Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id B. Maksud dan Tujuan
1.Peraruran Menleri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Tim Kctja dan Tim Asesor Kementerian/Lembaga dan Pernerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri lodeks Refonnasi Hukum dan menjadi pcdoman bagi Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seIaku pengampu penilaian Jndeks Reformasi Hokum Kementerian/Lembaga dan Pcmerintab Daerah; dan
2.Pcraturan Menleri inj bertujuan untuk mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akumabel.
A. Latar Belakang Babwa dalam meningkatkaa profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan lata pernerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah. perlu disetenggarakan penilaian indeks reformasi hukum. Dalam rangka pclaksanaan reformasi blrokrasi yang cfcktif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelaniutan scbagaimana amanat Peraturan Prcsiden 81 Tahuo 2010 tcntang Orand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah disusun Road Map Reformasi Biroktasi TabUD 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi Kementerian/I..embaga dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020, Kememerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menctapkan Peraturan Menteri Pcodayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirukrasi Nomor 25 Tahun 2020 rentang Road Map Reformasi Birukrasi 2020-2024, dimana salah satu indikator sasaran Refonnasi Sirukrasi NasionaJ adalah birokrasi yang bersih dan akuntabeJ. Dalam pclaksanaan refonnasi biroktasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang Re,,;u terhadap berbagai Peraturan Perundang- undangan. Reviu dimaksud meliputi 4 (empat) "anabel yairu rnemperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia umuk melakukan harmonisasi regulasi, peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagal peraneang peraiuran perundang-undangan di ungkar PUSSl dan daerah yang berkualitas, mendorong kualitas re-regutasi atau deregu lasi berbagal peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan Penataan Database Peraturan Pcrundang-undangan. Berdasarkan hal terse but di alas, dipcrlukan pengaturan Penilaian Indeks Refonnasi Hukum pada KememerianjI..embaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk menguJrur Indeks Refonnasi HuJrum. BAB I PENDAJ-lUWAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/I.EMBA(iA DAN Pt:MERINTAH DAERAH LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAli UN 2022 TENTANG PJ:o:NILAIAN INDEKS I~EFORMASI IIUKUM KEMENTERlAN/I..EMBAOA DAN PE:MERINTMI DAE:RAH 2022, No.867 www.peraturan.go.id C. Pengertian Umum J. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan terreruu dalam pernerintahan.
2.Lembaga adalab organlsast non Kcmenterian Negara dan Instansl lain pengguna anggaran yang dibentuk unruk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republil -80"0 dari Perancang Peraturan Peruodang-undangan yang belum mcngikuu pelauhan;
(4)pilih d dengan nilai 40, jika setlap tahun dlanggarkan sebanyak -I1~o-6O% dati Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
(5)pilih e dengan nilai 20, jika setiap tahun dlanggarkan sebanyak 2J°o.40°'t:t dan Perancang Pcraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti petatlhan:
atau
(6)pilih r dengan nilai 10, jika seuap tahun dlanggarkan sebanyak kurang dati 21°0 dati Perancang Peraiuran Peruodang-undangan yang bclum mcngikuti pelatihan.
2) Penilaian kuesionerypertanyaan ke-2 a) Untuk semua Kemcnterian/Lembaga dalam levelyang sarna; b) Proporsi jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuu pelauhan peningkatan kompetensi perancangan rerhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang- undangan yang ada pada Kcmcntcrian/Lcmbaga; c) Pengampu melihat banyaknya jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang pclatihan pcningkatan kompetensi perancangan, dilakukan dengan krlteria Presentase = Uumlah Perancang Peraturan Perundang- undangan yang mengikuti Diklat peningkatan kompetensi) / (total jumlah Peraneang Peraturan Perundang-undangan) x l00'~ d) Penilaian dengan ketentuan: (I) pilih a dengan oilai 100, jika 91% - 100% dari semua Perancang Pernturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuli pelalihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
(2)pilih b dengao nilai SO, jika 81% - 90% dari sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan:
(3)pilih c dengan nita; 60, jika 61% - 80% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Pcraturan Peruodang-undangan;
(4)pilih d dengan nilai -10, jika 41% - 60% dati sernua Perancang Peraturan Perundang-undangan rang ada ditugaskan mengikuu pelalihan Perancang Peraruran Perundang-undangan;
(5)pilih e dengan nilai 20 jika 21% - 40% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraruran Perttndang-undangan; atau
(6)pilih f dcngan nilai 10, jika kurang dan 21% dari scmua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mcngikuti pelatihan Perancang Pcraturan Perundang-undangan, C. Cataran: PemlUron Afenleri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 TaJwn 2022 tenianq KurikuJum Pelatihan. Fungs;ol1al Perancanq Perotumn Pernndallg-u_ndangall.
2022, No.867 www.peraturan.go.id
2.Ttngkat pengembangan kompetcnsi, kelkutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan melalul birnbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal.
a.Keluaran ldata dukung) yang harus dipenuhi pada indlkator lni adalah dokumen jumJah keikutsertaan pengembangan kompetensi peiabat Perancang Peraturan Perundang-undangan rnelalui pcndidikan bimbingan teknis, pclatihan, works/lop baik seeara kJasikal maupun nonklasikal.
b.Bobol pcnilaian pada indikator ini adaJah 6% (enam persen].
c.Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pcrtanyaan terkait tingkat tingkat keikutsertaan pelabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangar Perancang Peraruran Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workslwp baik secara klasikal maupun nonklasikal. dcngan piliban jawaban:
I) pilib a, jika lebib dan 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang- undangan: 2) pilih b, jika;; (lima) - 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang- undangan; 3) pilib c, jika 3 (liga) - 4 (cmpat) Pcrancang Pcraturan Perundang- undangan; 4) pilih d, jika I (satu) - 2 (dua) Perancang Pe....aturan Perundang- undangan; atau 5) pilib e, jika Perancang Peraturan Perundang-undangan belum mengikuti pclalihan keperancangan.
d.Petuniuk penllaien padaindtkator inc
1) Ttngkat kcikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam pcngembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan tcknis. pclatihan, workshop baik secara klasikal rnaupun nonklasikal; 2) Pilih sesuai dengan YMg telah dilakukan oleh Kementerianj'Lernbaga; 3) Nilai pilihan disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejaoat Perancang Peraiuran Perundang-undangan di masing-masing Kementerian/I..embaga dilakukan deogan ketentuan: a) Kementerian/Lembaga memiliki lebih dari 6 [cnam] Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka; Jika piliban a nilainya 100, Ililiban b nilainya 80, jika pilihannya e nllainya 60, jlka pilihannya d nilainya -10. jika pilihannya e nilainya 20; b) Kementerian/Lembagamemiliki 5-6 (lima sampai enam] Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika piliban b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilibannya d nilainya SO,jika pilihannya e nilainya 25; c) Kementerianrtembaga memiliki 3-4 (tiga sampai empat) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihannya e nilainya 100, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 30; 0) Kementerian/Lembaga memiliki 1-2 (satu sampai dual Pcrancang Peraturan Perundang-undangan. maka: Jika pilibannya d nllainya 100; atau e) Kementerian/Lembuga belum memiliki Perancang Peraruran Perundang-undangan, maka: Jika pilibannya e nilainya 100_
e.Instansi Pembina selaku pcngampu memberikan penilaJan dengan panduan sebagai berikut:
I) Untuk scmua Kementerian/Lembaga dalam levelyang berbeda; 2022, No.867 www.peraturan.go.id C. Variabel m Kuahtas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraruran Perundang- undangan berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), memiliki 4 (empat) indikaror: L Kebijakan ten tang monitoring dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Pcrundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregutasi Peraturan Perundang-undangan di tingkal Kcmenterian/Lcmbaga.
a.Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
1) SK Tim Anatisis dan Evaluasi lerhadap Peraruran Perundang- undangan; dan 2) Laporan hasiJ/rekomendasi hasil anatisis dan evaJuasi hukum,
b.Sobol penilaJan pada indikator ini adalah 8% [delapan persen).
c.Pada indikator ini, Kementerianjl..embaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait KementerianjLembaga melakukan analisis dan cvaluasi hukum terhadap Peraturan Pcrundang ..
undangan per rahun anggaran, dengan piliban jawaban: II Pilih a jika kebib dari 2 (dual kati dalam satu tahun anggaran; 2) Pilih b jika 2 (dua) kali dalam saru tahun anggaran; 3) Pilih cjika I (saw) kati dalam saiu tahun anggaran; atau 4J Pilih d jika belum pernah. 21 Tingkal kelkutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam pengembangan Perancang mela!ui blmblngan lcknis, pclatihan, worksllop balk secara klasikal rnaupun nonklaslkal; 31 Pengampu mehhai meJlhat logic: °Sesuai aiau Tidak dengan Jumlah Pcrancang Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki oleb Kementerian/Lembaga"; 41 PcniJaian dengan kctentuan: 8) Kemenlerian/Lembaga memiliki lebib dari 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan, make: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya C Dilainya 60, jika pilibannya d nilainya 40, jika pllihannya e nilainya 20: b) Kementerian/Lembaga memiliki 5-6 (lima sampai enam] Perancang Pcraruran Pcrundang-undangan, rnaka: Jika pitiban b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75. jika pilibannya d nilainya 50,jika pilihannya e nilaJnya 25; c) Kementerian/Lembaga memiliki 3-'1 (tiga sampai ernpat] Pcrancang Peraiuran Perundang-undangan, maka: Jika pilibannya c niJainya 100, jfka pilihannya d nilainya 60, jika pilihanuya e nilaJnya 30; d] Kcmcntcrian/Lembaga memitiki 1-2 (satu sampai dua] Perancang Peraluran Perundang-undangan, maka: Jika pitibannya d nilainya 100; atau e) Kernenterian/Lernbaga belum merniliki Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika piJihannya e nilainya 100. L Catatan: 1) Perarumn ~/ell1eri HuktJnJ daJl HaJ,.~Asasi Itfarlt.lsifJ Nomor ] Tahun 2022 le/ltang Kurikulum Pelatihan Fungsional Peranoong Peraturan Perundanq-undanqan; 2) PcroW",n MellIeri Hukum d,m Hok As",,; MClTluoiaNomor 24 Tahun 2017 tentang PedomanMateri Muatan Hak Asasi lIIanusia daialn Pembetukan Peraturan. Perundanq-Undanqan: 2022, No.867 www.peraturan.go.id
2.Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat inil existillflJ yang dievaJuasi.
a.Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
I) Oaftar jlis! jumJah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saar inif exiSlin9l; 2) Dartar/list jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi; dan 3) Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Perundang- undangan.
b.Sobol penilaian pada indikator ini adalah 12% [dua belas persen].
c.Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat inil e. Refonnasi Birokmsi Nomor 51 TahulI 2020 tentWlY Jabatan Funqsional A/lnJis H11.ktJnL 2022, No.867 www.peraturan.go.id
3.Tindal .'istingl yang bcrhasil dlcvaluasi.
21 Penilaian dilakukan dengan ketentuan: al PiIih a deogan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% - 100% berhasil dtevaluasl; bl Pilib b dengan nilai 80, jika proporsi sebesar 81% - 90% berhasiJ dievaluasi; cl Pilih c dengan nilai 60. jika proporsi sebesar 61% - 80% berhasil dievaluasi; dl Pilih d dengan nilai 40, jika proporsi sebesar 41% - 60% berhasil dievaluasi; el Pilih e dengan nilai 20, jika proporsi sebesar 21% - 40% berhasiJ dievaluasi; atau II Pilih fdcngan nilai 10,jika proporsi sebcsar kurang dari 21% berhastl dievaJuasi.
e.lnstansi Pembina sclaku pengampu membcrikan pcnilaian dcngan panduan sebagai berikut:
II Uotuk semua Kementerianjtembaga dalam levelyang berbeda; 21 Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saar inil existindJ yang bernasil dievaJuasi dengan kriteria Presentase = (jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saar inll existing! yang herhasil dievaluasil I (total ju mlah Peraturan Perundang-undangan yag ada saat inll existing) x 100%; 31 Penilaian dengan ketemuan: a) pihh a dengan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% - 100% berhasil dievaluasi; bl pilib b dengan nilai 80, jika proporsi sebesar 81% - 90% berhasil dievaluasi; cl pilib c dengan nilai 60, jlka proporsi sebesar 61 % - 80% berhasil dlevaluasi; dl pilib d dengan nilai 40, jlka proporsi sebesar 41% - 60% berhasil dievaluasi; e) pilih e dengan nilai 20, jika proporsi sebesar 21% - 40% berhasil dievaluasi; atau II pilih f dengan nilai 10, jika proporsi sebesar kurang dati 21% berhasil dievaluasi. 2022, No.867 www.peraturan.go.id 4_ Tingkat keterlibatan pejabal fungsional anaJis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan
a.Keluaran (data dukung) yang hams dipenuhi pada indikator ini adalab:
I) Rckap data pejabal fungsional analis hukum; undangan yang ditindoklnnjutl dalam program pernbernukai Peraturan Peruodang-undangan, dengan pilihan jawaban: II PUih a,jikapada interval 910'0- 100% yang diUndaklanjuU; 21 Pilih b, jika pada interval81°~. 90·~yang ditindaklanjuti; 31 PUih c, jika pada Interval 61% - 80% yang dltindaklruljuti: "I Pilih d, jika pada interval 41%·60% yang ditindaklanjuti 51 Pilih e, jika pada interval 21% - 40% yang dilindakJanjuti; arau 61 Pillh f, jika kurang dan 21% yang dltindaklanjuU.
d.Pelunjuk penilaian pada indikator ini:
II Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditlndaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 21 PeniJaian diJakukan dcngan kctentuan: a) Pilih a dengan oiIai 100. jika pada interval 91%- 100% yang dltlndaklanjuli; hI Pilih b dengan nilai 80. jika pada interval 81% • 90% yang dllindaklanjuU; c) Pilih c dengan nUai 60, jika pada interval 61% - 80% yang ditindaklanjuu: dl Pilih d dengan nUai 40, jika pada interval 41% - 60% yang dltlndaklanjuti 01 PUih 0 dcngan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% yang ditindaklanjuti; atau II PiJih f dengan nUai 10. jika kurang dari 21% yang ditindaklanjutL
e.Instansi Pembina selaku pengampu memberlkan penilaian dengan panduan scbagai berikut:
II Unruk semua Kementeoian/L.embaga dalam revetyang sama: 21 Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditlndaklanjuti dalam program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan kriteria Presentase = Gumlah basil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti pertanunl / (total hasil evauasi peraturan perundang-undangan] x 100 %: 31 Penilaian dengan ketentuan: a) PiJih a dengan nUai 100, jika pada interval 91% - 100% yang dltlndaklanjuti; bl Pilih b dengan nilai 80. jika pada Irnerval 81% - 90% yang ditlndaklanjuti: cJ Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% yang dltlndaklanjuti; dJ PUih d dengan nila! qO, jika pada interval 41% - 60% yang dilindaklanjuti £1 Pilih e dengan nila.i 20, jika pada interval 21% • 40% yang dllindaklanjuti; atau I) PUih f dengan oiIai 10, jika kurang dan 21% yang ditindaklanjuti. L Catatan: Hasil evaluasi yang ditindoktanjuti berupa perubalwn, penyederhnnaan, pencabulan, dan/ atau penggabungan (pe11.loo/wn, penyederhanaan, pencabuum] produk: ""kurn. 2022, No.867 www.peraturan.go.id 2) Sural Keputusan Tim Anallsis dan Evaluasi liukum terhadap Peraturan Perundang-undangan.
b.Indikator lni tidak mempcogaruhi perhitungan Indeks Reformasi Hukum karena masih dalam tahap soslaltsasl, schingga tidak ada bobot penuatan.
c.Pada indikator Int, Kementerian/Lembaga menjawab kuesiooerjpcrtanyaan terkait proporsi tingkat keterllbatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan cvaluasi Pcraturan Perundang-uodangan:
I) PiJih a. jika pada interval 91% - 100% pcjabat fungsional analls hukum dilibatkan daiam melakukan evatuasi Peraturan Perundaog-uodangao; 2) Pilib b, jika pada interval 81% - 90% pejabat fungslonal analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; 3) Pilih c, jika pada interval 61% • 80% pejabal fungsional analis hukum dilibatkao dalam melakukao evaluasi Peraiuran Perundang-undangan; 4) Pitih d, jika pada interval 41% - 60% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam mclakukan cvaluasi Pcraturan Perundang-undangan; 5) Pilib e, jika pada interval 21% - 40% pejabat Iungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundaog-undaogao: atau 6) Pilih f, jika kurang dan 21% pcjabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang- undangan
d.Perunjuk pcnilaian pada tndikator ini:
1) Kementeriao/Lcmbaga melibatkao pcjabat analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; 2) Data dapat ditemukan dengan metihat kemball keluaran (data dukungl yaitu rekap data pejabai fungsional analis hukum dan SK Tim Anallsis dan J;;valuasi Hukum rerhadap Peraturan Perundang-undangan. Misalnya terdapat 10 pcjabat analis hukum yang ada di KIt, dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang diJibatkan dalatn melakukan evaluasi Peratu ran Perundang ..undangan, berarti 50o~. berada pada pilihan 41 90- 100 I istlmewa I '2 A >80-90 I Sangat Baik 3 BB >70 - 80 I Book 4 B >60 - 10 Cukup Baik 5 CC >50 - 60 Cukup 6 C >30 50 Buruk 7 D 0·30 Sangat Buruk Tabel ~.1.Kategori dan Predikat lndeks Reformasi Hukum 2022, No.867 www.peraturan.go.id .1•• ".", I I .,.... I AI'''' I Md I .111.11 I ."n I ~'''"' I 0........ ... I\('",",t." • , 'i ' I' , I ,I·1 I I' , , I I'I' , I I I' , , , I' • I , I' , , , • I' I ., I' , , I I' 1 1 , , , , I' a 1 , I• •¥...u.pM 'II.. ""'" I. f'a~l ,"", ,,~,. J. JVI~l 'Tfm ITniW , " lI"MnllJl('lI dnn \ildc(VJj!Wl' '~~oo.n , lutt:'"W dnn tlji hrllnu_n fu·likAtor 'I ... lntJ~b f'((o:lOnami t-Iukum S II Aplik'L"; PtniJrunn TabeI4.2. Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kemcnterianj tcmbaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 www.peraturan.go.id .JJUl"~I.ri I ..,,,,,,(Ott I Ma.n::1 I ApriJ I >Ie' I .I!lui. I .1,,1li I "Rlt!Ul~ Soep(t"fI) br:r I Qltluik'f I'tOw::lul..,.. oo. ber _.... ''''''''".... f\('f;iatan 0 , 2 I3 I- , 2 3 , , 2 3 . , 2 31 " , 2 3 -. , 2 3 ~ , 2 13 I· , 1 3 I· , 2 3 4 , 11 13 .)' 13 I- , 2 3 I- S SA ...... ~ "nm PeaI_ • ""1';0' .... n. Pt:nilaian [Rtl I I 7 _0 penl"""" Nk:IITm fhlkluu dan I 'lAM "I """.11 PNlM41*) Pmllolon IRtI Icc;" f\f'u~"lPA" RD 9 nSum~ fl.8"U l~nilldaJJ f:"'kltl)lIlk Ik. ";/1·/~uttll' 2022, No.867 www.peraturan.go.id
d.Jika usemame dan password pengguna masukkan salah, sistem akan menampilkan pernberitahuan bahwa Usentanle dan Password salab.
2.Login sebagai Pengguna dengan kewenangan yang sudan diberikan yailU penggguna Tim Kerja dan Asesor Kementerian/Lcmbaga atau Pemerintah Oaerah.
a Masukkan usemamedan passuord dengan benar pada laman login.
b.Klik tombol Login.
c.Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan Laman pilihan idcntifika.si penilai tim kerja atau asesor K/L atau Pemerintah Daerah, piliban terdiri dari lim penilai perancang dan analis hukum.
A. lIaJamanMasuk Aplikas; Aplikasi Penilaian lndeks Refonnasl Hukum dapat dtakses pada lama" hllpsjlljrh.kemrnlmwham.go.jd. untuk dapa; menggunakan Apllkasi Penilaian IRH akan diberikan username dan password sesuai dengan kcwcnanganyang diberikan. Berikut langkah-Iangkah untuk masuk ke dalam aplikasi:
1.Buka Aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman btlps:llirh kemrnkyPlham GOjdt.
BABV APLIKASIPENILAIANlNDEKS REFORMASIHUKUM www.peraturan.go.id --- ----
r.Untuk ketuar dan LamanAplikasi Penilaian IRH. pengguna bisa klik tombol Sign Oul yang ierletak pada bagian Kanan alas layar browser pengguna.
-- c:::) - c:::.-_ t::J_ -.~
e.Lamao Dashboard /lplikasi Penilaian IRH ditarnpilkan ketika pengguna sudah bisa login dengan benar ke daJam Aplikasi Penilaian IRH.
2022, No.867 www.peraturan.go.id
d.Jika usemnme dan password pengguna masukkan satan, sistem akan menampilkan pembcritahuan bahwa Username dan Password salah.
Gambar 5.7 Laman IdentiJikasi Penilai
3.Login sebagaiTim Penilai Kementerian
a.Masukkan lIsemume dan password dengan benar pada laman login;
b.K1ikLombol Login
c.Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan Laman input username dan password yang tcriategrasl dengan apllkasi SIMPEO Kemeoterian Hukum dan HAM dan pilihan idenLifikasi tim penilai kementerian, pilihan terdiri dari tim penilai perancang dan analis hukum.
--- Gambar 5.6 Tombol Ubah Password ApUkasi . - . . - .. -- .. e>
g.Untuk mengganti password dari laman aplikasi, pcngguna bisa klik tombol ubah password yang terletak pada bagian kanan alas layar browser pcngguna.
2022, No.867 www.peraturan.go.id B. Laman Pengguna - - -1- ----=----: --~I----------- ~-I ----- -=====- - - _o __ _ ,.0="" _ '.- - -.. Q
g.Untuk mcngganti password dan laman aplikasi, pengguna bisa klik tombol ubah password yang terletak pada bagian kanan atas layar browser pengguna.
-- ---I --=- --------~~I - --= 1 - ..;__ _ --- _.--.---- Gambar 5.10 Tombol Looou: Aplikasi - ... . t'
f.Untuk keJuar dan Laman Aplikasi Penilaian IRH. peogguna blsa klik tombol Sign Out yang tcrlctak pada bagian kanan alas layar browser pengguna.
3) sereien masuk ke daIam menu input data dukung, apukasi menampilkan Lembar Ketja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian pada menu ini diberikan akses untuk pengguna meJakukan unggah dokumen data dukung yang dimal -2:====_.• Ktit: Ilnlt untuk wl4uh templbte berita ac.ara Klil - •Kllk link untuk unlluh berita acara -- ---- ..--------- ... - ======~~----- - . l~ .. - --- - - Gambar 5.40 Laman Proscsi Berita AearaPenllatan 2022, No.867 www.peraturan.go.id .. Gambar 5.44 Laman lsian Ajukan SHP Sekretariat """""*" SHP Kemtnterian Koocdlnator Bidano PoIIdc. Hukum. dan I(MWlllNln Indoncoia -- --_ -- -- -- • .-a.!M~"'_~ -_----...--------- -- -_ ~- -~ _ .. • ------ ,........_...-_-_..
b.Menu Hasil I.,KP Menu basil LKP ini digunakan pengguna untuk mengajukan dan meocetak surat basil penilaJan indeks reformasi hukum, Proses sel8Jljutnya akan dilakukan penetapan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaJSurat Hasil Penllaian (SHP).
I) Pada menu hasil LII."P.langkah awal penggunamelakukan klik tombol aksi aju.kan SHP, kemudian muncuJ form 1111)utuntuk memasukkao tujuan dan tcmpat tujuan sural SHP. 2022, No.867 www.peraturan.go.id -- . ! - - _ e __ ..... ._- Oambar 5.47 Laman Tampilan ketika Klik SHP JRH . 4) Kemudian rerdapat tombol aksi SHP pada pengguna sekretariat yang digunakan untuk mencetak Sural basil penilaian yang sudah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAMscbelumnya, etiCE D Oambar 5.46 Laman Tctapkan SHP IRH TU Mcnteri 1__ I - ----. -~ -- -- • 2) Setelah klik tornbol ajukan SHP pad" pcngguna sckretarlat, maka SHP akan dueruskan kepada akun Tala Usaha Menter; Hukum dan HAM untuk duetapkan SHP IRH oleh Menlcr; Hukum dan HAM. 3) Pada akun TU Menlcn maka akan muncul lombol aksl Tetapkan SHP !RH. kemudian klik lornbol tersebut rnaka akan muocuJ isian nomor 'Urat dan tangga. surat. 2022, No.867 www.peraturan.go.id -- " - ---- -- =-------- =------_._-- =---==--=====- • • !:::'<:;-- -- ..~-""'=. _..::.::::::-.::.!.:'"' --::.=.":" ,,:"-;..~- - :.5:::.:.._ -=..--..=:.~ ~------------.-...,._..=-=-_ c::::'::S:\!:-- - ~-="'.::.-::.:==--=---==- - :-...:;:v-- -'<' ==--===-=-=-- c-::...~==..=- .. .. -r---- • ~ •• - ---- ~------" .. :..... ------ ~---=---==--=.:=t::: -- ---- • • --------- .. - _1-
c.Menu Rekapitulasi Menu Rckapitulasi apUkasi mcnampilkan hasil pcnilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan Lim asesor dan menampilkan hasil rekapitulasi penilaian IRH. Itasil nilai pada menu rekapitutasi berupa nilai sementara yang dapat berubah hiugga semua varlabel dan inclikator dinilaJ olen tim aSCSOr dan tim pcnilai kcmcntcrian .
5) Dalam Inman akun sekretariat juga icrdapat iombol untuk mengunduh template Sural dan SK PenetapanMenteri Hukum dan HAM yang akan disampaikan kepada Menter! PendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi. 6) Proses Penerbnan Sural HasiJPenilaian (SHPIselesai. 2022, No.867 www.peraturan.go.id
d.Menu Produk Hukum Menu produk hokum pada aplikasi ill; digunakan peugguna untuk mengunduh kebijakan yang berhubungan dengan penilalan mandiri indeks reformasi hukum.
e.Menu Tutorial Menu tutorial pada aplikasi in; digunakan untuk mengunduh petunjuk tekois penggunaan dan aplikasi Indeks reformasr nukum.
Dalarn menu ini juga discdiakan tutorial dalarn bentuk video yang bisa pengguna saksikan. 2022, No.867 www.peraturan.go.id YASONNA H. LAOLY MENTERI IiUKUM DAN IiAK ASASI MANUSIA ttd. Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum KementerianjLembaga dan Pemerintah Daerah ini ditetapkan sebagai acuan daJam pelaksanaan penilaian Indeks Refonnasi Hukum baik bagi seturuh Kernenterianybembaga dan Pemerintah Daerab maupun bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sclaku leading sector. Pedoman ini bersifat dinamis, daJam arti ketenruan-ketemuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan Iingkungan srraregis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan kategori dan predikar reformasi hukum dibarapkan seeara bertahap dapar diu bah sehingga semakin mengarah kepada peningkatan reformasi hukum. Oleh karen a itu diperlukan evaJuasi kebijakan pelaksanaan penilaian lndeks Refonnasi Hukum untuk mcngctahui cfektivitas pedoman ini. BABVl PENlffUP 2022, No.867 www.peraturan.go.id