Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
- Nomor
- M.HH-05.OT.01.01
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 999
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang baru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
www.djpp.depkumham.go.id 676, No.20103
3809);
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.676 4
4358);
4389);
www.djpp.depkumham.go.id 676, No.20105 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BAB I
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.676 6
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
BAB III SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id 676, No.20107
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Sekretariat Jenderal terdiri atas:
Bagian Ketiga Biro Perencanaan
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.676 8 pengelolaan dan pendayagunaan telematika dan evaluasi serta penyusunan laporan kementerian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)