DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Materi pokok dalam Permen ini adalah penyesuaian ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi atas dasar kemanusiaan bagi narapidana kelompok kerkebutuhan khusus, sebagai tindak lanjut dari berlakunya UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; www.peraturan.go.id 2023, No.309 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara www.peraturan.go.id 2023, No.309 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

( 1 ) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:

a.yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
b.berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
c.menderita sakit berkepanjangan. ( 2 ) Usul pemberian Remisi bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. ( 3 ) Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) yang penghitungannya berpedoman pada usia sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. ( 4 ) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada hari lanjut usia nasional. ( 5 ) Usul pemberian Remisi bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan:
1. a.penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;
2. b.penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan
3. c.selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya. ( 6 ) Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Kepala Lapas dapat meminta pendapat dokter lainnya. ( 7 ) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pada hari kesehatan dunia.

2.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan masing-masing sebesar Remisi umum yang diperoleh pada tahun terakhir. www.peraturan.go.id 2023, No.309 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…