DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014

Nomor: 28
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 194); 2014, No.1698 2
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala.
(3)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: 2014, No.1698 3

a.pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
b.pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
c.pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
d.pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
e.penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 4

Pada setiap provinsi dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Wilayah terdiri atas:

a.Divisi Administrasi;
b.Divisi Pemasyarakatan;
c.Divisi Keimigrasian; dan
d.Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah. 2014, No.1698 4

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan;
c.pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga;
d.pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
e.pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 8

Divisi Administrasi terdiri atas:

a.Bagian Program dan Pelaporan; dan
b.Bagian Umum.

Pasal 9

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pengolahan dan penyajian data, pemberian informasi dan komunikasi, protokoler, kehumasan, dan hubungan antarlembaga serta evaluasi dan laporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan teknologi informasi, pengolahan data dan penyajian informasi, serta pelayanan pengaduan;
c.pelaksanaan protokoler, kehumasan, dan hubungan antarlembaga; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 11

2014, No.1698 5

a.Subbagian Penyusunan Program; dan
b.Subbagian Penyusunan Pelaporan, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 194); 2014, No.1698 2
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala.
(3)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: 2014, No.1698 3

a.pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
b.pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
c.pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
d.pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
e.penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 4

Pada setiap provinsi dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Wilayah terdiri atas:

a.Divisi Administrasi;
b.Divisi Pemasyarakatan;
c.Divisi Keimigrasian; dan
d.Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah. 2014, No.1698 4

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan;
c.pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga;
d.pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
e.pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 8

Divisi Administrasi terdiri atas:

a.Bagian Program dan Pelaporan; dan
b.Bagian Umum.

Pasal 9

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan teknologi informasi, pengolahan data dan penyajian informasi, serta pelayanan pengaduan;
c.pelaksanaan protokoler, kehumasan, dan hubungan antarlembaga; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 11

2014, No.1698 5

a.Subbagian Penyusunan Program; dan
b.Subbagian Penyusunan Pelaporan, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi.