas, dan fungsi yang dimiliki. Kolom 8 : dasar hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur beserta aturan pelaksanaan. Kolom 9 : keterkaitan, memberikan penjelasan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan. Kolom 10 : peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan- kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan ini memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Kolom 11 : kualifikasi pelaksanaan, memberikan penjelasan mengenai pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. Yang dimaksud dengan kualifikasi adalah berupa keahlian dan ketrampilan untuk semua pelaksana agar dapat melaksanakan SOPAP secara optimal. Kolom 12 : peralatan dan perlengkapan, untuk mendukung dan memberikan penjelasan mengenai daftar perlatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan SOPAP. Kolom 13 : pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pelaksana SOPAP dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dengan efesien dan mempermudah hasil kerjanya sehingga bekerja semakain terarah. b) Bagian Flowchart Bagian flowchart merupakan uraian mengenai langkah- langkah (prosedur) kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan. Langkah–langkah kegiatan dijelaskan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan. 2015, No.904 19 Tabel 1 Tempat kegiatan penyusunan SOPAP format flowchart No Kegiatan 1)... Pelaksana : 2)..... Mutu Baku Keterangan Tingkat Jabatan Tingkat Jabatan Tingkat Jabatan Kelengkapan Waktu Output 3).... 4).... 5)... ` Keterangan dari bagian format flowchat sebagai berikut : Kolom 1 : memuat uraian kegiatan yang dilaksanakan. Kolom 2 : pelaksana, memuat tingkat jabatan dalam pelaksanaan SOPAP dan bagian flowchart merupakan uraian langkah-langkah kegiatan. Kolom 3 : memuat rincian bahan penunjang dalam melaksanakan uraian kegiatan. Kolom 4 : prediksi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan. Kolom 5 : hasil yang dicapai pada setiap uraian kegiatan. 2) Dokumen SOPAP Format Grafik (Grapich) Format grafik (graphic) disusunjika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam format ini proses yang panjang tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya berisi beberapa langkah. Format Grafik dipilih dalam rangka untuk memudahkan masyarakat/publik dalam memahami prosedur/langkah kerja di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada publik dalam bentuk gambar yang di berikan keterangan (Annotated Picture). 2015, No.904 20 Gambar 4 Format SOPAP Format Grafik (Grapich) Hal yang harus dipenuhi dalam membuat SOPAP Format Grafik (Grapich) :
2015, No.904 21 BAB III MEKANISME PENYUSUNAN SOPAP Keberhasilan penyusunan SOPAP memerlukan pimpinan yangmemiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi, berkemauan, tegas, dan menerima serta melakukan perubahan. Pimpinan merupakan aktor inti perubahan (agent of change) yang akan menjadi panutan bagi seluruh Pegawai yang menjadi bawahannya. Gambar 5 Penyusunan SOPAP meliputi siklus Mekanisme tahapan Penyusunan SOPAP sebagai berikut :
Persiapan Penilaian Kebutuhan Pengembangan - Membentuk Tim dan kelengkapan nya - Melakukan pelatihan2 bagi anggota tim - Memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan SOP - Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan - Melakukan penilaian kebutuhan - Membuat sebuah daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan - Membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP - Pengumpulan Informasi dentifikasi Alternatif - Analisis dan pemilihan alternatif penulisan SOP - Pengujian dan Reviu - Pengesahan SOP Integrasi dalam Manajeman - Perencanaan penerapan - Pemberitahuan - Distribusi dan aksibilitas - Pelatihan pemahaman Monitoring dan Evaluasi - Monitoring - Evaluasi 2015, No.904 22
Untuk Unit Kerja yang sudah memiliki SOPAP maka tahapan ini merupakan tahapan untuk melihat kembali SOPAP yang sudah dimiliki dan mengidentifikasi revisi yang diperlukan. Untuk Unit Kerja yangsama sekali belum memiliki SOPAP maka proses ini merupakan proses identifikasi kebutuhan SOPAP.
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penilaian kebutuhan, yaitu:
Faktor internal antara lain struktur organisasi, jumlah Pegawai,jumlah jenis pelayanan yang dilaksanakan, sumber daya yang dibutuhkan, tugas dan fungsi yang dijalankan, sarana dan prasarana. Faktor eksternal antara lain tuntutan dan keinginan pengguna layanan, hubungan antar Unit Kerja atau antar organisasi atau dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, serta berbagai bentuk jaringan kerja
Oleh karena itu perlu disusun sebuah rencanadan target yang jelas, serta pembagian tugas siapa melakukanapa. Untuk membantu menyusun rencana tindak, dapat digunakan tabel berikut: Tabel 2 Rencana Tindak Tim Penyusunan SOPAP Uraian Kegiatan Output Penanggung Jawab Judul
Proses evaluasi antara lain akan memberikan informasi mengenai mana SOPAP yang tidak dapat dilaksanakan atau sudah tidak lagi relevan, mana SOPAP baru yangmungkin diperlukan, dan mana SOPAP yang perlu disempurnakan. Selain itu tugas Tim penilaian melakukan kebutuhan mengenai informasi SOPAP mana yang harus disempurnakan, dan mana yang harus dibuat ulang serta SOPAP baru yang harus dibuat. Untuk memudahkan penilaian kebutuhan, SOPAP juga dapat dikelompokkan atas dasar level Unit Kerja pada instansi, mulai pada tingkatan organisasi secara keseluruhan, unit eselon tertinggi sampai dengan unit eselon yang 2015, No.904 24 terendah. Identifikasi penilaian kebutuhan dapat digunakan tabel sebagai berikut: Tabel 3 Penilaian kebutuhan Satuan kerja bidang prosedur Penilaian keterkaitan dengan Prioritas kebutuhantupoksi Peraturan perundang- undangan Stakeholders (masyarakat) Prosedur lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan tabel 3: Kolom 1 Nama satuan kerja tempat SOPAP akan diterapkan Kolom 2 Klasifikasi/pengelompokan SOPAP pada bidang tugas/proses tertentu (misalnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, atau kepegawaian, keuangan, pembuatan kebijakan, dan lainnya Kolom 3 Nama prosedur yang akan distrandarkan yang menjadi bagian dari bidang klasifikasi/pengelompokannya Kolom 4 Penilaian keterkaitan dengan tupoksi (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait Kolom 5 Penilaian keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Kolom 6 Penilaian keterkaitan stakeholders/masyarakat (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Kolom 7 Penilaian keterkaitan dengan prosedur lainnya (penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Kolom 8 Prioritas kebutuhan (penilaian: sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting)
Untuk memudahkan pembuatan daftar, dapat digunakan tabel sebagai berikut: 2015, No.904 25 Tabel 4 Daftar kebutuhan Pengembangan SOPAP Unit/Satuan Kerja No Satuan Kerja SOPAP yang akan dikembangkan Alasan Pengembangan Bidang Prosedur 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... Keterangan Tabel 4: Kolom 1 : Nomor urut daftar SOPAP Kolom 2 : Nama satuan kerja SOPAP tempat SOPAP akan diterapkan Kolom 3 : Klasifikasi/pengelompokan SOPAP pada bidang tugas/ proses tertentu (misalnya: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kepegawaian atau keuangan) Kolom 4 : Nama prosedur yang akan distandarkan yang menjadi bagian dari bidang klasifikasi atau pengelompokannya yang diterapkan tertentu (misalnya: perencanaan, pelaksanaan atau kepegawaian, keuangan, pembuatan kebijakan akan dibakukan) Kolom 5 : Alasan SOPAP tersebut akan dikembangkan
Dokumen memuat hasil kesimpulan semua temuan danrekomendasi yang didapatkan dari proses penilaian kebutuhan ini.
Pengembangan SOPAP pada dasarnya meliputi 5 tahapan proses sebagai berikut :
Untuk mempermudah melakukan pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif, dapat digunakan tabel sebagai berikut: 2015, No.904 27 Tabel 5 Indentifikasi SOPAP satuan kerja Satuan Kerja Bidang Prosedur Aktivitas Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output 1 )... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... Keterangan Tabel 5: Satuan kerja : Nama satuan kerja dimana SOPAP akan dikembangakan Kolom 1 : Pengelompokan SOPAP pada bidang tugas/proses tertentu (misalnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, atau kepegawaian,keuangan, pembuatan kebijakan, dan lainnya) Kolom 2 : Nama prosedur yang di-SOPAP kan (Misalnya dalam bidang perencanaan, nama prosedur yang akan di-SOPAP-kan adalah SOPAP Penyusunan Renstra, dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, dan lainnya) Kolom 3 : Proses sejak dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOPAP Kolom 4, 5 dan 6 : Diisi dengan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan serta output pada setiap kegiatan yang dilakukan
Dengan menggunakan aspek-aspek tersebut di atas, setiap alternatif prosedur dapat diuji satu persatu. Hasil pengujian akan memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif yang akan diajukan.
Atas dasar hal tersebut di atas, untuk menjamin keberhasilan Penerapan SOPAP diperlukan startegi penerapan yang meliputi sebagai berikut:
Monitoring SOPAP dapat dilaksanakan secara reguler setiap 6 bulan sekali, sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat pada saat SOPAP dilaksanakan oleh pelaksananya. Metode-metode monitoring antara lain :
Metode ini menggunakan supervisor di setiap Unit Kerja sebagai observer yang memantau jalannya penerapan SOPAP;
Monitoring dilakukan melalui wawancara dengan para pelaksana.
Pengumpulan informasi dari pihak luar organisasi, terutama para pelanggan atau masyarakat.
Monitoring juga dapat dilakukan melalui pengarahan-pengarahan dalam pelaksanaan, untuk menjamin agar proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dibakukan. Untuk membantu dokumentasi dalam melakukan monitoring, dapat digunakan tabel sebagai berikut: 2015, No.904 30 Tabel 6 Monitoring Pelaksanaan SOPAP No Prosedur Penilaian terhadap penerapan Catatan hasil Penilaian Tindakan yang harus diambil Paraf penilai 1).. 2).. 3)... 4)... 5)... 6)... 1 Berjalan dengan baik Tidak berjalan dengan baik 2 Berjalan dengan baik Tidak berjalan dengan baik Keterangan Tabel 6: Kolom 1 Diisi dengan nomor urut. Kolom 2 Diisi SOPAP yang dimonitor proses penerapannya. Kolom 3 Jika ternyata hasil penilaian berjalan dengan baik, maka diberikan tanda “x” pada kotak yang tersedia dengan label berjalan dengan baik. Jika ternyata hasil penilaian menunjukkan bahwa penerapan SOPAP tidak dapat berjalan dengan baik, maka diberikan tanda “x” pada kotak dengan label tidak berjalan dengan baik. Kolom 4 Diisi dengan catatan hasil penilaian, terutama untuk hasil penilaian tidak berjalan dengan baik. Catatan antara lain adalah: alasan mengapa prosedur tidak dapat berjalan dengan baik, hal-hal mana yang dianggap tidak berjalan dengan baik, apa kemungkinan penyebab. Kolom 5 Diisi dengan tindakan-tindakan yang harus diambil agar SOPAP dapat diterapkan dengan baik, misalnya perlu adanyapenyempurnaan, pelatihan bagi pelaksana, perbaikan sarana yang tidak memadai, dan sebagainya. Kolom 6 Diisi dengan para petugas yang melakukan penilaian. Evaluasi, sebagai langkah tindak lanjut dari tahapan monitoring, dapat meliputi substansi SOPAP itu sendiri atau berkaitan dengan proses penerapannya. Keberhasilan evaluasi tidak hanya terletak pada bagaimana informasi dikumpulkan, namun demikian juga pada siapa yang melakukan evaluasinya (tim evaluator). Untuk memudahkan evaluasi, dapat digunakan tabel sebagai berikut: Tabel 7 Evaluasi Penerapan SOPAP No Penilaian SOPAP (Nomor) 1 2 3 .... 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 1 Mampu mendorong peningkatan kerja 2015, No.904 31 2 Mudah dipahami 3 Mudah dilaksanakan 4 Semua orang dapat menjalankan perannya masing - masing 5 Mampu mengatasi peremasalahan yang berkaitan dengan proses 6 Mempu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi 7 Sinergi satu dengan lainnya ... ... Keterangan Tabel 7 : Kolom 1 Diisi dengan nomor urut Kolom 2 Kriteria penilaian evaluasi (bisa ditambahkan dan diubah sesuai kebutuhan evaluasi) Kolom 3 s.d. 6 Dan seterusnya diisi jika masih ada SOPAP yang akan dievaluasi. Setiap SOPAP selalu diberi nomor kode, Nomor ini akan lebih mudah untuk merepresentasi SOPAP. 2015, No.904 32 BAB IV PENUTUP SOPAP memiliki peran yang besar dalam menciptakan alur kerja birokrasi yang efesien, efektif, dan konsisten dalam pemberian layanan kepada masyarakat. SOPAPbersifat dinamis, yang berarti setiap terjadi perubahan skema kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka akan berubah pula alur kerja standar operasional tersebut. Diharapkan dengan adanya Pedoman PenyusunanSOPAP, dapat memberikan kesatuan pemahaman pada setiap satuan kerja dalam menyusun sebuah standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sehingga terbentuklah sebuah skema standar operasional yang mudah dipahami baik di lingkungan Pegawai dan stakeholders. Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen guna mendorong setiap di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperbaiki alur kerja masing-masing secara berkala, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)