DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013

Nomor: 18
Tahun: 2013
Ditetapkan: 20 Mei 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertibnya adiministrasi pendaftaran kurator dan pengurus, serta untuk meningkatkan kompetensi kurator atau pengurus perlu mengubah syarat dan tata cara pendaftaran kurator atau pengurus yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator atau Pengurus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.726 2

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.7263

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat

(1)huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
3.Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran Kurator dan Pengurus dan telah mengikuti pendidikan serta dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi Kurator atau Pengurus.
4.Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7.Komite Bersama adalah perwakilan dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Profesi.

Pasal 2

Komite Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

(1)Untuk terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
(2)Orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai kurator harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
3. c.setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.726 4
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
6. f.telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
7. g.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
9. i.membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(3)Bagi sarjana hukum atau sarjana ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

(1)Pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan melampirkan kelengkapan syarat:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.fotokopi sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. d.surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
5. e.surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
6. f.surat Pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta debitor;
7. g.surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
8. h.surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
9. i.surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.7265
11. k.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
12. l.pasfoto;
13. m.bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pendaftaran Kurator dan Pengurus; dan
14. n.alamat surat menyurat pemohon.
(2)Selain melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi advokat atau akuntan publik, juga harus melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik.
(3)Selain melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemohon yang berasal dari sarjana hukum atau sarjana ekonomi, juga harus melampirkan fotokopi ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Dalam hal kelengkapan syarat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(2)Pemohon harus melengkapi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
(3)Dalam hal pemohon tidak melengkapi kelengkapan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan pendaftaran sebagai Kurator atau Pengurus dianggap ditarik kembali.
(4)Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 6

(1)Pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain:
1. a.advokat;
2. b.akuntan;
3. c.mediator;
4. d.konsultan hak kekayaan intelektual;
5. e.konsultan hukum pasar modal; dan
6. f.arbiter. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.726 6
(2)Dalam hal Pemohon terbukti rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan pendaftaran ditolak.

BAB III

SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 7

(1)Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari.
(2)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal menyampaikan daftar Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar kepada seluruh Ketua Pengadilan Niaga dengan tembusan kepada pimpinan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus.
(2)Penyampaian daftar Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus diterbitkan.

Pasal 10

Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertibnya adiministrasi pendaftaran kurator dan pengurus, serta untuk meningkatkan kompetensi kurator atau pengurus perlu mengubah syarat dan tata cara pendaftaran kurator atau pengurus yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator atau Pengurus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.726 2

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.7263

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat

(1)huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
3.Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran Kurator dan Pengurus dan telah mengikuti pendidikan serta dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi Kurator atau Pengurus.
4.Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7.Komite Bersama adalah perwakilan dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Profesi.

Pasal 2

Komite Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

(1)Untuk terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
(2)Orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai kurator harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
3. c.setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.726 4
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
6. f.telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
7. g.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
9. i.membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(3)Bagi sarjana hukum atau sarjana ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

(1)Pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan melampirkan kelengkapan syarat:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.fotokopi sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. d.surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
5. e.surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
6. f.surat Pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta debitor;
7. g.surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
8. h.surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
9. i.surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.7265
11. k.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
12. l.pasfoto;
13. m.bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pendaftaran Kurator dan Pengurus; dan
14. n.alamat surat menyurat pemohon.
(2)Selain melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi advokat atau akuntan publik, juga harus melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik.
(3)Selain melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemohon yang berasal dari sarjana hukum atau sarjana ekonomi, juga harus melampirkan fotokopi ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Dalam hal kelengkapan syarat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(2)Pemohon harus melengkapi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
(3)Dalam hal pemohon tidak melengkapi kelengkapan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan pendaftaran sebagai Kurator atau Pengurus dianggap ditarik kembali.
(4)Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 6

(1)Pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain:
1. a.advokat;
2. b.akuntan;
3. c.mediator;
4. d.konsultan hak kekayaan intelektual;
5. e.konsultan hukum pasar modal; dan
6. f.arbiter. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.726 6
(2)Dalam hal Pemohon terbukti rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan pendaftaran ditolak.

BAB III

SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 7

(1)Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari.
(2)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal menyampaikan daftar Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar kepada seluruh Ketua Pengadilan Niaga dengan tembusan kepada pimpinan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus.
(2)Penyampaian daftar Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus diterbitkan.

Pasal 10

Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018