Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL, SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2014, No.1699 3
BAB II SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL LMK
BAB II
Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang disampaikan secara langsung dengan melampirkan dokumen pendukung:
BAB III LMK NASIONAL PENCIPTA DAN LMK NASIONAL HAK TERKAIT
BAB III
2014, No.1699 5
(1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis yang berada di bawah koordinasinya.
LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut:
2014, No.1699 6
BAB IV EVALUASI LMK DAN LMK NASIONAL
BAB IV
2014, No.1699 7
Menteri melaksanakanevaluasi terhadap LMK dan LMK nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. BAB V PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL
BAB V
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)