DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2015

Nomor: 42
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa cap keimigrasian memiliki spesifikasi dan karakteristik tertentu yang mempresentasikan kegunaan, isi, bentuk, ukuran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di bidang keimigrasian, serta dibakukan dengan penempatannya dalam peraturan perundang- undangan;
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan di bidang keimigrasian sehingga perlu diganti;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2015, No.1832 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cap Keimigrasian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cap Keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen www.peraturan.go.id 2015, No.1832 keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
2.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
3.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
5.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.
6.Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia.
7.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
8.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. www.peraturan.go.id 2015, No.1832
9.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
10.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Unit Pelaksana Teknis Imigrasi yang selanjutnya disebut UPT Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Pasal 2

Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas:

a.cap Tanda Masuk;
b.cap Tanda Keluar;
c.cap penolakan izin masuk;
d.cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal; dan
e.cap yang digunakan untuk penindakan keimigrasian.

BAB II

CAP TANDA MASUK

Pasal 3

Cap Tanda Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.cap Tanda Masuk Visa kunjungan;
b.cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan;
c.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan;
d.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan khusus wisata;
e.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat diplomatik/dinas;
f.cap Tanda Masuk awak Alat Angkut; www.peraturan.go.id 2015, No.1832
g.cap Tanda Masuk perjalanan pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation;
h.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas;
i.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan;
j.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang juga berlaku sebagai Izin Masuk Kembali;
k.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur;
l.cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, awak Alat Angkut warga negara Indonesia, Orang Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang re-entry permit, atau subjek kewarganegaraan ganda; dan
m.cap Tanda Masuk darurat.

Pasal 4

Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibubuhkan sebagai tanda Orang Asing yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan.

Pasal 5

Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b.frasa “VISIT VISA”;
c.nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d.tanggal masuk;
e.frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
g.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi. www.peraturan.go.id 2015, No.1832

Pasal 6

(1)Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2)Format Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibubuhkan sebagai tanda Orang Asing yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 8

Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:

a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b.frasa “VISA ON ARRIVAL”;
c.nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d.tanggal masuk;
e.frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f.frasa “WORK PROHIBITED”;
g.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
h.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.

Pasal 9

(1)Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbentuk segi www.peraturan.go.id 2015, No.1832 empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter).
(2)Format cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibubuhkan sebagai pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa cap keimigrasian memiliki spesifikasi dan karakteristik tertentu yang mempresentasikan kegunaan, isi, bentuk, ukuran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di bidang keimigrasian, serta dibakukan dengan penempatannya dalam peraturan perundang- undangan;
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan di bidang keimigrasian sehingga perlu diganti;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cap Keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen www.peraturan.go.id 2015, No.1832 keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
2.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
3.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4.Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
5.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.
6.Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia.
7.Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
8.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. www.peraturan.go.id 2015, No.1832
9.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
10.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Unit Pelaksana Teknis Imigrasi yang selanjutnya disebut UPT Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Pasal 2

Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas:

a.cap Tanda Masuk;
b.cap Tanda Keluar;
c.cap penolakan izin masuk;
d.cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal; dan
e.cap yang digunakan untuk penindakan keimigrasian.

BAB II

CAP TANDA MASUK

Pasal 3

Cap Tanda Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.cap Tanda Masuk Visa kunjungan;
b.cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan;
c.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan;
d.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan khusus wisata;
e.cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat diplomatik/dinas;
f.cap Tanda Masuk awak Alat Angkut; www.peraturan.go.id 2015, No.1832
g.cap Tanda Masuk perjalanan pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation;
h.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas;
i.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan;
j.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang juga berlaku sebagai Izin Masuk Kembali;
k.cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur;
l.cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, awak Alat Angkut warga negara Indonesia, Orang Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang re-entry permit, atau subjek kewarganegaraan ganda; dan
m.cap Tanda Masuk darurat.

Pasal 4

Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibubuhkan sebagai tanda Orang Asing yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan.

Pasal 5

Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b.frasa “VISIT VISA”;
c.nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d.tanggal masuk;
e.frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
g.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi. www.peraturan.go.id 2015, No.1832

Pasal 6

(1)Cap Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
(2)Format Tanda Masuk Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pasal 8

Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:

a.frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
b.frasa “VISA ON ARRIVAL”;
c.nama TPI yang memberikan Tanda Masuk;
d.tanggal masuk;
e.frasa “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
f.frasa “WORK PROHIBITED”;
g.dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
h.nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.

Pasal 9

(1)Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbentuk segi www.peraturan.go.id 2015, No.1832 empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter).
(2)Format cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.