DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010

Nomor: M.HH-05.OT.01.01
Tahun: 2010
Ditetapkan: 30 Desember 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.676 2 B/1955/M.PAN-RB/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010, perlu mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR-07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-0 1 .OT.0 1.01 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR-07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 10.OT.01.01 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR-07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang baru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); www.djpp.depkumham.go.id 676, No.20103
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046 );
12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
13.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.676 4
14.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
15.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
16.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya-biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005 );
18.Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia;
19.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
20.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009;
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; www.djpp.depkumham.go.id 676, No.20105 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.676 6
e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
f.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
c.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
e.Direktorat Jenderal Imigrasi;
f.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
g.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
l.Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri;
m.Staf Ahli Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
n.Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan;
o.Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum ; dan
p.Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. www.djpp.depkumham.go.id 676, No.20107

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Perlengkapan;
e.Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
f.Biro Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.676 8 pengelolaan dan pendayagunaan telematika dan evaluasi serta penyusunan laporan kementerian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran kementerian;
b.penyusunan rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan;
c.penyusunan program dan Nota Keuangan/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, perubahan/revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L);
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan kementerian;
e.pelaksanaan pembinaan kelembagaan di lingkungan kementerian;
f.pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian;
g.pengelolaan dan pendayagunaan telematika;
h.penyusunan evaluasi rencana dan program serta penyusunan laporan kementerian; dan
i.pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…