DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
2.Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
3.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. www.peraturan.go.id 2018, No. 1134
4.Pemrakarsa adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga nonstruktural yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Perancang harus melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.
(2)Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Pasal 3

Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai Pembina Perancang untuk diharmonisasikan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1134

Pasal 4

(1)Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
1. a.menyelaraskan dengan:
  1. 1.Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan; dan
  2. 2.teknik penyusunan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
(2)Rapat Pengharmonisasian yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Pancasila.
(3)Keikutsertaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan tertulis mengenai materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural tidak bertentangan dengan Pancasila.

BAB III

TATA CARA PENGHARMONISASIAN

Pasal 5

(1)Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang dilakukan www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 melalui permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
1. a.naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
2. b.Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian.
(2)Untuk menjaga objektifitas pembahasan dalam rapat Pengharmonisasian, Perancang yang berasal dari instansi Pemrakarsa tidak dapat ditugaskan oleh Direktur Jenderal untuk memimpin rapat Pengharmonisasian.
(3)Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur:
1. a.instansi Pemrakarsa; dan
2. b.lembaga pemerintah atau instansi yang terkait.
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat Pengharmonisasian atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa.

Pasal 7

(1)Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural yang telah diharmonisasikan oleh Perancang disampaikan kembali www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan telah dilakukan Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa dengan melampirkan naskah Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

Pasal 8

(1)Dalam hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural:
1. a.membahas isu krusial; dan/atau
2. b.dihadiri pimpinan tinggi dan pejabat administrator kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Direktur Jenderal mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian.
(2)Dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang- undangan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawasan.
(2)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat memberikan masukan dan pertimbangan substansi www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 dalam rapat Pengharmonisasian yang dipimpin oleh Perancang.
(3)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang-undangan menyampaikan hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural kepada Direktur Jenderal.
(4)Dalam hal pada rapat Pengharmonisasian terdapat permasalahan, Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang- undangan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 10

Penyelenggaraan rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural dapat dilaksanakan di Kementerian atau instansi Pemrakarsa atau yang ditetapkan oleh instansi Pemrakarsa.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
2.Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
3.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. www.peraturan.go.id 2018, No. 1134
4.Pemrakarsa adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga nonstruktural yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Perancang harus melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.
(2)Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
1. a.menyelaraskan dengan:
  1. 1.Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan; dan
  2. 2.teknik penyusunan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
(2)Rapat Pengharmonisasian yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Pancasila.
(3)Keikutsertaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan tertulis mengenai materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural tidak bertentangan dengan Pancasila.

BAB III

TATA CARA PENGHARMONISASIAN

Pasal 5

(1)Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang dilakukan www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 melalui permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
1. a.naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
2. b.Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian.
(2)Untuk menjaga objektifitas pembahasan dalam rapat Pengharmonisasian, Perancang yang berasal dari instansi Pemrakarsa tidak dapat ditugaskan oleh Direktur Jenderal untuk memimpin rapat Pengharmonisasian.
(3)Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur:
1. a.instansi Pemrakarsa; dan
2. b.lembaga pemerintah atau instansi yang terkait.
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat Pengharmonisasian atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa.

Pasal 7

(1)Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural yang telah diharmonisasikan oleh Perancang disampaikan kembali www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan telah dilakukan Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa dengan melampirkan naskah Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

Pasal 8

(1)Dalam hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural:
1. a.membahas isu krusial; dan/atau
2. b.dihadiri pimpinan tinggi dan pejabat administrator kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Direktur Jenderal mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian.
(2)Dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang- undangan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawasan.
(2)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat memberikan masukan dan pertimbangan substansi www.peraturan.go.id 2018, No. 1134 dalam rapat Pengharmonisasian yang dipimpin oleh Perancang.
(3)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang-undangan menyampaikan hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural kepada Direktur Jenderal.
(4)Dalam hal pada rapat Pengharmonisasian terdapat permasalahan, Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang- undangan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan keputusan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PENGHARMONISASIAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PENGHARMONISASIAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020