DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan komunikasi masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
c.bahwa pelayanan komunikasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2016, No.1412 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

: Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan sasaran Yankomas;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, www.peraturan.go.id 2016, No.1412 dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.
3.Pelaksana Yankomas adalah unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi masyarakat.
4.Komunikasi adalah pengaduan tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menduga adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah.
5.Penyampai Komunikasi adalah korban, keluarga korban, pihak yang diberi kuasa, kelompok orang, atau instansi/lembaga yang menyampaikan komunikasi kepada pelaksana Yankomas.
6.Permasalahan HAM adalah segala hal berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat.
7.Surat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Pelaksana Yankomas untuk meminta klarifikasi dan/atau mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
8.Koordinasi dan Konsultasi adalah kegiatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang merupakan upaya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan HAM yang diadukan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia.
11.Hari adalah hari kerja. www.peraturan.go.id 2016, No.1412

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Yankomas meliputi setiap perbuatan :
1. a.seseorang, kelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah; dan
2. b.disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi, mengurangi, menghalangi, membatasi dan/ atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ruang lingkup Yankomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.kasus yang sedang dalam proses hukum di peradilan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi; dan
2. b.pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksana Yankomas terdiri atas:

a.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di tingkat pusat; dan
b.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat daerah.

Pasal 4

(1)Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menangani:
1. a.Permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh perorangan/kelompok orang, kementerian/lembaga, pemerhati HAM/lembaga swadaya masyarakat Internasional;
2. b.Permasalahan HAM aktual yang mendapat perhatian nasional dan internasional; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1412
3. c.Permasalahan HAM yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan.
(2)Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menangani Permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok di wilayah baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Yankomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
1. a.penanganan Permasalahan HAM yang dikomunikasikan; dan
2. b.penanganan Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan.
(2)Penanganan Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Permasalahan HAM yang bersifat kasuistis dan mendesak.

Pasal 6

(1)Pelaksana Yankomas dalam menangani Permasalahan HAM yang dikomunikasikan melaksanakan tugas:
1. a.menerima dan menindaklanjuti komunikasi;
2. b.menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan
3. c.melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi.
(2)Pelaksana Yankomas dalam menangani Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan melaksanakan tugas:
1. a.melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM;
2. b.menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan
3. c.melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1412

BAB II

: Kondisi permasalahan hak asasi manusia yang menonjol (aktual) berisi data dan informasi permasalahan hak asasi manusia yang diadukan, serta uraian singkat permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum diadukan;

Pasal 7

(1)Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan harus:
1. a.menggunakan bahasa dan kalimat yang santun; dan
2. b.tidak berisi kata yang menghina Negara termasuk simbol Negara.
(2)Penyampaian Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.identitas diri paling sedikit:
  1. 1.kartu tanda penduduk; atau
  2. 2.paspor, nomor induk kependudukan, atau surat izin mengemudi.
2. b.data berupa informasi, fakta dan bukti sebagai dasar pengajuan Komunikasi masyarakat dan HAM yang diduga telah dilanggar.

Pasal 8

Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:

a.langsung; dan
b.tidak langsung.

Pasal 9

(1)Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan mengisi formulir Komunikasi masyarakat.
(2)Formulir Komunikasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2016, No.1412

Pasal 10

(1)Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan:
1. a.surat;
2. b.faksimile;
3. c.surat elektronik; atau
4. d.aplikasi on line.
(2)Penyampaian Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung berupa:
1. a.surat laporan kepada kepolisian;
2. b.putusan pengadilan;
3. c.surat keterangan dari instansi terkait; dan
4. d.dokumen pendukung lainnya.
(3)Setelah diterimanya penyampaian Permasalahan HAM dan dokumen pendukung, Pelaksana Yankomas memeriksa dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyampai Komunikasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan komunikasi masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
c.bahwa pelayanan komunikasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

: Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan sasaran Yankomas;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, www.peraturan.go.id 2016, No.1412 dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.
3.Pelaksana Yankomas adalah unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi masyarakat.
4.Komunikasi adalah pengaduan tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menduga adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah.
5.Penyampai Komunikasi adalah korban, keluarga korban, pihak yang diberi kuasa, kelompok orang, atau instansi/lembaga yang menyampaikan komunikasi kepada pelaksana Yankomas.
6.Permasalahan HAM adalah segala hal berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat.
7.Surat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Pelaksana Yankomas untuk meminta klarifikasi dan/atau mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
8.Koordinasi dan Konsultasi adalah kegiatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang merupakan upaya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan HAM yang diadukan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia.
11.Hari adalah hari kerja. www.peraturan.go.id 2016, No.1412

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Yankomas meliputi setiap perbuatan :
1. a.seseorang, kelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah; dan
2. b.disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi, mengurangi, menghalangi, membatasi dan/ atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ruang lingkup Yankomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.kasus yang sedang dalam proses hukum di peradilan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi; dan
2. b.pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksana Yankomas terdiri atas:

a.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di tingkat pusat; dan
b.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat daerah.

Pasal 4

(1)Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menangani:
1. a.Permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh perorangan/kelompok orang, kementerian/lembaga, pemerhati HAM/lembaga swadaya masyarakat Internasional;
2. b.Permasalahan HAM aktual yang mendapat perhatian nasional dan internasional; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1412
3. c.Permasalahan HAM yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan.
(2)Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menangani Permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok di wilayah baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Yankomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
1. a.penanganan Permasalahan HAM yang dikomunikasikan; dan
2. b.penanganan Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan.
(2)Penanganan Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Permasalahan HAM yang bersifat kasuistis dan mendesak.

Pasal 6

(1)Pelaksana Yankomas dalam menangani Permasalahan HAM yang dikomunikasikan melaksanakan tugas:
1. a.menerima dan menindaklanjuti komunikasi;
2. b.menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan
3. c.melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi.
(2)Pelaksana Yankomas dalam menangani Permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan melaksanakan tugas:
1. a.melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM;
2. b.menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan
3. c.melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1412

BAB II

: Kondisi permasalahan hak asasi manusia yang menonjol (aktual) berisi data dan informasi permasalahan hak asasi manusia yang diadukan, serta uraian singkat permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum diadukan;

Pasal 7

(1)Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan harus:
1. a.menggunakan bahasa dan kalimat yang santun; dan
2. b.tidak berisi kata yang menghina Negara termasuk simbol Negara.
(2)Penyampaian Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.identitas diri paling sedikit:
  1. 1.kartu tanda penduduk; atau
  2. 2.paspor, nomor induk kependudukan, atau surat izin mengemudi.
2. b.data berupa informasi, fakta dan bukti sebagai dasar pengajuan Komunikasi masyarakat dan HAM yang diduga telah dilanggar.

Pasal 8

Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:

a.langsung; dan
b.tidak langsung.

Pasal 9

(1)Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan mengisi formulir Komunikasi masyarakat.
(2)Formulir Komunikasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2016, No.1412

Pasal 10

(1)Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan:
1. a.surat;
2. b.faksimile;
3. c.surat elektronik; atau
4. d.aplikasi on line.
(2)Penyampaian Permasalahan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung berupa:
1. a.surat laporan kepada kepolisian;
2. b.putusan pengadilan;
3. c.surat keterangan dari instansi terkait; dan
4. d.dokumen pendukung lainnya.
(3)Setelah diterimanya penyampaian Permasalahan HAM dan dokumen pendukung, Pelaksana Yankomas memeriksa dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyampai Komunikasi.