DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan di bidang Keimigrasian sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian; 2019,No.1136 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2019,No.1136-3-
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2126); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3.Pendidikan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disebut Diksuskim adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi Keimigrasian yang meliputi urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4.Politeknik Imigrasi yang selanjutnya disebut Poltekim adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keimigrasian. 2019,No.1136
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Untuk menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti Diksuskim.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 3

Peserta Diksuskim berasal dari:

a.lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim; atau
b.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

(1)Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, calon harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
2. b.tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain;
3. c.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
4. d.berbadan sehat dan bebas narkoba.
(2)Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, calon harus memenuhi persyaratan:
1. a.lulus jenjang pendidikan sarjana;
2. b.memiliki pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. c.tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain;
4. d.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 2019,No.1136-5-
5. e.tidak sedang hamil selama mengikuti pendidikan bagi calon peserta wanita;
6. f.berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
7. g.berbadan sehat dan bebas narkoba;
8. h.tidak berstatus pejabat fungsional tertentu kecuali untuk jabatan fungsional di bidang Keimigrasian;
9. i.bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya;
10. j.memiliki penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
11. k.mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pimpinan tinggi pratama di unit teknisnya; dan
12. l.memiliki kemampuan berbahasa Inggris.

Pasal 5

(1)Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, harus melampirkan dokumen pendukung, berupa:
1. a.fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain dari pejabat pembina kepegawaian;
3. c.surat keterangan tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
4. d.surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah.
(2)Calon peserta Diksuskim yang berasal dari pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan dokumen pendukung, berupa:
1. a.fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.surat keterangan pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut- 2019,No.1136 turut yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian;
3. c.surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian;
4. d.surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin dari pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian;
5. e.surat keterangan tidak sedang hamil dari dokter rumah sakit pemerintah;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. g.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
8. h.surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya;
9. i.Fotokopi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir
10. j.fotokopi sertifikat: 1) Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus); 2) Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau 3) International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat).

BAB III

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 6

(1)Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pengumuman penerimaan;
2. b.pendaftaran; 2019,No.1136-7-
3. c.pemeriksaan dokumen pendukung;
4. d.pemanggilan calon peserta;
5. e.uji kompetensi dan kesamaptaan;
6. f.penetapan peserta; dan
7. g.pengumuman hasil kelulusan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g dikecualikan bagi calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim.
(3)Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim diusulkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan calon peserta Diksuskim berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan.
(5)Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan dan melakukan pemanggilan peserta Diksuskim yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

(1)Seleksi calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019,No.1136

Pasal 9

(1)Pendaftaran calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

(1)Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim memeriksa permohonan pendaftaran beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal berkas pendaftaran tidak lengkap, panitia menetapkan calon peserta tidak memenuhi syarat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan di bidang Keimigrasian sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2019,No.1136-3-
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2126); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3.Pendidikan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disebut Diksuskim adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi Keimigrasian yang meliputi urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4.Politeknik Imigrasi yang selanjutnya disebut Poltekim adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keimigrasian. 2019,No.1136
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Untuk menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti Diksuskim.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 3

Peserta Diksuskim berasal dari:

a.lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim; atau
b.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

(1)Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, calon harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
2. b.tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain;
3. c.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
4. d.berbadan sehat dan bebas narkoba.
(2)Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, calon harus memenuhi persyaratan:
1. a.lulus jenjang pendidikan sarjana;
2. b.memiliki pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. c.tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain;
4. d.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 2019,No.1136-5-
5. e.tidak sedang hamil selama mengikuti pendidikan bagi calon peserta wanita;
6. f.berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
7. g.berbadan sehat dan bebas narkoba;
8. h.tidak berstatus pejabat fungsional tertentu kecuali untuk jabatan fungsional di bidang Keimigrasian;
9. i.bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya;
10. j.memiliki penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
11. k.mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pimpinan tinggi pratama di unit teknisnya; dan
12. l.memiliki kemampuan berbahasa Inggris.

Pasal 5

(1)Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, harus melampirkan dokumen pendukung, berupa:
1. a.fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain dari pejabat pembina kepegawaian;
3. c.surat keterangan tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
4. d.surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah.
(2)Calon peserta Diksuskim yang berasal dari pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan dokumen pendukung, berupa:
1. a.fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. b.surat keterangan pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut- 2019,No.1136 turut yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian;
3. c.surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian;
4. d.surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin dari pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian;
5. e.surat keterangan tidak sedang hamil dari dokter rumah sakit pemerintah;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. g.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
8. h.surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya;
9. i.Fotokopi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir
10. j.fotokopi sertifikat: 1) Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus); 2) Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau 3) International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat).

BAB III

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 6

(1)Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pengumuman penerimaan;
2. b.pendaftaran; 2019,No.1136-7-
3. c.pemeriksaan dokumen pendukung;
4. d.pemanggilan calon peserta;
5. e.uji kompetensi dan kesamaptaan;
6. f.penetapan peserta; dan
7. g.pengumuman hasil kelulusan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g dikecualikan bagi calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim.
(3)Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim diusulkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan calon peserta Diksuskim berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan.
(5)Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan dan melakukan pemanggilan peserta Diksuskim yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

(1)Seleksi calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019,No.1136

Pasal 9

(1)Pendaftaran calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

(1)Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim memeriksa permohonan pendaftaran beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal berkas pendaftaran tidak lengkap, panitia menetapkan calon peserta tidak memenuhi syarat.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2021