Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi www.peraturan.go.id 2016, No.810 Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
www.peraturan.go.id 2016, No.810
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.810
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2016, No.810
www.peraturan.go.id 2016, No.810
www.peraturan.go.id 2016, No.810
www.peraturan.go.id 2016, No.810
Selama Anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, Anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.
www.peraturan.go.id 2016, No.810
Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
Cuti Bersyarat bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
www.peraturan.go.id 2016, No.810
Membuka PDF…