DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2013

Nomor: 31
Tahun: 2013
Ditetapkan: 14 November 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-48.PL.02.03 Tahun 2010 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas Jabatan dan Cap Dinas Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mengatur secara komprehensif mengenai penyediaan cap dinas sehingga menimbulkan ketidakseragaman bentuk cap dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1347 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 449); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.13473 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau unit kerja yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Unit Kerja adalah unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN FITUR PENGAMAN CAP DINAS

Pasal 2

(1)Cap Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
1. a.Cap Dinas jabatan; dan
2. b.Cap Dinas Unit Kerja.
(2)Cap Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Cap Dinas jabatan:
1. a.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.Sekretaris Jenderal;
4. d.Inspektur Jenderal;
5. e.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
6. f.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. g.Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
8. h.Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
9. i.Direktur Jenderal Imigrasi;
10. j.Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
11. k.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
12. l.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
13. m.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1347 4
14. n.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
15. o.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
16. p.Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Cap Dinas Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Cap Dinas Unit Kerja:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Inspektorat Jenderal;
3. c.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
4. d.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. e.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
6. f.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
7. g.Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. h.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. i.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. j.Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
11. k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. l.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
13. m.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
14. n.Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Cap Dinas berbentuk bulat dengan ukuran:
1. a.lingkaran pertama dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
2. b.lingkaran kedua dengan garis tengah 39 (tiga puluh sembilan) milimeter; dan
3. c.lingkaran ketiga dengan garis tengah 30 (tiga puluh) milimeter.
(2)Garis lingkaran pertama dan garis lingkaran ketiga lebih tebal dari garis lingkaran kedua.

Pasal 4

(1)Cap Dinas jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memuat:
1. a.lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila;
2. b.tulisan “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”; dan
3. c.tulisan “Republik Indonesia”.
(2)Cap Dinas jabatan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memuat:
1. a.logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.tulisan “Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”; dan
3. c.tulisan “Republik Indonesia”. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.13475
(3)Cap Dinas jabatan pimpinan unit Eselon I, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis memuat:
1. a.logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.tulisan nama jabatan yang bersangkutan; dan
3. c.tulisan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI”.
(4)Cap Dinas Unit Kerja memuat:
1. a.logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.tulisan nama satuan organisasi dan/atau nama daerah; dan
3. c.tulisan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI”.

Pasal 5

(1)Cap Dinas jabatan dan Cap Dinas Unit Kerja memuat fitur pengamanan.
(2)Fitur Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.gabungan huruf dan angka sesuai dengan kode Unit Kerja masing-masing;
2. b.simbol; dan
3. c.jenis tinta.
(3)Jenis tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berwarna ungu.

Pasal 6

Bentuk Cap Dinas jabatan dan Cap Dinas Unit Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Cap Dinas jabatan hanya digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh:

a.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.Sekretaris Jenderal;
d.Inspektur Jenderal;
e.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
f.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
g.Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
h.Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
i.Direktur Jenderal Imigrasi;
j.Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1347 6
k.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
l.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
m.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
n.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
o.Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
p.Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Cap Dinas Unit Kerja digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Naskah Dinas selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab atas penggunaan Cap Dinas jabatan pada Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan bertanggung jawab atas penggunaan Cap Dinas Unit Kerja di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Pasal 10

(1)Dalam hal Cap Dinas rusak dan/atau tidak dapat digunakan lagi, pimpinan Unit Kerja segera mengajukan permohonan penggantian Cap Dinas kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Pengajuan permohonan penggantian Cap Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan surat keterangan rusak dan/atau tidak dapat digunakan lagi dari pimpinan Unit Kerja.
(3)Sekretaris Jenderal menyampaikan Cap Dinas pengganti kepada pimpinan Unit Kerja.
(4)Dalam hal Cap Dinas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Unit Kerja menyampaikan Cap Dinas yang rusak dan/atau tidak dapat digunakan lagi kepada Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-48.PL.02.03 Tahun 2010 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas Jabatan dan Cap Dinas Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mengatur secara komprehensif mengenai penyediaan cap dinas sehingga menimbulkan ketidakseragaman bentuk cap dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1347 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 449); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.13473 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau unit kerja yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Unit Kerja adalah unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN FITUR PENGAMAN CAP DINAS

Pasal 2

(1)Cap Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
1. a.Cap Dinas jabatan; dan
2. b.Cap Dinas Unit Kerja.
(2)Cap Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Cap Dinas jabatan:
1. a.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.Sekretaris Jenderal;
4. d.Inspektur Jenderal;
5. e.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
6. f.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. g.Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
8. h.Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
9. i.Direktur Jenderal Imigrasi;
10. j.Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
11. k.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
12. l.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
13. m.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1347 4
14. n.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
15. o.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
16. p.Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Cap Dinas Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Cap Dinas Unit Kerja:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Inspektorat Jenderal;
3. c.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
4. d.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. e.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
6. f.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
7. g.Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. h.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. i.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. j.Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
11. k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. l.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
13. m.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
14. n.Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1)Cap Dinas berbentuk bulat dengan ukuran:
1. a.lingkaran pertama dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
2. b.lingkaran kedua dengan garis tengah 39 (tiga puluh sembilan) milimeter; dan
3. c.lingkaran ketiga dengan garis tengah 30 (tiga puluh) milimeter.
(2)Garis lingkaran pertama dan garis lingkaran ketiga lebih tebal dari garis lingkaran kedua.

Pasal 4

(1)Cap Dinas jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memuat:
1. a.lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila;
2. b.tulisan “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”; dan
3. c.tulisan “Republik Indonesia”.
(2)Cap Dinas jabatan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memuat:
1. a.logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.tulisan “Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”; dan
3. c.tulisan “Republik Indonesia”. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.13475
(3)Cap Dinas jabatan pimpinan unit Eselon I, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis memuat:
1. a.logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.tulisan nama jabatan yang bersangkutan; dan
3. c.tulisan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI”.
(4)Cap Dinas Unit Kerja memuat:
1. a.logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. b.tulisan nama satuan organisasi dan/atau nama daerah; dan
3. c.tulisan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI”.

Pasal 5

(1)Cap Dinas jabatan dan Cap Dinas Unit Kerja memuat fitur pengamanan.
(2)Fitur Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.gabungan huruf dan angka sesuai dengan kode Unit Kerja masing-masing;
2. b.simbol; dan
3. c.jenis tinta.
(3)Jenis tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berwarna ungu.

Pasal 6

Bentuk Cap Dinas jabatan dan Cap Dinas Unit Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Cap Dinas jabatan hanya digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh:

a.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.Sekretaris Jenderal;
d.Inspektur Jenderal;
e.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
f.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
g.Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
h.Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
i.Direktur Jenderal Imigrasi;
j.Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1347 6
k.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
l.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
m.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
n.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
o.Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
p.Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Cap Dinas Unit Kerja digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Naskah Dinas selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab atas penggunaan Cap Dinas jabatan pada Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan bertanggung jawab atas penggunaan Cap Dinas Unit Kerja di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Pasal 10

(1)Dalam hal Cap Dinas rusak dan/atau tidak dapat digunakan lagi, pimpinan Unit Kerja segera mengajukan permohonan penggantian Cap Dinas kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Pengajuan permohonan penggantian Cap Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan surat keterangan rusak dan/atau tidak dapat digunakan lagi dari pimpinan Unit Kerja.
(3)Sekretaris Jenderal menyampaikan Cap Dinas pengganti kepada pimpinan Unit Kerja.
(4)Dalam hal Cap Dinas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Unit Kerja menyampaikan Cap Dinas yang rusak dan/atau tidak dapat digunakan lagi kepada Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS, BENTUK, DAN FITUR PENGAMAN CAP DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS, BENTUK, DAN FITUR PENGAMAN CAP DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

WEWENANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2015