DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten; 2021, No. 107 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570); 2021, No.107 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas dasar permohonan dengan alasan:

a.Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
b.Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
c.Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam pelindungan.
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal pemberian Lisensi-wajib untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, 2021, No. 107 Menteri melalui Direktur Jenderal dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Paten bahwa kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia telah melewati jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap Paten yang diajukan Lisensi- wajib.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diumumkan secara elektronik kepada masyarakat bahwa Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia.

3.Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
4.Ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 dihapus.
5.Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permohonan penundaan pelaksanaan Paten yang sudah diajukan dan masih dalam proses, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten. 2021, No.107

6.Setelah Pasal 45A ditambahkan 1 (satu) judul bab, yakni BAB IV sehingga berbunyi sebagai berikut : KETENTUAN PENUTUP Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No. 107 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570); 2021, No.107 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas dasar permohonan dengan alasan:

a.Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
b.Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
c.Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam pelindungan.
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal pemberian Lisensi-wajib untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, 2021, No. 107 Menteri melalui Direktur Jenderal dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Paten bahwa kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia telah melewati jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap Paten yang diajukan Lisensi- wajib.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diumumkan secara elektronik kepada masyarakat bahwa Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia.

3.Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
4.Ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 dihapus.
5.Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

6.Setelah Pasal 45A ditambahkan 1 (satu) judul bab, yakni BAB IV sehingga berbunyi sebagai berikut : KETENTUAN PENUTUP Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No. 107 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 45A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 45A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019