Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif; www.peraturan.go.id 2018, No.1786 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF. www.peraturan.go.id 2018, No.1786
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2018, No.1786
BAB II TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL LMK
BAB II
Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMK harus memenuhi syarat:
www.peraturan.go.id 2018, No.1786
Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
www.peraturan.go.id 2018, No.1786
www.peraturan.go.id 2018, No.1786
(1)dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
BAB III LMKN
BAB III
www.peraturan.go.id 2018, No.1786
Bagian Kedua Susunan Komisioner
Membuka PDF…
Undang-Undang