DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran, Persekutuan Komanditer, Persekutan Firma, dan Persekutuan Perdata; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2018, No. 1011
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.
2.Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.
3.Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011
4.Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
5.Sistem Administrasi Badan Usaha adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6.Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
7.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama, pendaftaran, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
8.Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang akan dipakai dalam Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
9.Format Isian Pendaftaran yang selanjutnya disebut Format Pendaftaran adalah format isian untuk permohonan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
10.Format Isian Perubahan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan perubahan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
11.Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi:

a.pendaftaran akta pendirian;
b.pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan
c.pendaftaran pembubaran.

BAB II

PENDAFTARAN CV, FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Pasal 3

(1)Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus didahului dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pasal 5

(1)Pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011
(2)Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.ditulis dengan huruf latin;
2. b.belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. c.tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. d.tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
5. e.tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
(3)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama.
(4)Format Pengajuan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi; dan
2. b.nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan.

Pasal 6

(1)Permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011

Pasal 7

(1)Persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
2. b.nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal daluwarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pasal 8

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik.

Pasal 9

Pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011

Pasal 10

(1)Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran.
(4)Apabila pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pasal 11

(1)Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); www.peraturan.go.id 2018, No. 1011
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.
2.Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.
3.Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011
4.Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
5.Sistem Administrasi Badan Usaha adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6.Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
7.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama, pendaftaran, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
8.Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang akan dipakai dalam Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
9.Format Isian Pendaftaran yang selanjutnya disebut Format Pendaftaran adalah format isian untuk permohonan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
10.Format Isian Perubahan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan perubahan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
11.Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi:

a.pendaftaran akta pendirian;
b.pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan
c.pendaftaran pembubaran.

BAB II

PENDAFTARAN CV, FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Pasal 3

(1)Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus didahului dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pasal 5

(1)Pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011
(2)Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.ditulis dengan huruf latin;
2. b.belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. c.tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. d.tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
5. e.tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
(3)Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama.
(4)Format Pengajuan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi; dan
2. b.nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan.

Pasal 6

(1)Permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1011

Pasal 7

(1)Persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
2. b.nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
3. c.tanggal pemesanan;
4. d.tanggal daluwarsa; dan
5. e.kode pembayaran.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran.
(4)Apabila pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pasal 11

(1)Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENDAFTARAN CV, FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENDAFTARAN CV, FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025