DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif; www.peraturan.go.id 2018, No.1786 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2014tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF. www.peraturan.go.id 2018, No.1786

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2.Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3.Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4.Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
5.Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
6.Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
7.LembagaManajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. www.peraturan.go.id 2018, No.1786
8.Audit adalah pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan secara berkala terhadap efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang di hasilkan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
11.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL LMK

Pasal 2

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMK harus memenuhi syarat:

a.berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
b.mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
c.memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
d.bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
e.mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. www.peraturan.go.id 2018, No.1786

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit meliputi:
1. a.salinan akta pendirian;
2. b.salinan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
3. c.surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
4. a.anggaran dasar LMK;
5. b.fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK;
6. c.daftar nama anggota LMK;
7. d.daftar karya Ciptaan dan/atau daftar produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
8. e.surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Pasal 5

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.pemeriksaan administratif; dan
2. b.pemeriksaan faktual.
(2)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan terhadap seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan fakta di lapangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1786

Pasal 7

(1)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pemeriksaan faktual.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan pemeriksaan administratif, Permohonan dinyatakan ditolak.
(3)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan pemeriksaan administratif, Menteri menerbitkan izin operasional.

Pasal 9

(1)Izin operasional LMK yang diterbitkanoleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1786
(2)Izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
(3)Permohonan perpanjangan izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasionalhabis.

BAB III

LMKN

Pasal 10

(1)Untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.
(2)LMKNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royaltidi bidang lagu dan/atau musik;
2. b.menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
3. c.melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
4. d.memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
5. e.memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
6. f.menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK; www.peraturan.go.id 2018, No.1786
7. g.menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
8. h.melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
9. i.memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2014tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF. www.peraturan.go.id 2018, No.1786

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2.Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3.Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4.Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
5.Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
6.Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
7.LembagaManajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. www.peraturan.go.id 2018, No.1786
8.Audit adalah pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan secara berkala terhadap efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang di hasilkan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
11.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL LMK

Pasal 2

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMK harus memenuhi syarat:

a.berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
b.mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
c.memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
d.bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
e.mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. www.peraturan.go.id 2018, No.1786

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit meliputi:
1. a.salinan akta pendirian;
2. b.salinan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
3. c.surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
4. a.anggaran dasar LMK;
5. b.fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK;
6. c.daftar nama anggota LMK;
7. d.daftar karya Ciptaan dan/atau daftar produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
8. e.surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Pasal 5

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.pemeriksaan administratif; dan
2. b.pemeriksaan faktual.
(2)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan terhadap seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan fakta di lapangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1786

Pasal 7

(1)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pemeriksaan faktual.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan pemeriksaan administratif, Permohonan dinyatakan ditolak.
(3)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan pemeriksaan administratif, Menteri menerbitkan izin operasional.

Pasal 9

(1)Izin operasional LMK yang diterbitkanoleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1786
(2)Izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
(3)Permohonan perpanjangan izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasionalhabis.

BAB III

LMKN

Pasal 10

(1)Untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.
(2)LMKNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royaltidi bidang lagu dan/atau musik;
2. b.menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
3. c.melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
4. d.memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
5. e.memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
6. f.menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK; www.peraturan.go.id 2018, No.1786
7. g.menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
8. h.melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
9. i.memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014