DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019

Nomor: 30
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan lisensi-wajib paten perlu mempertimbangkan hak pemegang paten untuk melaksanakan paten yang dimiliki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 31 bis The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 2019, No. 1570 Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN 2019, No. 1570

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Lisensi-wajib Paten.
3.Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
4.Pelaksanaan Paten adalah pembuatan produk atau penggunaan proses oleh Pemegang Paten di Indonesia.
5.Lisensi-wajib Paten yang selanjutnya disebut Lisensi- wajib adalah lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan.
6.Penerima Lisensi-wajib adalah pihak yang berdasarkan keputusan Menteri berhak melaksanakan Paten untuk jangka waktu dan syarat tertentu yang ditetapkan Undang-Undang.
7.Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib.
8.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
10.Hari adalah hari kerja.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 2019, No. 1570
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.tata cara pemberian Lisensi-wajib Paten; dan
b.Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN

Pasal 3

Objek Lisensi-wajib meliputi:

a.Paten; dan
b.Paten sederhana.

Pasal 4

Pemberian Lisensi-wajib diberikan berdasarkan prinsip kemanfaatan.

Pasal 5

(1)Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Lingkup pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib; dan
2. b.Jangka waktu pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib;
(2)Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait teknologi semi-konduktor hanya berlaku jika teknologi semi-konduktor tersebut diperuntukkan:
1. a.bagi kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; atau
2. b.dalam menangani praktek yang berdasarkan proses hukum atau administratif dinyatakan sebagai persaingan usaha tidak sehat. 2019, No. 1570

Pasal 6

Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dialihkan, kecuali berkenaan dengan bagian perusahaan atau dengan itikad baik yang memanfaatkan Lisensi-wajib tersebut.

Pasal 7

Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Pasal 8

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas dasar permohonan dengan alasan:

a.Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
b.Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
c.Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam pelindungan.

Pasal 9

Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak Pemegang Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal pemberian Lisensi-wajib untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Paten bahwa kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di 2019, No. 1570 Indonesia yang telah melewati jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Paten yang diajukan Lisensi- wajibnya.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara elektronik kepada masyarakat bahwa Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan lisensi-wajib paten perlu mempertimbangkan hak pemegang paten untuk melaksanakan paten yang dimiliki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 31 bis The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN 2019, No. 1570

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Lisensi-wajib Paten.
3.Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
4.Pelaksanaan Paten adalah pembuatan produk atau penggunaan proses oleh Pemegang Paten di Indonesia.
5.Lisensi-wajib Paten yang selanjutnya disebut Lisensi- wajib adalah lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan.
6.Penerima Lisensi-wajib adalah pihak yang berdasarkan keputusan Menteri berhak melaksanakan Paten untuk jangka waktu dan syarat tertentu yang ditetapkan Undang-Undang.
7.Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib.
8.Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
10.Hari adalah hari kerja.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 2019, No. 1570
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.tata cara pemberian Lisensi-wajib Paten; dan
b.Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN

Pasal 3

Objek Lisensi-wajib meliputi:

a.Paten; dan
b.Paten sederhana.

Pasal 4

Pemberian Lisensi-wajib diberikan berdasarkan prinsip kemanfaatan.

Pasal 5

(1)Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Lingkup pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib; dan
2. b.Jangka waktu pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib;
(2)Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait teknologi semi-konduktor hanya berlaku jika teknologi semi-konduktor tersebut diperuntukkan:
1. a.bagi kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; atau
2. b.dalam menangani praktek yang berdasarkan proses hukum atau administratif dinyatakan sebagai persaingan usaha tidak sehat. 2019, No. 1570

Pasal 6

Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dialihkan, kecuali berkenaan dengan bagian perusahaan atau dengan itikad baik yang memanfaatkan Lisensi-wajib tersebut.

Pasal 7

Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Pasal 8

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas dasar permohonan dengan alasan:

a.Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
b.Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
c.Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam pelindungan.

Pasal 9

Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak Pemegang Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal pemberian Lisensi-wajib untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Paten bahwa kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di 2019, No. 1570 Indonesia yang telah melewati jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Paten yang diajukan Lisensi- wajibnya.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara elektronik kepada masyarakat bahwa Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021