DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Layanan jasa hukum dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata belum sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115);
4.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.
2.Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.
3.Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.
4.Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV, serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
5.Sistem Administrasi Badan Usaha adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6.Formulir Isian Pendaftaran yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir isian untuk permohonan pendaftaran pendirian, perubahan atau pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV.
7.Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Menteri atas pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV.
8.Pemblokiran Akses adalah tindakan menutup akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
9.Pembukaan Pemblokiran Akses adalah tindakan membuka kembali akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha yang sebelumnya dilakukan pemblokiran.
10.Data adalah data Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
11.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 2

Layanan jasa hukum Persekutuan Perdata, Firma, dan CV terdiri atas:

a.pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV;
b.pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV;
c.pendaftaran pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV;
d.Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV;
e.Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata Firma, dan CV;
f.perbaikan Data; dan
g.pencarian/unduh Data.

Pasal 3

Layanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 4

(1)Pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui Notaris.
(2)Pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
(3)Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris harus melakukan pengecekan nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV terlebih dahulu pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(4)Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.ditulis dengan huruf latin;
2. b.belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Perdata, Firma, atau CV lain yang sejenis dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. c.tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. d.tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional; dan
5. e.tidak hanya terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pasal 5

(1)Pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV ditandatangani.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran.
(3)Apabila pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV tidak dapat diajukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Selain mengisi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Notaris juga harus mengunggah dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.akta pendirian Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan
2. b.surat pernyataan yang bermeterai cukup.
(3)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat oleh Notaris paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan dari Notaris yang menyatakan bahwa dokumen pendukung pendirian Persekutuan Perdata, Firma, atau CV telah lengkap; dan
2. b.pernyataan dari Notaris yang menyatakan bahwa Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta bertanggung jawab penuh terhadap Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung.

Pasal 7

Dokumen Pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang harus disimpan oleh Notaris, meliputi:

a.minuta akta pendirian Persekutuan Perdata, Firma, atau CV yang paling sedikit memuat:
1. 1.identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
2. 2.kegiatan usaha;
3. 3.hak dan kewajiban para pendiri; dan
4. 4.jangka waktu Persekutuan Perdata, Firma, atau CV.
b.fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan
c.data pemilik manfaat Persekutuan Perdata, Firma, atau CV.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal menerbitkan SKT pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV pada saat permohonan diterima.
(2)SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
(3)Notaris dapat langsung melakukan pencetakan SKT Persekutuan Perdata, Firma, dan CV secara mandiri.
(4)SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

BAB III

PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 9

(1)Pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui Notaris.
(2)Pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
(3)Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
2. b.kegiatan usaha;
3. c.kedudukan dan/atau alamat;
4. d.sekutu;
5. e.pengurus;
6. f.jangka waktu Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan/atau
7. g.ketentuan lainnya pada anggaran dasar.

Pasal 10

(1)Pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV ditandatangani.
(2)Pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran.
(3)Apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV tidak dapat diajukan kepada Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018