Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2013
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.859 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri, ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8593
BAB II PENANGANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT Bagian Kesatu Fungsi Panitia RANHAM
BAB II
Bagian Kedua Yankomas yang dikomunikasikan
Komunikasi yang dapat dikomunikasikan harus memenuhi syarat: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8595
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.859 6
Bagian Ketiga Yankomas yang Tidak/Belum Dikomunikasikan
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8597
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)