DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 September 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permekumham ini mengatur mengenai Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua www.peraturan.go.id 2022, No.867 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembetukan Peraturan Perundang- Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan www.peraturan.go.id 2022, No.867 Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);
15.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
16.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
17.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdiri atas:

a.pendahuluan;
b.variabel Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga;
c.variabel Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah daerah;
d.mekanisme dan kalender kerja penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
e.aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
f.penutup.

Pasal 3

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2022, No.867

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id B. Maksud dan Tujuan

1.Peraruran Menleri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Tim Kctja dan Tim Asesor Kementerian/Lembaga dan Pernerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri lodeks Refonnasi Hukum dan menjadi pcdoman bagi Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seIaku pengampu penilaian Jndeks Reformasi Hokum Kementerian/Lembaga dan Pcmerintab Daerah; dan
2.Pcraturan Menleri inj bertujuan untuk mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akumabel. A. Latar Belakang Babwa dalam meningkatkaa profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan lata pernerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah. perlu disetenggarakan penilaian indeks reformasi hukum. Dalam rangka pclaksanaan reformasi blrokrasi yang cfcktif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelaniutan scbagaimana amanat Peraturan Prcsiden 81 Tahuo 2010 tcntang Orand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah disusun Road Map Reformasi Biroktasi TabUD 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi Kementerian/I..embaga dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020, Kememerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menctapkan Peraturan Menteri Pcodayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirukrasi Nomor 25 Tahun 2020 rentang Road Map Reformasi Birukrasi 2020-2024, dimana salah satu indikator sasaran Refonnasi Sirukrasi NasionaJ adalah birokrasi yang bersih dan akuntabeJ. Dalam pclaksanaan refonnasi biroktasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang Re,,;u terhadap berbagai Peraturan Perundang- undangan. Reviu dimaksud meliputi 4 (empat) "anabel yairu rnemperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia umuk melakukan harmonisasi regulasi, peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagal peraneang peraiuran perundang-undangan di ungkar PUSSl dan daerah yang berkualitas, mendorong kualitas re-regutasi atau deregu lasi berbagal peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan Penataan Database Peraturan Pcrundang-undangan. Berdasarkan hal terse but di alas, dipcrlukan pengaturan Penilaian Indeks Refonnasi Hukum pada KememerianjI..embaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk menguJrur Indeks Refonnasi HuJrum.
2.Lembaga adalab organlsast non Kcmenterian Negara dan Instansl lain pengguna anggaran yang dibentuk unruk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republil< Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian YMg menyelenggarakan urusan pemertntahan di bidang hukum dan hak asasi rnanusia.
4.Pemerintab Dacrab adalab kepala daerab sebagal unsur pcnyelenggara Pemerintaban Dacrah yang memimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang meQjadi kewenangan daerah otonom.
5.Reformasi Hukum adaJab perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualltas bersih dan akumabel pada Kementenan/Lembaga dan Pemerintab Daerah.
6.Indeks Rerormasi Hukum adalah instrurnen untuk rnengukur reforrnasi bukum deogan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, rcregulasi dan dercgulasi aturan, dan pcnguatan sistem regulasi nasional.
7.Tim KCJja adalah tim yang ditctapkan olch Kcmcntcrian/Lembaga dan Pemerintah Oaerah yang bertugas dan bertanggung jawab dalarn pemenuban dan penginpuian data dukung ke dalam aplikasi penilaian lndeks Reformasi Hukurn.
8.Tim /lsesor adalab tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kemcnterian/Lcmbaga dan Pemcrintab Darrah, yang terdiri dan Koordinator Asesor dan i\sesor.
9.Asesor adalah pegawaidi ungkungan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penilaian mandiri tndeks ReformasiHukum di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintab Oaerab. ]0. Koordinator Asesor adalah Pimpinan Eselon II yang bertugas melakukan koordinasi dalam penilaian mandiri lndeks Reformasi Hukum di tingkat Kementcrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
11.Tim Penilai adaJal1 tim yang dlbentuk dan ditetapkan oleh Menter; Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas menilai lndeks Reformasi Hukum pada Kemenlerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
12.Objek Penilaian adaJah Kementerianr tembaga dan Pemerintah Daerab.
13.Aplikasi P1:nilaian lndeks Reformasi Hukum adaJall sistem dan teknologi infonnasi untuk mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum Kcrnenterian/Lembaga dan Pemerintab Dacrab.
14.Peraruran Perundang-undangan adalab peraturan tertulis yang mernuat norma hukum yang mengikat seeara umum dan dibentuk atau diletapkan oleb lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yaJlg ditetapkan daJam peraturan perundang-undangan.
15.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang setanjutnya disebut Perancang, adatah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat daJam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan l1ak secara penub olel1 pejabat yang belwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
16.Pejabat f'ungsionaJ Analis Hukum yang selanjulnya clisebul Analis Hukum adaJall Pegawai Negeri Sipi! yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegialan analisis dan evalues; hukum. 2022, No.867 www.peraturan.go.id E. Sisrematika Penllaian Penllaian Indeks Reformasi Hukum ini, meliputi: I. Pendahuluan;
2.Variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian /L.embaga;
3.VariabeJ PeniJaian Iodeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
4.Mekanisme dan Kalender Kerja Penilaian lndeks Reformasi Hukurn pada Kemenrerian/i..embaga dan Pemerintah Daerah:
5.Aplikasi Penilaian Indeks Rcformasi Hukum; dan
6.PenUIUp. O. Ruang l.ingkup PcnUaian Indcks Rcformasi Hukum ini diJakukan pada Pclaksanaan Refonnasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dllakukan pada 4 (empall variabel yailu;
1.memperkuat koordinasi Kernenrerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi reguJasi;
2.mcndorong reregulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang- undangan berdasakan hasil reviu;
3.mendorong pcnyedcrhanaan regutasi pada setiap jcnjang level Peraturan Perundangan-undangan; dan
4.meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraruran Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah. Penllaian Indeks Reformasi Hukum in.i diJakukan oleh seluruh kementerianj tcmbaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian indeks ini dilakukan satu kaJi dalam setahun yang dilakukan oleh Kernentcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17.Pcngharmonisasian Rancangan Pcmturan Perundang-undangan adalah salah satu kegiatan untuk mensinkronlsasl rancangan Peraturan Perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan Pancastla, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraruran Perundang-undangan yang leblh tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordioasikan oleh Kernenterian yang rnemlliki urusan di bidang nukum dan hak asasl manusia.
18.Pelatihan Jabalan Pegawai Ncgcri Sipil adalah proses penyelenggarnan belajar mengajar daJam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipi!. 19.1nstansi r.,mbina Jabatan Fungslonal Perancang Peraturan Perundang- undangan yang selanjumya disebut Jnstansi Pembina adalah kemcnterian yang mcnyclenggarakan urusan pcrncrintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20.Jarlngan Ookumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya dislngkat JDIHN adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen nukum secara tertlb, ierpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepst, 2l.Jaringan Dokumcntasi dan lnformasi Hukum Kementerian/Lcmbaga dan Pemerintah Daerah yang selanjurnya disingkat JDIH adalah wadah pcndayagunaan bersama alas dokumcn hukum secara tcrtib, terpadu, dan berkesinarnbungan, serta merupakan sarana pernberian pelayanan informasi bukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, 2022, No.867 www.peraturan.go.id PeniJaian Jndeks Refonnasi Hukum pada Kementerian/Lembaga menggunakan " (empat] variabet penilaian yang terdlri alas: A. VarlabeJ J Tingkal koordtnasi Kcrncntcrian Hukum dan link Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi uruuk meJakukan hannonisasi regulasi, dengan bobot 25% (dua putuh lima persen], memiliki 2 (duaj indtkator: I. Pengaiuan pennohonan pengharmontsasian sesuai dengan Peraiuran Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pcrubahan atas Peraturan Menten lIukum dan Hak Asasi Manusia NOl11or20 'rahun 2015 tentang Tata cam dan Prosedur Pengbarmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraruran Perundang·Undangan untuk Rancangan Ondang-Undang [RUUI. Rancangan Peraturan Pemcrintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Raperprcs) dan Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Mal1usia Nomor 23 Tahun 2018 tcntang Pengharrnonisasian Rancangan Peraturan Mcntcri, Rancangan Peraturan Kepala Lembaga, Pemerintah Nonkemenlenan atau Rancangan Peraturan dan Lembaga NonslrukturaJ oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga. Kelcngkapan persyaratan harus disampaikan daJam jangka waktu paling lama 5 (lima) han kerja terhitung sejak tanggaJ pemberitanuan diterima oleh kementerian pemohon. (l'ingkat kesesuaian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPUU) )08Jlg diajukan harmontsasi dengan daflar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Peraturan Menteri/KepaJa Lembaga)

a.Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada Indikator ini: 1) Untuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU), RanC8Jlg8Jl Peraturan Pemerintah (RPP) dan Raneangan Peraturan Presiden (Raperpres), kelengkapan data dukung berupa: a) SUrat permohonan pengharmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diparaf perseruiuan dati anggota panna antarkementerian: c) Program penyusunan (perencanaan) atau izin prakarsa; dl Keputusan mengenai pembentukan Panitia Amarkementerian dan/aiau Antar nonkementerian; e) Naskah Akademik untuk RUU atau penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RUU; dan I) Dokumen elektronik/manual untuk dokumen sebagairnana dimaksud pada huruf b dan nurur e (dokumen elektronik untuk dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagairnana dimaksud pada huruf b dan Naskah Akademik arau penjeJasan mengenai urgensi dan pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf e). BABU VARlABEL PENILt\1ANJNDEKS REF'ORMASl HUKUM PADA KEMBNTERIAN/LEMBAGA 2022, No.867 www.peraturan.go.id persyararan; b) Usulan Rpennen/RPcrLPNK/RPcrLNS memenuhi 3 kriteria persyaratan; c) Usulan Rpermen/RPcrLPNK/RPerlNS memenuhi 2 kriteria persyaratan; atau d) Usulan Rpermen/RPcrLPNK/RPerLNS memenuhi kriteria persyaratan. 2) Untuk Rancangan Peraturan Menteri (Rpcnncn), Rancangan Peraturan tembaga Pcmerintall NonKementerian (RPerLPNKj, atau Rancangan Peraiuran tembaga NonStruktural (RPerLNS), kelengkapan data dukung berupa: a) Surat pennobonan pengharmonlsasian Kementerian/ Lembaga yang ditandatangani oleh pejabatyang berwenang: b) Rancangan Pcraturan Memeri, Rancangan Peratu ran Lembaga Pcmcrintah NonKcmcntcrian, atau Rancangan Pcraturan Lembaga NonStruktural; c) Naskall urgensl atau gambarao umum arah pengauiran dan ruang lingkup materi muatan; dan d) Dokumen elektronlk/manual uniuk dokumen sebagatmana dimaksud pada huruf b dan huruf c. (dokumcn elcktronik unruk dokumen Peraturan Menteri. Rancangan Peraturan Lembaga NonKemcnterian, atau Rancangan Pcraturan dan Lembaga NonStruktural sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Naskall urgensi arau gambaran UIDUID arab pengaturan dan ruang lingkup materi muatan sebagairnana dimaksud pada huruf cj.
b.Sobot penilaian pada indikator ini adaJah: I) Untuk kuesioner/pertanyaan ke-I kelengkapan data dukung Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU). Rancangan Pcraturan Pemerintah (J~PP) dan Rancangan Peraruran Presiden (Raperpres) dengan bobot 6% (enam persen]: dan 2) Untuk kuesionervpertanyaan ke-2 kelengkapan data dukung Rancangan Peraturan Menteri (Rpermen), Rancangan Peraturan Lembaga Pernerintah NonKementerian (RPerLPN1<l. atau Rancangan Peraruran Lembaga NonSlruklUraI (RPerLNS), dengan 4% (empat persen],
c.Pada indlkator InJ, Kementerian/Lembaga menjawab kuesionerypertanyaan lerkait: I) Kuesioner/pertanyaan ke-}: Tingkal kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau keburuhan hukum ienentu berdasarkan izin Prakarsa, dengan pilihan jawaban: a) Usulan RPUU memenuhi 6 (enam) kriteria persyaratan; b) UsuJan RPUU memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan: c) Usulan RPUU memenuhi 4 [empat] kriteria persyaratan; d) Usulan RPUU mcmenuhi 3 (tigaj kriteria persyaratan; e) Usulan RPUU memenuhi 2 (dua] kriteria persyaratan; atau I) Usulan RPUU memenuhi 1 (sam) kriteria persyaratan. 2) Kuesioner/pertanyaan ke-z: Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpennen/RPcrLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa a) Usulan Rpennen/RPcrLPNK(RPerLNS memenuhi 4 kriteria 2022, No.867 www.peraturan.go.id
d.Petunjuk pcnilaian pada indikator Int: I) Penilaian kuesionerypertanyaan ke-l a) Kesesuaian rancangan peraturan pcrundaog-undangan yang diajukan harmonisasi apakah sudah sesuai dengan dallar perencanaan atau keburunan hukum terteruu berdasarkan izin prakarsa [bergantung RPUU yang dlajukan], dengan keiengkapan YWlgdiupload secara terplsah. b) Kclcngkapan kcluaran (data dukung) yang perlu dJupload meliputi 6 (enam]kriteria dalwn file terpisah, berupa: (I) Sural permohonan pengbarmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

(2)Rancangan Pcraturan Pcrundang-u ndangan yang "udall dJparaf perserujuan dari anggota panita antarkemcntcrian . (31 Program penyusunan (perencanaan] atau izin prakarsa;
(4)Keputusan mengenai pembentukan Panilla Antarkementerian dan/alau Antar nonkementerian
(5)Naskab Akademik untuk RUU aiau penjelasan mengenai urgcnsi dan pokok pikiran untuk sclain RUU; dan
(6)Dokumen elektronik/manual unruk dokumen. c) Pcnilaiandilakukan dcnganketcntuan: (I) Pilih a dengan nilai 100, jika usulan RPUU mernenuhl 6 (enam) kriteria persyaratan;
(2)Pilih b dengan nilai 80, jika usulan RPUU memenuhi 5 (Iinlal kriteria persyaratan;
(3)Pilih c dcngan nilai 60, jika usulan RPUU mcmcnuhi 4 (empal) kriteria persyaratan:
(4)Pilih d dengan nilai 40. jika usulan RPUU memcnuhi 3 (liga) kriteria persyaratan;
(5)Pilib e dengan Ililai 20, jika usulan RPUU memenuhi 2 (dua) krireria persyaratan; atau
(6)Pilih f dengan nilai 10. jika usulan RPUU memenuhi I [satu] kriteria persyaratan. 2) Penilaian kuesioner/pertenyaan ke-2 a) Kelengkapan keluaran (dala dukungl yang perlu diuplo(u.f meliputi 4 (empat] kriteria dalam file terpisah, berupa:
(1)Sural permohonan peugharmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
(2)Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraruran l..embaga Pemerintah NonKementelian, atau RancangWl Peraturan Lembaga NooStruktural (Rpcrmen/RPerl..PNK/RPerLNS). P) Naskab urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang Iingkup materi muatan; dan
(4)Dokumen elektronikj'manual untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c. bl Pcnil.aian dilakukan dengan ketcntuan:
(1)Pilib a dengan nilai 100, jika usulan Rpermen/ RPerLPNK/RPcrLNSmernenuhi 4 kritcria persyaratan;
(2)Pilih b dengan nilai 75, jika usulan Rpermenj' RPerI.,PNK/RPerLNSmemenuhi 3 kriteria persyaraian:
(3)Pilih c dengan nilai 50, jika usulan Rpermenj' RPerLPNK/RPerI.,NS memenuhi 2 kriteria persyaratan: atau 2022, No.867 www.peraturan.go.id

2.T'ingkat kehadiran pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memilikl kewenangan dalam pengambi1an keputusan (melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-UndanganjKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hal< Asasi Manusia dan instansi pemrakarsal.

a.keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini adalah dokumeruasi rapat Pengharmonisasian yang meJiputi: I) undangan; 2) dafiar hadir pimpinan Linggi dan pejaoat administrator; 3) notula; dan 4) dokumentasi foro.
b.bobot peni1aian pada indikator ini adalab 15% (lima betas persem.
c.pada indikator ini, Kementerian/Lernbaga menjawab kuesionerjpertanyaan terkait ungkat kehadiran pimpinan dalam rapar pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan: I) 91%-loo%dihadiri oleh minimal eselon DjPimti Pratama: '2) 81% - 90% dihadiri oleh minimal eselon lI/Pimti Pratatna; 3) 61% - 80% dihadiri oleb minimal eselon IljPimti Pratama; 4) 41%· 60%dihadiri oleb minimal eselon lI/Pimti Pratarna;

(4)PiJih d dengan nUai 25, jika usulan Rpermenj RPerLPNKjRPerLNS memenuhi J kriteria persyaraian.
1. e.lnstansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut: I) PenUaian kueslonerjpertanyaan ke- J a) untuk sernua KementerianjLembaga dalam level yang sama; b) pengampu melibat kelengkapan 6 [enam) kriteria harus dibuat dalam file yang tcrpisah dan diup/ood, dilakukan dengao ketemuan: (I) PiIih a dengao nUai 100, jika usulan RPUU memenuhl 6 (enam) kriteria persyaratan;
(2)PiIih b dengan nUai 80. jika usulan RPUU memenuhi 5 (lima) kritcria pcrsyaratan:
(3)PiJib c deogan nUai 60, jika usulan RPUU memenuhl 4 (cmpat) kriteria pcrsyaratan;
(4)PiJib d dengan nilai -10, jika usulan RPUU rnemenunt 3 (liga) kriteria persyaratan;
(5)Pilih e dengan nilai 20, jika usulan RPUU mernenuhl 2 (dua) kritcria persyaratan; atau
(6)PiIih r dcngan nilai 10, jika usulan RPUU mcmcnuhl 1 (sam) kriterla persyaratan. 2) Pcnilaian kucsionerjpertanyaan k<:-2 a) untuk sernua Kementerianj Lernbaga dalam level yang sarna; b) pengampu melihat kelengkapan -I (empan kriteria narus dibuat dalam file yang terpisah dan diup/oad, dilakukan dengan ketenruan: (I) PiIih a dengan nilai 100, jika usulan Rpcrmcn/ RPerLPNK/RPerLNSmemenuhi 4 kriteria persyaratan:
(2)PiIih b dcngan nilai 75, jika usulan Rpcrmcn/ RPerL-PNK/RPerLNSmemenuhi 3 kriteria persyaratan;
(3)Pilih c dengao nilai 50, jika usulan Rpermen/ RPerLPNK/RPerLNS memenubi 2 kriteria persyaratan: atau
(4)PiIih d dengan nilai 25, jika usulan Rpcrmenj RPerLPNK/RPerLNS memenubi J kriteria persyaratan. 2022, No.867 www.peraturan.go.id B. Variabel II Kompetensi aparatur sipil negara sebagai Perancang Peraturan Perundan_g- undangan pusat yang berkuaJitas, dengan bobot 25% {dua puluh lima persen), memi1i.1d'2 (dual indikator: J. Kebijakan pembinaan dan pengembrulgan kompeteosi Apatatur Sil)i1 negara Perancang Peraturan Perundang-undangan. 5) 21°~ - 4()o~dihadirl oleh minimal eselon IJ/I'imti Pratama; 6) kurang dan 21°~dih8din oleb minimal eselon Il/Pimtl Pratama,
1. d.petunjuk pcnilaian pada mdikaror ini: I) Tingkat kehadiran pirnpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan daJam seuap rapat pengharmonlsasian: 2) Pimpinan yang dipersyaratkan hadir rapat pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal Eselon U/I'imtJ Pratama. Misalnya daJam 10 (sepuluh] kali rapat, bcrapa kali rapat yang dlikuli pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pcngambilan keputusan dalam seliap rapat Pengharmontsasian (Eselon Il/Pimti Pratama dan/atau Eselon II. Jika dan 10 (sepuluhl kali rapat banya 3 (ligal kali rapai yang diikuU pimpinan yang mcmlliki kcwcnangan dalam pengambllan kepurusan, berarti 30% (riga puluh persen] diikuti. Berada pada pilihan 2100 - 40% berarti pllihan e, dan seterusnya, 31 Penilaian dilakukan dengan ketentuan: a) pilih a dengan nilai 100. jika pada interval 91% - 100% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama: bl pilib b dengan nilai 80. jika pada Interval81% - 90% dlhadiri olcb minimal csclon II/Pimti Pratama; c) pUih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% dihadiJi olcb minimal eselon II/Pimti Pratama: dJ pilih d dengan nllal 40, jika pada interval 41% - 60% dihadlri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama; e) pilih e dengan nila] 20, jika pada interval 21% - 40% dihadiJi olen minimal eselon Il/Pimti Pratama; atau Q pilih r dengan nilai 10, jika kurang dari 21% dihadiri olch minimai eseton II/Pimti Pratama.
2. e.Instansi Pembina setaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut I) unruk semua Kemeoterian/Lembaga dalam level yang sama; 2) pengampu melihat rapat yang diikuti pimpinan yang rnemiliki ke....enangan dalam pengambilan keputusan dalam seriap rapar pengharmonisasian. dilakukan dengan kriteria, Prcscntase = ijumlah rapat yang diikuti pimpinan yang memitiki kewenangan] / (lotal jumlah rapau x 100%; dan 31 penilaian dengan ketentuan: a) pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% dihadirl oleh minimal eselon D/Pimti Pratama: bl pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 8 J % - 90% dihadiri olcb minimaJ eselon III Pimti Pratarna; c) pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% dihadiri olcb minimal eselon II/Pimti Pratama; d] pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama; e) pilih c dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% dihadiri oleh minimai eselon Il/Pimti Pratama; atau Q pilih I dengan nilai 10, jika kurang dan 21% dihadiri oleh minimal eselon IIIPirnti Pratama. 2022, No.867 www.peraturan.go.id
3. a.Kcluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini: I) Program dan anggaran pelatlhan peningkatan kompetensi Peraneang Peraturan Perundang-undangan dan Sural penugasan rnengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk kuesioner/pertanyean ke-L; dan 2) Oakumen jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuu pelatihan peningkatan kompetensi perancangan Peraturan Pcrundang-undangan tcrhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraluran Perundang-undangan yang ada, umuk kueslonerj'pertanyaan ke-2.
4. b.Sobol penilaian pada indikator ini adalah: I) untuk kuesionerypertanyaan ke-I kelengkapan data dukung Program dan anggaran pclatihan pen.ingkatan kornpctcnsl Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Surat pcnugasan mcngikuti pelatihan Pcrancang Pcraturan Perundang-undangan dengan bobol 12% [sepuluh persen]; dan 2) untuk kuesionerypertanyaan ke-2 kelengkapan data dukung Oakumen jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelauhan peningkaian kompetensi perancangan Peraturan Pcrundang-undangan tcrhadap jumJah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada dengan bobot 7% (tujub perscn].
5. c.Pada indikator ini, Kementerian/Lernbaga rnenjawab kuesionerjpertanyaan terkait: I) Kuesioner/pertanyaan ke-J: Kementerian/I..embaga mengalokaslkan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetcnsi Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan pilihan jawaban: a) seuap tahun dianggarkan sebanyak 91% - 100% dari Perancang Peraruran Perundang-undangan yang belum mengikuli pelauhan; b) seriap tahun dianggarkan sebanyak 81% - 90% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; cJ setiap tabun dianggarkan sebaoyak 61% - 80% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang oetum mengikuti pelatihan; d) setiap taaun dianggarkan sebanyak 41% - 60% dati Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatiban; e) seuap tahun dianggarkan sebanyak 21% - 40% dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti peJatihan; I) setiap tahun dianggarkan sebanyak kurang dari 21 % dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan, 2) Kuesioner/penanyaan ke-2: Kemernerian/Lembaga menugaskan pegawai Degen sipil yang memenubi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan pilihan jawaban: a) 91% - 100% dan semua Perancang Peraturan Perundang- undangan yang ada; b) 81% - 90% dan semua Perancang Peraiuran Perundang- undangan yang ada; c) 61% - 800k dari semua Perancang Peraturan Perundang- undangan yang ada; 2022, No.867 www.peraturan.go.id d) 41°0 - 6()o,'c. dari sernua Perancang Peraturan Perundang- uodangan yang ada; cl 210• - 40% dari semua Peraocang Peraturan Perundang- undangan yang ada; atau I) Kurang dari 21% darl semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada.
6. d.Petunjuk penilaJan pada indikator ini: I) Penllaian kuesioncrypertanyaan ke-I 8) Kcmemerian/Lembaga mengalokaslkan anggaran untuk program pelatihan ungkai pertama penmgkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan. b) Data dapal ditemukan dengan meliha; keluaran (data dukungj yaltu Program dan anggaran, Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan untuk pclatihan peningkatan kompetensi Pcrancang dan Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan dalam tabun berjalao. Misalnya terdapat 10 (sepuluh) Perancang Peraruran Perundang-undangan dalam Kementerian/ Lembaga, dan dalam program dan anggaran tcrdapat 5 (lima) Pcrancang Pcraturan Perundang- undangan yang akan mengikuti Oiklat peningkatan kornpctcnsi Perancang, Peraturan Perundang-undangan maka 50% dianggarkan dan ini berada pada pilihan 41% • 60% berarti pilihan d. dan seterusnya, c) Penilaian dilakukan dengan ketentuan: (11 pilih a dengan nilai 100, jika setiap tahun dianggarkan scbanyak 91~~100% dari Perancang Pcraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatlhan;
(2)pilih b dengan oilai 80. jika seuap tahun dianggarkan sebanyak 81o/~90% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum meagikuu pelatihan;
(3)pilih c dengan nilai 60, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 610~O% dari Perancang Peraruran Pcrundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
(4)piJih d dengan nilai 40, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 4 Jo/~% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
(5)pilih e dengan niJai 20, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 21O/~otO% dari Perancang Pcraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; atau
(6)pilih r dengan nilai 10, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak kuraog dari 21% dari Peraocang Peratu ran Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan. 2) PenilaJan kuesjonerypertanyean ke-2 a) Proporsi jumJah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan ternadap jumJah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada pada Kementerian/Lembaga; b) Data dapat ditemukan dengan melihat kcluarnn [data dukung! yairu dokumen jumlah Perancang Peraruran Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelauhan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraruran Peru ndang-undangan yang ada. Misalnya terdapat 10 (sepulub) Perancang 2022, No.867 www.peraturan.go.id Peraturnn Perundang-undangan dalam Kementerian/ tembaga dan masih menugaskan 5 (lima] Perancang Peraiuran Perundang-undangan yang mengikuti pelauhan peningkaLan kompetensi perancangan, berarti 50% yang dnugaskaa, berada pada pllihan 41% - 60%, beraru pilihan
1. d.Oemikian seterusnya; c) Penilaian dilakukan dengan kelentuan: (I) pilih a dcngan nUBi 100, jika 91% - 100% dari sernua Perancang Peraturan Perundang-undanganyang ada dnugaskan mengikuu pelatiban Perancang Peraturan Perundang-undangan;
(2)pilih b dengan nilBi 80, jika 81% - 90% dari semua Pcrancang Peraturan Pcrundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatiban Perancang Peraturan Perundang-undangan;
(3)pilih c dengan nilai 60, jika 61% - 80% dati sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
(4)pilih d dcngan nilai 40, jika 41% - 60% dari sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mcngikuti pclatihan Pcrancang Pcraruran Perundang-undangan;
(5)pilih e dengan nilai 20 jika 21% - 40% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada dirugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan; atau
(6)pilih r dengan nilai 10, jika kurang dari 21% dad semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, e, lnstansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagal berikut: I) Penilaian kucsionerypertanyaan kc-I a) Untuk semua Kementerian/Lembaga dalam levelyang sama; b) Kementerianytembaga mengalokasikao anggaran untuk program pelatiban peningkatan kompetensi Perancang Peraruran Perundang-undangan; c) Pengampu melihat banyaknya jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikutl pelatihan peningkatan kompctensi Perancang Peraturan Perundang- undangan dan melihat pengaJokasian anggaran untuk program peJatihan peningkatan kompetensi Perancang Pe-raturan Perundang-undangan, dilakukan dengan kriteria Persentase = (jumlah Perancang dalam program pelauhanl / (total jumJab Perancang yang belum mengikuti Diklat] x lOO'~ d) Penilaian dengan ketemuan: (I) pilih a dengan nilai 100, jika setiap tabun dlanggarkan sebanyak 91%-100% dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti peLatihan;
(2)piLih b dengan nitai 80, jika setiap tahun dtanggarkan sebanyak 81°~90" dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; 2022, No.867 www.peraturan.go.id
(3)pilih c dengan nilai 60, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 61°<>-80"0 dari Perancang Peraturan Peruodang-undangan yang belum mcngikuu pelauhan;
(4)pilih d dengan nilai 40, jika setlap tahun dlanggarkan sebanyak -I1~o-6O% dati Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
(5)pilih e dengan nilai 20, jika setiap tahun dlanggarkan sebanyak 2J°o.40°'t:t dan Perancang Pcraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti petatlhan: atau
(6)pilih r dengan nilai 10, jika seuap tahun dlanggarkan sebanyak kurang dati 21°0 dati Perancang Peraiuran Peruodang-undangan yang bclum mcngikuti pelatihan. 2) Penilaian kuesionerypertanyaan ke-2 a) Untuk semua Kemcnterian/Lembaga dalam levelyang sarna; b) Proporsi jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuu pelauhan peningkatan kompetensi perancangan rerhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang- undangan yang ada pada Kcmcntcrian/Lcmbaga; c) Pengampu melihat banyaknya jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang pclatihan pcningkatan kompetensi perancangan, dilakukan dengan krlteria Presentase = Uumlah Perancang Peraturan Perundang- undangan yang mengikuti Diklat peningkatan kompetensi) / (total jumlah Peraneang Peraturan Perundang-undangan) x l00'~ d) Penilaian dengan ketentuan: (I) pilih a dengan oilai 100, jika 91% - 100% dari semua Perancang Pernturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuli pelalihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
(2)pilih b dengao nilai SO, jika 81% - 90% dari sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan:
(3)pilih c dengan nita; 60, jika 61% - 80% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Pcraturan Peruodang-undangan;
(4)pilih d dengan nilai -10, jika 41% - 60% dati sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan rang ada ditugaskan mengikuu pelalihan Perancang Peraruran Perundang-undangan;
(5)pilih e dengan nilai 20 jika 21% - 40% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraruran Perttndang-undangan; atau
(6)pilih f dcngan nilai 10, jika kurang dan 21% dari scmua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mcngikuti pelatihan Perancang Pcraturan Perundang-undangan, C. Cataran: PemlUron Afenleri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 TaJwn 2022 tenianq KurikuJum Pelatihan. Fungs;ol1al Perancanq Perotumn Pernndallg-u_ndangall. 2022, No.867 www.peraturan.go.id

2.Ttngkat pengembangan kompetcnsi, kelkutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan melalul birnbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal.

a.Keluaran ldata dukung) yang harus dipenuhi pada indlkator lni adalah dokumen jumJah keikutsertaan pengembangan kompetensi peiabat Perancang Peraturan Perundang-undangan rnelalui pcndidikan bimbingan teknis, pclatihan, works/lop baik seeara kJasikal maupun nonklasikal.
b.Bobol pcnilaian pada indikator ini adaJah 6% (enam persen].
c.Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pcrtanyaan terkait tingkat tingkat keikutsertaan pelabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangar Perancang Peraruran Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workslwp baik secara klasikal maupun nonklasikal. dcngan piliban jawaban: I) pilib a, jika lebib dan 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang- undangan: 2) pilih b, jika;; (lima) - 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang- undangan; 3) pilib c, jika 3 (liga) - 4 (cmpat) Pcrancang Pcraturan Perundang- undangan; 4) pilih d, jika I (satu) - 2 (dua) Perancang Pe....aturan Perundang- undangan; atau 5) pilib e, jika Perancang Peraturan Perundang-undangan belum mengikuti pclalihan keperancangan.
d.Petuniuk penllaien padaindtkator inc 1) Ttngkat kcikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam pcngembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan tcknis. pclatihan, workshop baik secara klasikal rnaupun nonklasikal; 2) Pilih sesuai dengan YMg telah dilakukan oleh Kementerianj'Lernbaga; 3) Nilai pilihan disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejaoat Perancang Peraiuran Perundang-undangan di masing-masing Kementerian/I..embaga dilakukan deogan ketentuan: a) Kementerian/Lembaga memiliki lebih dari 6 [cnam] Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka; Jika piliban a nilainya 100, Ililiban b nilainya 80, jika pilihannya e nllainya 60, jlka pilihannya d nilainya -10. jika pilihannya e nilainya 20; b) Kementerian/Lembagamemiliki 5-6 (lima sampai enam] Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika piliban b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilibannya d nilainya SO,jika pilihannya e nilainya 25; c) Kementerianrtembaga memiliki 3-4 (tiga sampai empat) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihannya e nilainya 100, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 30; 0) Kementerian/Lembaga memiliki 1-2 (satu sampai dual Pcrancang Peraturan Perundang-undangan. maka: Jika pilibannya d nllainya 100; atau e) Kementerian/Lembuga belum memiliki Perancang Peraruran Perundang-undangan, maka: Jika pilibannya e nilainya 100_
e.Instansi Pembina selaku pcngampu memberikan penilaJan dengan panduan sebagai berikut: I) Untuk scmua Kementerian/Lembaga dalam levelyang berbeda; 2022, No.867 www.peraturan.go.id C. Variabel m Kuahtas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraruran Perundang- undangan berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), memiliki 4 (empat) indikaror: L Kebijakan ten tang monitoring dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Pcrundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregutasi Peraturan Perundang-undangan di tingkal Kcmenterian/Lcmbaga.
a.Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini: 1) SK Tim Anatisis dan Evaluasi lerhadap Peraruran Perundang- undangan; dan 2) Laporan hasiJ/rekomendasi hasil anatisis dan evaJuasi hukum,
b.Sobol penilaJan pada indikator ini adalah 8% [delapan persen).
c.Pada indikator ini, Kementerianjl..embaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait KementerianjLembaga melakukan analisis dan cvaluasi hukum terhadap Peraturan Pcrundang .. undangan per rahun anggaran, dengan piliban jawaban: II Pilih a jika kebib dari 2 (dual kati dalam satu tahun anggaran; 2) Pilih b jika 2 (dua) kali dalam saru tahun anggaran; 3) Pilih cjika I (saw) kati dalam saiu tahun anggaran; atau 4J Pilih d jika belum pernah. 21 Tingkal kelkutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam pengembangan Perancang mela!ui blmblngan lcknis, pclatihan, worksllop balk secara klasikal rnaupun nonklaslkal; 31 Pengampu mehhai meJlhat logic: °Sesuai aiau Tidak dengan Jumlah Pcrancang Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki oleb Kementerian/Lembaga"; 41 PcniJaian dengan kctentuan: 8) Kemenlerian/Lembaga memiliki lebib dari 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan, make: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya C Dilainya 60, jika pilibannya d nilainya 40, jika pllihannya e nilainya 20: b) Kementerian/Lembaga memiliki 5-6 (lima sampai enam] Perancang Pcraruran Pcrundang-undangan, rnaka: Jika pitiban b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75. jika pilibannya d nilainya 50,jika pilihannya e nilaJnya 25; c) Kementerian/Lembaga memiliki 3-'1 (tiga sampai ernpat] Pcrancang Peraiuran Perundang-undangan, maka: Jika pilibannya c niJainya 100, jfka pilihannya d nilainya 60, jika pilihanuya e nilaJnya 30; d] Kcmcntcrian/Lembaga memitiki 1-2 (satu sampai dua] Perancang Peraluran Perundang-undangan, maka: Jika pitibannya d nilainya 100; atau e) Kernenterian/Lernbaga belum merniliki Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika piJihannya e nilainya 100. L Catatan: 1) Perarumn ~/ell1eri HuktJnJ daJl HaJ,.~Asasi Itfarlt.lsifJ Nomor ] Tahun 2022 le/ltang Kurikulum Pelatihan Fungsional Peranoong Peraturan Perundanq-undanqan; 2) PcroW",n MellIeri Hukum d,m Hok As",,; MClTluoiaNomor 24 Tahun 2017 tentang PedomanMateri Muatan Hak Asasi lIIanusia daialn Pembetukan Peraturan. Perundanq-Undanqan: 2022, No.867 www.peraturan.go.id
1. 2.Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat inil existillflJ yang dievaJuasi.
a.Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini: I) Oaftar jlis! jumJah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saar inif exiSlin9l; 2) Dartar/list jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi; dan 3) Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Perundang- undangan.
b.Sobol penilaian pada indikator ini adalah 12% [dua belas persen].
c.Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat inil e.<istingl yang berhasil dievaluasi, dengan pilihan jawaban: 1, pilih ajika 91~~· lOO~{'bcrhasil dievaluasi;
d.Petunjuk penilaian pada indikator Int: I) Kebijakan Kementerian/Lembaga melakukan anallsls dan evaluasi hukum terhadap peraturan; 2) Penilaian dilakukan dengan ketentuan: a) pillb a dengan nilai JOO, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peratumn Perundang-undangan dilaku kan febih dan 2 (dua) kaJi dalam satu tahun anggaran: b) piJih b dengan nilai 75, jika kebijakan analisis dun evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan 2 (dua) kali dalam saiu tahuo anggaran; c) pilih c dengan nitai 50, jika kebijakan anal isis dan evaluasi hukum terhadap Peraiuran Perundang-uudangan ditakukan I [satu] kaJi daJam satu tahun anggaran: atau d) pilih d deagan niJai 25, jika kebijakan analisis dan evatuasl hukum terhadap Pcraturan Perundang-undangan bclum pernah.
e.tnstansi Pembina selaku peogampu rnemberikan penilalan dengan panduan sebagai berikut: I) untuk semua Kementerianytembaga dalam level yang sama; 2) kcbijakan Kcmenterian/Lembaga mc1akukan analisis dan evaJuasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dcogan ketcntuan: a) Pilih a dengan nilai 100. jika kebijakan analtsis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan lebih dan 2 (dual kaIJ daJam satu tahun anggaran; b) Pilih b dengan nilal 75. jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum tcrhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan 2 (dua) kali daJam saru tahun anggaran; c) PiIih c dengan oiIal 50. jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terbadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan 1(saru] kaJi dalam satu rahun anggaran; atau d) Pilih d dengan nllai 25, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan belum pemah. C. Catatan: 1) Pedoman Evcilllasi Percuwan Pernnduny·undangan Nomor PHN- HN.01.03-07IanggaI31 Desember2019 (BPHN) 2) Perolull'ln Memeri Pendayagu""(lII Aparalvr Negar<t dar> Refonnasi Birokmsi Nomor 51 TahulI 2020 tentWlY Jabatan Funqsional A/lnJis H11.ktJnL 2022, No.867 www.peraturan.go.id
1. 3.Tindal< lanjut basil evaluasi terhadap program Pembentukan Peraturan Peruudang-undangan,
a.Keluaran (data dukung) yang hams dipenuhi pada indikator ini adalab: II Dokumen dallar program pembentukan Peraturan Perundang- undangan;dan 21 Dokumen rancangan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan basil evaluasi,
b.Sobol penilaian pada indikator ini adalab 15% (lima belas persen).
c.Pada indikatcr ini, Kementeriarr/Lernbaga menjawab kuesionerj'pertanyaan terkait hasil evaluasi Peraturan Perundang- 21 pilih bjika 81% - 90°(, berhasil dievaluasi; 31 pilib cjika 61°0 - 80"0 berhasil dievaluasi: 41 pitih d jika H 0.- 60°. berbasiJ dievaluasi: 51 pilih e jika 21·. - 40% berhasil dievaluasi; atau 61 pilib fjika kurang dan 21% berhasil dievaluasl,
d.Petunjuk penilalan pada indikator ini: II Menilai proporst tahunan Peraruran Perundang-undangan (yang ada saat inl/e>.'istingl yang bcrhasil dlcvaluasi. 21 Penilaian dilakukan dengan ketentuan: al PiIih a deogan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% - 100% berhasil dtevaluasl; bl Pilib b dengan nilai 80, jika proporsi sebesar 81% - 90% berhasiJ dievaluasi; cl Pilih c dengan nilai 60. jika proporsi sebesar 61% - 80% berhasil dievaluasi; dl Pilih d dengan nilai 40, jika proporsi sebesar 41% - 60% berhasil dievaluasi; el Pilih e dengan nilai 20, jika proporsi sebesar 21% - 40% berhasiJ dievaluasi; atau II Pilih fdcngan nilai 10,jika proporsi sebcsar kurang dari 21% berhastl dievaJuasi.
e.lnstansi Pembina sclaku pengampu membcrikan pcnilaian dcngan panduan sebagai berikut: II Uotuk semua Kementerianjtembaga dalam levelyang berbeda; 21 Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saar inil existindJ yang bernasil dievaJuasi dengan kriteria Presentase = (jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saar inll existing! yang herhasil dievaluasil I (total ju mlah Peraturan Perundang-undangan yag ada saat inll existing) x 100%; 31 Penilaian dengan ketemuan: a) pihh a dengan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% - 100% berhasil dievaluasi; bl pilib b dengan nilai 80, jika proporsi sebesar 81% - 90% berhasil dievaluasi; cl pilib c dengan nilai 60, jlka proporsi sebesar 61 % - 80% berhasil dlevaluasi; dl pilib d dengan nilai 40, jlka proporsi sebesar 41% - 60% berhasil dievaluasi; e) pilih e dengan nilai 20, jika proporsi sebesar 21% - 40% berhasil dievaluasi; atau II pilih f dengan nilai 10, jika proporsi sebesar kurang dati 21% berhasil dievaluasi. 2022, No.867 www.peraturan.go.id 4_ Tingkat keterlibatan pejabal fungsional anaJis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan
a.Keluaran (data dukung) yang hams dipenuhi pada indikator ini adalab: I) Rckap data pejabal fungsional analis hukum; undangan yang ditindoklnnjutl dalam program pernbernukai Peraturan Peruodang-undangan, dengan pilihan jawaban: II PUih a,jikapada interval 910'0- 100% yang diUndaklanjuU; 21 Pilih b, jika pada interval81°~. 90·~yang ditindaklanjuti; 31 PUih c, jika pada Interval 61% - 80% yang dltindaklruljuti: "I Pilih d, jika pada interval 41%·60% yang ditindaklanjuti 51 Pilih e, jika pada interval 21% - 40% yang dilindakJanjuti; arau 61 Pillh f, jika kurang dan 21% yang dltindaklanjuU.
d.Pelunjuk penilaian pada indikator ini: II Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditlndaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 21 PeniJaian diJakukan dcngan kctentuan: a) Pilih a dengan oiIai 100. jika pada interval 91%- 100% yang dltlndaklanjuli; hI Pilih b dengan nilai 80. jika pada interval 81% • 90% yang dllindaklanjuU; c) Pilih c dengan nUai 60, jika pada interval 61% - 80% yang ditindaklanjuu: dl Pilih d dengan nUai 40, jika pada interval 41% - 60% yang dltlndaklanjuti 01 PUih 0 dcngan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% yang ditindaklanjuti; atau II PiJih f dengan nUai 10. jika kurang dari 21% yang ditindaklanjutL
e.Instansi Pembina selaku pengampu memberlkan penilaian dengan panduan scbagai berikut: II Unruk semua Kementeoian/L.embaga dalam revetyang sama: 21 Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditlndaklanjuti dalam program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan kriteria Presentase = Gumlah basil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti pertanunl / (total hasil evauasi peraturan perundang-undangan] x 100 %: 31 Penilaian dengan ketentuan: a) PiJih a dengan nUai 100, jika pada interval 91% - 100% yang dltlndaklanjuti; bl Pilih b dengan nilai 80. jika pada Irnerval 81% - 90% yang ditlndaklanjuti: cJ Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% yang dltlndaklanjuti; dJ PUih d dengan nila! qO, jika pada interval 41% - 60% yang dilindaklanjuti £1 Pilih e dengan nila.i 20, jika pada interval 21% • 40% yang dllindaklanjuti; atau I) PUih f dengan oiIai 10, jika kurang dan 21% yang ditindaklanjuti. L Catatan: Hasil evaluasi yang ditindoktanjuti berupa perubalwn, penyederhnnaan, pencabulan, dan/ atau penggabungan (pe11.loo/wn, penyederhanaan, pencabuum] produk: ""kurn. 2022, No.867 www.peraturan.go.id 2) Sural Keputusan Tim Anallsis dan Evaluasi liukum terhadap Peraturan Perundang-undangan.
b.Indikator lni tidak mempcogaruhi perhitungan Indeks Reformasi Hukum karena masih dalam tahap soslaltsasl, schingga tidak ada bobot penuatan.
c.Pada indikator Int, Kementerian/Lembaga menjawab kuesiooerjpcrtanyaan terkait proporsi tingkat keterllbatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan cvaluasi Pcraturan Perundang-uodangan: I) PiJih a. jika pada interval 91% - 100% pcjabat fungsional analls hukum dilibatkan daiam melakukan evatuasi Peraturan Perundaog-uodangao; 2) Pilib b, jika pada interval 81% - 90% pejabat fungslonal analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; 3) Pilih c, jika pada interval 61% • 80% pejabal fungsional analis hukum dilibatkao dalam melakukao evaluasi Peraiuran Perundang-undangan; 4) Pitih d, jika pada interval 41% - 60% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam mclakukan cvaluasi Pcraturan Perundang-undangan; 5) Pilib e, jika pada interval 21% - 40% pejabat Iungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundaog-undaogao: atau 6) Pilih f, jika kurang dan 21% pcjabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang- undangan
d.Perunjuk pcnilaian pada tndikator ini: 1) Kementeriao/Lcmbaga melibatkao pcjabat analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; 2) Data dapat ditemukan dengan metihat kemball keluaran (data dukungl yaitu rekap data pejabai fungsional analis hukum dan SK Tim Anallsis dan J;;valuasi Hukum rerhadap Peraturan Perundang-undangan. Misalnya terdapat 10 pcjabat analis hukum yang ada di KIt, dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang diJibatkan dalatn melakukan evaluasi Peratu ran Perundang ..undangan, berarti 50o~. berada pada pilihan 41 <}~ • 600/0, berarti pitihao d. Demikiao seterusnya; 3) Penilaian dilakukan dengan ketentuan: a) Pilih a dengan nilsi 100. jika pada interval 91% - 100% pcjabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; bJ PiJih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% pejabat fungsional analls hukum dilibatkan dalarn rnelakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan: c) PiJih c dengan nilai 60, jika pacta interval 61% - 80% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam rnelakukan evaluasi Peraruran Perundang-undangan; d] PiJih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% • 60% pejabat fungsional analls hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraruran Perundang ..undangan; e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% pejabat fungsional analls hukum dilibatkan dalam melakukan evaluast Peraturan Perundang-undangan; atau 2022, No.867 www.peraturan.go.id D. VariabellV l'enataan database Peraturan Perundang-undangan, dengan bobot 15% (lima belas persen), memiliki I (saru] Indikator: I. Terbangunnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDfrI) tingkat Kememerian/Lembaga dengan portal jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN).
a.Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini mehputi; 11 Capture laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDlH) tingkat Kementcrianfl..embaga yang terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDlHN); 21 Rekap data update dokumen produk hukum pada laman jaringan dokumcntasi dan informasi hukum (JD1HI;dan I) Pilih t dengan niJai 10, jika kurang 21 % pejabat Iungslonal analis hukum dilibatkan daJam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
e.Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut: I) Penilaian keterlibatan pejabat fungstonal analis hukurn dalam melakukan evaluasi I'eraturan Perundang-undangan dengan kritcria Prcscntasc = Uumlah pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evatuasi peraturan perundang- undangao) / (total Jumlah pejabai analis hukum yang ada) x 1~~; 21 I'eniJaian dengan keteniuan: a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% pejabat fungsionaJ analis hukum dllibatkan dalam mclakukan cvaluasi Pcraturan Pcrundang-undangan; hI Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81 % - 90% pejahat Iungsional anaJis hukum dllibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; c) Pilih c dengan nilai 60. jika pada interval 61% - 80% pejabal fungsional anaJis hukum dllibatkan dalam rnclakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan: d] Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 4 t % - 60% pcjabat fungsional analis hukum dllibatkan dalam rnelakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; e) Pilih e dengan nilai 20. jika pada intervaI21% - 40% pejabat fungsional analis hukurn dilibatkan dalam metakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; atau I) Pilib f dengan nilai la, jika kurang 21 % pejabat fungsional analis hukum dllibatkan dalam melakukan evaluasi l'eraturan Perundang-undangan.
f.Catatan: 1) Pemturmt Menteri Pendayagunnan Aparatur Neqara dan Refonnasi Birokrn.<;i Nomor S / TaJuJI1 2020 tenianq Jabatan Fungsiona/ Ana/is Hukum: 2) Percauran Merueri Hukum dan HaJ.: Asasi Mamrsu: Republik lndonesio Nornor 1 Talttm 2021 Tentall9 Pedotnan perhiumqan lrebutuhan jabatan fungsionaJ Alta/is Hukum; 3) Pemwran Men/eri Huk'Um dart HaJ.: Asasi Maltllsia Republik: Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang [npassing Jabatan FUlrgsionaJ A/Jails H11.kJJnt; 4) Fonoat Rekap data pejabat jimgsiona/ analis hukum. 2022, No.867 www.peraturan.go.id 3) SOP Pengelolaan jaringan dokumcntasi dan infcrmasi hukurn (JOIH).
b.Pads mdikator Ini, Kementerian/Lembaga mcniawab kuesioner/pertanyaan terkalt laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JOIHI ungkai Kementerianj't.embaga: II Sudah tertntegrasi pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JOlHN) dan terkelola dengan bail< (sesuai dcngan standar]; 21 Sudah terintegrasi pada laruan JOIHN namun belum rerkelola dengan balk (belum sesuai dengan standarl, 31 Sudah membangun taman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JOlH). namun belum dtkelola dengan baik (belum sesuai dcngan standar] dan belu m tcrintcgrasi dcngan Laman JOIHN; atau 'II Belum mcmbangun Laman jaringan dokumenlasi dan informasl hukum (JDIHI.
c.Petuniuk penilaian pada indikator ini: II Pilih a dengan nilai 100, jika laman jaringan dokurnentasi dan informasi hukum (JOIH) tingkat Kementerian/Lembaga sudah tcrintcgrasi pada laman jaringan dokumcntasi dan inforrnasl hukum oasional (JOIHNI dan terkelota deogan baik (sesuai dcngan standar]; 2) Pilih b dengan nilai 75, jika larnan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JOIHI ungkat Kementerian/Lembaga sudah terintegrasi pada laman jaringan dokumentasi dan informasl hukum nasional (JOIHNI namun belum terkelola dengan baik (belum sesuai dcngan standar); 3) Pilih c dengan nilai SO. jika Kementerian/Lembaga sudan membangun laman jaringan dokumentasi dan inlormasi hukum (JOIHI, namun beJum dikelola dengan balk [belum sesuai dengan standarl dan belum terintegrasi dengan Iaman jaringan dokumentasi dan infonnasi hukurn nasional (JOlliN); atau 4) Pilih d dengan nllai 25, jika jika Kememerian/Lembaga belum membangun laman jaringan dokumentasi dan infcrmasi hukum (JOIH) KementeJianjLembaga.
d.lnsransi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut: II Ontuk semua Kementerian/Lembaga dalam Levelyang sama; 2) Penilaian dengan ketentuan: a) Pilih a dengan nilai 100. jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDlHI tingkat Kementerian/Lcmbaga sudah rerimegrasi pada Laman jaringan dokuruentasi dan illformasi nukum oasional (JDlHN) dan terkelola dengan baik [sesuai dengan standar]; bl PiliJl b dengan nilai 75, jika taman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDlHI tingkat Kementerian/Lembaga sudah tertntegrasi pada taman jaringan dokumentasi dan infonnasi hukum nasionai (JDIHN) namun belum terkelola dengan balk (belum sesuai dengan standarl; cJ Pilill c dengan nilai 50. jika Kemenrerian/Lembaga sudah membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIHI. namun belum dikelola dengan balk [belurn sesuai dengan standar] dan beJum lenntegrasi dengan Laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum l1asiol1al (JDlHN): alau 2022, No.867 www.peraturan.go.id
e.Caiaran: I) Peraturan stenteri ttukum dan flak Asasl101anrJ.sitJ Nomor 8 't'anun 2019 te,IIo'lg Sln,ular Pe"gelolaarl Dokumendml lnfonnas! Hukum. 2) Formal relwp data update dokumenproduk 1","'U,npoda 'aman jariJrgan dokunrentosi dan informnsi hulalTn (JDlH). d) I'ilih d dcngan nilai 25, jika jika Kemenrerian/Lernbaga belum membangun Jaman jaringan dokumentast dan informasi hukum (JOIH) Kememertan/Lembaga. 2022, No.867 www.peraturan.go.id PeniJaian Jndeks Relormasi Hukum pada Pemerintah Daerah menggunakan 4 (empall variabel penilaian yang terdiri atas: A. Variabel I Tingkal koordtnasi Kcrncntcrian Hukum dan link Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi uruuk meJakukan hannonisasi regulasi, dengan bobot 25% (dua putuh lima persen], memiliki 2 (dua) indikator: I. Pengajuan pennohonan pengharmonisasian sesuai dengan Peraiuran Menlen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tabun 2018 tcntang Peoghannonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Dacrah oleh Pcrancang Pcraturan Perundang-undangan (balk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi maupun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota], dan Surat Edaran Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0I.PP.OQ.02 Tahun 2019 rentang Tala cam dan Prosedur Penghannonisasian. Pembutatan dan Pemantapan Konscpsi Rancangan Pcraturan Daerah.
a.Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini: II surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 2) naskah akademik, penjeJasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang seIaras sistematika dan materi muatannya; 3) SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah; 4) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dlparaf oleh seluruh Panilla Antarperangkai Daerab; dan 51 Sural izin prakarsa/sural izin pembentukan Rancangan Peraruran Daerah (jika tidak termasuk dalam danar Program Pcrnbentukan Peraturan Daerah],
b.Sobol penilaian pada indikator ini adalah 10%(sepuluh persen).
c.Pada Indikator IDl, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait ttngkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraruran Daerab yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa, dengan pilihan jawaban: II Pilih a, Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah mernenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan: 2) Pilih b, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 (empat] kriteria persyaratan; 3) Pilih c, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memeouhl 3 (tisal kriteria persyaratan; 41 PiJih d. jika usulan Rancangan Peraturan Daerah mernenuhi 2 (dual kriteria persyaratan; atau 5) Pilih e. jika usulan Rancangan Peraruran Daerah memenuhi 1 (saru] kriteria persyaratan,
d.PetunJuk penilaian pada indikator ini: I) Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerab yang dlaiukan harmonisasi apakah sudah sesuai dengan daftar perencanaan atau keburuhan hukum tertentu berasarkan izin prakarsa, dengan kelengkapan data dukung berupa 5 (lima] kriteria file yang terpisah berupa surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraruran Daerab yang ditandatangani olen lX'Jabat yang bern'enang; naskah akadcrnik, penjelasan dan/ atau
1. 2.Tingj<at kehadiran pimpinao tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memilJki kewenangan dalam pengambilan kepurusan
a.xeruaran (data dukungl yang barns dipenubi pada indikator ini adalah dokumentasi rapat Pengharmonisasian yang meJiputi: II undangan; 2) daftar hadir pimpinan tioggi pemrakarsa di daerah, 3) notula; dan 4) dokumentaSi rOLO.
b.Sobot pcniJaian pada indikat.or ini adalah 15% (lima belas perscn). C. Pada indikator ini. Pemerintah Oaerab rnenjawab kuesionerj pertanyaan terkait tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambiian keputusan: I) 910/... 100% dihadirl oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah; keterangan mengenaf urgensi dan pokok pikirun Rancangan Peraturan Oaerah yang seJaras sistematika dan mater! muatannya; SK Pembentukan Paniua Antarperangkat Daerah: Rancangan Peraruran Oaerah yang sudah diparaf oleh seluruh Pauitia Antarperangj<at Daerab; dan Sural izin prakarsa/surar izin pernbentukan Rancangan Peraturan Oaerah [jika tidak tennasuk dalam daJtar Program Pembentukan Peraturan Dacrah]. 2) Penilaian dUakukan dengan ketentuan; a) Pilih a dengan nilai 100, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan; b) Pilib b dengan nila1 80. jika usulan Rancangan Peraiuran Oacrab mcmcnuhl 4 (cmpat) kritcrla persyaralan; c) Pilih c dengan nilai 60, jika usulan Rancangan Peraturan Dacrah memenuhi 3 (tiga) kritcria pcrsyararan; d) Pilih d dengan nilai 40. jika usulan Rancangan Peraturan Oaerab memenubJ 2 (dual krlterla persyaratan: atau e) Pilih e dengan nilai 20, jika usulan Rancangan Peraturan Oaerab memenuhi I (saw) kriteria persyaratan.
c.Instansi Pembina sclaku pengampu memberlkan pcnilaian dengan panduan sebagai berllrut: I) untuk scmua Rancangan Peraturan Dacrah dalam level yang sama; 2) data dapat ditemukan dengan melihat kelengkapan 5 (lima) kriteria keluaran (data dukungj yang harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload.dilakukan dengao ketentuan: a) Pilib a dcngan nilai 100, jika usulan Rancangan Pcraturan Oaerab memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan: b) Pilih b dengan nilai 80. jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 (empal) kriteria persyaratan; cl PiIih c dengan nilai 60, jika usulan RMcangan Peraturan Daerah memenohi 3 (riga) kriteria persyaratan; dl Pilih d deogan nOa! 40, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 (dual kriteria persyaratan; atau e) Pilih e dengao nila! 20, jika usulan Rancangan Peraruran Oaerahmemenubi I (satu) kritena persyaratan. I, Caratan: Khusus Variabel 1 dan. 11 tidak. tertnasuk: Peraturan. Kepala D<lernh 2022, No.867 www.peraturan.go.id 21 81°:"9()<\. dihadirl oleh minimal Pirnplnan Tinggi Pratama pcmmkarsa di daerah; 31 61° .. 80% dihadiri oleb minimal Pimpinan Tinggi Pratarna pernrakarsa di daerah; 41 41·.. 6QO. dihadirl oleh minimal Pimpinan Tingg! Pratama pemrakarsa di daerah; 51 21·..-4O"~ dihadiri oleb minimal Pimpinan Tinggi Pratama pcmrakarsa di dacrab; atau 61 kurang dan 21·. dibaditi oleb minimal Pimpinan Tinggi Praiama pemrakarsa di daerah,
d.Petunjuk penilaian pada indikator ini: II Tingkal kehadiran pimpinan lingg! pemrakarsa di daerah yang memilild kewcnangan pcngambllan kcputusan dalam sctiap rapat penghannonisasian; 21 Pimpinan tinggi yang dipersyaratkan hadir rapat pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada huruf a minima1 Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah. Misalnya dalam 10 [sepuluh] kaJi rapat, berapa kali rapal yang diikuli pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam seuap rapat Pcngharmonisasian. Jika dan 10 (scpuluh] kali rapat haJ1Y" 3 (tiga) kali rapat ya.ng diikuti pimpinan yang merniliki kewcnangaa dalam pengambiJan kcputusaa, berarti 30% [tiga puluh persen] diikuti. Berada pada pilihan 21% • 40% berarti pUihan e. dan seterusnya. 31 Penilaian dilalcukan dengan ketentuan: a) Pilih a dengan nitai 100, jika pada interval 91%· 100% rapar pcngharmonisasian dihadiri olch minimal Pimpinan Tinggl Pratama pemrakarsa di daerah; bl Pilib b dengan nilai 80. jika pada Interval 81% . 90% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pirnpinan Tinggi Pralama pemrakarsa di daerab; c} PUih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% • 80% rapat pengnarmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah; dl Pilih d dengan nilai 40. jika pada interval 41 % . 60% rapat pengharmonisasian dihadiri olen mimmal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah; el PUih e dengan nUai 20, jika pada interval 21% . 40% rapar pengharmonisasian dihadirl oleb minimal Pimpinan 'I'inggi Pratama pemrakarsa di daerab; atau I) Pilib r dengan nilal 10, jika kurang dan 21% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerab. 4) Catatan: Khusus Variabel J dan n tidak lennasuk Peraturan Kepala Do.erc,h
e.Instansi Pembina selalcu pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai bertkut: 1) untuk semua PemerintahDaerahdalam level yang sama; 2) data dapat ditemukan dengan melihat banyaknya jumlah rapat dan dokumen yang telab diunggab dan melihat rapat yang diikuti pimpinan tinggi pcmrakarsa di daerah dalam setiap rapat pcngharmonisasian dengan kriteria Presentase • [jumlah rapat yang diikuti pimpinan yang memilild kewenangan] / (lotal jumlah rapat] x 100%; 2022, No.867 www.peraturan.go.id B. VanabeJ II Kompetcnsi aparatur sipiJ negara scbagai Perancang Pcraturan Perundang- undangan daernh yang berkualitas, dengan bobor 25% {dua puluh lima persen), memiliki2 (dua) lndikalor: I. Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatu r sipil negara Perancang Peratu ran Perundang- undangao.
a.Keluaran (data dukung) yang hams dipcuuhi pada indikator ini: I) Program dan anggaran pelatihao peniogkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan. dan SU,'8J penugasan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, uniuk kuesiouerypertanyaan ke-I; dan 2) Dokumen jumlab Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaSkan mengikuti pelatihao peningkatan korupetensi perancangan terhadap jumiah keseluruhan Peraturan Peruodang-undangan y8Jlg ada. untuk kuesioner/pertanyaan se-z.
b.Bobot penilaian pada indikator ini adalah: 1) Untuk kuesioner/pertanyaan ke-I keJengkapan data dukung program dan anggaran pelatihan peningkatan kornpctensl Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan surat penugasan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perirndang-undangan dengan bobot 12% (sepuluh persen]; dan 2) Untuk kuesioner/pertanyaan ke-2 kelengkapan data dukung dokumen jumlab Pcrancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti petauhan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Peraturan Perundang-undangan yang ada dengan bobot 7% (tujuh persen]. C. Pada Indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/ pertanyaan terkait: I) Kuesicner/pertanyaan ke-I: Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program pelanhan peningkatan kcmpetensi Perancang Peraruran Perundang-undangan, dengan pilihan jawaban: a) Pilih a. jika senap tabun dianggarkan sebanyak 91% - 100% dan Peraneaog Peraturan Perundang-undangan yang betum mengikuti pelatihan; 31 penllaian dengan ketenruan: a) Pilih a dengan niJai 100, jlka pada interval 91°" - 100% rapar pengharmonisasran dihadlrl oteb minimal Pimpinan Tinggl Prntruna pemrakarsa di daerah; b) PiJih b deogan nllai 80, jika pada interval 81 % - 90% rapar pengharmonisastan dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratarna pemrakarsa di daerah; c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% rapat pengharmonisasian dihadlri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah; d) PiUh d dengao nllai 40. jika pada interval 41 % • 60% rapat pengharmomsasian dihadiri oleb minimal Pimpinan Tinggi Prntama pernrakarsa di dacrah; e) Pilih e dengan nilai 20. jlka pada interval 21% - 40% rapai pcngharmonisaslan dihadiri olch minimal Pimpinan Tingg[ Pratarna pemrakarsa di daeran: atau I) PiJih r dengan nilai 10. jika kurang dan 21% rapai pengharmonisasian dihadiri oteh minimal Pimpinan 'ringgi Pratama pemrakarsa di daerah. 2022, No.867 www.peraturan.go.id b) I'ilih b, jika seuap tahun dianggarkan sebanyak 81% - 90% dar! Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum meogikuti pelauhan; cJ Pilih c, jika, setlap tahun dianggarkan sebanyak 61% - 80% dar! Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; d) Pilih d, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 4 J% - 60% dar! Perancang Pcraturan Pcrundang-undangan yang belum mengikuu pelatihan: e) Pilih e, jika setiap tahun dianggarkan sebaoyak 21% - 40% dar! Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuu peJatihan; atau I) PiJih r, jika sctiap tahun dianggarkan scbanyak <21% darl Peraocang Peraturao Perundang-undangan yang beJum mengikuti peJatihan. 2) Kuesioner/penanyaan ke-2: Pemerintab Daerah menugaskao aparatur sipil negara yang memenuhi syarai untuk mengiku ti pelatihan Perancang Peraturao Perundaog-undaogan. dengan pilihan jawaban: a) PiJih a, jika 91% - 100% mcngikuti pclatihan dati scmua Perancang Peraturao Perundang-undangan yang ada; bl Pilih b, jika 81% - 90°. mcngikuti peJatiban dati scmua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; cJ Pilib Co jika 6 J % - 80% mengikuu pelatiban dati semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; dl PiJib d. jika 41% - 60% mengikuti peJatihan dari semua Perancang Peraturan Pcrundang-undangan yang ada; eJ Pilib e. jika 2100 - <l0% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; atau I) Pilih r, jika kurang dati 21 % mengikuti pelatihan dati sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada.
d.Petunjuk penilaian pada indikator ini: I) Penilaian kuesionerrpertanyaan I<e-I al Pemerintah Daerah mcngalokasikan anggaran untuk program pelatihan tiogkal pertama peningkatan kompetensi Perancang Peraruran Perundang-undangan, bl Data dapat ditemukan dengan melihat keluaran (data dukung) yairu program dan anggaran, berapa jurman pcrancang Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan untuk pelatihan penlngkatan korupetensi Peraocang Peraturan Perundang-undangan, dan berapa jumlah perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihao dalam tabun berialan. Misalnya terdapat 10 (sepuluhJ peraneang Peraruran Perundang- undaogan dalam Pemerinrah Daerah dan dalam Program dan anggaran terdapat 5 (lima) Perancang Peraiuran Perundang- undangan yang akan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraiuran Perundang-undangan, berarti 5m~dianggarkan, berada pada pilihan 41% . 60%, berarti pitihan d. Demikiao seterusnya, cJ Peni1aian dilakukan dengan ketentuan: (I) Pilih a dengan nilai 100, jika senap tahun dianggarkan sebanyak 91o~ 100% dati Pera.ncang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti petatihan: 2022, No.867 www.peraturan.go.id

(2)PiJih b dengan nilai 80, jika setiap iahun dlanggarkan sebanyak 81°9-90.. dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuu pelauhan;
(3)Pilih c dengan nilai 60, jika setiap ranun dlanggarkan sebanyak 61~o-80% dati Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
(4)PiJih d deugan nilru 40, jika setiap tahun dianggarkan scbanyak 41°0-60°'c:t dan Pe....ancang Pcrnturan Perundang-undangan yang belum mengikutl pelauhan:
(5)PiIih e dengan nilai 20, jika seLiap tahun dlanggarkan sebanyak 2 1°l.-40% dari Perancang Peraturan Pcrundang-undangan yang belum mengikuu pelatihan; atau
(6)PiIih r dengan nilai 10, jika seuap tahun diaogga.rkan scbanyak kurang dari 21% dati Perancang Pe ra turan Perundang-undangan yang belU111mengikuti pelatihan. d) Ca/alan: Khusu« Variabel I dan D Tidak temlosuk Peraluran KepaJa DaeraJ, 2) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-2 a) Proporsi jum1ah Perancang Pcraturan Perundang-undangan yang dlrugaskan mengikuti pelarinan peningkatan kompctcnsi pcrancangan terhadap jumlah kcscluruban Perancang Peraruran Perundang-undangan yang ada pada Pemerintab Daerah. Misalnya tel'dapat 10 Perancang Peraturan Perundang-undangaa dalam Pemerintah Daerah dan masih menugaskan 5 Perancang Peraturan Perundang- undangan yang mcngikuu Diklat pcningkatan kompetensi perancangan, maka 50% yang ditugaskan dan ini berada pada pilihan ~1% - 60%. b) Penilaian di1akukan dengan ketentuan:
(1)Pilih a dengan nilal 100, jika pada interval 9J% - 100% mengikuti pelarihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
(2)PiIih b dcngan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% meogikuti pelatihan dan semua Perancang Peraruran Perundang-undangan yang ada;
(3)PiJih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% mengikuti pelauhan dati semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
(4)PiJih d dengan nilai 4(), jika pada interval 41% - 60% mcngikuti pelatihan dari semua Perancang Peraruran Perundang-undangan yang ada;
(5)PiIih e deogan nilal 20, jika pada Interval 21% - 40% mengikuti pelatihan dan semua Perancang Peraruran Perundang-undangan yang ada; atau
(6)PiIih r dengan nilai 10, jika kurang dan 21% mengikuti pelatihan dan semua Perancang Peraruran Perundang- undangan yang ada. c) Catalan: Khusus Variabel J dan n tidak tem,osuk Peraturati KepaJa Daerah
1. e.lnstansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut: I) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-I a) Untuk semua Pemerintah daerah dalam level yang sama; b) Pemerintab Oaerah mengalokasikan anggaran uruuk program pclatihan pcningkatan kornpetensi Pcrancang; 2022, No.867 www.peraturan.go.id cl Data dapal ditcmukan dengan melihat benyaknya jumlah Perancang yang belum mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancang dan melihat pengalokasian anggaran untuk program pelatlhan peningkatan kompetensi Perancang dan dokumen yang telah diunggah dengan kriteria Persentase - Uurnlah Perancang Peraturan Perundang- uodangan dalam program pelatihan) / (total jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan] x 100% d) Penllaian dengan ketemuan: (I) Pilib a dengan nilai 100, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 91· .. 100% dan Perancang Peraturan Pcrundang-undangan yang bclum mcngikuti pclatihan;
(2)Pilih b dengan mini 80, jika setlap tahun dlanggarkan scbanyak 81%-90% dan Perancang Pcraturan Perundang-undangan yang belum rnengikuti pelatihan;
(3)Pilih c deogan oilai 60, jika seuap tahun dianggarkan sebanyak 6) %·80·~ dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelauhan:
(4)Pilih d dcngan nilai 40, jika sctiap rahun dianggarkan sebanyak 4i%·60% dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bclum mcngikuti pelatihan;
(5)Pilih e dengan nilal 20, jika senap tahun dianggarkan sebanyak 21O/~40% dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belurn mengikuti pelatihan; atau
(6)Pilih r dcngan nilal 10, jika sctiap tahun dianggarkan sebanyak kurang dan 2i % dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuu pelatiban. 2) Penilaian kuesionerj'pertanyaan ke·2 a) Untuk semua Pemerintah Daerah dalam levelyang sama; b) Proporsi jumlab Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskao rnengikuti pelarihan peningkatan kompetcnsi perancangan terhadap jumlah kescluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada pada Pemerintah Daerah; cl Data dapat ditemukan dengan melihat banyaknya jumJah Perancang Peraruran Peruodaog-uodangan yang mengikuti pclatihan peningkatan kompetcnsi peraneangan, dilakukan deogan kriteria Preseotase • (jumlah Perancang Peraturan Perundang-uodangan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi) / (totaljumlah Perancang Peraturan Perundang- uodangan) x 100%: dJ PeniJaian dengan ketentuan: (i) Piiih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% meogikuti pelatihan dari sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
(2)Pilih b dengao nilai 80, jika pada interval 81% - 90% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraruran Perundang-undangan yang ada;
(3)Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% . 80% mengikuti pelatihan dan semua Perancang Peraruran Perundang-undangan yang ada;
(4)Pilih d dengan nilal 40, jika pada interval 4) % • 60% mengikuti petatihan dan semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; 2022, No.867 www.peraturan.go.id

2.Tingkal pengembangan kompetensi. keikutsertaan pejabar Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklaslkal.

a.Keluaran (dala dukung) yang harus dipenuhi pada indikator in; adalah dokumcn jumlab kcikutscrtaan pcngembangan kompetensl pejabar Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatiban, workshop balk secara klasikaJ maupun nonkiasikal.
b.Sobol penilaian pada indikator ini adalah 6% (enam persen].
c.Pada indikator ini, Pcmcrintah Daerah mcnjawab kuesionerj pertanyaan terkait tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan daJam pengcmbangan Perancang Peraruran Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatiban, workshop balk secara klasikaJ maupun nonklasikal, dengan pilihan jawaban: I) Pilihan a, jika lebib dari 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan; 2) Pilihan b, jika 5 - 6 (lima sampai enam) Perancang Peraruran Perundang-undangan; 3) Pilihan c, jika 3 • 4 (tiga sampai cmpat) Perancang Peraturan Perundang-undangan; 4) Pilihan d, jika 1 • 2 (satu sampai dual Perancang Peraturan Perundang-undangan: atau 5) Pilihan e, jika belum ada Perancang Peraturan Perundang- undangan mengikuti peiatihan keperancangan.
d.Petunjuk penilaian pada indikator ini: 1) Tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang- undangan daJam pengembangan perancaog melalui bimbingan teknis, pe.latihan. workshop baik secara klasikaJ maupun nonklasikaJ; 2) PiIih sesuai dengan yang telah diJakukan oleh masing-rnaslng Pemerintah Daerah: 3) Penilaian disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejabat Pe:rnncang Pcraturan Perundang-undangan pada masing ..rnasing Pemerintah Oaerab dengan ketentuan: a) Pemerintah Oaerab memiliki lebih dan 6 Perancang, maka: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80. jika pilibannya c nilainya 60, jika pilibannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20; b) Pemerinlab Oaerah memiliki 5·6 Perancang, maka: Jilea piliban b niJainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilibannya d nilainya 5Q,jika pilihannya e nilainya 25; c) Pemerintah Daerah memiliki 3·4 Perancang, maka; Jika pilihannya c nilainya 100, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilibannya e nilainya 30:

(5)PiJih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% . 40% mengikuti petauhan dari sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; atau
(6)Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang- undangan yang ada; f calalan: Peroturclt} Menteri Hukum dfltt Hak Asas; MOflusia Nomor 1 Ta/run 2022 tentang Kurikulum Pelatihan FUngsional Peroncanq Peraturau PeI1J1ldang.undang<1ll. 2022, No.867 www.peraturan.go.id C. Variabel m Kualitas re-regulasi arau deregulasi berbagai Peraturan Perundang- undangan berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35% (tiga puJub lima persenl, mcmiIikJ4 (empall indikator: I. Kebijakan len lang monitoring dan evaluasi bukllm terhadap pro<luk hukum di daerab dalam rangka reregulasi dan deregulasi di tingkat daerab. d) Pemerintah Daerah mcmiliki 1-2 Perancang, rnaka: J Ika pilihannya d nilainya. 100; atau cl Pcmerintah Daerah yang belum memilikJ Perancang, maka: Jika pilihannya e nilainya 100. 4) Catatan; KIa,:;us Variobel I dan /I r.idok remu.,;uk Pemruran Kepala DaemlL
1. e.Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut: 11 untuk semua Pcmeriotab Daerab dalam level yang berbeda; 21 tiogkal keikutsertaan pejabal Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam pengembangan perancang metalui bimbingan leknis, pelatihan, worksl1op balk secara klasikal maupun nonklasikal; 31 dari dolrumen yang telah diunggah pengampu melihar logic: "Sesuai atau Tidak dengan Jumlah Pensncang yang dimiliki olch Pemerintah Oaerab", dengan ketenruan: a) Pemenntah Oaerab memiliki lebili dari 6 Perancang, maka: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya C oilainya 60, jika pilihannya d nilainya 4Q. jika pilihannya e ni1ainya 20; bl Pemerintal1 Oaerah memiliki 5-6 Pcrancang, maka: Jika pilihan b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya d nilainya SO.jika pilihannya e nllainya 25; cl Pemerintah Oaerah memiliki 3-4 Perancang, maka; Jika pilihannya c nilainya 100. jika pilihannya d nilainya 60, jika pilibannya e nilainya 30: d) Pcmerinlah Daerah memiliki 1-2 Pe...ancang, rnaka; Jika pilihannya d nilainya 100; atau e) Pemermtah Dacrah yang belum memiliki Pcrancang, maka: Jika pilihannya e nilainya 100. 4) Cawron: a) Perancanq peraturan. perundanq-undanqari ada/all Pegawai Neger; Sipil ynflg le/alt dianqka: dnJam jabatan ju.ngsion.o.1 perancanq peraturan. perundang·undangan yang diberi tugasJ ranggutl9 ja.wab. wewenang, dan. hak: secara penun otet: peplx:'1 yang berwenang ""wk m.eiakuk(m k.egiotall pembentukan peraturatt perundanq-undanqan dan penytiStman inslTUmen hukum laiMya (Pasal 1Angka J PP 59 Tahun 2017 tentanq Keikutsertaan. Perancanq da/am Penl.be.n1lJkan Peraturan. Perundanq-undanqan dan Pemhinaannya); b) Peraturan. MeJlleti Hukum dall Hak: Asasi Mallusia Nomor 1 Tahun 2022 renulIIg Kutikutum Peiasihan Funqsional Pemncang Peraturan. Petundanq-undanqan; c) Pemwron Meme,; Hukum dan. Hak Asasi Malwsia Nomor 24 Tala", 2017 r.emang Pedoman Moser: Mu"wn Hak Asasi Afanusia dalam Pembetuk.atl Peraturan. Perundanq-Undanqan: 2022, No.867 www.peraturan.go.id
  1. 2.Proporsi tabunan jumlah produk hukum daerab (yang ada saat inilexis!inm yang dievaJuasi.
2. a.Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini: II Daftar/list jumlab procIuk hukum daerah (yang ada seat inijexisting); 21 Oaftar I list jumlah produk hUkum daerah yang die\'aJuasi; dan 31 Laporan dan rckomcndasi hasil ""aluasi produk hukum dacrah.
3. a.Kcluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indlkator lui adalab: II SK Tim Analis!s dan Evaluasi Hukum terbadap procIuk hukum di daerah; dan 21 laporan hasil/rekomendasi hasil anallsls dan evaluasl hukum.
4. b.6obol penilalan pada indikator ini adalab 8% (delapan persen).
5. c.Pada indikator inl, Pemerintab Oaerah menjawab kuesionerj pertanyaan tcrkait Pemcrintah Dacrah rnclakukan analisis dan evaiuast hukum terhadap procIuk hukum di daerah per tahun anggaran, dengan pilihan [awaban; 11 Pilih a, jika lebih dari 2 (dua) kali dalam satu iahun anggaran; 2) PiIih b,jika 2 (dual kali dalam satu tahun anggaran: 3) Pillb c, jika 1 (satu! kali daJam satu tahun anggaran; atau 41 Pilib d, jlka belum pernah.
6. d.Petunjuk penilaian pada indikator ini: 11 Kebijakan Pemerimah Daerah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk nukum di daerah; 2) Penilaian dilakuksn dengan memilih: a) Pillb a dengan nilai 100, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum lcrhadap produk hukum di dacrah dilakukan lcbih dar! 2 (dua) kati dalam saru tabun anggaran; bl PiIih b dcngan nilai 75, jika dilakukan 2 [dua] kali dalam satu rabun anggaran; c) Pilib c dengan nilai 50. jiks dilakukan I (satu) kali dalam satu tahun anggaran; atau dl Pillh d dengan nllai 25, jika belum pernah.
7. c.lnstansi Pembina sclaku pengampu membcrikan pcnilaian dcngan panduan sebagai berikut: II Untuk semua Pemerintab Oaerab dalam level yang sama: 2) Kebijakan Pemerintah Daerah melakukan analisis dan evaluasl bukum rerhadap produk nukum di daerah; 31 Penilaian Kebijakan Pernerintah Daerah melaku kan analisis dan evaluasl hukum ternaoap produk hukum di daerah dengan ketcntuan nilai: a) Pilih a dengan nilai 100. jika kebijakan analisis dan evaluasi bukum lerbadap produk aukum di daerab ditakukan lebih dar! 2 [dua] kali dalam sam tahun anggaran; bl Film b dengan nitai 75. jlka dilakukan 2 (dual kali daJam satu tabun anggaran; cl Pilih c dengan nilai 50, jika diJakukan 1 (saru) kali dalam saru tahun anggaran; atau dJ PiIih d dengan nilai 25, jika belum pernah. L Catatan: 1) Pedoman Evaluasi Peraturan Perundanq-undnnqan Nomor PHN· HN.01.()3.071<11Ig!}(1131Desember 2019 (BPHN); 2) PemlJ.imn Merueri Pendayagunaan Aparatur Negam dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Iem.ang Jabatan Fungsional Alla1is HIII.:um. 2022, No.867 www.peraturan.go.id
  1. 3.Tindak Lanjut basil evaJuasi terbadap program pembeotukan produk hukum daerah (Program Legislasi Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerab dan Program Pembemukan Peraruran Kepala Daerab).
8. a.Keluaran (data dukungj yang barns dipenubi padaindikator ini: 1) Dokumen daftar Propemperda [Program Pembentukan Peraturan Daerah];
9. b.Sobol penilaian pada indikator ini adalah 12% (duo belas persen].
10. c.Pada indikator Ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesionerypertanyaan tcrkail proporsi tahunan jumlah produk hukum daerah (yang ada saar ini/existing) yang berhasil dievaluasl, dengan piUhan jawaban: I) Pilih ajika 91%· 100% berhasil dievaluasl; 2) Pilih bjikaSJo •. 90%berhasil dievaluasi; 3) PiUhcjika 61%·80% bcrhasil dievaluasi; 4) Pitib djika 41~.· 60% berhasil dievaluasi: 5) PiUh ejika 21%·40% berhasil dievaluasi; aiau 6) Pilih rjika kurang dan 21% berhasil dlevaluasl,
11. d.Petunjuk penilaian pada indikator ini: I) Mcnilai proporsi tahunan jumlah produk hukum dacrah (yang ada saar inil exi1;ti"rn yang berhasil dicvaluasi; 2) I'cnilaian dilakukan dcngan kctcntuan: a) Pilib a dengan nilai 100. jika proporsi sebesar 91% . 100% berhasil dievaJuasi; b) Pilih b dengan nilai 80. jika proporsi sebesar 81% • 90% berhasil dievaluasi; cl Pilih c dcngan nilai 60. jika proporsi scbcsar 61% . 80% berhasil dievaluasi; dl PiUh d dengan nilai 40, jika proporsi scbcsar 41% . 60% berhasil dievaluasi; e) PiUh e dengan nilai 20. jika proporsi sebesar 21% . 40% berhasil dievaluasi; atau I) Pilih r dengan nilai 10. jika proporsi sebesar < 21% berhaslt dicvaluasi,
12. e.lnstansi Pembina selaku pengampu memberikan peniJaian dengan panduan sebagai bcrikut: 11 Untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang berbeda; 2) Proporsi labunan jumJab produk hukum daerab (yang ada saar ini/ existing) yang berhasil dievaluasl dilaku kan dengan kriteria, Presentase • ijumlah produk hokum daerah (yang ada saat ini/e.risting) yang berhasil dievaluasij / (total jumlah produk hukum daerah yang ada saat inil existinq} x 100'Yo;dan 3) I'cnilaian dengan ketentuan: a) Pilib a dengan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% • 100% berhasil dievaluasi; bl PiUh b dengan nilai SO, jika proporsi sebesar 81% • 90% berhasil dievaluasi; c) PiUh c dengan nilai 60, jika proporsi sebesar 61 % . 80% berhasil dievaluasi; d) PiUh d dengan nilai 40, jika proporsi sebesar 41% . 60% berhasil dievaluasi; e) PiUh e dengan nilal 20, jika proporsi sebesar 21% . 40% berbasil dievaluasi; atau I) Pilih r dengan nilai 10, jika proporsi sebesar < 21% berhasll dievaluasi. 2022, No.867 www.peraturan.go.id 2) Dokumen daftar Propempcrkada [Program Pernbentukan Peraturan Kepala Oaerab): dan 3) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancru1san Peraturan Kepala Oaerah dari hasil evaluasi.
13. b.Sobol pcnilaian pada indikator inl adalah J 5% (lima betas persen).
14. c.Pada indikator ini, Pemerintah Oaerah menjawab kuesionerypertanyaan terkait basil evaluasi produk hukum daerah yang ditindaklanjuti dalam program pcmbcntukan hukum di daerah (Program Legislasi Oaerab untuk Rancangan Peraturan Oaerah dan Program Pembentukan Peraiuran Kepala Daerah] daJam persentase, dengan pilihan jawaban: II Pilib a,jika 91%· loo%yangdiLilldaklanjuti; 2) Pillb b.jika 81°.· 90%yang ditindaklanjuti: 3) PiJih c, jika 6 1%· 80% yang ditindaklanjuti; 'II Pillb d, jika '11% - 6O·.l~dl1gditindaklanjuti; 5) Pilih e, jika 21% - 40% yang ditindaklanjuti: atau 6) Pilib f, jika kurang dan 2 1%yang diLilldaklanjuti.
15. d.Petunjuk pcnilaian pada indikator ini: I) Hasil evaluasi produk hukum daerah yang duindaklanjuu dalam program pcmbentukan hukum di dacrah (Program Lcgislasl Oaerah untuk. Rancangan Peraturan Daerab dan Program Pembcntukan Peratur ...n Kopala Dacrah]; 2) PenilaJan dilakukan dengan ketentuan: a) Pilib a dengan nilai loo,jika 91%·loo%yangdiLilldaklanjuti; bl Pilih b dengan nilal80, jika 81% - 90% yang diundaklanjutl: c) Pilih cdengan nilai 60,jika6J%· 80%yangditindaktanjuli; d) Pilib d dcngan nilai '1O,jika '11%· 60% yang ditindaklanjuti; e) Pilih e dengan nilai 20, jika :2 1% . 40% yang ditindaklanjuti; atau Q Pilih r dengan nilai 10, jika kurang dari 21% yang diLilldakianjuli
16. e.Instansi Pembina selaku pcngampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut: I) Untuk semua Pemcrintah Daerah dalam level yang bcrbeda; 21 Hasil evaluasi produk hukum daerah yang dilindaklanjuti dalam program pembentukan hukum di daerah (Program Legislasi Daernh untuk Rancangan PeraJuran Daerah dan Program Pembeorukan Peraruran Kepala Oaerab dilakukan dengan kriteria, Presentase = Uumlah hasil evaluasi produk hukum daerah yang ditindaklanjuti pertahun) I (total hasil evaluasi produk hukum daerab] " 100%; dan 3) Penilaian dengan ketentuan: a) Pilih a dengao nilal loo,jika 9J%-IOO%yang ditiodaklanjuti; b) PiIih h dengan nlJai 80,jika 81%· 90% yang ditindaklanjuH; cl Pilib c dengan nilai 60, jika 61%· 80% yang ditlndaklanjuu: dl Pilib d dengan nilai 4O,jika 41%· 60% yang ditindaldanjuti; e) Pilih e dengan nilai 20, jika 21%-40% yang ditindaklanjuti; atau Q Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dan 21% yang diLilldakJanjuli L Catatan: Hasil evaluasi yang ditindaklanjuti berupa peru bahan, penyederllannru~ pencabutan, dan/ atau penggabungan (perubaha.n, penyederhanaan, pencabutan] produk: hukum daerah. 2022, No.867 www.peraturan.go.id
  1. 4.Tlngkat keterllbatan pcjabat Iungsional analis hukum dalarn melakukan evaluasl produk hukum di daerah.
17. a.Keluaran Idata dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini: I) Rekap data pcjabat fungsional analis hukum; dan 2) SK Tim Analisis dan Evaluasl Hukum ternadap produk hukurn di daerah.
18. b.lndikator ini tidak mempengaruhi pcrhitungan Indeks Refonnasi Hukum karcna masih daJam tahap sosialisasi, schingga tidak ada Bobol pcnilaian pada indikator ini.
19. c.Pada indikalor ini, Pemerintah Daerah menjawab kueslonerj'pertanyaan terkait Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum dl dacrah, dengan pilihan jawaban: I) Pilih a, jika 91a~ - 100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam mclakukan evaluasi produk hukum di daerah; 2) Pilih b, jika 81% - 90% pejabat fungsional analls hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah; 3) Pilih c, jika 61% - 80% pcjabat fungsional analis hukum diUbatkan dalam mejakukan evaluasi produk hukum di daerah; 4) Pilih d, jika 41% - 60% pcjabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah; 5) Pilih e, jika 2J% - 40% pcjabat fungsional analis hukurn dilibatkan dalam melakukan evaluasl produk hukum di daerah: atau 6) Pilih f, jika kurang dan 21% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah.
20. d.Petunjuk penilaian pada indikator ini: I) Pemerintah Daerah melibatkan peiabat analis hukum dalam melakukao evaluasi produk hukum di daerah]: 2) Data dapat dltemukan dengan melihat kernbali keluaran (data dukungj yaitu rekap data pejabat fungsional analis hukum dan SK Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap produk hukum di daerah. Misalnya terdapar 10 pejabat analis hukum yang ada di Pemerinta Daerah dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluast produk hukum di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan 41% - 60%, beraru pilihan d. Demikian seterusnya. 3) Penilaian dilakukan dengan ketentuan nilai: a) Pilib a dengan nilai loo,jika pada interval 91%- 1000/0; b) Pilih b dengan nilal 80, jika pada interval 81% - 90%; c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61 % - 80%; d) PiUh d dengan nilal qO,jika pada inrerval 4 J % - 60%; e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21 % - 40%; atau Q Pilib fdengan niJai 10,jika kurang dari 21%.
21. e.Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut: I) Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum daJam melal<ukan evaluasi produk huh-um di daerah dilakukan dengan kriteria, Presentase = (Jumlah pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hul<um d; dacrah) I crotal jumlah pcjabat analis hukum yang ada) x 100%; 2) Penilaian Penilaian Proporsi tingkat kelerlibalan pejahat fungsional analis hukum daJam melakukan evaluasi produk hukum di daerah dilakukan dengan ketentuan: a) Pilih a deogan nilal 100, jika pada interval 91% - 100%; bJ PiUh b dcngan nilai 80,jikapada interval 81% - 90%; 2022, No.867 www.peraturan.go.id D. VariabellV Penataan database peraturan perundang-undangan, dengan bobot 15% (lima betas persen], memiliki 1(saru] Indikator: I. Tcrbangunnya jaringan dokumcntasi dan informasi hukum yang terintegrasi dengan portal jaringan dokumentasi dan infonnasi hukurn nasional
22. a.Keluaran [data dukungj yang harus dipenuhi pada indikator ini: I) Capture taman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan taman jaringan dokurnentasi dan informasi hukum nasional; 2) Rekap data update dokumcn produk hukum pada larnan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan 3) SOP Pcngelolaan jaringan dokumcntasi dan informasi hukum.
23. h.Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/penanyaan terkait pembangunan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemertntah Daerah, dengan pilihan jawaban: I) Pilib a, jika sudah terintergasi dcngan taman jaringan dokumentasi dan informasi bukum nasional dan terkelola dengan baik (sesuai dengan srandan, 21 Pilih b, jika sudah I.erintegrasi dengan laman janngan dokumentasi dan infoooasi bukum nasional, namun belum terkelola dengan baik [sesuai dengan standar]; 31 Pilih c, jika sudah membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum, namun belum dikelola dengan baik (beJum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan taman jaringan dokumentasi dan infonnasi hokum nasional; atau 4) Pilih d, jika helum memhangun laman jaringan dokurnentasi dan intormasi bukum.
24. c.Petunjuk penilaian pada indikator ini: I) Pilih a dengan nilai 100, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hokum pemerintah daerah sudah terintergasi dengan laman jaringan dokumentasi dan infonnasi hukum nasionaJ dan terkelola dengan baik (sesuai dengan standar]: 21 Pilih b dengan nilai 75, jika taman jariogan dokurnentasi dan infonnasi bukum pemenntah daerah sudah terimegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, namun belum terketola dengan balk (sesuai dengan stan dar); 31 PiIih c dengan nilai 50, jika Pemerintah Daerah sudah mcmbangun laman jaringan dokumcntasi dan infonnasi hukum, c) I'ilih c dengan nilai 60, jlka pada interval 61 % - 80%: d) PiIih d dengan nilai 40. jika pada interval 41%- 60%; e) PiIih e dengan nilai 20, Jika pada interval 21 % - 40%: atau I) Pilih f dengan nilai IO,jika kurangdari 21%. L Caratan: I) Peraturan Menieri Pendayagul.aw. Aparatur Negam dan Re/ormasi Birokmsl Nomor 51 TaJulI1 2020 le,tlClfIg Jabmon Fwtgsional Ana1is Hukum; 2) PernlJJroll steme« Hukum dall Hak Asasi Mww.sia Republik incionesio Nonl0r 1 TaJrun 2021 Tentong Peaoln.an perhitunqati kelnnuhan jabatan funqsional Ana/is Hukusn; 3) /'emlumn Menle,; Hukum dan Hak: ASliSi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 TaJwn 202 J Tenlang Inpassing Jabala" Ftmgsianal AJlolis HIlkum; 4) Fom.at Rekap data pejabal funqsiona! ana/is huk-um. 2022, No.867 www.peraturan.go.id namun belum dlkelola dengan balk [belum sesuai dengan standan dan betum terintegrasi dengan laman jaringan dokumeniasi dan informasi hukum nasional; atau 41 Pilih d dengan nUai 25, jika Pemerintah Oaerah belum membangun laman jaringan dokumemasi dan Intormast hukum pemerintah daerah.
25. d.lostansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut: 11 Untuk semua Pemeriolah Oaerah dalam levelyang sama; dan 21 PenilairuJ dengan ketentuan: a) Pilih a dengan nilai 100, jika taman jaringan dokumentasi dan infonnasi nukum pemerunah daerah sudah terintergast dcngan laman jaringan dokumcntasi dan informasi hukum nasional dan terkelola dengan baik (sesuai dengan standar); bl Pilih b dcngan nilai 75. jika larnan jaringan dokumcntasi dan informasi hukum pernerintah daerah sudah terintegrasl dengan laman jaringan dokumentasi dan Jnformasi hukum nasional, namun belurn ierkelola dengan balk (sesuai dengan standar); cl Pilih c dcogan nilai SO. jika Pcmcrintah Dacrah sudah membangun taman jaringan dokumentasi dan informasl hukum, namun belum dikclola dengan balk [belum scsuat dengan standarj dan belum terintegrasi dengan Iaman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; atau d] Pilih d dengan nilai 25, jika Pernerintah Daerah belum membangun taman jaringan dokumentasi dan lnformasi hukum pcmerintah dacrah,
26. e.Catatan: 1) Pemlumn Men1eriflukum da/. Hak Asosi Mom.si" Nomor8 Tahun 2019 tenianq Slandar Penqelouian. Dokumen. dan lnformasi Hukum; 2) Fonnat rekap data update dok-umen produk hukum pada laman jatitlgtUl dokutnentas; dOll infonnasi fw.l ..:ulu. 2022, No.867 www.peraturan.go.id ~ - ......... - ....... - -. -_ --- -- ...~.,.., r--- • .....""" VormlQsi TIm_ - -- .- dan +- ". ~- ....... Peril_an ._ - ........ Oambar 4.1 Mekanisme Penilaian Mandiri lndeks Reformasi Hukum pada Kemenrerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah A. Mekanisme PenlJalan Mandlri Indeks Refonnasi Hukum pada Kementerian/I.embaga dan Pernerintah Oaerah, yaitu:
  1. 1.PeniJaian mandiri lndeks Reformasi Hukum di Kementerian/ Lembaga dan Pemcrintah Oacrah dilaksanakan oleh unit organisasi yang menangani bidang bukum.
  2. 2.Unit organisasi yang menanganJ bidang hukum di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk:
27. a.Tim Kelja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan mcngunggah data dukung kc dalam Aplikasi Penilaian lndcks Refonnasi Hukum, sesuai dengan variabel penilaian ludeks Reformasi Hukum scbagaimana Icrtuang dalam Bab 11dan Sa b III pada lampiran Peraturan Menlcrl ini; dan
28. b.Tim Asesor bertugas meJakukan verifikasi dan penilaian alas pemenuhan data dukung pada Aplikasi Penilaian lndeks Reforma.i Hukum.
  1. 3.Mckanismc Penilaian Mandiri
29. a.Tim Kelja metakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian lndck Rcformasi Hukum;
30. b.1'im Kelja mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian lndeks Refonnasi Hukum;
31. c.1'im Asesor melakukan verifikasi terhadap kesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian lndeks Rcfonnasi Hukum;
32. d.hasil penilaian mandiri oleh 1'im Asesor dituangkan dalam Berita Aeara Penilaian Mandiri dengan earn sebagai berikut: 1) mengisi formulir Berita Acara Penilaian Mandiri pada Aplikasi Penilaian lndeks Retormasi Hukum; 2) mengundub Berita Acara Penilaian Mandiri untuk dJtandatangani oleh Tim Asesor: 3) mcngunggah Berita Acara Penilaian Mandiri yang tctah ditandatangani ke dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
33. e.Berita Acara Penilaian Mandlri dikirimkan secara elektronik rnelalu i Aplikasi Peni1aian lndeks Reformasi Hukum kepada Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
34. f.Mekanisme Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukurn pada Kementcrian/Lembaga dan Pemerintab Oaerah sebagaimana rercanrum pada Gambar 4.1.
  1. 2.Struktur Tim Penllai terdiri atas: a Penanggungjawab Penanggung jawab adaJab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
35. b.Pengarab Pengarab terdiri atas Wal<iJMenteri Hukum dan Hal<Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukurn dan Hak Asasi Manusia, Direktur JenderaJ Peraturan Perundang-Undangan, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
36. c.KetuaTim Ketua Tim adaJab Star AbJi Menteri Bidang Pengual:an Reformasi Birokrasi Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manu.ia;
37. d.Sekretaris Sekretaris adalah Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hal<Asasi Manusia;
38. c.Koordinator Koordinator adalah Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat JenderaJ Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasiona!.
39. f.Anggota Anggota terdlri atas: I) pejabal fungsiooal Perancaog Peraturan Perundang-undangan: 2) pejabar fungsional analis hukum; dan J) pejabat fungsional rertenru lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraruran Perundang-Undangan dan Badan Pembinaan Hukum NasionaJ.
40. g.Tim Sekrelarial Tim Sekretariat terdiri atas pejabai administrator, pejabat fungsional, dan pelaksaoa di Iingkungan Sekretariat JenderaJ Kcmentcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat .Jendcral Peraturan Peruodang-Undangan dan Badan Pernbinaan Hukum NasionaL
  1. 3.Mekanisme Penilaian
41. a.Tim PeniJai menerima Berita Acara Peoilaian Mandiri yang telab dikirimkan secara clektronik oleb Kementerian/Lcmbaga dan Pemerintah Daerah;
42. h.Masing-masiog Koordinator WiJayah dan Anggota melakukan vahdasi dan penilaian terhadap hasil peoiJain mandiri xememenanrtembaga dan Pemerintan Daerah;
43. e.Masing-masing Koordinator Wilayab dan anggota menyusun dan menandatangani Berita Aeara HasiJ Penilaian;
44. d.Tim Penilai menyclenggarakan Rapat Pleno untuk membahas hasil penilaian seJuruh Koordinator Wilayah dan menetapkan hasit penilaian lndeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah deogan kategori dan predikat sebagai berikut: 2022, No.867 www.peraturan.go.id C. Kalender Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (Catalan: Apabila lerr/apal pernbahall lerkall 10"9901 woklu penqojuan eoaluasi, mas..~aKementerian Hukum dan IIAAf akan memberikan informasi melalui sural pemberilalwanl Penilaian Po.fandiri Pelaksanaan lndeks Reformasi HukUlTI dilaksanakan senap tahun oleh Kementeriall/1.embaga dan Pemerintah Daerah dengan kalender kcrja scbagai berikut: • Pimpinan KlUPemda $umHa$il Penilaian IRH ...... na Penetapan Hun Penltalan- Rap" P~no Validasl dan Penilall- TIm Penllai • Menterl Hukum dan HAM Mentert PAN RB ..__ - Kcprncnkumham tenting HasiJ PeniWM(RH Gambar 4.2 Mekanisme Penilaian lndeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asas! Manusia
45. e.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan dan mengesahkan basil penilaian lndeks Reformasi Hukum berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia rentang Penetapan Hasil Penilaian lndeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemcrintah Daerah, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi; 2) Sural Menreri Hukurn dan Hak Asasi Manusia tentang Hasil Penilaian lndeks Reformasi Hukum Kemenienan/Lembaga dan Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daeran seeara elektronik pada ApUkasi Penilaian Indeks Reformasi Hukurn,
46. f.Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim PeniJOO Kememerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terearuum pada Oambar 4.2. I Mo. Kategori Milail Angka Predikat 1 M >90- 100 I istlmewa I '2 A >80-90 I Sangat Baik 3 BB >70 - 80 I Book 4 B >60 - 10 Cukup Baik 5 CC >50 - 60 Cukup 6 C >30 50 Buruk 7 D 0·30 Sangat Buruk Tabel ~.1.Kategori dan Predikat lndeks Reformasi Hukum 2022, No.867 www.peraturan.go.id .1•• ".", I I .,.... I AI'''' I Md I .111.11 I ."n I ~'''"' I 0........ ... I\('",",t." • , 'i ' I' , I ,I·1 I I' , , I I'I' , I I I' , , , I' • I , I' , , , • I' I ., I' , , I I' 1 1 , , , , I' a 1 , I• •¥...u.pM 'II.. ""'" I. f'a~l ,"", ,,~,. J. JVI~l 'Tfm ITniW , " lI"MnllJl('lI dnn \ildc(VJj!Wl' '~~oo.n , lutt:'"W dnn tlji hrllnu_n fu·likAtor 'I ... lntJ~b f'((o:lOnami t-Iukum S II Aplik'L"; PtniJrunn TabeI4.2. Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kemcnterianj tcmbaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 www.peraturan.go.id .JJUl"~I.ri I ..,,,,,,(Ott I Ma.n::1 I ApriJ I >Ie' I .I!lui. I .1,,1li I "Rlt!Ul~ Soep(t"fI) br:r I Qltluik'f I'tOw::lul..,.. oo.<"m"'" .. I(qjaOW I ~l 3 , I ll3 , I 1 13 , I 2 13 ~" 3 I I l 13 , I I' 3 I I 12 3 1 I l 13 , I l 3 , u..... Rd."""", IHukum • """"'- II Pcni)Qjru, I I I I lnddcs Rekmru'.si Hukwn 7 han ",n" Duk_ dan Veri.fik(lg l'<:nilalan Mandiri 0alaJn Apl1lcasl -IRtl • . Val.... , dnll f'CnJlIWu\ 'Tho ~liW 0alaJn Alllik9-"'; I'<nilalon 'HI' • ! IIA " .... , I PmU .... 2022, No.867 www.peraturan.go.id Jan"M I I .,.",. I April I Mci I .Jw' I .hili I I I... lC<aJo.nn 1 JI3 4 , J 13 I" 1 J 3 I' , 1 3 4 , J I" I" 1 1 31~ , 11, " 'I " l I" , ,,1 IJ,' 1 , 3 11.' 314 1 , 3 1" ........... _ I , Rape.""'''' I) "'I~J:I IRU 1 , ,taSl, pe:llilaian I I I I Irtlf:!lten lIukumdan HAlo' , l II H.t.l$iJ A"1Y;lnl...ra ~nlWan IRHkc .......tllt'llVAN· RD , 3 n Surat Hw9l r.,nlIaJan Elckuonik :L/,-.,·I 2022, No.867 www.peraturan.go.id H k~tnn • Pl'ltlIlftIWl.n "Ul hCl10 1 1"a\t.tAIJCU , ThoA~t J. ~nC:18I)(u1 Tiw ~tUlll 001 w, Onto OllkuJIft dft,l VC'rlftb!.1 ~Ililaiall """"101 IlIIIam Iol'liktl~ PcuUeiau 001 J:\'nila.4u\ TIm Pl:tWai ()Rlao, Aplikasl PenilAj.,\J I [RH Tabel 4.3. Kalendcr Kerja Penilaian Rcformasi Hukum Pada Kementerlan/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024 2022, No.867 www.peraturan.go.id • .JanuaJ"i F'dlnaari .,- Apri' .... •Iwn .run Ag\lfIlilS s.,)lembel' 04ru>ber _.... ''''''''".... f\('f;iatan 0 , 2 I3 I- , 2 3 , , 2 3 . , 2 31 " , 2 3 -. , 2 3 ~ , 2 13 I· , 1 3 I· , 2 3 4 , 11 13 .)' 13 I- , 2 3 I- S SA ...... ~ "nm PeaI_ • ""1';0' .... n. Pt:nilaian [Rtl I I 7 _0 penl"""" Nk:IITm fhlkluu dan I 'lAM "I """.11 PNlM41*) Pmllolon IRtI Icc;" f\f'u~"lPA" RD 9 nSum~ fl.8"U l~nilldaJJ f:"'kltl)lIlk Ik. ";/1·/~uttll' 2022, No.867 www.peraturan.go.id
47. d.Jika usemame dan password pengguna masukkan salah, sistem akan menampilkan pernberitahuan bahwa Usentanle dan Password salab.
  1. 2.Login sebagai Pengguna dengan kewenangan yang sudan diberikan yailU penggguna Tim Kerja dan Asesor Kementerian/Lcmbaga atau Pemerintah Oaerah. a Masukkan usemamedan passuord dengan benar pada laman login.
48. b.Klik tombol Login.
49. c.Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan Laman pilihan idcntifika.si penilai tim kerja atau asesor K/L atau Pemerintah Daerah, piliban terdiri dari lim penilai perancang dan analis hukum. A. lIaJamanMasuk Aplikas; Aplikasi Penilaian lndeks Refonnasl Hukum dapat dtakses pada lama" hllpsjlljrh.kemrnlmwham.go.jd. untuk dapa; menggunakan Apllkasi Penilaian IRH akan diberikan username dan password sesuai dengan kcwcnanganyang diberikan. Berikut langkah-Iangkah untuk masuk ke dalam aplikasi:
  1. 1.Buka Aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman btlps:llirh kemrnkyPlham GOjdt. BABV APLIKASIPENILAIANlNDEKS REFORMASIHUKUM www.peraturan.go.id --- ----
50. r.Untuk ketuar dan LamanAplikasi Penilaian IRH. pengguna bisa klik tombol Sign Oul yang ierletak pada bagian Kanan alas layar browser pengguna. -- c:::) - c:::.-_ t::J_ -.~
51. e.Lamao Dashboard /lplikasi Penilaian IRH ditarnpilkan ketika pengguna sudah bisa login dengan benar ke daJam Aplikasi Penilaian IRH. 2022, No.867 www.peraturan.go.id
52. d.Jika usemnme dan password pengguna masukkan satan, sistem akan menampilkan pembcritahuan bahwa Username dan Password salah. Gambar 5.7 Laman IdentiJikasi Penilai
  1. 3.Login sebagaiTim Penilai Kementerian
53. a.Masukkan lIsemume dan password dengan benar pada laman login;
54. b.K1ikLombol Login
55. c.Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan Laman input username dan password yang tcriategrasl dengan apllkasi SIMPEO Kemeoterian Hukum dan HAM dan pilihan idenLifikasi tim penilai kementerian, pilihan terdiri dari tim penilai perancang dan analis hukum. --- Gambar 5.6 Tombol Ubah Password ApUkasi . - . . - .. -- .. e>
56. g.Untuk mengganti password dari laman aplikasi, pcngguna bisa klik tombol ubah password yang terletak pada bagian kanan alas layar browser pcngguna. 2022, No.867 www.peraturan.go.id B. Laman Pengguna - - -1- ----=----: --~I----------- ~-I ----- -=====- - - _o __ _ ,.0="" _ '.- - -.. Q
57. g.Untuk mcngganti password dan laman aplikasi, pengguna bisa klik tombol ubah password yang terletak pada bagian kanan atas layar browser pengguna. -- ---I --=- --------~~I - --= 1 - ..;__ _ --- _.--.---- Gambar 5.10 Tombol Looou: Aplikasi - ... . t'
58. f.Untuk keJuar dan Laman Aplikasi Penilaian IRH. peogguna blsa klik tombol Sign Out yang tcrlctak pada bagian kanan alas layar browser pengguna. <~- - • - ---• • ·- --- . ". · ~ G b 5 9 Lam Da I board A rka i
59. e.Laman Dashboard ApUkasi Penilaian lRJi ditamptlkan keuka pengguna sudab bisa login dengan benar ke dalam Aplikasi Penilaian IRH. 2022, No.867 www.peraturan.go.id 21 Pilill "anabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik progress bar pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung; •· --------- ------ ". -- ~-~-;;;;;..-;:;:;.;;;;,;;;;;.;;;;;;;;;.:.::- ._ ... _ _h .......... - - Gambar 5.13 Laman Menu Lembar Keria ~-- . • • _.~ _ , :.1 ... · .. . .
60. b.Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian] Menu LKP pada aplil<asi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan varia bel dan indikator yang sudab dttentukan. Berikut langkab-Jwlgkab melakukan input data dukung aplikasi: II II.lik menu LKP pada apJikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini; --- Oambar 5.12 Laman Dashboard -- . • •• ::t .. . .. . to' I. Laman Pcngguna Tim Kerja K/L dan Pemerintah Daerah Laman Pengguna tim kerja akan ditwnpilkan setelab penggu na sudan bisa masuk ke daJam aptikasi, untuk kewenangan pengguna pacta aplikasi hanya menampilkan 4 menu pilihan, yaitu Menu Dashboard, Menu LKP lLembar Ketja Penuaian), Rekapitulasl dan Produk Hukum,
  1. 8.Menu Dashboard Menu Dashboard aplil<asi menampllkan hasil penilaian mandiri dad masing-masing variabcl dan indikator sesuai pcnilaian yang dilakukan tim asesor, 2022, No.867 www.peraturan.go.id Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen ::::::::..:::-;;::"~:::::.::=:::::::-= --- ..._. .•. _. ,__ .• _. • - ..• Ii:> 3) sereien masuk ke daIam menu input data dukung, apukasi menampilkan Lembar Ketja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian pada menu ini diberikan akses untuk pengguna meJakukan unggah dokumen data dukung yang dimal<sud; -..----- --- -----._---- -- Kllk 0.. 101 I . ". -,_ ,. _,_ ,. -- ". -,_ =----:.=:::::t '--------' ...'.... ..__ _1-- - - --- Oambar 5. J q Laman Lembar Keria 2022, No.867 www.peraturan.go.id Gambar5.16 Laman RekapitulasiPenggunaTim Kerja
61. c.Menu Rekapitulasl Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasit penilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal yang dUakukan tim asesor dan mcnampilkan hasil rckapitulasi penilaian IRH. data dukung yang dibutuhkan scsuai vartabel dan indikutor yang dimaksud dan dapat memberil<anpenjelasan terkait data dukung yang diunggah. 2022, No.867 www.peraturan.go.id
62. d.Menu Produk Hukum Menu produk hukum pada aplikasi ini digunakan penggunauntuk .._--------- • • , - ---- - _W4If&.--- ..."";"Ii':;:;::.:s;:-'"' '" =t::_, ....-..::=!-:=.,~...- :::.:::.=-:c:;! ...._! ---:...~- __ :.:::r:==- ___ ;::::::-"'-:s:.:: _______ ..___ :::=--=--..:;!..~.::;:-~...=.r;::-- - ----------:=:;.--------- =-~.-=-:=-~- ---- ...:::Il-==--=---__=__=__ .. " , -------- =-..=.%.----- ~. -------- -- ._----- .. .. .. • s -=------- --_0-=-=--.=1:- =-- ---- --- • ------ =:------- --- --~- =------ -.------ - --- u -------- " ----""-- ,. ~ ... _...- -- ... Y'____ _ _ ~ Iftff ~ __ .~ ~"",.c-_I"""" . . - .. .. . ~ 2022, No.867 www.peraturan.go.id Oambar 5.19 Laman Dashboard Tim Asesor '2. Laman Pengguna Tim AseSOTKIL dan Pemerintah Paerah Laman Pengguna lim asesor akan ditampilkan seielah pengguna sudan bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna sebagai penilai mandiri pada aplikasi menampilkan 6 menu pillban, yaitU Menu Dashboard, Menu LKP [Lcrnbar Kerja Penilaian], Tim Asesor, Kop Sural, Rekapitulasi dan Produk Hukum,
63. a.Menu Dashboard Menu Dashboard. aplikasi menampilkan hasil penilaian mandiri dari masing-masing variabel dan indikator sesuai penilaian yang dilakukan tim asesor. --..~ • Gambar 5.18 Laman Produk Hukum - - -. . - --- ... --.- Ii'
64. e.Menu Tutorial Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dan aplikasi Indeks reformasi hukum. DaJam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan. ----.- _--- ----- - - - :::::=:::=- :==""""- --- =--;.;-=--- - -.:.-=..---=::;::..._ .._-===._-- - - -.. - ---~--.---. -- Oambar 5.17 Laman Produk Hukum mcngunduh kebjjakan yang bcrhubungan dengan penilalan indeks reformasi bilk 11m. 2022, No.867 www.peraturan.go.id ---- ---~=--======-: --r----~~~ -- I Kl'ik Disil:f.' I... ~---- . --- - --,_ -- - Oambar 5.21 Laman Lembar Keria - __ " :J_ . -. _. i':l 2) Pilih vanabel yang akan ditakukan penilaian data dukung, kemudian klik progress bar pada kolom data dukung untuk masuk ke dalam menu pcnilaian data dukung; --. .- ~~._"_- - ---
65. b.Menu LKP(Lembar KeJjaPenilafan] Menu LKP pada aplikasi digunakao oleh pcngguna asesor untuk melakukan penilaian sesuaidengan kriteria yang ada pada rnasing - masing indikator. Penilaian yang dimaksud harus berdasarkan pemenuban data dukung yang sudah diunggab oleh tim kerja dengan "anabel dan indikator yang sudah duentukan, Berikut langkah-langkah melakukan penilaian indeks reformasi hukurn pada aplikasi: 11 Klik menu LKP pada aplikasi maka a.kan muncut tampilan sepertidi bawah ini: 0- - - --- 2022, No.867 www.peraturan.go.id
66. c.Menu 11m Asesor Menu ini digunakan oleh pengguna asesor untuk membuat daftar nama tim asesor yang akan melakukan penandatangan atas berita acara yang akan dikeluarkan oleh aplikasi IRH secara otomatis. II Klik pada menu tim asesor maka akan ditampilkan laman sebagai berikut; Pada menu ini pengguna melakukan perulaian dokumen data dukung yang sudah diunggah tim .kerja sesuai variabel dan iodikator yang dimaksud dan bisa memberikan catatan terhadap kekurangan data dukung yangdiunggah. Gam bar 5.22 Laman Lembar KWa Penilaian Data Dukunr • 31 Setelah rnasuk ke dalam menu pcnilaian data dukung, aplikasl menampilkan Lembar I\elja Penilaian sesuai dengan varlabet, tndikator, dan data dukung yang sudah diunggah serta terdapat kuesioner/pernyataan yang akan dipilih pengguna sebagai penilaian mandiri terhadap basil pemenuban data dukung tersebut; 2022, No.867 www.peraturan.go.id - Oambar 5.25 Laman Input Tim Asesor 3) lsi data daftar nama penandatangan bema acara penilaian mandiri indcks reformasi hukum K/L atau Pemcrintah Dacrah, berupa nama tim asesor, nama koordinaror, dan nama anggota. Anggota bisa ditambahkan scsuai dcngan jumlah kctetapan masing-masing Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah, ~ • Klik Tombol Tambah Garobar 5.24 Laman Menu Tim Asesor 2) Kemudian untuk menambah daftar penandatangan berita acara, pengguna klik tombot tambah pada menu tim asesor; 2022, No.867 www.peraturan.go.id 2) lsi data sesuaidenganidentitas K/L atau PemerintanDaerahnya seperti Alamat Kantor, Telephone, Faksimile. Laman Website, Surat Elektronik, Logo lnstansi [lakukan proses unggah logo dengan kondisi rekomeodasidimensi 400x450px dan upe me - -- • C'.aJ)JbaT5.27 LamanKOf Surat - - • - .. ,. t-
67. d.Menu KopSurat Menu ini digunakan penggunauntuk menambahkandata idenutas Kcmentcrian/Lcmbaga atau Pernerintah Dacrah yang akan digunakan sebagai kepaJa surat pada berita acara yang akan dikcluarkan ap1ikasi indcks reformasi hukum. I) K1ikpada menu kop sural maka akan muncul laman input data identitas K/L atau PemetiotahDaeran, en ..-- - _.. __ JM_ Gambar5.26 Laman DaftarTim Asesor 4) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukanklik tombol Simpan. 5) Setelah tersimpan akan tampil liSI nama Urn yang sudah terdaftar datam sistem. Terdapat tiga (3) akst yang blsa dilakukan oleh pengguna setelah daftar ierslmpan yaitu spesimentanda Langan,ubah tim, dan hapus. 6) Aksi spesimen Landa Langan digunakan untuk menggunggah scan Landa Langandengan tipc file .png atau lata. belakang puUh bersih. Aksi ubah Urn digunakan unruk rnetakukanedit komposisi tim. dan aksi bapus digunakan untuk menghapus daftar nama tim yang sudah didaftarkan dalam sistem. 2022, No.867 www.peraturan.go.id : =~C>-2:====_.• Ktit: Ilnlt untuk wl4uh templbte berita ac.ara Klil< lombol KirimPenilaian 0'----....'unluk menglPlggah berila acara yang sudah final -- -- - - - - - ---- -- - eo Gambar 5.29 Laman Prosesi Berita Acara Penilaian
68. e.Prosesi Berita Acara Sctelah pcngisian pcnilaian dan melcngkapl data tim asesor scrta kop sural sudah dilakukan oleh tim asesor, maka proses menghasilkan berita acara perutaian mandiri secara sistem sudah bisa dilakukan dan akan dikirim secara sistern oleh Pengguna deogan kewenangan KoordiDator tim eseeer. I, Pilih menu LKP untuk bisa mengakses proses bcrita acara; 2, Unduh Berita acara yang ada pada sistem dengan mengaral1kan kursor ke leks KJik disini; 3, Berita Acara ditanda tangani secara basah oleh tim sesuai dengan data yang sudah didafiarkan pada sistem pada menu tim asesor. 4, Setelah berita aeara selesal ditandatangani pengguna melaku kan unggah dokumen hasil scanning berita acara daJam bentuk PDF. Pilih choose file pada menu yang sama untuk melakukan unggah file berita acara tersebut, 5, Langkah rerakhir adaJah melakukan klik tombol Kirim Penilaian jika berita acara sudah diunggah dan pcnilaian sudab dilakukan semua. Maka proses penilaian selanjutnya akan masuk ke daJarn akun tim pcnilai Kementerian Hukum dan HAM. 3, Setelah data diinput, pcngguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan. - Gambar 5.28 Laman Pengisian KOp Sural •• £M berekstcnsi .png dan .jpg). 2022, No.867 www.peraturan.go.id
69. g.Menu Produk Hukum Menu produk bukum pada aplikasi ini digunakan pengguna untuk mengundub kebljakan yang berbubungan dengan penilaian mandiri indeks reformasi bukum. -- fl'------- .. ------ ••--,--- ._-------- =_=:--------- =------------ - ._---_---- .._u .=-~---'---- - -------- ••••• " ••---~--- - - --- - -- L Menu Rekapitulasl Mellu Rekapitulasl aplikasi menampilkan basil penitaian internal darl maslng-masing pengguna sesuai penilaJan internal yang dllakukan tim asesor dan menampilkan hasil rekapitulasi penilaian IRH. HasiJnilal pada menu rekapitutasi berupa nlJalsemenlara yang dapat berubah hlngga semua variabel dan lndlkalor dlnllai oleh tim asesor dan tim penilai kernemerian. 2022, No.867 www.peraturan.go.id -- -- - - - --- - -
70. b.Menu I..KP [Lembar Kerja PenilaianJ Menu I..KP pada aplikasi digunakan oleh pengguna penilai untuk melalrukan peni.laian sesuai dengan kriteria yang ada pada musing- masing indikator. Penilalan yang dimaksud harus berdasarkan pemenuhan data dukung yang sudan diunggah oleb tim kerja dan penilaian oleb Asesor dcngan variabcl dan indikator yang sudah duenrukan. Berikut tangkah-Iangkah melakukan penilaian indeks reformasi bukum pada aplikasi: 1) Klik menu LKP pada aplikasi maka akan muncul tarnpilan seperti di bawah ini: -- ---- Oambar 5.31 Laman Dashboard Tim Asesor
71. h.Menu Tutorial Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dan apUkasi Indeks reformasihukurn. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang blsa pcngguna saksikan,
  1. 3.Laman Pengguna Tim Pernlai Kernenterian Hukum dan HAM Laman Pengguna tim pcnllai kcmentcrian akan ditumpilkan sctelah pcngguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pcngguoa sebagai pcnilai pada aplikasi menampUkan 4 menu pitlhan, yaitu Menu Dashboard, Menu j,KP (Lernbar Kerja Penilalan], 'rim Penilai, dan Produk Hukum. a Menu Dashboard Menu Dashboard aplikasi menampilkan basil penilaian dari masing- masing variabcJ dan indikator sesuai penilaian IRH yang dilakukan tim pcnilai kementerian. 2022, No.867 www.peraturan.go.id ---_--- ---- ---- 4) Setelah masuk ke dalam menu penilaian data dukung, aplikasi menampilkan L.embar Ketja Penitaian sesuai dengan variabel, indikator, dan data dukung yang sudab diunggah serta terdapat kuesicnerj'pemyataan yang akan dipilih pengguna untuk peniJalanterhadap hasil pernenuhandata dukung tersebut; =:;::;==-==:: LI------·-"'-·-,...._Lt .. - --- - - J) Menu penilaian akan muncul setetah pengguna mengklik tombol L.KP IRH, kemudian kIik progress bar pada kolom data dukung unruk masuk ke dalam menu penilaian data dukung - - _. - - - 2) l'ilih "anabel yang akan dilakukan penilaian data dukung, kemudian kIik pada kolom aksi tomboJLKPJRHumuk masuk ke daJammenu penilatan data dukung; 2022, No.867 www.peraturan.go.id 3) lsi data dattar nama penandatangan berita acara penilaian kementerian indeks refcrmasi hukum K/L atau Pemerintah Daerah, berupa nama tim penilai, nama koordmator, dan nama anggota, Anggota bisa ditambahkan scsuai dengan jumlah yang ditetapkan Kementerian. Klik Tombol Tambah Gamber 5.37 Laman Menu Tim Penilai Kcmcnterian 2) Kemudian uniuk menambah daltar penandatangan berita acara, pengguna klik tombol tambah pada menu tim penilaJ; --- Gamber 5.36 Laman Menu Tim Penilai Kementerian
72. c.Menu Tim Penilai Menu ini digunakan oleh pengguna penilai kernenterian untuk mcmbuat daftar nama tim penilai yang akan mclakukan penandatangan alas berita ac:ara yang akan dikeluarkan oteh aplikasi IRH secara otomaus, 1) Klik pada menu lim penilal maka akan ditampilkan larnan sebagai berikut; Pada menu ini pengguna melakukan penilaian dokurnen data dukung yang sudah diunggah lim kerja sesual variabel dan lndtkator yang dJmaksud dan bisa memberikan catatan terhadap kekurangan data dukung yang diunggah. 2022, No.867 www.peraturan.go.id
73. d.Prosesi Berita Acara seteian pengisian penilaian dan kebutuhan data tim penilai sudan dilakukan oleh tim penilai, rnaka proses mcnghasilkan berita acara penilaian secara sistem sudan bisa dilakukan dan akan dikirim secara sistem oleh Pengguna dengan kewenangan Koordinator tim penllal. II Pilib menu LJ.'Punruk bisa mengakses proses berita acara; 21 Unduh Bcrita aeara yang ada pada sistcm dengan mengarahkan kursor ke leks Klik disini; 3) Bcrita Acara ditanda tangani secara basah oleh tim scsuai dengan data yang sudah didaftarkan pada sistem pada menu tim penilai. - . - ._ ~ Gamhar 5.39 I.aman Daftar Tim Penilai "I Setelah data diinput, pengguna bisa rnenyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan. 51 Setelah tersimpan akan Lampi! Jist nama tim yang sudah rerdaftar datam sistem, Terdapa; tiga (3) aksl yang bisa dilakukan oleh pengguna setelah daftar rersimpan yaitu spesimen tanda tangan, ubah tim, dan hapus, 61 Aksi spesimen tanda Langan digunakan uniuk menggunggah scan tanda Langan dcngan tipe file .png atau latar belakang putih bersih. Aksi ubah tim digunakan unruk rnelakukan edit komposisi tim, dan aksi hapus digunakan unluk mcnghapus daftar nama tim yang sudab didaftarkan dalam slstem. .. --- 2022, No.867 www.peraturan.go.id ---
  1. 4.Laman Pengguna Sekretariat dan TU Menten Laman pengguna sekretanat kememerian akan ditampilkan sctclab pengguna sudah bisa masul< ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna sebagai sckretariai pada aplikasi menampilkan 4 menu pilihan, yaitu Menu Dashboard, Menu Hasil LKP (Lernbar Kerja Penilaian),Rekapitulasi dan Produk Hukum.
74. a.Menu Dashboard Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil penilaiao dan masing- masing variabel dan indikator sesuai penilaian IRH yang dilakukan tim penilai kementeriao.
75. e.Menu Produl<Hukum Menu produk hukum pada aplikasi ini digunakan pengguoauruuk mengunduh kebijakan yang berhubungan dengan penilaian mandiri indeksreformasi hukum,
76. f.Menu Tutorial Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk tcknis pcnggunaan dan aplikasi Indcks reformasi hukurn. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalarn bentuk video yang bisa penggunasaksikan. :=:...<=>- •Kllk link untuk unlluh berita acara -- ---- ..--------- ... - ======~~----- - . l~ .. - --- - - Gambar 5.40 Laman Proscsi Berita AearaPenllatan 2022, No.867 www.peraturan.go.id .. Gambar 5.44 Laman lsian Ajukan SHP Sekretariat """""*" SHP Kemtnterian Koocdlnator Bidano PoIIdc. Hukum. dan I(MWlllNln Indoncoia -- --_ -- -- -- • .-a.!M~"'_~ -_----...--------- -- -_ ~- -~ _ .. • ------ ,........_...-_-_..
77. b.Menu Hasil I.,KP Menu basil LKP ini digunakan pengguna untuk mengajukan dan meocetak surat basil penilaJan indeks reformasi hukum, Proses sel8Jljutnya akan dilakukan penetapan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaJSurat Hasil Penllaian (SHP). I) Pada menu hasil LII."P.langkah awal penggunamelakukan klik tombol aksi aju.kan SHP, kemudian muncuJ form 1111)utuntuk memasukkao tujuan dan tcmpat tujuan sural SHP. 2022, No.867 www.peraturan.go.id -- . ! - - _ e __ ..... ._- Oambar 5.47 Laman Tampilan ketika Klik SHP JRH . 4) Kemudian rerdapat tombol aksi SHP pada pengguna sekretariat yang digunakan untuk mencetak Sural basil penilaian yang sudah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAMscbelumnya, etiCE D Oambar 5.46 Laman Tctapkan SHP IRH TU Mcnteri 1__ I - ----. -~ -- -- • 2) Setelah klik tornbol ajukan SHP pad" pcngguna sckretarlat, maka SHP akan dueruskan kepada akun Tala Usaha Menter; Hukum dan HAM untuk duetapkan SHP IRH oleh Menlcr; Hukum dan HAM. 3) Pada akun TU Menlcn maka akan muncul lombol aksl Tetapkan SHP !RH. kemudian klik lornbol tersebut rnaka akan muocuJ isian nomor 'Urat dan tangga. surat. 2022, No.867 www.peraturan.go.id -- " - ---- -- =-------- =------_._-- =---==--=====- • • !:::'<:;-- -- ..~-""'=. _..::.::::::-.::.!.:'"' --::.=.":" ,,:"-;..~- - :.5:::.:.._ -=..--..=:.~ ~------------.-...,._..=-=-_ c::::'::S:\!:-- - ~-="'.::.-::.:==--=---==- - :-...:;:v-- -'<' ==--===-=-=-- c-::...~==..=- .. .. -r---- • ~ •• - ---- ~------" .. :..... ------ ~---=---==--=.:=t::: -- ---- • • --------- .. - _1-
78. c.Menu Rekapitulasi Menu Rckapitulasi apUkasi mcnampilkan hasil pcnilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan Lim asesor dan menampilkan hasil rekapitulasi penilaian IRH. Itasil nilai pada menu rekapitutasi berupa nilai sementara yang dapat berubah hiugga semua varlabel dan inclikator dinilaJ olen tim aSCSOr dan tim pcnilai kcmcntcrian . 5) Dalam Inman akun sekretariat juga icrdapat iombol untuk mengunduh template Sural dan SK PenetapanMenteri Hukum dan HAM yang akan disampaikan kepada Menter! PendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi. 6) Proses Penerbnan Sural HasiJPenilaian (SHPIselesai. 2022, No.867 www.peraturan.go.id
79. d.Menu Produk Hukum Menu produk hokum pada aplikasi ill; digunakan peugguna untuk mengunduh kebijakan yang berhubungan dengan penilalan mandiri indeks reformasi hukum.
80. e.Menu Tutorial Menu tutorial pada aplikasi in; digunakan untuk mengunduh petunjuk tekois penggunaan dan aplikasi Indeks reformasr nukum. Dalarn menu ini juga discdiakan tutorial dalarn bentuk video yang bisa pengguna saksikan. 2022, No.867 www.peraturan.go.id YASONNA H. LAOLY MENTERI IiUKUM DAN IiAK ASASI MANUSIA ttd. Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum KementerianjLembaga dan Pemerintah Daerah ini ditetapkan sebagai acuan daJam pelaksanaan penilaian Indeks Refonnasi Hukum baik bagi seturuh Kernenterianybembaga dan Pemerintah Daerab maupun bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sclaku leading sector. Pedoman ini bersifat dinamis, daJam arti ketenruan-ketemuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan Iingkungan srraregis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan kategori dan predikar reformasi hukum dibarapkan seeara bertahap dapar diu bah sehingga semakin mengarah kepada peningkatan reformasi hukum. Oleh karen a itu diperlukan evaJuasi kebijakan pelaksanaan penilaian lndeks Refonnasi Hukum untuk mcngctahui cfektivitas pedoman ini. BABVl PENlffUP 2022, No.867 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020