DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018

Nomor: 37
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan kurator dan pengurus secara elektronik, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2018, No1686 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS. www.peraturan.go.id 2019, No.1686

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2.Pengurus adalah Balai Harta Peninggalan dan/atau orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
3.Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.
4.Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Komite Bersama adalah perwakilan dari Mahkamah Agung, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Organisasi Profesi.

Pasal 2

(1)Komite Bersama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Komite Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi, tidak terbatas pada:
1. a.memberikan rekomendasi kepada Organisasi Profesi untuk melaksanakan pelatihan dan melaksanakan ujian Kurator dan Pengurus;
2. b.menyusun dan menetapkan kurikulum pelatihan Kurator dan Pengurus; www.peraturan.go.id 2018, No1686
3. c.menerima laporan pelaksanaan pelatihan Kurator dan Pengurus serta hasil ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi;
4. d.mengevaluasi materi dan pengajar pelatihan Kurator dan Pengurus;
5. e.mencabut rekomendasi penyelenggaraan pelatihan dan ujian Kurator dan Pengurus; dan
6. f.menerima dan memeriksa pengaduan dari masyarakat yang disampaikan langsung ke Komite Bersama terkait dengan ketidakbenaran pelaporan Kurator dan Pengurus serta meneruskan pengaduan tersebut kepada Organisasi Profesi untuk ditindaklanjuti.
(3)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite Bersama memberikan rekomendasi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pelatihan dasar dan ujian kepada setiap Organisasi Profesi yang merupakan anggota Komite Bersama.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

Untuk dapat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
c.setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.sehat jasmani dan rohani; www.peraturan.go.id 2019, No.1686
e.tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai:
1. 1.advokat;
2. 2.akuntan publik;
3. 3.mediator;
4. 4.konsultan hak kekayaan intelektual;
5. 5.konsultan hukum pasar modal; dan
6. 6.arbiter;
f.advokat dan/atau akuntan publik yang pernah terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang;
g.telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
h.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
j.bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabakan kerugian harta pailit; dan
k.bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Selain mengisi permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon www.peraturan.go.id 2018, No1686 harus mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan berupa:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama;
4. d.surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
5. e.surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
6. f.surat pernyataan bersedia membuka rekening untuk setiap perkara kepailitan atas nama debitur pailit;
7. g.surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit;
8. h.surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
9. i.surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.surat pernyataan bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabakan kerugian harta pailit;
11. k.surat pernyataan bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan;
12. l.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
13. m.surat keterangan catatan kepolisian;
14. n.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter); www.peraturan.go.id 2019, No.1686
15. o.surat keterangan terdaftar sebagai advokat dari organisasi profesi advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik dari organisasi profesi akuntan publik;
16. p.surat keterangan telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
17. q.ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

Kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi tanggung jawab penuh Pemohon.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal melakukan verifikasi administrasi secara elektronik setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat www.peraturan.go.id 2018, No1686 belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
(5)Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya permohonan pendaftaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 7

Terhadap permohonan yang telah dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus.
(2)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(3)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung dicetak oleh Pemohon menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
(4)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. www.peraturan.go.id 2019, No.1686

BAB III

PERPANJANGAN SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 9

(1)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Permohonan perpanjangan Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus habis.

Pasal 10

(1)Permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Selain mengisi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.tanda keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh organisasi profesi rekomendasi dari Organisasi Profesi;
3. c.sertifikat pelatihan lanjutan Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama; dan
4. d.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter). www.peraturan.go.id 2018, No1686

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan kurator dan pengurus secara elektronik, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS. www.peraturan.go.id 2019, No.1686

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2.Pengurus adalah Balai Harta Peninggalan dan/atau orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
3.Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.
4.Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Komite Bersama adalah perwakilan dari Mahkamah Agung, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Organisasi Profesi.

Pasal 2

(1)Komite Bersama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Komite Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi, tidak terbatas pada:
1. a.memberikan rekomendasi kepada Organisasi Profesi untuk melaksanakan pelatihan dan melaksanakan ujian Kurator dan Pengurus;
2. b.menyusun dan menetapkan kurikulum pelatihan Kurator dan Pengurus; www.peraturan.go.id 2018, No1686
3. c.menerima laporan pelaksanaan pelatihan Kurator dan Pengurus serta hasil ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi;
4. d.mengevaluasi materi dan pengajar pelatihan Kurator dan Pengurus;
5. e.mencabut rekomendasi penyelenggaraan pelatihan dan ujian Kurator dan Pengurus; dan
6. f.menerima dan memeriksa pengaduan dari masyarakat yang disampaikan langsung ke Komite Bersama terkait dengan ketidakbenaran pelaporan Kurator dan Pengurus serta meneruskan pengaduan tersebut kepada Organisasi Profesi untuk ditindaklanjuti.
(3)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite Bersama memberikan rekomendasi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pelatihan dasar dan ujian kepada setiap Organisasi Profesi yang merupakan anggota Komite Bersama.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

Untuk dapat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
c.setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.sehat jasmani dan rohani; www.peraturan.go.id 2019, No.1686
e.tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai:
1. 1.advokat;
2. 2.akuntan publik;
3. 3.mediator;
4. 4.konsultan hak kekayaan intelektual;
5. 5.konsultan hukum pasar modal; dan
6. 6.arbiter;
f.advokat dan/atau akuntan publik yang pernah terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang;
g.telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
h.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
j.bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabakan kerugian harta pailit; dan
k.bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Selain mengisi permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon www.peraturan.go.id 2018, No1686 harus mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan berupa:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama;
4. d.surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
5. e.surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
6. f.surat pernyataan bersedia membuka rekening untuk setiap perkara kepailitan atas nama debitur pailit;
7. g.surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit;
8. h.surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
9. i.surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.surat pernyataan bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabakan kerugian harta pailit;
11. k.surat pernyataan bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan;
12. l.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
13. m.surat keterangan catatan kepolisian;
14. n.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter); www.peraturan.go.id 2019, No.1686
15. o.surat keterangan terdaftar sebagai advokat dari organisasi profesi advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik dari organisasi profesi akuntan publik;
16. p.surat keterangan telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
17. q.ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

Kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi tanggung jawab penuh Pemohon.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal melakukan verifikasi administrasi secara elektronik setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat www.peraturan.go.id 2018, No1686 belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
(5)Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya permohonan pendaftaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 7

Terhadap permohonan yang telah dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus.
(2)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(3)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung dicetak oleh Pemohon menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
(4)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. www.peraturan.go.id 2019, No.1686

BAB III

PERPANJANGAN SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 9

(1)Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Permohonan perpanjangan Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus habis.

Pasal 10

(1)Permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2)Permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Selain mengisi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.tanda keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh organisasi profesi rekomendasi dari Organisasi Profesi;
3. c.sertifikat pelatihan lanjutan Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama; dan
4. d.pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter). www.peraturan.go.id 2018, No1686

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERPANJANGAN SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERPANJANGAN SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013