DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan, yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Nilai Dasar Pancasila, yang selanjutnya disebut Penyelarasan adalah proses sinkronisasi substansi rancangan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanggung jawab melaksanakan penyelarasan nilai Pancasila dalam rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah;; www.peraturan.go.id 2020, No.1105
c.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan mengatur setiap rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah harus diselaraskan dengan Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang Dibentuk di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 www.peraturan.go.id 2020, No.1105 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536); 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133); 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENYELARASAN NILAI DASAR PANCASILA DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH. www.peraturan.go.id 2020, No.1105

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3.Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
4.Deputi adalah deputi yang menyelenggarakan fungsi internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, kebijakan, dan pengawasan regulasi.
5.Direktur adalah direktur yang menyelenggarakan fungsi analisis dan Penyelarasan hukum nasional terhadap nilai dasar Pancasila.
6.Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan, yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
7.Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan dengan Nilai Dasar Pancasila, yang selanjutnya disebut Penyelarasan adalah proses sinkronisasi substansi rancangan peraturan perundang- undangan sehingga menjadi peraturan perundang- undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila. www.peraturan.go.id 2020, No.1105

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

a.menjamin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terinternalilasi dalam rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah; dan
b.sebagai pedoman BPIP dalam melakukan Penyelarasan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah terhadap nilai dasar Pancasila.

Pasal 3

(1)Penyelarasan dilakukan terhadap:
1. a.rancangan peraturan menteri;
2. b.rancangan peraturan lembaga nonkementerian;
3. c.rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural; dan
4. d.rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.
(2)Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.rancangan peraturan daerah provinsi; dan
2. b.rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB II

TATA CARA PENYELARASAN

Pasal 4

Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai dasar Pancasila. www.peraturan.go.id 2020, No.1105

Pasal 5

(1)Kepala menugaskan Deputi untuk melakukan Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dalam rangka melaksanakan Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi membentuk Tim Penyelarasan untuk ditetapkan oleh Kepala dengan masa tugas selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas 2 (dua) kelompok, meliputi:
1. a.Tim Penyelarasan I (TP I) meliputi bidang politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat; dan
2. b.Tim Penyelarasan II (TP II) meliputi bidang perekonomian, moneter, jasa keuangan, bumn, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional dan fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, pertanian, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi.
(2)Keanggotaan Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.BPIP; dan
2. b.kelompok kerja perancang peraturan perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi Pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
(3)Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas berdasarkan perintah lisan dan/atau tertulis yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kedeputian Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.
(4)Mekanisme dan pembagian tugas tim Penyelarasan ditetapkan oleh Deputi. www.peraturan.go.id 2020, No.1105

Pasal 7

Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.melakukan analisis dengan tolok ukur materi Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah;
b.merumuskan kesimpulan berupa: 1) rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah selaras dengan nilai dasar Pancasila; atau 2) rancanganperaturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah belum selaras dengan nilai dasar Pancasila.
c.merumuskan rekomendasi penyesuaian materi muatan dalam hal rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah belum selaras dengan nilai dasar Pancasila; dan
d.menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada Deputi.

Pasal 8

(1)Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan dari kelompok kerja perancang peraturan www.peraturan.go.id 2020, No.1105 perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi Pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat, media elektronik, dan/atau media komunikasi lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELARASAN

Pasal 9

(1)Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan penyelarasan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah.
(2)Dalam rangka penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelarasan dapat melibatkan:
1. a.kementerian atau lembaga;
2. b.perguruan tinggi; dan/atau
3. c.ahli atau pakar di bidang terkait.

Pasal 10

(1)Pengambilan kesimpulan hasil Penyelarasan oleh Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
(2)Dalam hal pengambilan kesimpulan oleh Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, kesimpulan hasil Penyelarasan ditetapkan oleh Deputi dan/atau Direktur.
(3)Dalam hal Direktur dan/atau Deputi belum dapat memberikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dan/atau Wakil Kepala menetapkan kesimpulan hasil Penyelarasan. www.peraturan.go.id 2020, No.1105
(4)Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala belum dapat memberikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Dewan Pengarah menetapkan kesimpulan hasil Penyelarasan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018