DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022

Nomor: 23
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Oktober 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); www.peraturan.go.id 2022, No.1091 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3.Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan).
4.Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM yang selanjutnya disebut Pos Pengaduan HAM adalah fasilitas atau sarana penerimaan pengaduan, pemeriksaan administrasi, dan konsultasi dugaan pelanggaran HAM.
5.Pengaduan adalah penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, korporasi, atau instansi/lembaga pemerintah.
6.Pelapor adalah korban, keluarga korban, pihak yang diberi kuasa, kelompok orang, atau instansi/lembaga yang menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM.
7.Terlapor adalah seseorang, kelompok orang, korporasi, aparat negara, dan/atau instansi/lembaga pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran HAM.
8.Rekomendasi adalah kesimpulan dan upaya penyelesaian atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Pihak Terkait yang wajib dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2022, No.1091
11.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dilakukan terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, korporasi, aparat negara, dan/atau instansi/lembaga pemerintah baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 3

(1)Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dilaksanakan oleh:
1. a.Direktur Jenderal; dan
2. b.Kepala Kantor Wilayah.
(2)Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menangani:
1. a.dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan oleh perorangan/kelompok orang, kementerian/lembaga, korporasi, atau perwakilan masyarakat sipil baik nasional maupun internasional yang mendapat perhatian nasional dan internasional;
2. b.dugaan Pelanggaran HAM yang tidak diadukan yang mendapat perhatian nasional dan internasional; dan
3. c.dugaan Pelanggaran HAM yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
(3)Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b menangani dugaan Pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat wilayah sesuai dengan wilayah kerja hukumnya.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM melaksanakan tugas:
1. a.menerima pengaduan;
2. b.mengidentifikasi dugaan Pelanggaran HAM; www.peraturan.go.id 2022, No.1091
3. c.memeriksa kelengkapan berkas administrasi Pengaduan;
4. d.memeriksa substansi dugaan Pelanggaran HAM;
5. e.menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan Pelanggaran HAM dalam bentuk kesepakatan damai;
6. f.menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan Pelanggaran HAM dalam bentuk Rekomendasi;
7. g.memantau pelaksanaan Rekomendasi di tingkat pusat dan wilayah;
8. h.melakukan bimbingan teknis kepada Kantor Wilayah dan Pos Pengaduan HAM; dan
9. i.melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah.
(2)Kepala Kantor Wilayah dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM melaksanakan tugas:
1. a.menerima pengaduan;
2. b.mengidentifikasi dugaan Pelanggaran HAM;
3. c.memeriksa kelengkapan berkas administrasi Pengaduan;
4. d.memeriksa substansi dugaan Pelanggaran HAM;
5. e.menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan Pelanggaran HAM dalam bentuk kesepakatan damai;
6. f.menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan Pelanggaran HAM dalam bentuk Rekomendasi;
7. g.memantau pelaksanaan Rekomendasi di tingkat wilayah;
8. h.menyampaikan dan melaporkan hasil penanganan kepada Direktur Jenderal; dan
9. i.melakukan bimbingan teknis kepada Pos Pengaduan HAM.
(3)Dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM, Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan dan melaporkan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB II

POS PENGADUAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 5

(1)Untuk mempermudah akses pengaduan dugaan Pelanggaran HAM bagi masyarakat, Direktur Jenderal membentuk Pos Pengaduan HAM.
(2)Pos Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk pada Direktorat Jenderal HAM, Kantor Wilayah, unit pelaksana teknis, dan tempat lain berdasarkan kebutuhan masyarakat.
(3)Pembentukan Pos Pengaduan HAM di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
(4)Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan Pos Pengaduan HAM kepada pejabat yang ditunjuk. www.peraturan.go.id 2022, No.1091

Pasal 6

Pos Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas:

a.menerima pengaduan dan konsultasi;
b.memeriksa berkas administrasi Pengaduan;
c.memasukkan data pengaduan pada aplikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM; dan
d.memberikan informasi perkembangan tindak lanjut atas penanganan Pengaduan kepada Pelapor.

BAB III

BABH BAB! Sistematika pelaporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HM.'l secara berkala setiap 3 tlga) bulan sekali sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan harus:
1. a.disampaikan secara lisan maupun tertulis;
2. b.dapat terbaca dan/atau dipahami dengan jelas;
3. c.mencantumkan kronologi dan pokok Pengaduan; dan
4. d.tidak berisi kata yang menghina negara termasuk simbol negara.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus melampirkan:
1. a.keterangan identitas diri berupa:
  1. 1.kartu tanda penduduk;
  2. 2.surat izin mengemudi;
  3. 3.paspor; atau
  4. 4.keterangan identitas diri lainnya.
2. b.data dukung berupa:
  1. 1.surat laporan kepolisian;
  2. 2.putusan pengadilan;
  3. 3.surat keterangan dari instansi terkait; atau
  4. 4.dokumen pendukung lainnya.

Pasal 8

Dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara:

a.langsung; atau
b.tidak langsung.

Pasal 9

(1)Pengaduan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disampaikan secara langsung kepada Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau melalui Pos Pengaduan HAM.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan.
(3)Format formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2022, No.1091
(4)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah oleh petugas pada Direktorat Jenderal HAM, Kantor Wilayah, atau Pos Pengaduan HAM ke dalam aplikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal HAM.

Pasal 10

Pengaduan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat disampaikan melalui media:

a.elektronik; atau
b.nonelektronik.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); www.peraturan.go.id 2022, No.1091 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3.Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan).
4.Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM yang selanjutnya disebut Pos Pengaduan HAM adalah fasilitas atau sarana penerimaan pengaduan, pemeriksaan administrasi, dan konsultasi dugaan pelanggaran HAM.
5.Pengaduan adalah penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, korporasi, atau instansi/lembaga pemerintah.
6.Pelapor adalah korban, keluarga korban, pihak yang diberi kuasa, kelompok orang, atau instansi/lembaga yang menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM.
7.Terlapor adalah seseorang, kelompok orang, korporasi, aparat negara, dan/atau instansi/lembaga pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran HAM.
8.Rekomendasi adalah kesimpulan dan upaya penyelesaian atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Pihak Terkait yang wajib dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2022, No.1091
11.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dilakukan terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, korporasi, aparat negara, dan/atau instansi/lembaga pemerintah baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 3

(1)Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dilaksanakan oleh:
1. a.Direktur Jenderal; dan
2. b.Kepala Kantor Wilayah.
(2)Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menangani:
1. a.dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan oleh perorangan/kelompok orang, kementerian/lembaga, korporasi, atau perwakilan masyarakat sipil baik nasional maupun internasional yang mendapat perhatian nasional dan internasional;
2. b.dugaan Pelanggaran HAM yang tidak diadukan yang mendapat perhatian nasional dan internasional; dan
3. c.dugaan Pelanggaran HAM yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
(3)Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b menangani dugaan Pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat wilayah sesuai dengan wilayah kerja hukumnya.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM melaksanakan tugas:
1. a.menerima pengaduan;
2. b.mengidentifikasi dugaan Pelanggaran HAM; www.peraturan.go.id 2022, No.1091
3. c.memeriksa kelengkapan berkas administrasi Pengaduan;
4. d.memeriksa substansi dugaan Pelanggaran HAM;
5. e.menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan Pelanggaran HAM dalam bentuk kesepakatan damai;
6. f.menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan Pelanggaran HAM dalam bentuk Rekomendasi;
7. g.memantau pelaksanaan Rekomendasi di tingkat pusat dan wilayah;
8. h.melakukan bimbingan teknis kepada Kantor Wilayah dan Pos Pengaduan HAM; dan
9. i.melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah.
(2)Kepala Kantor Wilayah dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM melaksanakan tugas:
1. a.menerima pengaduan;
2. b.mengidentifikasi dugaan Pelanggaran HAM;
3. c.memeriksa kelengkapan berkas administrasi Pengaduan;
4. d.memeriksa substansi dugaan Pelanggaran HAM;
5. e.menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan Pelanggaran HAM dalam bentuk kesepakatan damai;
6. f.menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan Pelanggaran HAM dalam bentuk Rekomendasi;
7. g.memantau pelaksanaan Rekomendasi di tingkat wilayah;
8. h.menyampaikan dan melaporkan hasil penanganan kepada Direktur Jenderal; dan
9. i.melakukan bimbingan teknis kepada Pos Pengaduan HAM.
(3)Dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM, Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan dan melaporkan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB II

POS PENGADUAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 5

(1)Untuk mempermudah akses pengaduan dugaan Pelanggaran HAM bagi masyarakat, Direktur Jenderal membentuk Pos Pengaduan HAM.
(2)Pos Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk pada Direktorat Jenderal HAM, Kantor Wilayah, unit pelaksana teknis, dan tempat lain berdasarkan kebutuhan masyarakat.
(3)Pembentukan Pos Pengaduan HAM di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
(4)Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan Pos Pengaduan HAM kepada pejabat yang ditunjuk. www.peraturan.go.id 2022, No.1091

Pasal 6

Pos Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas:

a.menerima pengaduan dan konsultasi;
b.memeriksa berkas administrasi Pengaduan;
c.memasukkan data pengaduan pada aplikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM; dan
d.memberikan informasi perkembangan tindak lanjut atas penanganan Pengaduan kepada Pelapor.

BAB III

BABH BAB! Sistematika pelaporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HM.'l secara berkala setiap 3 tlga) bulan sekali sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan harus:
1. a.disampaikan secara lisan maupun tertulis;
2. b.dapat terbaca dan/atau dipahami dengan jelas;
3. c.mencantumkan kronologi dan pokok Pengaduan; dan
4. d.tidak berisi kata yang menghina negara termasuk simbol negara.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus melampirkan:
1. a.keterangan identitas diri berupa:
  1. 1.kartu tanda penduduk;
  2. 2.surat izin mengemudi;
  3. 3.paspor; atau
  4. 4.keterangan identitas diri lainnya.
2. b.data dukung berupa:
  1. 1.surat laporan kepolisian;
  2. 2.putusan pengadilan;
  3. 3.surat keterangan dari instansi terkait; atau
  4. 4.dokumen pendukung lainnya.

Pasal 8

Dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara:

a.langsung; atau
b.tidak langsung.

Pasal 9

(1)Pengaduan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disampaikan secara langsung kepada Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau melalui Pos Pengaduan HAM.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan.
(3)Format formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2022, No.1091
(4)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah oleh petugas pada Direktorat Jenderal HAM, Kantor Wilayah, atau Pos Pengaduan HAM ke dalam aplikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal HAM.

Pasal 10

Pengaduan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat disampaikan melalui media:

a.elektronik; atau
b.nonelektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

POS PENGADUAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 5

Pasal 6

BABH BAB! Sistematika pelaporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HM.'l secara berkala setiap 3 tlga) bulan sekali sebagai berikut:

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

POS PENGADUAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 5

Pasal 6

BABH BAB! Sistematika pelaporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HM.'l secara berkala setiap 3 tlga) bulan sekali sebagai berikut:

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025