DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2013

Nomor: 19
Tahun: 2013
Ditetapkan: 28 Mei 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.740 2 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
8.Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1662/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 10 Mei 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.7403 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diubah sebagai berikut :
1.Diantara Pasal 1 dan 2 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam memimpin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1B

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1C

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 1D

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, meliputi:

a.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
b.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 1E

Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D meliputi:

a.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.740 4
c.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f.melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
g.mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
i.dalam hal tertentu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1. 2.Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pembinaan dan pelaksanaan tata usaha di lingkungan Kementerian dan tata usaha Biro Umum;
b.pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
c.pelaksanaan pembinaan sikap mental pegawai;
d.pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e.pelaksanaan urusan protokol dan keamanan dalam.
1. 3.Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha Kementerian;
b.Bagian Tata Usaha Pimpinan;
c.Bagian Bina Sikap Mental;
d.Bagian Rumah Tangga;
e.Bagian Protokol dan Pengamanan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.7405
1. 4.Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

5.Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan urusan surat menyurat;
b.pengelolaan arsip dinamis;
c.pengelolaan penyimpanan dan layanan arsip inaktif; dan
d.pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.
1. 6.Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

a.Subbagian Persuratan;
b.Subbagian Pembimbingan dan Pengelolaan Arsip Dinamis;
c.Subbagian Penyimpanan dan Layanan Arsip Inaktif; dan
d.Subbagian Tata Usaha Biro.
1. 7.Ketentuan Pasal 122 ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
8.Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1662/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 10 Mei 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.7403 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diubah sebagai berikut :
1.Diantara Pasal 1 dan 2 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam memimpin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1B

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1C

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 1D

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, meliputi:

a.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
b.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 1E

Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D meliputi:

a.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.740 4
c.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f.melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
g.mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
i.dalam hal tertentu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1. 2.Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pembinaan dan pelaksanaan tata usaha di lingkungan Kementerian dan tata usaha Biro Umum;
b.pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
c.pelaksanaan pembinaan sikap mental pegawai;
d.pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e.pelaksanaan urusan protokol dan keamanan dalam.
1. 3.Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha Kementerian;
b.Bagian Tata Usaha Pimpinan;
c.Bagian Bina Sikap Mental;
d.Bagian Rumah Tangga;
e.Bagian Protokol dan Pengamanan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.7405
1. 4.Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

5.Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan urusan surat menyurat;
b.pengelolaan arsip dinamis;
c.pengelolaan penyimpanan dan layanan arsip inaktif; dan
d.pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.
1. 6.Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

a.Subbagian Persuratan;
b.Subbagian Pembimbingan dan Pengelolaan Arsip Dinamis;
c.Subbagian Penyimpanan dan Layanan Arsip Inaktif; dan
d.Subbagian Tata Usaha Biro.
1. 7.Ketentuan Pasal 122 ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1A

Pasal 1B

Pasal 1C

Pasal 1D

Pasal 1E

Pasal 117

Pasal 118

Pasal 119

Pasal 120

Pasal 121

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1A

Pasal 1B

Pasal 1C

Pasal 1D

Pasal 1E

Pasal 117

Pasal 118

Pasal 119

Pasal 120

Pasal 121

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015