DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, www.peraturan.go.id 2021, No.211 perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); www.peraturan.go.id 2021, No.211 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3.Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas.
4.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
5.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2021, No.211
9.Kepala Kantor Wilayah adalah pelaksana tugas instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
10.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pasal 2

(1)Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pasal 3

(1)Majelis Pengawas terdiri atas:
1. a.Majelis Pengawas Daerah;
2. b.Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. c.Majelis Pengawas Pusat.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.
(3)Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

(1)Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor www.peraturan.go.id 2021, No.211 Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota.
(2)Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Organisasi Notaris; dan
3. c.ahli/akademisi.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.6 (enam) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
(6)Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) www.peraturan.go.id 2021, No.211 dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Pasal 8

Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. f.tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan;
7. g.tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
9. i.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan terhadap Kepala Kantor Wilayah dan www.peraturan.go.id 2021, No.211 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah.
(3)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. d.daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter); dan
5. e.surat pernyataan bermeterai masing-masing menyatakan:
  1. 1.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  2. 2.tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum;
  3. 3.tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  4. 4.tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  5. 5.tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan. www.peraturan.go.id 2021, No.211

Pasal 10

(1)Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat;
2. b.3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. c.3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, www.peraturan.go.id 2021, No.211 perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); www.peraturan.go.id 2021, No.211 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3.Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas.
4.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
5.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. www.peraturan.go.id 2021, No.211
9.Kepala Kantor Wilayah adalah pelaksana tugas instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
10.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pasal 2

(1)Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pasal 3

(1)Majelis Pengawas terdiri atas:
1. a.Majelis Pengawas Daerah;
2. b.Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. c.Majelis Pengawas Pusat.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.
(3)Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

(1)Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor www.peraturan.go.id 2021, No.211 Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota.
(2)Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Organisasi Notaris; dan
3. c.ahli/akademisi.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.6 (enam) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
(6)Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) www.peraturan.go.id 2021, No.211 dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Pasal 8

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. f.tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan;
7. g.tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
9. i.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan terhadap Kepala Kantor Wilayah dan www.peraturan.go.id 2021, No.211 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah.
(3)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. d.daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter); dan
5. e.surat pernyataan bermeterai masing-masing menyatakan:
  1. 1.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  2. 2.tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum;
  3. 3.tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  4. 4.tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  5. 5.tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan. www.peraturan.go.id 2021, No.211

Pasal 10

(1)Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat;
2. b.3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. c.3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.