DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2022

Nomor: 24
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas dan atribut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); www.peraturan.go.id 2022, No.1182
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian ditugaskan dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki dan digunakan oleh setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas.
3.Pakaian Dinas Umum adalah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya yang secara umum digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
4.Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya yang secara khusus digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas tertentu.
5.Pakaian Dinas Lainnya adalah Pakaian Dinas selain Pakaian Dinas Umum dan Pakaian Dinas Khusus.
6.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
7.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
8.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
10.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dipakai untuk melengkapi Pakaian Dinas dalam mendukung tugas dan fungsi.
11.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian www.peraturan.go.id 2022, No.1182 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Pakaian Dinas Pegawai digunakan dengan prinsip:
1. a.sesuai kebutuhan organisasi;
2. b.keseragaman, yaitu model atau bentuk, warna dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
3. c.estetika, yaitu memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
4. d.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.
(2)Filosofi warna dasar Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas Pegawai Kementerian terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Umum;
b.Pakaian Dinas Khusus; dan
c.Pakaian Dinas Lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS UMUM

Pasal 5

Pakaian Dinas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.PDU;
b.PDH;
c.PDL; dan
d.Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.PDU-I; dan
2. b.PDU-II.
(2)PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk acara upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Dharma Karya Dhika, www.peraturan.go.id 2022, No.1182 acara kenegaraan, acara penganugerahan tanda kehormatan, upacara pemakaman, upacara pernikahan, upacara penerimaan/pelepasan, apel kehormatan, dan renungan suci.
(3)PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk acara upacara hari besar nasional, upacara ziarah dan tabur bunga di laut, upacara pembukaan/penutupan pendidikan, sidang kode etik dan disiplin, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, dan acara serah terima jabatan.
(4)PDU I dan PDU II terbuat dari bahan kain Woolfeel Melange 100% Micro Twill Polyester.
(5)Warna PDU-I diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jas berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828;
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan
4. d.kemeja berwarna putih.
(6)Warna PDU-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jas berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828.
(7)Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH-I;
2. b.PDH-II;
3. c.PDH-III; dan
4. d.PDH-IV.
(2)PDH-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dalam melaksanakan tugas pada hari Senin dan hari Selasa atau melaksanakan tugas di luar lingkungan kantor.
(3)PDH-II dan PDH-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari Senin dan hari Selasa kecuali ditentukan lain melalui kebijakan Menteri.
(4)PDH-IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari Rabu.
(5)PDH-I, PDH-II, PDH-III, dan PDH-IV terbuat dari bahan kain Woolfeel Hi-Elo 100% Micro Twill Polyester. www.peraturan.go.id 2022, No.1182
(6)Warna PDH-I, PDH-II, dan PDH-III diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna abu-abu muda 14-4203 TCX (pantone), RGB (190,189,189), HEX #bebdbd;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828.
(7)Warna PDH-IV diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna putih;
2. b.celana berwarna hitam; dan
3. c.rok berwarna hitam.
(8)Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.PDL-I; dan
b.PDL-II Tactical.

Pasal 9

(1)PDL-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan oleh Pegawai dalam:
1. a.pelaksanaan tugas sehari-hari di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di bidang keamanan dan ketertiban;
2. b.kegiatan siaga/apel siaga;
3. c.kegiatan pengendalian massa;
4. d.kegiatan penegakan ketertiban;
5. e.kegiatan pengamanan;
6. f.kegiatan pelaksanaan tugas operasional;
7. g.kegiatan pelaksanaan tugas khusus; dan
8. h.kegiatan dalam bidang tertentu berdasarkan kebijakan yang ditentukan Menteri.
(2)PDL-I terbuat dari bahan kain Ribstop 100% Micro Twill Polyester.
(3)Warna PDL-I diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna hitam;
2. b.celana berwarna hitam; dan
3. c.kaos berwarna hitam.

Pasal 10

(1)PDL-II Tactical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh Pegawai pada:
1. a.kegiatan operasional di lapangan;
2. b.kegiatan/event tertentu; dan
3. c.kegiatan lain berdasarkan kebijakan yang ditentukan Menteri.
(2)PDL-II Tactical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan www.peraturan.go.id 2022, No.1182 tugas kedinasan pada hari Kamis dan hari Jumat apabila tidak menggunakan Pakaian Dinas batik.
(3)PDL-II Tactical terbuat dari bahan kain Ribstop 100% Micro Twill Polyester.
(4)Warna PDL-II Tactical diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.atasan berwarna merah marun (burgundy) 19-1725 TCX (pantone), RGB (92,44,53), HEX #5c2c35; dan
2. b.celana tactical berwarna khaki 15-1216 TCX (pantone), RGB (191,175,146), HEX #bfaf92.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas dan atribut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); www.peraturan.go.id 2022, No.1182
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian ditugaskan dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki dan digunakan oleh setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas.
3.Pakaian Dinas Umum adalah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya yang secara umum digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
4.Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya yang secara khusus digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas tertentu.
5.Pakaian Dinas Lainnya adalah Pakaian Dinas selain Pakaian Dinas Umum dan Pakaian Dinas Khusus.
6.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
7.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
8.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
10.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dipakai untuk melengkapi Pakaian Dinas dalam mendukung tugas dan fungsi.
11.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian www.peraturan.go.id 2022, No.1182 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Pakaian Dinas Pegawai digunakan dengan prinsip:
1. a.sesuai kebutuhan organisasi;
2. b.keseragaman, yaitu model atau bentuk, warna dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
3. c.estetika, yaitu memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
4. d.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.
(2)Filosofi warna dasar Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas Pegawai Kementerian terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Umum;
b.Pakaian Dinas Khusus; dan
c.Pakaian Dinas Lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS UMUM

Pasal 5

Pakaian Dinas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.PDU;
b.PDH;
c.PDL; dan
d.Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.PDU-I; dan
2. b.PDU-II.
(2)PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk acara upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Dharma Karya Dhika, www.peraturan.go.id 2022, No.1182 acara kenegaraan, acara penganugerahan tanda kehormatan, upacara pemakaman, upacara pernikahan, upacara penerimaan/pelepasan, apel kehormatan, dan renungan suci.
(3)PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk acara upacara hari besar nasional, upacara ziarah dan tabur bunga di laut, upacara pembukaan/penutupan pendidikan, sidang kode etik dan disiplin, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, dan acara serah terima jabatan.
(4)PDU I dan PDU II terbuat dari bahan kain Woolfeel Melange 100% Micro Twill Polyester.
(5)Warna PDU-I diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jas berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828;
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan
4. d.kemeja berwarna putih.
(6)Warna PDU-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jas berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828.
(7)Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH-I;
2. b.PDH-II;
3. c.PDH-III; dan
4. d.PDH-IV.
(2)PDH-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dalam melaksanakan tugas pada hari Senin dan hari Selasa atau melaksanakan tugas di luar lingkungan kantor.
(3)PDH-II dan PDH-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari Senin dan hari Selasa kecuali ditentukan lain melalui kebijakan Menteri.
(4)PDH-IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari Rabu.
(5)PDH-I, PDH-II, PDH-III, dan PDH-IV terbuat dari bahan kain Woolfeel Hi-Elo 100% Micro Twill Polyester. www.peraturan.go.id 2022, No.1182
(6)Warna PDH-I, PDH-II, dan PDH-III diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna abu-abu muda 14-4203 TCX (pantone), RGB (190,189,189), HEX #bebdbd;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828.
(7)Warna PDH-IV diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna putih;
2. b.celana berwarna hitam; dan
3. c.rok berwarna hitam.
(8)Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.PDL-I; dan
b.PDL-II Tactical.

Pasal 9

(1)PDL-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan oleh Pegawai dalam:
1. a.pelaksanaan tugas sehari-hari di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di bidang keamanan dan ketertiban;
2. b.kegiatan siaga/apel siaga;
3. c.kegiatan pengendalian massa;
4. d.kegiatan penegakan ketertiban;
5. e.kegiatan pengamanan;
6. f.kegiatan pelaksanaan tugas operasional;
7. g.kegiatan pelaksanaan tugas khusus; dan
8. h.kegiatan dalam bidang tertentu berdasarkan kebijakan yang ditentukan Menteri.
(2)PDL-I terbuat dari bahan kain Ribstop 100% Micro Twill Polyester.
(3)Warna PDL-I diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna hitam;
2. b.celana berwarna hitam; dan
3. c.kaos berwarna hitam.

Pasal 10

(1)PDL-II Tactical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh Pegawai pada:
1. a.kegiatan operasional di lapangan;
2. b.kegiatan/event tertentu; dan
3. c.kegiatan lain berdasarkan kebijakan yang ditentukan Menteri.
(2)PDL-II Tactical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan www.peraturan.go.id 2022, No.1182 tugas kedinasan pada hari Kamis dan hari Jumat apabila tidak menggunakan Pakaian Dinas batik.
(3)PDL-II Tactical terbuat dari bahan kain Ribstop 100% Micro Twill Polyester.
(4)Warna PDL-II Tactical diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.atasan berwarna merah marun (burgundy) 19-1725 TCX (pantone), RGB (92,44,53), HEX #5c2c35; dan
2. b.celana tactical berwarna khaki 15-1216 TCX (pantone), RGB (191,175,146), HEX #bfaf92.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PAKAIAN DINAS UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PAKAIAN DINAS UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2018