DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Februari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Materi pokok dalam permen ini adalah tentang ketentuan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini juga mengatur mengenai penetapan tata cara, jenis, dan penggunaan pakaian dinas yang sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing ASN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalitas, identitas korporasi, serta citra positif ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 2023, No.157 Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1182); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1182) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.PDU-I; dan
2. b.PDU-II.
(2)PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk acara upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Dharma Karya Dhika, acara kenegaraan, acara penganugerahan tanda kehormatan, upacara pemakaman, upacara pernikahan, upacara penerimaan/pelepasan, apel kehormatan, dan renungan suci.
(3)PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk acara upacara Hari Besar Nasional, upacara ziarah dan tabur bunga di laut, upacara pembukaan penutupan pendidikan, sidang kode etik dan disiplin, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dan acara serah terima jabatan.
(4)PDU-I dan PDU-II terbuat dari bahan kain Woolfeel Melange 100% Micro Twill Polyester.
(5)Warna PDU-I diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 2023, No.157
1. a.jas berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e;
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e; dan
4. d.kemeja berwarna putih.
(6)Warna PDU-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jas berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e; dan
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e.
(7)Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.Ketentuan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH-I;
2. b.PDH-II;
3. c.PDH-III; dan
4. d.PDH-IV.
(2)PDH-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dalam melaksanakan tugas pada hari Senin dan hari Selasa atau melaksanakan tugas di luar lingkungan kantor.
(3)PDH-II dan PDH-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari Senin dan hari Selasa kecuali ditentukan lain melalui kebijakan Menteri.
(4)PDH-IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari Rabu.
(5)PDH-I, PDH-II, PDH-III, dan PDH-IV terbuat dari bahan kain Woolfeel Hi-Elo 100% Micro Twill Polyester.
(6)Warna PDH-I, PDH-II, dan PDH-III diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna abu-abu muda 18-5105 TCX (pantone), RGB (122,126,131), HEX #7a7e83;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e; dan
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e. 2023, No.157
(7)Warna PDH-IV diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna putih;
2. b.celana berwarna hitam; dan
3. c.rok berwarna hitam.
(8)Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)PDL-II Tactical sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, digunakan oleh Pegawai pada:
1. a.kegiatan operasional di lapangan;
2. b.kegiatan/event tertentu; dan
3. c.kegiatan lain berdasarkan kebijakan yang ditentukan Menteri.
(2)PDL-II Tactical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan pada hari Kamis dan hari Jumat apabila tidak menggunakan Pakaian Dinas batik.
(3)PDL-II Tactical terbuat dari bahan kain Ribstop 100% Micro Twill Polyester.
(4)Warna PDL-II Tactical diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.atasan berwarna merah marun (burgundy) 19- 1725 TCX (pantone), RGB (92,44,53), HEX #5c2c35; dan
2. b.celana tactical berwarna khaki 17-1105 TCX (pantone), RGB (146,134,121), HEX #928679.
  1. 4.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pakaian Dinas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas pada:
1. a.layanan kantor imigrasi;
2. b.layanan kekayaan intelektual;
3. c.layanan administrasi hukum umum;
4. d.layanan informasi pada unit kerja pelayanan;
5. e.layanan kunjungan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;
6. f.lembaga pemasyarakatan anak; dan
7. g.tempat pemeriksaan imigrasi.
(2)Pakaian Dinas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan kunjungan klien atau hadir di persidangan. 2023, No.157
(3)Pakaian Dinas pelayanan masyarakat terbuat dari bahan kain Woolfeel Hi-Elo 100% Micro Twill Polyester;
(4)Warna Pakaian Dinas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna abu-abu muda 18-5105 TCX (pantone), RGB (122,126,131), HEX #7a7e83;
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e; dan
3. c.rok berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e.
(5)Warna Pakaian Dinas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kemeja berwarna hitam; dan
2. b.celana berwarna hitam.
(6)Dalam hal diperlukan penambahan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas yang digunakan pada Pakaian Dinas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, penambahan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.
(7)Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan Pakaian Dinas pelayanan masyarakat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pakaian Dinas pengawal inspektur upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan oleh Pegawai yang bertugas sebagai pengawal inspektur upacara.
(2)Pakaian Dinas pengawal inspektur upacara terbuat dari bahan kain Woolfeel Melange 100% Micro Twill Polyester.
(3)Warna Pakaian Dinas pengawal inspektur upacara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jas berwarna abu-abu muda 18-5105 TCX (pantone), RGB (122,126,131), HEX #7a7e83; dan
2. b.celana berwarna abu-abu tua 19-4015 TCX (pantone), RGB (45,44,46), HEX #2d2c2e.
(4)Gambar, bentuk, Kelengkapan Pakaian Dinas, Atribut, dan penggunaan Pakaian Dinas pengawal inspektur upacara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2023, No.157

6.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pakaian Dinas Lainnya terdiri atas:

a.Pakaian Dinas batik;
b.Pakaian Dinas olahraga;
c.Pakaian Dinas hamil; dan
d.Pakaian Dinas tugas tertentu.
1. 7.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1)Pakaian Dinas tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d digunakan oleh Pegawai pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditentukan oleh pimpinan.
(2)Penggunaan, gambar, bentuk, dan warna Pakaian Dinas tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

8.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
1. a.tanda pangkat upacara;
2. b.tanda pangkat harian;
3. c.tanda pangkat lapangan; dan
4. d.tanda pangkat kerah.
(2)Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
1. a.tanda pangkat dengan lis warna merah yang digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan kepala satuan kerja; dan
2. b.tanda pangkat tanpa lis yang digunakan oleh Pegawai yang bukan merupakan kepala satuan kerja.
(3)Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.tanda pangkat dengan lis warna merah yang digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan kepala satuan kerja; dan
2. b.tanda pangkat tanpa lis yang digunakan oleh Pegawai yang bukan merupakan kepala satuan kerja.
(4)Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian pada saat menggunakan PDH-I dan PDH-IV.
(5)Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk bintang 8 (delapan) sudut. 2023, No.157
(6)Penggunaan tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jabatan yang diemban, dengan pengaturan sebagai berikut:
1. a.empat bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh Menteri;
2. b.tiga bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh Wakil Menteri, pimpinan tinggi madya setara eselon Ia dan eselon Ib, dan staf khusus Menteri;
3. c.dua bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh pimpinan tinggi pratama setara eselon IIa; dan
4. d.satu bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb.
(7)Filosofi tanda bintang 8 (delapan) sudut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9.Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10.Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
11.Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2023, No.157 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157 2023, No.157

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…