DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyampaian data secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pelaksanaannya tetap terdapat kesalahan cetak pada surat keputusan, surat penerimaan pemberitahuan, dan basis data sistem administrasi badan hukum maka untuk meningkatkan tertib administrasi perlu diatur mengenai tata cara permohonan secara elektronik terkait perbaikan data badan hukum perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan; www.peraturan.go.id 2017, No.1537
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan; Mengingat : 1. Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Staatsblad 1870:64);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113); www.peraturan.go.id 2017, No.1537
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERBAIKAN DATA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN, DAN PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan www.peraturan.go.id 2017, No.1537 modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
2.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
3.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
4.Sistem Administrasi Badan Hukum, yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5.Data adalah data badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan yang terdaftar pada basis data SABH.
6.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang- undang lainnya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Notaris wajib menyampaikan Data badan hukum kepada Menteri melalui SABH.
(2)Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan www.peraturan.go.id 2017, No.1537 dokumen asli yang disimpan oleh Notaris maka Notaris dapat mengajukan permohonan perbaikan Data tentang:
1. a.Perseroan Terbatas;
2. b.Yayasan; atau
3. c.Perkumpulan.

Pasal 3

(1)Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diajukan jika terdapat kekeliruan yang bersifat teknis dan tidak mengubah isi dari akta yang bersangkutan.
(2)Jangka waktu penyampaian perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 90 (sembilan puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan.

Pasal 4

(1)Perbaikan Data badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan diajukan secara elektronik berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERBAIKAN DATA

Pasal 5

Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.1537

Pasal 6

(1)Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya dapat diajukan untuk Data badan hukum Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan:
1. a.nomor pokok wajib pajak;
2. b.tempat kedudukan dan/atau alamat;
3. c.jangka waktu;
4. d.status Perseroan Terbatas;
5. e.jenis Perseroan Terbatas;
6. f.nomor akta;
7. g.tanggal akta;
8. h.maksud dan tujuan;
9. i.modal;
10. j.saham;
11. k.pemegang saham; dan/atau
12. l.direksi dan dewan komisaris.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format isian perbaikan data Perseroan Terbatas dengan melampirkan dokumen:
1. a.surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum;
2. b.surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum;
3. c.salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan
4. d.salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki.
(3)Selain penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung berupa: www.peraturan.go.id 2017, No.1537
1. a.akta pemindahan hak atas saham dalam hal perbaikan data terkait dengan pengalihan saham; dan
2. b.bukti setor modal dalam hal perbaikan data perseroan berupa perubahan modal perseroan.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perseroan Terbatas.
(2)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara elektronik untuk melengkapi dokumen.
(3)Pemohon wajib melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan diterima.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon telah melengkapi dokumen dan permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perseroan.

Pasal 9

(1)Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya dapat diajukan untuk data badan hukum Yayasan yang berkaitan dengan:
1. a.nomor pokok wajib pajak;
2. b.tempat kedudukan dan/atau alamat; www.peraturan.go.id 2017, No.1537
3. c.nomor akta;
4. d.tanggal akta;
5. e.kekayaan;
6. f.kegiatan;
7. g.pendiri; dan/atau
8. h.organ.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format isian perbaikan Data Yayasan dengan melampirkan dokumen:
1. a.surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum;
2. b.surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas permohonan perbaikan data badan hukum;
3. c.salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan
4. d.salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki.

Pasal 10

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan data.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyampaian data secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pelaksanaannya tetap terdapat kesalahan cetak pada surat keputusan, surat penerimaan pemberitahuan, dan basis data sistem administrasi badan hukum maka untuk meningkatkan tertib administrasi perlu diatur mengenai tata cara permohonan secara elektronik terkait perbaikan data badan hukum perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan; www.peraturan.go.id 2017, No.1537
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113); www.peraturan.go.id 2017, No.1537
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERBAIKAN DATA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN, DAN PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan www.peraturan.go.id 2017, No.1537 modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
2.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
3.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
4.Sistem Administrasi Badan Hukum, yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5.Data adalah data badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan yang terdaftar pada basis data SABH.
6.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang- undang lainnya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Notaris wajib menyampaikan Data badan hukum kepada Menteri melalui SABH.
(2)Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan www.peraturan.go.id 2017, No.1537 dokumen asli yang disimpan oleh Notaris maka Notaris dapat mengajukan permohonan perbaikan Data tentang:
1. a.Perseroan Terbatas;
2. b.Yayasan; atau
3. c.Perkumpulan.

Pasal 3

(1)Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diajukan jika terdapat kekeliruan yang bersifat teknis dan tidak mengubah isi dari akta yang bersangkutan.
(2)Jangka waktu penyampaian perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 90 (sembilan puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan.

Pasal 4

(1)Perbaikan Data badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan diajukan secara elektronik berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERBAIKAN DATA

Pasal 5

Pasal 6

(1)Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya dapat diajukan untuk Data badan hukum Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan:
1. a.nomor pokok wajib pajak;
2. b.tempat kedudukan dan/atau alamat;
3. c.jangka waktu;
4. d.status Perseroan Terbatas;
5. e.jenis Perseroan Terbatas;
6. f.nomor akta;
7. g.tanggal akta;
8. h.maksud dan tujuan;
9. i.modal;
10. j.saham;
11. k.pemegang saham; dan/atau
12. l.direksi dan dewan komisaris.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format isian perbaikan data Perseroan Terbatas dengan melampirkan dokumen:
1. a.surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum;
2. b.surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum;
3. c.salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan
4. d.salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki.
(3)Selain penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung berupa: www.peraturan.go.id 2017, No.1537
1. a.akta pemindahan hak atas saham dalam hal perbaikan data terkait dengan pengalihan saham; dan
2. b.bukti setor modal dalam hal perbaikan data perseroan berupa perubahan modal perseroan.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perseroan Terbatas.
(2)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara elektronik untuk melengkapi dokumen.
(3)Pemohon wajib melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan diterima.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon telah melengkapi dokumen dan permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perseroan.

Pasal 9

(1)Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya dapat diajukan untuk data badan hukum Yayasan yang berkaitan dengan:
1. a.nomor pokok wajib pajak;
2. b.tempat kedudukan dan/atau alamat; www.peraturan.go.id 2017, No.1537
3. c.nomor akta;
4. d.tanggal akta;
5. e.kekayaan;
6. f.kegiatan;
7. g.pendiri; dan/atau
8. h.organ.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format isian perbaikan Data Yayasan dengan melampirkan dokumen:
1. a.surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum;
2. b.surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas permohonan perbaikan data badan hukum;
3. c.salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan
4. d.salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki.

Pasal 10

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan data.