DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi, penggunaan cap dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2015, No.230 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 449); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cap Dinas adalah tanda pengenal berupa cap yang diterakan pada naskah dinas atau dokumen lain sebagai bentuk pengesahan.
2.Unit Kerja adalah unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2015, No.230 3

BAB II

JENIS CAP DINAS

Pasal 2

(1)Cap Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
1. a.Cap Dinas jabatan; dan
2. b.Cap Dinas Unit Kerja.
(2)Cap Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Cap Dinas jabatan:
1. a.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.Sekretaris Jenderal;
3. c.Inspektur Jenderal;
4. d.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
5. e.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. f.Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
7. g.Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
8. h.Direktur Jenderal Imigrasi;
9. i.Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
10. j.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
11. k.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
12. l.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. m.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
14. n.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
15. o.Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis.
(3)Cap Dinas Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Cap Dinas Unit Kerja:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Inspektorat Jenderal;
3. c.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
4. d.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. e.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
6. f.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; www.peraturan.go.id 2015, No.230 4
7. g.Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. h.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. i.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. j.Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
11. k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. l.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
13. m.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
14. n.Kantor Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 3

Cap Dinas berbentuk lingkaran dan memuat:

a.lambang Negara atau logo kementerian;
b.nama jabatan atau nama Unit Kerja;
c.frasa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
d.tulisan nama satuan organisasi dan/atau nama daerah; dan
e.fitur pengaman.

Pasal 4

Ketentuan mengenai format dan warna tinta Cap Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Cap Dinas jabatan hanya digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh:

a.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.Sekretaris Jenderal;
c.Inspektur Jenderal;
d.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
e.Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum;
f.Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
g.Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
h.Direktur Jenderal Imigrasi; www.peraturan.go.id 2015, No.230 5
i.Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
j.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
k.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
l.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
m.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
n.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
o.Kepala Kantor UnitPelaksana Teknis, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Cap Dinas Unit Kerja digunakan untuk Naskah Dinas atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Naskah Dinas selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal Cap Dinas digunakan pada Naskah Dinas atau dokumen lainnya secara elektronik, ukuran Cap Dinas dapat disesuaikan dengan ukuran Naskah Dinasatau dokumen lainnya.

Pasal 8

(1)Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas penggunaan Cap Dinas jabatan pada Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat struktural yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan bertanggung jawab atas penggunaan Cap Dinas Unit Kerja di Unit Kerja masing-masing.

Pasal 9

(1)Dalam hal Cap Dinas rusak dan/atau tidak dapat digunakan, pimpinan Unit Kerja segera mengajukan permohonan tertulis penggantian Cap Dinas secara manual dan/atau elektronik kepada Sekretaris Jenderal dengan menyertakan surat keterangan rusak dan/atau tidak dapat digunakan dari pimpinan Unit Kerja.
(2)Sekretaris Jenderal menyampaikan Cap Dinas pengganti kepada pimpinan Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3)Dalam hal Cap Dinas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Unit Kerja menyampaikan Cap Dinas yang rusak dan/atau tidak dapat digunakan kepada Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.230 6

Pasal 10

(1)Dalam hal Cap Dinas hilang, pimpinan Unit Kerja segera mengajukan permohonan tertulis penggantian Cap Dinas secara manual dan/atau elektronik kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan berita acara kehilangan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja.
(2)Berita acara kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
(3)Sekretaris Jenderal menyampaikan Cap Dinas pengganti kepada pimpinan Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi, penggunaan cap dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 449); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cap Dinas adalah tanda pengenal berupa cap yang diterakan pada naskah dinas atau dokumen lain sebagai bentuk pengesahan.
2.Unit Kerja adalah unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2015, No.230 3

BAB II

JENIS CAP DINAS

Pasal 2

(1)Cap Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
1. a.Cap Dinas jabatan; dan
2. b.Cap Dinas Unit Kerja.
(2)Cap Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Cap Dinas jabatan:
1. a.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.Sekretaris Jenderal;
3. c.Inspektur Jenderal;
4. d.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
5. e.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. f.Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
7. g.Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
8. h.Direktur Jenderal Imigrasi;
9. i.Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
10. j.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
11. k.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
12. l.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. m.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
14. n.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
15. o.Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis.
(3)Cap Dinas Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Cap Dinas Unit Kerja:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Inspektorat Jenderal;
3. c.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
4. d.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. e.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
6. f.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; www.peraturan.go.id 2015, No.230 4
7. g.Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. h.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. i.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. j.Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
11. k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. l.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
13. m.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
14. n.Kantor Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 3

Cap Dinas berbentuk lingkaran dan memuat:

a.lambang Negara atau logo kementerian;
b.nama jabatan atau nama Unit Kerja;
c.frasa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
d.tulisan nama satuan organisasi dan/atau nama daerah; dan
e.fitur pengaman.

Pasal 4

Ketentuan mengenai format dan warna tinta Cap Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Cap Dinas jabatan hanya digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh:

a.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.Sekretaris Jenderal;
c.Inspektur Jenderal;
d.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
e.Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum;
f.Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
g.Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
h.Direktur Jenderal Imigrasi; www.peraturan.go.id 2015, No.230 5
i.Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
j.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
k.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
l.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
m.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
n.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
o.Kepala Kantor UnitPelaksana Teknis, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Cap Dinas Unit Kerja digunakan untuk Naskah Dinas atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Naskah Dinas selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal Cap Dinas digunakan pada Naskah Dinas atau dokumen lainnya secara elektronik, ukuran Cap Dinas dapat disesuaikan dengan ukuran Naskah Dinasatau dokumen lainnya.

Pasal 8

(1)Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas penggunaan Cap Dinas jabatan pada Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat struktural yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan bertanggung jawab atas penggunaan Cap Dinas Unit Kerja di Unit Kerja masing-masing.

Pasal 9

(1)Dalam hal Cap Dinas rusak dan/atau tidak dapat digunakan, pimpinan Unit Kerja segera mengajukan permohonan tertulis penggantian Cap Dinas secara manual dan/atau elektronik kepada Sekretaris Jenderal dengan menyertakan surat keterangan rusak dan/atau tidak dapat digunakan dari pimpinan Unit Kerja.
(2)Sekretaris Jenderal menyampaikan Cap Dinas pengganti kepada pimpinan Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3)Dalam hal Cap Dinas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Unit Kerja menyampaikan Cap Dinas yang rusak dan/atau tidak dapat digunakan kepada Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.230 6

Pasal 10

(1)Dalam hal Cap Dinas hilang, pimpinan Unit Kerja segera mengajukan permohonan tertulis penggantian Cap Dinas secara manual dan/atau elektronik kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan berita acara kehilangan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja.
(2)Berita acara kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
(3)Sekretaris Jenderal menyampaikan Cap Dinas pengganti kepada pimpinan Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS CAP DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS CAP DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2013