DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012

Nomor: 21
Tahun: 2012
Ditetapkan: 21 Desember 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai bentuk dan penggunaan cap keimigrasian sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-883.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-833.PL.03.10 Tahun 1995 Tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cap Keimigrasian; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1331 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13313

1.Cap Keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
2.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
3.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
4.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
5.Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
6.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
7.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
8.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
9.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Pasal 2

(1)Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1331 4
1. a.cap Tanda Masuk;
2. b.cap Tanda Keluar;
3. c.cap penolakan Izin Masuk;
4. d.cap pemberian Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal tetap;
5. e.cap Izin Tinggal terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia;
6. f.cap pemberian Izin Masuk Kembali;
7. g.cap perpanjangan Izin Tinggal;
8. h.cap pengembalian dokumen keimigrasian;
9. i.cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia;
10. j.cap pemulangan;
11. k.cap deportasi;
12. l.cap fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda; dan
13. m.cap daftar awak Alat Angkut dan penumpang.
(2)Cap Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.cap Tanda Masuk Visa kunjungan;
2. b.cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan;
3. c.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan;
4. d.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat diplomatik/dinas;
5. e.cap Tanda Masuk awak Alat Angkut;
6. f.cap Tanda Masuk perjalanan pebisnis asia pacific economic cooperation;
7. g.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas;
8. h.cap Tanda Masuk visa tinggal terbatas saat kedatangan;
9. i.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur; dan
10. j.cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, awak Alat Angkut warga negara Indonesia, Orang Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang re-entry permit, atau subjek kewarganegaraan ganda. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13315

BAB II

STANDARDISASI CAP KEIMIGRASIAN

Pasal 3

(1)Standardisasi Cap Keimigrasian ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
(2)Standardisasi Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fitur pengaman;
2. b.desain;
3. c.bentuk dan ukuran; dan
4. d.warna tinta.

Pasal 4

(1)Fitur pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.kode cap;
2. b.jenis huruf; dan
3. c.jenis angka.
(2)Fitur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mempermudah pemeriksaan dan mencegah pemalsuan.

Pasal 5

Desain Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibuat dengan memperhatikan fitur pengaman.

Pasal 6

Bentuk dan ukuran Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan jenis Cap Keimigrasian.

Pasal 7

(1)Cap Keimigrasian menggunakan warna tinta yang memiliki fitur pengaman.
(2)Warna tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.hijau;
2. b.merah; dan
3. c.biru .
(3)Warna tinta hijau digunakan untuk cap Tanda Masuk. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1331 6
(4)Warna tinta merah digunakan untuk cap penolakan masuk dan cap deportasi.
(5)Warna tinta biru digunakan untuk seluruh Cap Keimigrasian kecuali Cap Keimigrasian sebagaimana dimakasud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB III

BENTUK, UKURAN DAN PENGGUNAAN CAP

Pasal 8

(1)Cap Tanda Masuk Visa kunjungan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
2. b.frasa “VISIT VISA”;
3. c.nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
4. d.tanggal masuk;
5. e.teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
6. f.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
7. g.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
(3)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan.
(4)Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
2. b.frasa “VISA ON ARRIVAL”; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13317
3. c.nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
4. d.tanggal masuk;
5. e.teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
6. f.frasa “WORK PROHIBITED”;
7. g.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
8. h.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
(3)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan saat kedatangan.
(4)Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
2. b.frasa “VISA EXEMPTION”;
3. c.nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
4. d.tanggal masuk;
5. e.teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 30 DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE;
6. f.frasa “WORK PROHIBITED”;
7. g.frasa “ NOT EXTENDABLE”;
8. h.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
9. i.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
(3)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
(4)Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1331 8

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai bentuk dan penggunaan cap keimigrasian sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-883.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-833.PL.03.10 Tahun 1995 Tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13313

1.Cap Keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
2.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
3.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
4.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
5.Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
6.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
7.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
8.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
9.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Pasal 2

(1)Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1331 4
1. a.cap Tanda Masuk;
2. b.cap Tanda Keluar;
3. c.cap penolakan Izin Masuk;
4. d.cap pemberian Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal tetap;
5. e.cap Izin Tinggal terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia;
6. f.cap pemberian Izin Masuk Kembali;
7. g.cap perpanjangan Izin Tinggal;
8. h.cap pengembalian dokumen keimigrasian;
9. i.cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia;
10. j.cap pemulangan;
11. k.cap deportasi;
12. l.cap fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda; dan
13. m.cap daftar awak Alat Angkut dan penumpang.
(2)Cap Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.cap Tanda Masuk Visa kunjungan;
2. b.cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan;
3. c.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan;
4. d.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat diplomatik/dinas;
5. e.cap Tanda Masuk awak Alat Angkut;
6. f.cap Tanda Masuk perjalanan pebisnis asia pacific economic cooperation;
7. g.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas;
8. h.cap Tanda Masuk visa tinggal terbatas saat kedatangan;
9. i.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur; dan
10. j.cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, awak Alat Angkut warga negara Indonesia, Orang Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang re-entry permit, atau subjek kewarganegaraan ganda. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13315

BAB II

STANDARDISASI CAP KEIMIGRASIAN

Pasal 3

(1)Standardisasi Cap Keimigrasian ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
(2)Standardisasi Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fitur pengaman;
2. b.desain;
3. c.bentuk dan ukuran; dan
4. d.warna tinta.

Pasal 4

(1)Fitur pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.kode cap;
2. b.jenis huruf; dan
3. c.jenis angka.
(2)Fitur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mempermudah pemeriksaan dan mencegah pemalsuan.

Pasal 5

Desain Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibuat dengan memperhatikan fitur pengaman.

Pasal 6

Bentuk dan ukuran Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan jenis Cap Keimigrasian.

Pasal 7

(1)Cap Keimigrasian menggunakan warna tinta yang memiliki fitur pengaman.
(2)Warna tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.hijau;
2. b.merah; dan
3. c.biru .
(3)Warna tinta hijau digunakan untuk cap Tanda Masuk. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1331 6
(4)Warna tinta merah digunakan untuk cap penolakan masuk dan cap deportasi.
(5)Warna tinta biru digunakan untuk seluruh Cap Keimigrasian kecuali Cap Keimigrasian sebagaimana dimakasud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB III

BENTUK, UKURAN DAN PENGGUNAAN CAP

Pasal 8

(1)Cap Tanda Masuk Visa kunjungan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
2. b.frasa “VISIT VISA”;
3. c.nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
4. d.tanggal masuk;
5. e.teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
6. f.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
7. g.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
(3)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan.
(4)Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
2. b.frasa “VISA ON ARRIVAL”; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13317
3. c.nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
4. d.tanggal masuk;
5. e.teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
6. f.frasa “WORK PROHIBITED”;
7. g.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
8. h.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
(3)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan saat kedatangan.
(4)Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
2. b.frasa “VISA EXEMPTION”;
3. c.nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
4. d.tanggal masuk;
5. e.teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 30 DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE;
6. f.frasa “WORK PROHIBITED”;
7. g.frasa “ NOT EXTENDABLE”;
8. h.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
9. i.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
(3)Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
(4)Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1331 8