DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 Tahun 2016

Nomor: 65
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2016, No.2132
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

JENIS KERJA SAMA

Pasal 1

Jenis kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a.kerja sama dalam negeri; dan
b.kerja sama luar negeri.

Pasal 2

(1)Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:
1. a.kerja sama utama; dan
2. b.kerja sama teknis. www.peraturan.go.id 2016, No.2132
(2)Bentuk Kerja sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam nota kesepahaman.
(3)Bentuk Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 3

(1)Kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh;
1. a.Menteri; dan
2. b.Kepala Kantor Wilayah.
(2)Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Pimpinan Unit Utama; dan
2. b.Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan:

a.lembaga negara;
b.lembaga pemerintah; dan
c.lembaga nonpemerintah.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan kerja sama dalam negeri, Pimpinan Unit Utama wajib mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.
(2)Dalam hal kerja sama dalam negeri dilaksanakan di tingkat kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama. www.peraturan.go.id 2016, No.2132

Pasal 6

(1)Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.kerja sama bilateral;
2. b.kerja sama regional; dan
3. c.kerja sama multilateral.
(2)Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan pada tingkat;
1. a.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. b.Unit Utama.
(3)Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri; dan
2. b.Pimpinan Unit Utama.

Pasal 7

Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan dengan:

a.lembaga pemerintah negara asing;
b.organisasi internasional; dan
c.organisasi internasional nonpemerintah.

Pasal 8

Dalam melakukan kerja sama luar negeri wajib mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama. www.peraturan.go.id 2016, No.2132

BAB II

TATA CARA PEMBUATAN KERJA SAMA

Pasal 9

(1)Setiap Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib membuat rencana kerja sama sesuai dengan kewenangannya.
(2)Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Menteri secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal.
(3)Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memuat:
1. a.urgensi dilaksanakannya kerja sama;
2. b.bentuk kerja sama yang akan dilakukan;
3. c.pokok kerja sama; dan
4. d.jangka waktu pelaksanaan kerja sama.

Pasal 10

Berdasarkan rencana kerja sama yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama melakukan pengkajian dan analisa dengan memperhatikan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2016, No.2132
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

JENIS KERJA SAMA

Pasal 1

Jenis kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a.kerja sama dalam negeri; dan
b.kerja sama luar negeri.

Pasal 2

(1)Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:
1. a.kerja sama utama; dan
2. b.kerja sama teknis. www.peraturan.go.id 2016, No.2132
(2)Bentuk Kerja sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam nota kesepahaman.
(3)Bentuk Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 3

(1)Kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh;
1. a.Menteri; dan
2. b.Kepala Kantor Wilayah.
(2)Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Pimpinan Unit Utama; dan
2. b.Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan:

a.lembaga negara;
b.lembaga pemerintah; dan
c.lembaga nonpemerintah.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan kerja sama dalam negeri, Pimpinan Unit Utama wajib mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.
(2)Dalam hal kerja sama dalam negeri dilaksanakan di tingkat kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama. www.peraturan.go.id 2016, No.2132

Pasal 6

(1)Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.kerja sama bilateral;
2. b.kerja sama regional; dan
3. c.kerja sama multilateral.
(2)Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan pada tingkat;
1. a.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. b.Unit Utama.
(3)Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri; dan
2. b.Pimpinan Unit Utama.

Pasal 7

Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan dengan:

a.lembaga pemerintah negara asing;
b.organisasi internasional; dan
c.organisasi internasional nonpemerintah.

Pasal 8

Dalam melakukan kerja sama luar negeri wajib mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama. www.peraturan.go.id 2016, No.2132

BAB II

TATA CARA PEMBUATAN KERJA SAMA

Pasal 9

(1)Setiap Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib membuat rencana kerja sama sesuai dengan kewenangannya.
(2)Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Menteri secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal.
(3)Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memuat:
1. a.urgensi dilaksanakannya kerja sama;
2. b.bentuk kerja sama yang akan dilakukan;
3. c.pokok kerja sama; dan
4. d.jangka waktu pelaksanaan kerja sama.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

JENIS KERJA SAMA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATA CARA PEMBUATAN KERJA SAMA

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

JENIS KERJA SAMA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATA CARA PEMBUATAN KERJA SAMA

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023