DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Materi pokok dalam Permen ini adalah pengaturan mengenai penataan kerja sama di lingkungan Kementrian Huku, dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur jenis, tahapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, administrasi, serta penyimpanan dan publikasi kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kebijakan satu pintu, tertib administrasi, dan efektivitas kerja sama melalui standar prosedur yang jelas dan terkoordinasi di seluruh unit kerja Kementrian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan kerja sama, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 2023, No.253 MENETAPKAN: Memutuskan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2.Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian baik di dalam negeri atau luar negeri.
3.Naskah Kerja Sama atau Nama Lain adalah naskah dinas yang berisi hasil kesepakatan bersama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama.
4.Kerja Sama Utama adalah Kerja Sama yang dilakukan para pihak yang menjadi landasan bagi Kerja Sama Teknis.
5.Kerja Sama Teknis adalah penjabaran atau turunan dari pelaksanaan Kerja Sama Utama yang bersifat teknis.
6.Pemrakarsa adalah pihak penggagas awal Kerja Sama, baik berasal dari Unit Eselon I, Kantor Wilayah, maupun UPT Kementerian.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9.Kepala Biro adalah kepala biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
10.Unit Eselon I adalah satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian.
11.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang selanjutnya disebut UPT Kementerian adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian.

BAB II

JENIS KERJA SAMA

Pasal 2

Jenis Kerja Sama pada Kementerian terdiri atas:

a.Kerja Sama dalam negeri; dan
b.Kerja Sama luar negeri. 2023, No.253

Pasal 3

(1)Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Kerja Sama Utama; dan
2. b.Kerja Sama Teknis.
(2)Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lembaga negara;
2. b.lembaga pemerintah;
3. c.lembaga nonpemerintah; dan
4. d.pemerintah daerah.

Pasal 4

(1)Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri; dan
2. b.Kepala Kantor Wilayah.
(2)Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
1. a.pimpinan Unit Eselon I;
2. b.Kepala Divisi; dan
3. c.Kepala UPT Kementerian.
(3)Dalam hal tertentu, Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah.
(4)Kerja Sama Teknis yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 5

(1)Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama atau Nama Lain dengan bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.
(2)Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama atau Nama Lain dengan bentuk perjanjian Kerja Sama atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Naskah Kerja Sama atau Nama Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama Utama. 2023, No.253

Pasal 7

Kerja Sama dalam negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Kerja Sama Teknis tanpa didahului Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal:

a.Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan
b.didasarkan pada pertimbangan pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 8

(1)Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan pada tingkat:
1. a.Kementerian; dan
2. b.Unit Eselon I.
(2)Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Pelaksanaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga terhadap Kerja Sama antar-Unit Eselon I.
(4)Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 9

Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.lembaga pemerintah negara asing;
b.organisasi internasional;
c.organisasi internasional nonpemerintah; dan
d.subjek hukum internasional lain.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 10

Kerja Sama dalam negeri disusun berdasarkan tahapan:

a.perencanaan;
b.penjajakan;
c.perumusan naskah; dan
d.penandatanganan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS KERJA SAMA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS KERJA SAMA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 Tahun 2016