DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 2020, No. 1048 perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2020, No. 1048 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
4.Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Kepala Kantor Wilayah adalah pelaksana tugas instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2020, No. 1048
8.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
10.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pasal 2

(1)Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pasal 3

(1)Majelis Pengawas terdiri atas:
1. a.Majelis Pengawas Daerah;
2. b.Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. c.Majelis Pengawas Pusat.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.
(3)Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

(1)Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(2)Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. 2020, No. 1048

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Organisasi Notaris; dan
3. c.ahli/akademisi.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.6 (enam) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
(6)Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili. 2020, No. 1048

Pasal 8

Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. f.tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. g.tidak dalam keadaan pailit; dan
8. h.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan terhadap Kepala Kantor Wilayah.
(3)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum. 2020, No. 1048
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. d.daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter); dan
5. e.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
  1. 1.tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum;
  2. 2.tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  3. 3.tidak pernah pailit.
(5)Anggota Majelis Pengawas diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 10

(1)Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau dari Pemerintah Daerah setempat; 2020, No. 1048
2. b.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. c.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaaan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 2020, No. 1048 perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2020, No. 1048 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
4.Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Kepala Kantor Wilayah adalah pelaksana tugas instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2020, No. 1048
8.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
10.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pasal 2

(1)Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pasal 3

(1)Majelis Pengawas terdiri atas:
1. a.Majelis Pengawas Daerah;
2. b.Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. c.Majelis Pengawas Pusat.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.
(3)Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

(1)Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(2)Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. 2020, No. 1048

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Organisasi Notaris; dan
3. c.ahli/akademisi.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.6 (enam) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
(6)Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili. 2020, No. 1048

Pasal 8

Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. f.tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. g.tidak dalam keadaan pailit; dan
8. h.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan terhadap Kepala Kantor Wilayah.
(3)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum. 2020, No. 1048
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang telah dilegalisasi;
2. b.fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. d.daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter); dan
5. e.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
  1. 1.tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum;
  2. 2.tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  3. 3.tidak pernah pailit.
(5)Anggota Majelis Pengawas diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 10

(1)Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau dari Pemerintah Daerah setempat; 2020, No. 1048
2. b.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. c.3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
(2)Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaaan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015