DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan di bidang Keimigrasian, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No.647

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN. www.peraturan.go.id 2018, No.647

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Pendidikan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disebut Diksuskim adalah pendidikan khusus Keimigrasian untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi Keimigrasian yang meliputi urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
3.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti Diksuskim.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari:

a.lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim; dan/atau
b.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2018, No.647

Pasal 4

(1)Untuk menjadi peserta Diksuskim, harus memenuhi persyaratan:
1. a.berkelakuan baik;
2. b.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
5. e.bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan bersedia tidak hamil selama mengikuti pendidikan bagi calon peserta wanita;
6. f.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. g.berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
8. h.berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak buta warna dan tuli;
9. i.tidak bertato atau berbekas tato;
10. j.bagi pria tidak bertindik kecuali ditentukan oleh ketentuan agama dan adat;
11. k.bagi wanita tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga; dan
12. l.memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi peserta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus memenuhi persyaratan:
1. a.lulusan sarjana;
2. b.tidak berstatus pejabat fungsional tertentu kecuali untuk jabatan fungsional di bidang Keimigrasian; dan
3. c.bersedia melepaskan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana yang dijabat sebelum mengikuti pendidikan. www.peraturan.go.id 2018, No.647

Pasal 5

(1)Calon peserta Diksuskim harus melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
2. b.fotokopi ijazah sarjana atau ijazah sarjana terapan Keimigrasian dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
3. c.fotokopi penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
4. d.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. e.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. g.surat keterangan dari pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian yang menyatakan calon peserta tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin;
8. h.surat rekomendasi yang ditandatangani oleh atasan langsung setingkat pimpinan tinggi pratama di unit teknisnya;
9. i.surat izin yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
10. j.surat keterangan catatan kepolisian;
11. k.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh);
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4,5 (empat koma lima); atau
  4. 4.bahasa asing lainnya. www.peraturan.go.id 2018, No.647
(2)Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

BAB III

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 6

Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan:

a.pengumuman penerimaan;
b.pendaftaran;
c.pemeriksaan kelengkapan administrasi;
d.pemanggilan calon peserta;
e.seleksi dan uji kompetensi; dan
f.penetapan dan pengumuman hasil kelulusan.

Pasal 7

(1)Seleksi calon peserta Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

(1)Pendaftaran calon peserta Diksuskim dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Calon peserta Diksuskim yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan www.peraturan.go.id 2018, No.647 permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Dalam hal berkas tidak lengkap, calon peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 10

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim memeriksa permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan di bidang Keimigrasian, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN. www.peraturan.go.id 2018, No.647

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2.Pendidikan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disebut Diksuskim adalah pendidikan khusus Keimigrasian untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi Keimigrasian yang meliputi urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
3.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti Diksuskim.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari:

a.lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim; dan/atau
b.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2018, No.647

Pasal 4

(1)Untuk menjadi peserta Diksuskim, harus memenuhi persyaratan:
1. a.berkelakuan baik;
2. b.tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
5. e.bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan bersedia tidak hamil selama mengikuti pendidikan bagi calon peserta wanita;
6. f.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. g.berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
8. h.berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak buta warna dan tuli;
9. i.tidak bertato atau berbekas tato;
10. j.bagi pria tidak bertindik kecuali ditentukan oleh ketentuan agama dan adat;
11. k.bagi wanita tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga; dan
12. l.memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi peserta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus memenuhi persyaratan:
1. a.lulusan sarjana;
2. b.tidak berstatus pejabat fungsional tertentu kecuali untuk jabatan fungsional di bidang Keimigrasian; dan
3. c.bersedia melepaskan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana yang dijabat sebelum mengikuti pendidikan. www.peraturan.go.id 2018, No.647

Pasal 5

(1)Calon peserta Diksuskim harus melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
2. b.fotokopi ijazah sarjana atau ijazah sarjana terapan Keimigrasian dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
3. c.fotokopi penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
4. d.surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. e.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. g.surat keterangan dari pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian yang menyatakan calon peserta tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin;
8. h.surat rekomendasi yang ditandatangani oleh atasan langsung setingkat pimpinan tinggi pratama di unit teknisnya;
9. i.surat izin yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
10. j.surat keterangan catatan kepolisian;
11. k.fotokopi sertifikat:
  1. 1.Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
  2. 2.Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh);
  3. 3.International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4,5 (empat koma lima); atau
  4. 4.bahasa asing lainnya. www.peraturan.go.id 2018, No.647
(2)Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

BAB III

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 6

Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan:

a.pengumuman penerimaan;
b.pendaftaran;
c.pemeriksaan kelengkapan administrasi;
d.pemanggilan calon peserta;
e.seleksi dan uji kompetensi; dan
f.penetapan dan pengumuman hasil kelulusan.

Pasal 7

(1)Seleksi calon peserta Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

(1)Pendaftaran calon peserta Diksuskim dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Calon peserta Diksuskim yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan www.peraturan.go.id 2018, No.647 permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Dalam hal berkas tidak lengkap, calon peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 10

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim memeriksa permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2019