Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. 2020, No.1630
Renstra Kemenkumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
Renstra Kemenkumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Data dan informasi kinerja Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA- Renstra merupakan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
2020, No.1630 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2020, No.1630 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk mamastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. 2020, No.1630 Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. B. KONDISI UMUM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
2020, No.1630
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM kurun waktu 2015-2019, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 5 (lima) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Adapun capaian dari kelima sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan, Bermanfaat Dan Berkepastian Hukum Sasaran Strategis ini dicapai dengan dua indikator kinerja yaitu (1) jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, dan (2) persentase peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di judicial review di Mahkamah Konstitusi, dengan capaian sebagai berikut:
Dari 160 (seratus enam puluh) rancangan undang-undang yang ditetapkan dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 tersebut, 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM, 12 (dua belas) RUU Kumulatif Terbuka. 17 (tujuh belas) RUU diantaranya telah menjadi Undang-Undang. Tabel 1.1 Penyusunan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM sesuai Prolegnas NO JUDUL RUU 2015-2019 TAHUN PRIORITAS PERKEMBANGAN PROLEGNAS
1999) RUU Prolegnas Tahun 2015- 2019 Belum disusun
- Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan.
Tabel 1.2 Persentase Pasal yang Diajukan Judicial Review Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target capaian Target capaian Target capaian Target/ capaian Pasal peraturan perundang - undangan prakarsa pemerintah yang di- judicial review di Mahkamah Konstitusi 5% / 2,83% 5% / 2,62 % 5% / 0,47 % 5% / 0,89 % 5% / 0.17 % Dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya database peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2012 dibentuk jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui website www.jdihn.go.id. Diharapkan website ini menjadi single portal untuk pencarian dokumen hukum utamanya peraturan perundang- undangan di Indonesia. Sampai dengan saat ini telah terintegrasi 351 anggota JDIHN dengan 264.643 dokumen hukum. 2020, No.1630 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat, Dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu: (1) Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, (2) Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk, (3) Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, dengan capaian sebagai berikut :
Hasil survei menunjukan bahwa kepuasan masyarakat pada pelayanan Kementerian Hukum dan HAM meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai IKM Kementerian Hukum dan HAM 6,82 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 8,13 yang artinya meningkat 2 poin dari kategori “cukup” di tahun 2015 menjadi kategori “baik” pada tahun 2019. Artinya terjadi peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja 2020, No.1630 Kementerian Hukum dan HAM. Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM (skala 0-100):
Tabel 1.3 IKM terhadap Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Angka Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 72/ 83,8 72,2/ 76,6 72,4/ 82,2 72,6/ 81,3 72,8/ 85,7 Pencapaian indeks tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:
Pengembangan SIMKIM Keberhasilan pelayanan Keimigrasian sangat ditopang oleh penerapan Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) 2020, No.1630 di seluruh UPT keimigrasian di seluruh Indonesia. SIMKIM mulai diperkenalkan sejak bulan Februari 2006. Penerapan SIMKIM diperlukan untuk penyeragaman dan pengamanan proses penerbitan Paspor dan Visa RI yang memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan Biometric Matching System (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 lalu SIMKIM sudah diterapkan secara online di 67 perwakilan RI di luar negeri. Di Tahun 2019, setelah melalui proses peremajaan hardware maupun software SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 pertamakalinya di wilayah Bali dan NTB. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misal dengan instalasi sistem pembayaran online, data kependudukan dan tenaga kerja. Kebijakan Bebas Visa Tahun 2016 dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang membebaskan orang asing dari 169 negara di dunia dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan wisata. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra mengingat setelah diberlakukannya bebas visa kunjungan (BVK) tidak juga secara signifikan mampu meningkatkan jumlah wisatawan asing masuk ke Wilayah Indonesia dan menggerakkan perindustrian pariwisata sebagaimana diharapkan, namun malah memunculkan indikasi banyaknya penyalahgunaan BVK untuk bekerja. Inovasi dalam hal pelayanan keimigrasian di tahun yang sama adalah penerbitan kartu perjalanan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis. Penerapan e-Paspor Tahun 2018-2019 elektronik paspor (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. 2020, No.1630 Keuntungan pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e- paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat Public Key Directory (PKD) dari ICAO. Penambahan Unit Layanan Keimigrasian Selain 125 kantor imigrasi yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan kantor imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan maka Ditjenim membentuk: - 9 (sembilan) Unit Kerja Keimigrasian diantaranya UKK Bojonegoro, UKK Bungo, UKK Musi Rawas, UKK Morowali, UKK Pringsewu, UKK Gunung Sitoli, UKK Magelang, dan UKK Distrik Tembaga Pura. - 5 (lima) Mall Pelayanan Publik (MPP) diantaranya MPP Jaksel, Bekasi, Payakumbuh dan Bogor. - 17 (tujuh belas) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP); - 20 (dua puluh) Unit Layanan Paspor (ULP). Beberapa kantor imigrasi di DKI Jakarta melakukan inovasi mobil keliling untuk pelayanan paspor misalnya Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat, Kanim Soekarno Hatta, dll. Penerapan Visa online Terhitung mulai Tanggal 31 Januari 2018 sistem pengurusan Visa dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi untuk menerima, memproses dan menerbitkan persetujuan Visa. Aplikasi tersebut memberikan efisiensi waktu terhadap orang asing yang memohon Visa serta memberikan kepastian proses yang dapat dimonitor melalui aplikasi secara online. Pemeriksaan dan pelayanan permohonan Visa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan kuota pelayanan sebesar 100 % dari sebelumnya yang berjumlah rata-rata 500 permohonan menjadi 1000 permohonan setiap hari. Fasilitas ini telah dimanfaatkan oleh seluruh Perwakilan Republik Indonesia untuk menerima dan memverifikasi telex/persetujuan visa sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. 2020, No.1630 On-line Single Submission (OSS) dalam pemberian perizinan bagi TKA Untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Ditjenim telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelenggarakan On-line Single Submission (OSS) dalam hal memberikan perizinan bagi TKA dengan menggunakan aplikasi TKA-Online. Aplikasi ini merupakan aplikasi teknologi informasi berbasis web yang memberikan pelayanan baik kepada pemberi kerja TKA maupun calon TKA. Pemberi kerja TKA atau calon TKA dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dengan mengisi data secara elektronik atau online. Terhitung sejak Tanggal 01 November 2018 pemberian Vitas telah menggunakan aplikasi ini dan selama periode Bulan Nov - Des 2018 persetujuan Visa bagi TKA telah diterbitkan sebanyak 6.210 permohonan. Fasilitas Imigrasi di Wilayah Perbatasan Dalam rangka mewujudkan misi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa di wilayah perbatasan Ditjenim berperan serta dalam membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bekerjasama dengan unsur pemerintahan lainnya. Peran tersebut terutama penyediaan fasilitas keimigrasian di PLBN yang menjadi prioritas. Pada Tanggal 28 April 2018, Presiden RI menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT) dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Nanga Badau, PLBN Wini, PLBN Motain, PLBN Motamassin, dan PLBN Skouw. Dalam Inpres tersebut, Ditjenim menjadi unsur yang perlu memfasilitasi fasilitas keimigrasian pada PLBNT dimaksud bekerjasama dengan K/L lainnya dibawah koordinasi BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2015, Dalam rentang waktu Tahun 2015 – 2018, Ditjenim telah memfasilitasi 7 PLBNT terpilih dengan perangkat system keimigrasian yang dinamakan 2020, No.1630 Border Control Management (BCM). Pada tahun 2019, Ditjenim mengembangkan cakupan fasilitasi system keimigrasian pada 4 PLBN lainnya. Tabel 1.4 Fasilitas BCM pada PLBN Dengan ditetapkannya pintu-pintu perbatasan menjadi PLBN Terpadu, yang difasilitasi BCM telah mendorong penggunaan paspor dibandingkan sebelum yang hanya menggunakan Pas Lintas Batas. Sepanjang tahun 2016-2018, sejumlah 2.017.569 orang memanfaatkan 7 (tujuh) PLBN Terpadu yang sebagian besar telah menggunakan paspor. Berdasarkan data statistik, perlintasan orang yang menggunakan paspor mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar 268%. Pemberian Paspor sebanyak lebih dari 3.167.273 paspor, pemberian izin tinggal kurang lebih 305.507.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB), telah diluncurkan tiga aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik, antara lain Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Beneficial Ownership dan Koperasi.
Layanan pengelolaan barang rampasan dan sitaan sebesar 85.715 barang, pendampingan terhadap 3.253 anak bermasalah hukum dan 257.086 napi telah mendapatkan pelatihan kerja produksi. Demikian juga pelayanan remisi, CB,CMB dan lain-lain juga dilakukan secara tertib, aman, transparan dan akuntabel. Pelayanan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi Selain hal tersebut untuk mendukung pelayanan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui layanan berbasis teknologi informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengembangkan layanan pemasyarakatan berbasis IT dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 sebagai berikut: - Layanan Kunjungan Keluarga berbasis Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah meningkatkan kualitas layanan kunjungan berbasis teknologi informasi pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA seperti pendaftaran kunjungan online; pendaftaran elektronik melalui e-ktp; layanan kunjungan virtual bagi keluarga. - Pengembangan Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) Pengembangan SDP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 74 fitur telah dikembangkan didalam aplikasi SDP antara lain Remisi Online dan Integrasi Online. - Pembangunan Layanan Informasi Self Service Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi terkait program pembinaan dan layanan tahanan bagi 2020, No.1630 Narapidana, Tahanan dan Anak telah dibangun layanan self service pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA. - Singkronisasi Data Tahanan, Narapidana dan Anak dengan Aplikasi lainnya melalui Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA). - Sinkronisasi data dengan aparat penegak hukum lainnya melalui peningkatan kualitas kapasitas Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi tahanan. - Pembangunan Barcode System Pengelolaan Basan Baran pada Rupbasan Guna memberikan kepastian perlindungan hak terhadap kepemilikan benda sitaan dan barang rampasan negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membangun barcode system yang terintegrasi dengan data tahanan pada 64 Rupbasan. Layanan Edukasi Pemasyarakatan - Museum Pemasyarakatan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka edukasi sejarah perkembangan sistem pemenjaraan menuju sistem pemasyarakatan di Indonesia sekaligus menyajikan hasil karya dan kreatifitas warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Tangerang yang dibangun pada Tahun 2017. - Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Dalam rangka meningkatkan kualitas reintegrasi sosial narapidana asimilasi/klien pemasyarakatan dibeberapa tempat telah dibangun Saranan Asimilasi dan Edukasi di tengah lingkungan masyarakat dengan menampilkan hasil karya narapidana berupa produk/jasa mupun sarana edukasi bagi masyarakat. 8 (delapan) Sarana Asimilasi dan Edukasi yang telah dibangun antara lain Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambang, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal, Lapas Kelas IIB Selong, Barbershop di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 dikelola Lapas Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIB Nunukan, Lapas Kelas IIB Tuban, Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir. 2020, No.1630
Penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi beberapa kriteria penilaian yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi. Berikut data perkembangan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum:
Tabel 1.5 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Jumlah Desa Sadar Hukum 175 1.091 175 974 175 264 175 356 175/ 310 Selain hal tersebut, terkait dengan kesadaran hukum dan pemberian jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi penyelenggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Sebagai mitra kerja dalam pemberian Bantuan Hukum untuk orang/kelompok orang misikin, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 7 ayat (3) melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap pemberi bantuan hukum setiap 3 (tiga) tahun. Sejak diundangkannya undang-undang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan periode verifikasi dan akreditasi, yaitu periode tahun 2013-2015 terdapat 310 PBH terverifikasi dan terakreditasi; periode tahun 2016-2018 terdapat 405 PBH; dan periode tahun 2019-2021 terdapat 524 PBH terverifikasi dan terakreditasi. Berdasarkan data yang diperoleh, penerima manfaat Bantuan litigasi dan non litigasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 1.6. Tabel 1.6 Penerima Bantuan Hukum Tahun 2016 : Litigasi Non Litigasi = = 1.755orang/kasus 2.348 kegiatan Tahun 2017 : Litigasi Non Litigasi = = 1.586 orang/kasus 2.061 kegiatan Tahun 2018 : Litigasi Non Litigasi = = 10.251 orang/kasus 3.074 kegiatan Tahun 2019 : Litigasi Non Litigasi = = 11.473 orang/kasus 3.037 kegiatan 2020, No.1630
Tabel 1.7 Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Data Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana:
Peningkatan tindak lanjut MLA menunjukkan bahwa peran Kementerian Hukum dan HAM tetap aktif dalam memfasilitasi atau melaksanakan MLA dengan Negara lain untuk kepentingan bangsa terutama dalam memerangi kejahatan (tindak pidana). 2020, No.1630 Sasaran Strategis 3 Penegakan Hukum Di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Dan Kekayaan Intelektual Yang Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual dengan capaian sebagai berikut: Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual Tingkat penyelesaian permasalahan di bidang Pemasyarakatan berupa jumlah pengaduan, jumlah gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), dan jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Permasalahan di bidang keimigrasian berupa jumlah Penyidikan Keimigrasian dan jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai dengan Ketentuan, serta permasalahan di bidang Kekayaan Intelektual berupa jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana kekayaan intelektual. Tabel 1.8 Tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Persentase rata-rata tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual 80% / 431% 80% / 130,67% 85% / 119% 85% / 88,75% 85% / 103,76 2020, No.1630 Data tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum sebagai berikut:
Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 431%.
Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 95,5%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 97,8%. Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 73%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 88,75%.
Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 96%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 134%. Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 81,29%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 103,76%. Beberapa hal penting terkait dengan penegakan hukum tersebut adalah:
1) Peningkatan Pengawasan Orang Asing Melalui Implementasi QR Code di TPI. Pembangunan sistem pengawasan orang asing berbasis QR Code saat ini telah diimplementasikan pada 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Besar. Sistem QR Code ini direncanakan akan diterapkan pada 5 (lima) TPI lainnya setiap tahun; 2) Implementasi Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) Telah terbangun sistem pelaporan orang asing secara online, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. APOA dapat diakses di http: apoa.imigrasi.go.id. yang telah dibangun sejak bulan Agustus 2015; 3) Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Telah melakukan penguatan pengawasan dan penindakan keimigrasian dengan membentuk Timpora dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan di seluruh unit pelayanan teknis Imigrasi Indonesia. Timpora bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. 2020, No.1630 Sampai dengan saat ini sudah membentuk Timpora di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Timpora dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. Timpora yang telah ada di seluruh Indonesia direncanakan akan memanfaatkan teknologi informasi seperti QR Code dan APOA. Tabel 1.9 Data Pembentukan Timpora Tahun 2017-2019 4) Penegakan Hukum Keimigrasian Melalui Penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Tabel 1.10 Penyidikan Keimigrasian Tahun 2017-2019 No. Unit Kerja 2017 2018 2019 Jumlah Kasus Jumlah Kasus Jumlah Kasus 1 Ditjen Imigrasi 62 28 28 2 Kelas I Khusus 37 32 22 3 Kelas I 93 39 60 4 Kelas II 42 46 17 5 Kelas III 39 1 0 Total 273 146 127 Tabel 1.11 Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2017-2019 No Jenis TAK 2018 2019 Dit. Wasda kim UPT Jumlah Dit. Wasda kim UPT Jumlah 1 Penangkalan 820 2.347 3.167 500 928 1.428 2 Pembatalan Izin Tinggal 275 414 689 0 94 94 3 Larangan Berada di Tempat Tertentu 0 88 88 0 10 10 4 Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Satu Tempat 825 756 1.581 1.045 597 1.642 Tahun Sekretariat Timpora (SK) Giat Kota Kabupaten Kecamatan 2017 223 963 71 320 950 2018 138 786 128 376 2185 2019 158 460 52 261 2235 2020, No.1630 5 Pengenaan Biaya Beban 0 1.805 1.805 0 542 542 6 Deportasi 488 4.493 4.981 799 1.371 2.170 TOTAL 2.030 9.793 11.769 2.344 3.542 5.886 5) Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMINP), telah dilakukan dengan penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebanyak 5.666 pemohon dan penundaan keberangkatan bagi 727 orang. 6) Inovasi yang baru diinsiasi dalam upaya pengamanan negara adalah pembentukan sistem pengawasan keimigrasian untuk mencegah/mengaggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya melalui pintu lalu lintas orang dalam bentuk sistem teknologi Civil Aviation Security and International Passenger Security Services (Sistem CAIPSS).
Konsep keadilan restoratif merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Bahkan dalam operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasyarakatan, faktanya tidak hanya bekerja dalam fase post 2020, No.1630 adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjukasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran). Bahkan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemasyarakatan mempunyai peranan yang menyeluruh dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice dan diversi. 1) Pengentasan Anak dalam Proses Praadjudikasi dan Adjudikasi sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Hasil kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses praadjudikasi dan adjudikasi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 1.9 Pendampingan Anak Tahun 2015-2019 NO Hasil Pendampingan Anak 2015 2016 2017 2018 2019 1 Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua 3.734 3.460 4102 3028 3378 2 Diversi Anak Ke Panti Sosial 149 249 277 259 261 3 Putusan Anak Kembali ke Orang Tua 386 371 432 324 434 4 Putusan diserahkan ke Panti Sosial 227 362 563 676 598 5 Putusan Pidana Bersyarat 353 348 344 328 537 6 Pidana Penjara 2.226 2.376 3639 1953 3425 JUMLAH KESELURUHAN 7.075 7.166 9357 6568 8633 2) Pemeliharaan Benda Sitaan Negara Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, untuk mencegah terjadinya kerusakan benda sitaan, hilangnya benda sitaan dan tertukarnya benda sitaan. Tabel 1.10 Rekapitulasi Benda Sitaan Negara Tahun 2015-2019 TAHUN Tingkat Kepolisian Tingkat Kejaksaan Tingkat Pengadilan Negeri Tingkat Pengadila n Tinggi Tingkat Mahkama h Agung JUMLAH 2015 240267 134481 1482 327 4558 381115 2016 221415 100773 772 328 307 323595 2017 59041 167480 688 198 303 227710 2020, No.1630 2018 132781 176905 9047 0 3519 227216 2019 16467 56132 474 198 16 73287 3) Perawatan Tahanan Untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan maka Tahanan berhak memperoleh perlindungan dan perawatan (khususnya kesehatan) pada Rumah Tahanan Negara. Tahanan yang dirawat oleh Rumah Tahanan Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 1.11 Rekapitulasi Tahanan Tahun 2015-2019 TAHUN Dewasa Laki-Laki Dewasa Perempuan Anak Laki- Laki Anak Perempuan TOTAL 2015 53,643 3,241 646 17 57,547 2016 61,089 3,548 882 26 65,545 2017 63,847 3,647 968 37 68,495 2018 68050 5570 976 19 74,615 2019 60149 3294 550 13 64,006 4) Klien Pemasyarakatan yang Diterima Masyarakat dan Berdaya Guna Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk meningkatkan produktivitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna. Dengan meningkatnya produktivitas narapidana diharapkan mampu membentuk mantan narapidana menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Adapun jumlah klien yang bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1.12 Jumlah Klien yang Bekerja TAHUN KLIEN YG BEKERJA 2018 35287 2019 29441 5) Persentase Residivis Residivisme merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurunnya Persentase Residivise menggambarkan keberhasilan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam 2020, No.1630 melaksanakan pembinaan bagi Narapidana, gambaran tingkat pertumbuhan residivis dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1.13 Rekapitulasi Jumlah Residivis Tahun 2016-2019 U n t u k melihat capaian penurunan residivis adalah dengan melihat Jumlah narapidana residivis dibagi dengan total narapidana dikali seratus persen kemudian selisih antara hasil tersebut dibandingkan dengan target di tahun berjalan. Pada tahun 2019, jumlah residivis sebesar 24.459. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana & tahanan sebesar 269.846 maka persentase residivis sebesar 9,06%. Sedangkan persentase residivis pada tahun 2016 sebelumnya sebesar 15,14% sehingga penurunan persentase residivis dari Tahun 2016 hingga 2019 sebesar 6,08%. Artinya Pemasyarakatan berhasil menurunkan tingkat residivisme dari Tahun 2016 hingga 2019 sebesar 6,08%. 6) Overstaying Overcrowded bukan satu-satunya persoalan pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM juga menghadapi masalah overstaying yang pelik. Overstaying malah dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni penjara melebihi kapasitas. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya kepala rutan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum. 2016 2017 2018 2019 Napi & tahanan Residivis Napi & tahanan Residivis Napi & Tahanan Residivis Napi & Tahanan Residivis Jumlah 204.549 30.977 232.080 27.531 255.727 29.262 269.846 24.459 % Residivis 15,14 11,86 11,94 9,06 Selisih % Residivis 3.28 0,92 2,38 Target % - 5 3 2020, No.1630 Oleh karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan menurunnya persentase overstaying sebagai bentuk dari perlindungan hak tahanan. Tabel 1.14 Persentase Pertumbuhan Overstaying Tahun 2016-2019 TAHUN A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL JUMLAH TAHANAN % Overstaying 2016 2025 7818 19571 2620 1230 33264 65545 50.75 2017 2797 4042 22656 3006 1467 33968 70679 48.06 2018 2720 5256 19589 2699 1463 31727 70582 44.95 2019 675 875 1366 375 133 3424 64006 5.35 7) Tindak Lanjut Pengaduan Tabel 1.15 Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2016-2019 Capaian penyelesaian permasalahan hukum di bidang Pemasyarakatan dengan adanya 87 aduan pelanggaran, 87 telah ditindaklanjuti dan 57 kasus telah diselesaikan.
1) Sinergi Kemenkumham dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme salah satunya dengan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) serta bekerjasama dengan PPATK, Kemenkeu dan K/L lain terkait pemanfaatan basis data beneficial ownership. 2) Memenangkan Gugatan Churchill Mining dan Planet Mining di Forum Arbitrase Internasional ICSID. PENGADUAN 2016 2017 2018 2019 Selesai 50 62 38 57 Ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi 67 32 43 30 Jumlah 117 94 81 87 2020, No.1630 3) Berhasil menangani Kasus Siti Aisyah, WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia sampai akhirnya Siti Aisyah dinyatakan bebas. 4) Penandatanganan Perjanjian Mutual Legal Asisstance (MLA) RI– Swiss yang menyepakati 39 pasal, tentang bantuan hukum pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan aset hasil tindak kejahatan. Sasaran Strategis 4 : Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM Sasaran ini diukur melalui 3 indikator yaitu jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM, jumlah kabupaten/kota peduli HAM, dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait, dan capaiannya sebagai berikut:
2020, No.1630 Kementerian Hukum dan HAM menjadi Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 yang menambahkan Kementerian Luar Negeri ke dalam Sekber RANHAM. Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM meningkat dari tahun 2015 sebanyak 120 (26 Institusi Pusat, dan 94 institusi Daerah) pada tahun 2019 menjadi 451 (24 Institusi Pusat, dan 427 institusi Daerah). Tabel 1.12 Institusi Pusat dan Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM 67 / 120 100 / 186 115 / 278 125 / 274 150 / 451 Berikut data Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM:
Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM pada tahun 2015 sebanyak 132 dan meningkat menjadi 272 pada tahun 2019 mencerminkan bahwa pemahaman dan penghormatan akan Hak Asasi Manusia di masyarakat semakin baik. Hal ini juga didorong oleh upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan internalisasi HAM di masyarakat. Berikut data Kabupaten/Kota peduli HAM:
Tabel 1.13 Kabupaten/Kota Peduli HAM Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Jumlah Kabupaten/ Kota peduli HAM 50 / 132 100 / 228 150 / 232 200 / 271 250 / 272
Kinerja penanganan pengaduan pada tahun 2015 sebesar 40% dan terus meningkat hingga mencapai 228% pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah semakin peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat. Tabel 1.14 Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi 65 / 40 75 / 135 80 / 172 90 / 256 100 / 228
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Ham Ri Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Dalam mewujudkan sasaran strategisnya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diukur melalui dua indikator utama yaitu
Kementerian Hukum dan HAM sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hal ini tercermin dari peningkatan 2020, No.1630 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan komitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan memberikan hasil nyata berupa predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang diperoleh oleh 10 (sepuluh) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM mengajukan usulan terhadap 137 Satuan Kerja, yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Inspektorat Jenderal untuk dinilai Kementerian PAN/RB dalam proses WBK/WBBM. Berikut data Indeks Reformasi Birokrasi:
Indeks RB dengan nilai 70.03 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 40,43 dan Total Komponen Hasil sebesar 29,60.
Tabel 1.15 Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Indeks Reformasi Birokrasi 75 / 70,03 80 / 75,67 85 / 76,33 90 / 77,37 95 / 78,98 2020, No.1630
Meskipun tidak dilakukan survei Indeks Integritas, Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen penuh terhadap peningkatan integritas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Tunas Integritas Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 605 pegawai pada tahun 2018. Berikut perkembangan nilai Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM: Tabel 1.16 Indeks Integritas Berdasarkan Hasil Penilaian SPI-KPK Tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks survey persepsi integritas dari KPK, sebesar 80.19. Indeks SPI 127 K/L berada pada rentang antara 63,63 (angka terendah) hingga 89,27 (angka tertinggi), berdasar surat KPK No.B/2196/LIT.05/01-15/04/2020 tgl 26 April 2020 C. POTENSI & PERMASALAHAN Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (rechts-idee) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Target/ capaian Indeks Integritas KPK tidak melakukan penilaian KPK tidak melakukan penilaian KPK tidak melakukan penilaian KPK tidak melakukan penilaian 80.19 2020, No.1630 Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Di dalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: dignity (menjunjung tinggi martabat manusia), equity (kesetaraan) dan universality (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 (sebelas) unit Eselon I, yaitu:
Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal memiliki 33 Kantor Wilayah yang terdapat di 33 provinsi, kecuali Kalimantan Utara, memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 327 Lapas, 165 Rutan, 1 Cabang Rutan, 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 90 Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan 1 Rumah Sakit Pengayoman. Adapun UPT Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri yaitu 125 Kantor Imigrasi (Kanim), 202 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 22 Perwakilan Luar Negeri, 5 mall pelayanan publik. Selain itu juga terdapat 5 (lima) UPT Administrasi Hukum Umum yaitu 5 (lima ) Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, dan Medan. Dan mempunyai 5 (lima) UPT Pengembangan Sumber Daya 2020, No.1630 Manusia berupa Balai Diklat yaitu Balai Diklat yang berada di Semarang, Manado, dan Batam, serta 2 (dua) Pendidikan Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim). Dari tahun 2014 sampai dengan 2019 terdapat penambahan Pembentukan UPT sejumlah 80 yang terdiri dari Lapas Umum, Lapas Khusus, LPKA, Rutan, Bapas, dan Kanim. Pembentukan UPT pertiap tahun sebagai berikut pada tahun 2014 pembentukan 11 UPT, tahun 2015 pembentukan 19 UPT, tahun 2016 pembentukan 34 UPT, tahun 2017 tidak ada usulan pembentukan, tahun 2018 pembentukan 2 UPT, tahun 2019 pembentukan 20 UPT. Organisasi Kementerian Hukum dan HAM digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.1 Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi, Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM, dan Tata Kelola Pemerintahan, sebagai berikut: 2020, No.1630
Secara sumber daya manusia, untuk mendukung potensi dalam penaataan regulasi akan didukung oleh perancang peraturan perundang-undangan dengan berkualitas dan berkompeten yang tersebar di tingkat pusat dan daerah. Permasalahan dalam dalam proses pembentukan dan penataan regulasi adalah disharmoni antar peraturan perundang-undangan akibat adanya ego sektoral dari berbagai pihak, dimana seringkali sulit dicapai kesepakatan terkait substansi peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi. Selain itu, permasalahan yang seringkali muncul adalah penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan seringkali harus menunggu ditetapkannya Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sehingga kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terlambat untuk 2020, No.1630 dilaksanakan atau tidak sesuai dengan perencanaan di awal tahun. Selain itu, seringkali terdapat perdebatan substansi/perbedaan pemikiran dalam penyusunan rancangan yang membuat pasal tertentu dalam draft rancangan tersebut sehingga harus dibahas kembali secara berulang karena belum disepakati oleh seluruh anggota tim. Dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang dengan DPR, seringkali terdapat perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan, baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR-RI, yang menyebabkan panjangnya waktu dalam melakukan pembahasan, serta terdapat keberatan terhadap substansi atau materi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dari salah satu kementerian/lembaga, walaupun substansi tersebut telah disepakati sebelumnya baik di dalam Tim Penyusunan RUU atau dalam forum penghamornisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal lain yang lain masih menjadi masalah dalam pembentukan dan penataan regulasi adalah terkait dengan belum optimalnya keterlibatan publik dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang- undangan yang sedang disusun, tidak hanya terkait dengan mekanisme yang ada tetapi juga terkait dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk memberikan masukan.
Potensi untuk membantu penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui berbagai layanan di Kementerian Hukum dan HAM terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sampai pada tahun 2019, realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual sebesar Rp. 714.606.483.255,-. Sedangkan realisasi penerimaan PNBP atas layanan admnistrasi hukum umum sebesar Rp1.052.961.138.319,- dan realisasi penerimaan PNBP atas layanan keimigrasian sebesar Rp. 2.559.206.618.405 (di Tahun 2019). Wujud potensi tersebut semakin terlihat nyata apabila dikaitkan dengan Era Revolusi Industri 4.0 (4IR) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana Kementerian Hukum dan HAM telah seringkali mendapatkan penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Potensi tersebut akan diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta berbasis HAM dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Secara teknis, potensi pemanfaatan teknologi di pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM akan bermanfaat untuk mendukung online single submission pada pelayanan administrasi hukum umum, mewujudkan rencana Ditjen Kekayaan Intelektual menjadi the best intellectual property office in the world sehingga dapat memperkuat perlindungan kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, memaksimalkan sistem manajemen keimigrasian guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, mendorong terintegrasinya pelayanan pencarian dokumen hukum dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum, meningkatkan kualitas sistem informasi penelitian hukum dan HAM, meningkatkan kualitas sistem informasi pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pelanggaran HAM, mendukung perubahan pola pikir pelaksanaan pengawasan internal di Kementerian Hukum dan HAM dari posisi pengawas menjadi penjamin mutu dan konsultasi (quality assurance 2020, No.1630 and consulting), bahkan dalam hal layanan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar sesuai dengan standar minimum rules for the treatment of prissioner (SMR). Permasalahan dalam proses pelayanan publik adalah bagaimana merubah mindset penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM.
Konsep keadilan restorative merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Bahkan dalam kenyataannya, operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasyarakatan tidak hanya bekerja dalam fase purna adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjukasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan 2020, No.1630 perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran). Bahkan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang menyeluruh dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice dan diversi. Selain terkait dengan sistem pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian. Dimana Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap masuk atau keluarnya seseorang ke dan dari wilayah Indonesia. Selain itu dalam konteks pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing di Indonesia peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sangat strategis karena tidak saja untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian tetapi juga untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan transnasional, terlebih lagi tim tersebut sudah dibentuk sampai dengan tingkat kecamatan. Demikian juga dalam hal upaya perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi dan peranan yang strategis untuk pelaksanaan hal tersebut. Pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya, tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak kriminal biasa karena hal tersebut berdampak besar terhadap investasi dan perekonomian di Indonesia. Dengan kata lain Penegakan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Hal penting lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penegakan hukum adalah keberadaannya sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan mutual legal assistance/MLA dan ekstradisi. Permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum adalah koordinasi dan keterpaduan dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang terlibat. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, salah satu yang belum terwujud adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, kejaksaan, pengadilan atau Mahkamah Agung hingga ke pemasyarakatan melalui single case management (SCM). Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah 2020, No.1630 adanya kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara akibat tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia (overcrowded) yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak tahanan dan/atau narapidana. Dalam hal penegakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil kekeyaan intelektual.
Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Salah satu aspek terpenting dari budaya hukum adalah munculnya kesadaran hukum dan HAM di dalam masyarakat. Masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan fungsi hukum dan HAM yang ada disekitarnya, dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional dan dapat mengetahui hal-hal yang dilarang dilaksanakan dalam kehidupan sosialnya. Dalam peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum menjadi salah satu potensi penting dalam proses tersebut. Selain itu posisi Kementerian Hukum dan HAM sebagai Koordinator Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) menjadi faktor penting dalam memastikan terimplentasikannya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemajuan HAM. Permasalahan terkait dengan peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM adalah masih adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap hukum dan HAM, karena didalamnya yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat. Selain itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga harus lebih ditingkatkan lagi dengan mengedepankan pada kualitas bukan kuantitas semata. 2020, No.1630
Permasalahan terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan adalah pelibatan seluruh pegawai Kementerian Hukum dan proses tersebut. Tidak semua pegawai mempunyai komitmen yang konsisten dalam proses-proses perbaikan tata kelola pemerintahan. 2020, No.1630 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BAB II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.1 Hirarki Manajemen Strategi Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut : A. VISI Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. 2020, No.1630 Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:
Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:
Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” B. MISI Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:
Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan. Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang- undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak 2020, No.1630 hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:
2020, No.1630 Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum. Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia. Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga mengkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu mengkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan. 2020, No.1630
Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance’’ dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu 2020, No.1630 keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state souvereignty. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni 2020, No.1630 perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.
Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:
2020, No.1630
Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.
Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:
C. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan 2020, No.1630 tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:
D. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Analisa Faktor Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL Kekuatan Kelemahan
Tabel 2.2 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman KEKUATAN VS PELUANG KELEMAHAN VS PELUANG STRATEGI STRATEGI Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang- undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Memperbaiki tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK. 2020, No.1630 Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran. KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN STRATEGI STRATEGI Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang- tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum. Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI KODE SS NARASI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL Sasaran Strategis 1 (SS1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan Indeks kualitas perundang-undangan PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL Sasaran Strategis 2 (SS2) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Sasaran Strategis 4 (SS4) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.3 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM SASARAN RPJMN 2020- 2024 MISI MISI KUMHAM TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Terwujudnya regulasi yang berkualitas Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang- undangan Indeks kualitas perundang- undangan 2020, No.1630 SASARAN RPJMN 2020- 2024 MISI MISI KUMHAM TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Terselenggara nya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggara an pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal
Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat Nomer 7 : Perlindunga n bagi segenap bangsa dan memberika n rasa aman pada setiap warga
Mengoptimalka n peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
pengelolaan pemerintaha n yang bersih, efektif dan terpercaya
SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien
Gambar 2.3 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 2020, No.1630 POHON KINERJA RENSTRA 2020 – 2024 SS 1 2020, No.1630 2020, No.1630 2020, No.1630 2020, No.1630 2020, No.1630 SP1B2 SK 2 SK 4 SK 6 SK 8 SK 10 SK 12 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM SP1B3 SK 13 SK 14 SK 15 SK 16 SK 17 SK 18 SK 2 SK 4 SK 6 SK 8 SK 10 SK 12 Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan professional Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel 2020, No.1630 SP1C SK 1 SK 2 SK 3 SK 4 SK 5 SK 6 SK 7 SK 8 Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset. Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia SASARAN STRATEGIS 1 Memastikan Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai Dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tabel 2.4 Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program, dan Kegiatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SS1 : Terpenuhinya peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang- undangan Indeks kualitas perundang- undangan Program Pembentuka n Regulasi SP3A Terbentukny a Peraturan Perundang- undangan yang berkualitas Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan SK 1 Rancangan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Jumlah Rancangan Undang-Undang KUH Perdata / KUH Acara Perdata Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHAP Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah Jumlah Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Jumlah Rancangan Peraturan Menteri 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak/Fidusia Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan SK 2 Meningkatny a kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Polhukamkes ra Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang politik dan pemerintahan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang pertahanan dan keamanan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang- undangan bidang Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang- undangan bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. SK 3 Meningkatny a kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perekonomia n Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang harmonis sesuai dengan 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ketentuan Peraturan Perundang- undangan Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan SK 4a Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi SK 4b Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang- undangan melaui mediasi Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang- undangan melalui mediasi SK 5 Peraturan Perundang- undangan Persentase (%) peraturan perundang- undangan yang 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN yang diundangkan , diterjemahka n, dan dipublikasika n sesuai dengan permohonan diundangkan sesuai dengan pengajuan Persentase peraturan perundang- undangan yang dipublikasikan, didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan dan jurnal legislasi nasional yang diterbitkan Persentase peraturan perundang- undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan Persentase peraturan perundang- undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan SK 6 Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang- undangan Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang- undangan Jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan SK 8a Terfasilitasin ya rancangan produk hukum di daerah Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang- undangan SK 8b Terselenggara nya pembinaan perancang Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Mendapatkan Pembinaan peraturan perundang- undangan peraturan perundang- undangan SP3B1 : Terselenggar anya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan SK 1 Meningkatny a kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/a nalisis dan evaluasi hukum Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020- 2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan SK 2 Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya SK 6 Terselenggara nya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/a nalisis dan evaluasi produk hukum di wilayah Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS 2 Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan HAM Tabel 2.5 Hubungan Sasaran Strategis II dengan Program, dan Kegiatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SS 2 : Mengoptimalka n peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target Pemajuan dan penegakan HAM SP 4 Meningkatny a kebijakan pembanguna n yang berprespektif HAM Persentase Kab/Kota Peduli HAM SK 1 Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat SK 6 Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabu paten/Kota memenuhi HAM. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM SK 4 Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti SK 7 Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanju ti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM SK 8 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti SK 10 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM jumlah kab/kota peduli HAM Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM SK 11 Meningkatnya rekomendasi Pelindungan Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Asasi Manusia Di Wilayah Persentase Kab/Kota Peduli HAM SK 5 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM Persentase Kab/Kota Peduli HAM Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan SK 2 Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan SK 3 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non- Yudisial Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non- Yudisia yang ditindaklanjuti SASARAN STRATEGIS 3 Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tabel 2.6 Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SS3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Program Penegakan dan Pelayanan Hukum SP2A1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum SK1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum SK2 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum SK 4 Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SK 5 Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti SK 6 Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia Persentase pemberian bantuan hukum dibidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum SK 7 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum SK 8 Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan SK 10 Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum SK 11 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SP2B1 Terwujudnya Penyelenggar aan Pemasyaraka tan yang Berkualitas Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakata n SK 7 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakata n Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakata n Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasyarakatan Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan sesuai standar Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan SK 9 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Kerjasama Pemasyarakatan Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar SK 10 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan berbasis TI Penguatan SDP Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI Jumlah Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data SK 14 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tah anan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Ana k sesuai dengan standar Persentase Tahanan /Narapidana/Ana k mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal Persentase Tahanan/Narapid ana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Persentase tahanan/narapid ana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase tahanan/narapid ana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyala hguna/korban penyalahgunaan narkotika SP2C1 Meningkatny a kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian SK 1 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas SK 2 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian SK 7 Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplentasikan SK 8 Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian SK 9 Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SK 12 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah SP2D Terlindungin ya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual SK 1 Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual Persentase penyelesaian permohonan desain industri Persentase penanganan aduan pelanggaran KI Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang Berlaku SK 2 Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis Peningkatan permohonan kekayaan intelektual Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) SK 3 Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis SK 4 Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SK 5 Meningkatnya penegakan hukum KI Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal SK 6 Layanan Online Kekayaan Intelektual Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal SK 8 Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah SK 9 Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal Persentase penanganan aduan pelanggaran KI Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS 4 Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tabel 2.7 Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti Program Penegakan dan Pelayanan Hukum SP2A2 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti SK3 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulata n NKRI.
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Indeks kepuasan layanan bantuan hukum Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi Indeks kepuasan layanan bantuan hukum SK 7 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum Persentase desa/kelurahan sadar hukum 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN SASARAN STRATEGIS 7 Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM Tabel 2.10 Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SS7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Program Dukungan Manajemen SP1D1 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna SK 2 Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi Persentase ASN Kemenkumha m yang mendapatkan pengembangan kompetensi SK 1 Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya SK3 Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepimpinan Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya SK6 Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah Kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya SK4 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Nilai reformasi birokrasi BPSDM Nilai SMART BPSDM Nilai SAKIP BPSDM Indeks IKPA BPSDM Persentase Penyerapan Anggaran BPSDM Persentase SDM internal BPSDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase forum-forum kerjasama yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan UKE 1 dan 2 Pengguna Jasa BPSDM Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya SP1D2 : Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakata n Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakata n yang ditempatkan sesuai dengan kompetensin jabatan SK 5 Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasyarakatan dan Imigrasi Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS 8 Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien Tabel 2.11 Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan Program, dan Kegiatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SS 8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien Nilai Akuntabilita s Kinerja Program Dukungan Manajemen SP1A1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “BB” SK1 Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien Persentase satuan kerja yang mengimplement asikan 8 area perubahan Persentase satuan kerja yang memiliki Nilai LAKIP minimal BB SK 2 Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia Prosentase pegawai yang memeproleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement SK 3 Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Prosentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM SK 4 Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaa n Kementerian Hukum dan HAM persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan SK 5 Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SK 6 Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Domain Tata kelola Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik SK 7 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah SK 10a Meningkatnya citra positif Ditjen AHU Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media SK 10b Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia Persentase jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian SK 10c Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen AHU Nilai IKPA Ditjen AHU SK 10d Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU Nilai SMART DITJEN AHU SK 10e Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien Indeks penilaian RB Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU SK 10f Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU Persentase pemenuhan kebutuhan BMN Ditjen AHU SK 10g Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kerumahtanggaa n dan ketatausahaan Ditjen AHU Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum, kerumah tanggaan dan persuratan SK 10h Terwujudnya pengelolaan keuangan yang Indeks kepuas pegawai terhadap layanan 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN akuntabel di lingkungan Ditjen AHU pengelolaan keuangan Ditjen AHU SK 10i Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien Nilai SAKIP Ditjen AHU Nilai Maturitas SPIP Ditjen AHU SK 11 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP SK 12a Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nilai Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai SMART Nilai IKPA Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Kendaraan Bermotor Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Gedung/Bangu nan SK 12b Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan Jumlah Lapas Supermaksimu m dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan SK 13a Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakata n dan pelaporan yang 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN akuntabel tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakata n Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Kendaraan Bermotor Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Gedung/Bangu nan SK 13b Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakata n (Lapas) Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakata n Perempuan (LPP) Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakata n (Bapas) Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/Re novasi Lembaga Pemasyarakata n Narkotika (Lapas) 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Jumlah UPT Rehabilitasi/Re novasi Lapas/Rutan/B apas/LPKA/Ru pbasan SK 14a Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi SK 14b Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi SK 15 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah SK 16 Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik" Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual SK 17 Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Peraturan Perundang- undangan undangan Jumlah Layanan Internal Jumlah Layanan Perkantoran SK 18 Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Internal (Overhead) Jumlah Bulan Layanan Perkantoran SK 19 Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional Jumlah Layanan Internal Jumlah Layanan Perkantoran SP1A2 Terwujudnya pengelolaan keungan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham SK 8 Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART diatas 95 SK 9 Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien Persetase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93 SP1B3 Meningkatnya efektfitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB" ( SK 2,SK3, SK6, SK8,SK10, SK12) Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK1 Termanfaatkann ya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK2 Termanfaatkann ya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK3 Termanfaatkann ya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK4 Termanfaatkann ya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi SK8 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal SK5 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal SK 6 Layanan teknologi dan sistem informasi Persentase kepuasan masyarakat pengguna 2020, No.1630 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN penelitian hukum dan hak asasi manusia terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Presentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia SK 8 Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah 2020, No.1630 E. TATA NILAI Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut: Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini 2020, No.1630 menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 2020, No.1630 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024 Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:
Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:
2020, No.1630
2020, No.1630
Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:
Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:
Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. 2020, No.1630 Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional (Sumber: RPJMN 2020-2024)
dan
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
1) reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancagan Peraturan 2020, No.1630 perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan; 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi; 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; 5) menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang- undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; 6) melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan mempehatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA); 7) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut; 8) mempercepat proses integrasi database peraturan perundang- undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; 9) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law); 10) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; 2020, No.1630 11) melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi; 12) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan 13) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
1) layanan di bidang Administrasi Hukum Umum pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik; pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat; penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat. 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi: membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; membuat kebijakan yang ramah investasi; 2020, No.1630 melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain: - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM; - pembentukan kantor imigrasi baru; - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus; - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (one single submission) dengan instansi terkait; - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler); - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 3) layanan di bidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi: modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui: - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas; - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual, dan 2020, No.1630 modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan. 4) layanan di bidang Pemasyarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dengan strategi sebagai berikut: peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan; meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan; membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah: pembangunan UPT Pemasyarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya; peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan; perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan; penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional; penguatan Sistem Database Pemasyarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT; pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun); peningkatan kapasitas operator SDP; dan peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan. 2020, No.1630
1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui knowledge transfer sebagai penerapan Corporate University bagi Kanwil dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI .
1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja; 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (beneficial ownership); 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan 4) pembangunan dan pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah: 1) mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum); 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabalitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khsusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi; 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan); 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan; 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial; 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan; 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika; 8) pendidikan penyetaraan kejar paket; 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: 1) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian; 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal); 5) perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN; 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI; 8) implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI; 9) interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah; 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial; 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat; 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia; 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah; 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia; 2020, No.1630 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan; 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok; 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat; 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kolompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas; 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekruitmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum; 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
1) penguatan sarana prasarana di PLBN; 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN; 2020, No.1630 3) perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN; 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI; 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian; 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja; 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO; 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan; 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan; 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan; 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban; 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner; 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif: 2020, No.1630 meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I; meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM; penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM; peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM; meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan; menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan 2020, No.1630 penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media online; pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayananan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi; meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah; meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya; peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan meningkatkan nilai SPBE melaui integrasi sistem informasi, pengembangan data warehouse kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (digital signature), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi data center kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian. 2020, No.1630 2) Strategi untuk Pengawasan Intern: pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM; meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting; meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif; meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel; mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar; meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi; mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional; mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif; membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas; melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP); melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR); menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2020, No.1630 melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP; menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko; mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderdal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). 3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang; meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM; meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks scopus; mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM; melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM; evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM. 4) Strategi Pengembangan SDM: melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University; dan 2020, No.1630 mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut: Tabel 3.1 Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain
diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi Pengampu Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM
Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK Pengampu Ditjen Kekayaan Intelektual
Tabel. 3.2 Kebijakan, Strategi dan Target Capaian KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN Bidang Administatif Fasilitatif Evaluasi Aturan Work From Home Mengevaluasi efisiensi penerapan Work From Home (WFH) Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara. Optimalisasi fasilitas SUMAKER Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat Terselenggaranya proses surat- menyurat secara online 2020, No.1630 KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM Menyusun aturan protocol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri. Evaluasi kinerja anggaran Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas Dilakukan melalui mekanisme revisi. Penguatan sarana teknologi informasi Menambah bandwith untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi. Dilakukan pada seluruh unit kerja. Bidang Keimigrasian Penyesuaian Regulasi 1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan covid 19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI.
Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pencapaian Target Realisasi PNBP
Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran Bidang HAM Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online)
2020, No.1630 KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN Yankomas. Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020 Audit Barang dan Jasa BAMA dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19 Pelaksanaan Audit Barjas dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan BAMA disesuaikan dengan adanya pengurangan BAMA atas Pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020 2020, No.1630 KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN penyebaran Covic 19 Audit Barang dan Jasa atas Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020 Pelaksanan Audit Barang dan Jasa dilakukan untuk melakukan Audit terhadap Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dilakukan Audit karena adanya kebijakan PSBB dan WFH. Juli s.d. Desember 2020 Pelatihan dan Pendidikan Teknis dan Subtansial APIP Pelaksanaan Diklat APIP dilakukan mengingat adanya penundaan DIKLAT selama kebijakan PSBB dan WFH berlangsung di tahun 2020. Juli s.d. Desember 2020 Penunjang Kesehatan Pegawai - Menyediakan hand sanitizer - Pemberian masker Pemberian Vitamin Selama masa pandemi Pengusulan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan lainnya) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Mengusulkan revisi POK atas DIPA ITJEN untuk proses perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Oktober 2020 Bidang Pembinaan Hukum Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)
Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum. Melakukan kegiatan Forum Tanggapan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video conference terhadap berbagai rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah disampaikan sebelumnya. Terselenggaranya kegiatan Forum Tanggapan yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (online) untuk mendapatkan tanggapan terhadap rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN. Melakukan kegiatan Forum Pemantauan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video conference terhadap tindak lanjut dari Forum Tanggapan yang telah dilakukan sebelumnya. Terselenggaranya kegiatan Forum Pemantauan yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (online) untuk memberikan informasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN. Kegiatan Prioritas Nasional tentang SOP Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum Mengoptimalkan rapat internal Kementerian Hukum dan HAM melalui Video Conference Kewenangan BPHN dalam aturan tentang pemantauan dan peninjauan Penyusunan DPHN Mengoptimalkan rapat melalui Video Conference dan memasukkan data Analisis dan Evaluasi Hukum tahun 2016 sampai 2019 Tersusunnya DPHN sebagai masukan dalam kerangka penyusunan RPJMN 2020, No.1630 KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan Pada Produk Hukum Daerah Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah melalui video conference Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana teleconference atau video conference dengan Kantor Wilayah/Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Org anisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di daerah Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum Percepatan pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi online dengan penyedia yang ditunjuk Bulan Juni 2020 Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara online dalam kondisi darurat COVID-19 Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap orang miskin Menunda penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19 Mempersiapkan perangkat pelaksana Lomba Kadarkum Tingkat Nasional seperti dewan juri, pendamping juri, pemandu, dan sebagainya serta memeriksa bahan materi soal dan kelengkapan pelaksanaan lomba untuk pelaksanaan Tahun 2021 Terselenggaranya kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang merupakan sarana untuk memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat 2020, No.1630 KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN Tidak melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19 Menyusun tema dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja. Tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19 Menyusun materi penyuluhan dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja. Tidak melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19 Meningkatkan layanan konsultasi hukum tidak langsung (online) pasca pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan pemberian Konsultasi Hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja. Penyempurnaan Regulasi
Mewudujkan Balitbang Hukum dan HAM Go Internasional
20% KTI hasil litbang yang disitasi
Bidang Peraturan Perundang-undangan Pengharmonisasian RPUU secara online Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pengharmonisasian RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan apllikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai Terselesaikannya pengharmonisasian RPUU sesuai dengan permohonan Penyusunan RPUU secara online Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat penyusunan RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan apllikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai Penguatan substasi dalam RUU yang sedang disusun Pembahasan RUU secara online Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pembahasan RUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan apllikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai Penguatan substasi dalam RUU yang sedang dibahas Pendaftaran Pengundangan RPUU secara online Proses pendaftaran pengundangan RPUU dilakukan hanya melalui email, selanjutnya finalisasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan jam buka layanan dilakukan secara terbatas dengan 2 hari Terselesaikannya Pengundangan RPUU sesuai dengan permohonan 2020, No.1630 KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN layanan selama satu minggu Bidang Pemasyarakatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidan/tahanan/ anak
a) Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji b) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji
a) Penyediaan peralatan makan dan minum b) Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum
a) Pemenuhan kebutuhan SDM Ahli Gizi b) Pemenuhan kebutuhan SDM Juru Masak a) 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 b) 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji 527 paket 527 Orang Ahli Gizi 527 Juru Masak Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/an ak
• Pembangunan ruang isolasi, • Pembuatan sarana cuci tangan
a) Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/ anak Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan & Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan dan Lapas Perempuan 527 Klinik Pratama 527 Klinik Pratama 527 Klinik Pratama 527 UPT 272.800 Narapidana/Tahanan/Anak (Estimasi kenaikan 0,86% {Persentase Kenaikan Jumlah Penghuni antara Tahun 2019 dan 31 Maret 2020}) 2020, No.1630 KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN b) Pemenuhan biaya perizinan klinik pratama 527 Klinik Pratama Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi narapidana pengguna narkoba Penyusunan regulasi : Penyusunan perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial 1 dokumen perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial Realokasi anggaran/lanjutan pembangunan 4 UPT Pemasyarakatan yang dilakukan penghematan Tahun 2020
a) Pembangunan Rumah Tahanan Negara Semarang pada Tahun 2021 b) Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan pada Tahun 2021 c) Pembangunan Lapas Perempuan Padang pada Tahun 2021 d) Pembangunan Rutan Donggala pada Tahun 2021 1 UPT 1 UPT 1 UPT 1 UPT Peningkatan kualitas layanan kunjungan
Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan
a) Rehabilitasi/ modifikasi ruang kunjungan terbatas dan komunal b) Pemenuhan sarana/peralatan pendukung
Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 527 UPT 527 Paket 1 Paket Implementasi SPPT-TI Pemenuhan SDM : Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI 40 Orang Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah Pemenuhan SDM : a) Penambahan tenaga ahli peneliti/klasifikasi jenis benda/barang berharga b) Pemenuhan tenaga pengamanan c) Diklat tenaga analis/peneliti/penilai basan dan baran yang bersertifikasi d) Penambahan tenaga ahli klarifikasi (koordinasi dengan apgakum terkait jangka waktu basan baran) e) Penambahan tenaga ahli SDP f) Diklat tenaga klarifikasi basan dan baran a) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan) b) 384 Orang (4 Orang per UPT Rupbasan) c) 64 Orang (1 Orang per UPT Rupbasan) d) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbsan) 2020, No.1630 KEBIJAKAN STRATEGI TARGET CAPAIAN Bidang Pengembangan SDM Melakukan Pengembangan Kompetensi (teknis. Manajerial dan sosio kultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM Coorporate University (Kementerian Hukum dan HAM CorpU) yang mengintegrasikan proses pembelajaran bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM. Strategi Kementerian Hukum dan HAM Corpu dapat diwujudukan melaui 4 (empat) pilar Kementerian Hukum dan HAM Corpu, yaitu:
2020, No.1630 C. Kerangka Regulasi Kementerian Hukum dan HAM, selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, juga mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang- undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Pengundangan dan Pemantauan/Analisa dan Evaluasi. Secara subtansi, berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode tahun 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Stratagis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu:
Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu: 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 1 Undang-undang RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
KUHP (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie) yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pemidanaan. Perlu diwujudkan upaya pembaharuan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan penataan kelembagaan penegak hukum.
Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum
Terbagi dalam 2 buku, yaitu buku kesatu tentangketentuan umum dan buku kedua tentang kejahatan Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Akademisi Target Penyelesaian 2020 (Sudah pernah dilakukan pembahasan di DPR) 2 Undang-undang RUU tentang Hukum Acara Perdata Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura.
Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum”, 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan berlaku.
Undang-Undang ini berlaku untuk memutus gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum diperiksa atau di putus pada saat Undang- Undang ini mulai berlaku. Adapun Gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama Undang-Undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan sidang Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase dan hukum acara cepat (small claims court) Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN Unit Terkait/Institusi Mahkamah Agung, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator Target Penyelesaian Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden namun RUU tsb dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAMkarena diperlukan adanya penyempurnaan substansi 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 3 Undang-undang RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 24 tahun 2003 tentang tentang Mahkamah Konstitusi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Pembentukkan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik hakim konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materi muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum. Terkait dengan kelembagaan misalnya, tidak diatur mekanisme seleksi calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2011 ditetapkan Undang- Undang No 8 Tahun 2011 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Selain itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang menyatakan badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada.
memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK, seperti putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional dll, agar tidak ada keraguan terhadap validitas putusan-putusan dimaksud. meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparsialitas MK dan para hakim konstitus. Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan lembaga.
Mekanisme seleksi ketua dan wakil ketua MK 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI yang dipilih dalam satu kali rapat pemilihan Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan Persyaratan calon hakim konsitusi (pendidikan, umur dan pengalaman kerja Masa jabatan hakim konstitusi pengganti Unsur Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Pengaturan mengenai ultra petita Ketentuan pasal 59 yang mengingkari sifat putusan MK (Final and Binding) Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB, Akademisi Target Penyelesaian Sudah dilakukan pembahasan di DPR 4 Undang-undang RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan:
ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 5 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Penambahan RUU Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar, ekspektasi rakyat kepada BPK yang juga semakin tinggi, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya: terjadinya tumpang tindih dan perbedaan perhitungan kerugian negara (PKN). Hal ini dapat terjadi karena adanya entitas (lembaga) selain BPK yang dapat melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang sama sehingga hasil dari perhitungan kerugian negara dapat menjadi bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Disamping itu, untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang andal (reliable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) perlu dirumuskan kembali konsepsi perhitungan dan penetapan kerugian negara serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.
perubahan ini dilakukan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, salah satunya mempertegas penerapan prinsip kolektif-kolegialitas diantara para anggota BPK yang sangat diperlukan untuk penguatan tata kelola internal BPK khususnya mekanisme built in control pada tingkat pimpinan BPK dan mendukung mekanisme check and balances pada tingkat pimpinan BPK Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI Unit Terkait/Institusi Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Target Penyelesaian 2020-2024 6 Undang-undang RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru. Dengan kondisi pemekaran wilayah maupun dengan luas wilayah yang ada dari Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri di wilayah diperlukan pembentukan Pengadilan tinggi baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat mencari keadilan
Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB Target Penyelesaian 2024 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 8 Undang-undang RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan asset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945. Bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan asset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang professional, transparan, dan akuntabel Substansi yang akan diatur: - Perampasan asset melalui pendekatan Non-conviction Base Aset Forfeiture (NCB) - Mekanisme/hukum acara penegak hukum yang terlibat dalam rezim perampasan asset - Pengelolaan asset kejahatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, KPK, Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2023 9 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Materi yang akan diatur: Penguatan rekomendasi Ombudsman Status Kepegawaian Asisten Ombudsman Kedudukan Perwakilan Ombudsman Mekanisme pengenaan sanksi Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, kementerian PAN & RB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi Target Penyelesaian 2020-2024 10 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan teknologi memberi dampak disemua lini kehidupan yang tidak terkecuali di bidang hukum yang tentunya di tuntut harus mampu untuk menyesuaikan. Selain itu, banyaknya muncul konvensi internasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum acara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Untuk mengatur system peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan dan perlakuan yang sama hak pelaku dan korban serta kejelasan ruang lingkup kewenangan penegak hukum disesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka mempertahankan system konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2024 11 Undang-undang RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.
ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi yang bersifat intensive cash. Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Bank Indonesia, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan Target Penyelesaian Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden 12 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
- Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga pemasyarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemasyarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda. - Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkant perubahan atas definisi sistem pemasyaraktan.
- Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi. - Menegaskan kedudukan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI Terpadu/Criminal Justice System (Posisi pemasyarakatan tidak hanya diakhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi) - Menegaskan pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem. - Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya.
Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemasyaraktan hanya diartikan terbatas pada lembaga pemasyarakatan yang berada pada fase terakhir (post adjudikasi) dari proses penegakan hukum namun dengan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem peradilan Pidana maka akan menemui perluasan peran dan tanggungjawab. Oleh karena itu subsistem pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupbasan, Rutan. RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dibahas oleh seluruh Panja DPR RI di tingkat I dan mengalami penundaan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian PAN & RB, Sekretariat Negara, Akademisi Target Penyelesaian Sudah di bahas di DPR 13 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Urgensi Pembentukan Undang – undang eksisting saat ini (Undang – 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlu dilakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun perubahan undang – undang tersebut antara lain: - Perubahan definisi Desain Industri. - Penambahan unsur yang bisa mendapatkan perlindungan. - Perubahan jangka waktu pelindungan Desain Industri. - Perubahan sistem pelindungan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu: pencatatan dan pendaftaran. - Penambahan sistem permohonan melalui pendafataran Internasional. - Naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Desain Industri telah disusun oleh BPHN. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh Panja DPR RI. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemneterian Perindustrian, Sekretariat Negara, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi Target Penyelesaian Sudah di bahas di DPR 14 Undang-undang RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Kebijakan ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28I, Pasal 33, dan Pasal 18. Pasal 33
ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara (controled by the State), yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi Target Penyelesaian 2020-2024 15 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam UU Paten antara lain: Isu mendorong Inovasi Nasional. Sejalan dengan isu tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam UU Paten yang menjadi kendala serta menghambat daya saing nasional untuk mendorong inovasi, antara lain: - paten sederhana; - invensi terhadap program untuk komputer; - invensi yang dianggap sebuah temuan berupa penggunaan baru dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada; dan - grace period publikasi ilmiah dengan filling date paten; Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan Local working Patent (Permasalahan Pasal 20 UU Paten) (Ketentuan Pasal ini akan dihapuskan dan dimasukan ke dalam “Omnibus Law”). Isu Pelayanan Permohonan Paten, antara lain: - Penetepan Informasi Sumber Daya Genetik; - Perubahan data permohonan; - Percepatan pemeriksaan substantif dan keputusan persetujuan/ penolakan; dan - Biaya tahunan pemegang Paten. Tujuan penyusunan Perubahan UU Paten adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan pengaturan internasional. 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI Sasaran yang ingin diwujudkanadalah terciptanya penyelenggaraan pelindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif, dan selaras dengan pengaturan internasional yang mendukung kemudahan iklim berusaha dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melindungi akses kesehatan masyarakat terhadap farmasi. Arah dan Jangkauan pengaturan agar lebih harmonis dengan ketentuan Paten Internasional, sedangkan jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang tentang Paten meliputi mendukung inventor Paten dalam dan luar negeri, pelaku usaha, lembaga penelitian domestik untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Paten yang harmonis dengan ketentuan internasional Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH Target Penyelesaian 2020 16 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB. Yaitu pada indikator Resolving Insolvency dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024. Tujuan daripada pembaruan RUU Kepailitan ini diantaranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya dalam indikator Resolving Insolvency. RUU Kepailitan juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh World Bank, serta mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator Target Penyelesaian Draft RUU diselesaikan pada tahun 2021 17 Undang-undang RUU tentang Badan Usaha Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Sesuai dengan instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program Ease of Doing Business (EoDB). RUU Badan Usaha ini mampu meningkatkan Peringkat Indonesia dalam Survey EoDB dimana Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara, sementara Presiden menargetkan agar Indonesia masuk peringkat 40 besar sejak tahun 2016. RUU Badan Usaha secara khusus dimaksudkan agar meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator starting business dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat 134. RUU Badan Usaha juga merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dari Undang-undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan aturan lainnya mengenai badan usaha. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha ini juga merupakan perwujudan perintah Presiden terkait simplifikasi regulasi. Selain daripada EoDB, RUU Badan Usaha ini juga akan mengatur mengenai Beneficiary Ownership (BO) untuk mengakomodir pencegahan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, dan tindak pidana korporasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari program prioritas nasional yaitu mendukung Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Latar Belakang dan Permasalahan: Pembaruan pengaturan mengenai badan usaha Penyatuan pengaturan Badan Usaha (omnibus law) Perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata, 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha Materi yang akan diatur: Bentuk-bentuk badan usaha Mekanisme Pendirian Modal dan saham Organ Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Pertanggungjawaban Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan Target Penyelesaian 2021 18 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam survey EoDB khususnya dalam peringkat Getting Credit, dimana Indonesia menduduki peringkat 44 dari target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia. RUU Jaminan Fidusia ini pada dasarnya disusun dengan maksud optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktek terbaik internasional, untuk meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator Getting Credit. Reformasi hukum dalam RUU Jaminan Fidusia ini juga berguna sebagai elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atas kekuatan eksekutorial fidusia yang saat ini juga menjadi obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi. 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI Latar Belakang: praktek Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi. Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, terutama dalam mendapatkan pembiayaan, jaminan fidusia perlu dilakukan perubahan guna mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum Materi yang akan diatur: memperluas cakupan objek fidusia, dalam hal ini adalah memasukkan pesawat terbang sebagai salah satu objek fidusia; memperbaiki prosedur pelayanan fidusia (pembebanan, pendaftaran, penghapusan) jaminan fidusia yang lebih efektif dan efisien; dan memperbaiki pengaturan mengenai sanksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk meningkatkan pelindungan hukum baik untuk kreditor ataupun debitor; menambahkan pengaturan mengenai jaminan fidusia secara elektronik di dalam materi Undang- Undang Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemnetrian Perhubungan, Badan Ekonomi Kreatif, Organisasi Profesi Notaris, Akademisi Target Penyelesaian Draft RUU diselesaikan 2021 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 19 Undang-undang RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Saat ini regulasi Undang-undang jabatan notaris sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri. Perlunya pembaruan regulasi ini juga didorong dengan rendahnya peringkat Starting Business EoDB masih rendah yang salah satunya diakibatkan adanya praktik kerja notaris di lapangan yang dinilai menghambat iklim investasi dengan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Selain itu, maraknya transaksi berbasis elektronik atau teknologi informasi yang bersifat borderless belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak yang berkepentingan. Terakhir, maraknya permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Notaris. Latar Belakang dan Permasalahan: Lemahnya prosedur pengangkatan yang diatur dalam UUJN, menyebabkan semakin banyak Notaris yang diangkat tanpa mengetahui kualitas dari Notaris tersebut. Artinya, bahwa cukup dengan syarat administrasi saja, seseorang yang mengajukan permohonan pengangkatan langsung dapat di proses surat keputusan pengangkatannya sepanjang syarat yang ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi. Tidak optimalnya Peranan MPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal MPD merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan MPD lah yang tau betul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Peranan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris dan kode etik notaris (pide: Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN) dan menerima pengaduan dari masyarakat tanpa ada kewenangan untuk melakukan sidang untuk penyelesaian sengketa. Hasil laporan pemeriksaan diberikan pada MPW. Dan karenanya, penyelesaian sengketa model UUJN tidak efektif 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI karena kemungkinan hasil pemeriksaan MPD bisa berbeda dengan putusan MPW. Penyesuaian dengan teknologi informasi terkait minuta akta dan data digital Pengenaan sanksi yang sulit diterapkan pada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat. Materi yang akan diatur: Perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan MPD dengan memberikan kewenangan penindakan terhadap temuan pelanggaran jabatan Notaris baik karena pemeriksaan berkala ataupun karena laporan masyarakat. Perlu kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dengan pembuatan akta digital. Sehingga, diperlukan pengakuan bagi semua pihak terutama untuk pembuktian. Kepastian hukum itu di nyatakan dengan jelas dalam perubahan UU Jabatan Notaris, bahwa akta digital merupakan salah satu akta autentik yang sempurna pembuktiannya. Pengaturan dalam perubahan UU Jabatan Notaris mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris semula dalam bentuk minuta akta menjadi dalam bentuk digital. Perlu diatur penambahan jenis penjatuhan sanksi, mengingat saat ini AHU telah melakukan pelayanan secara online khusus pada Notaris dan kedepannya akan dilakukan pembuatan akta digital sehingga, perlu penjatuhan sanksi berupa pemblokiran sementara akun Notaris bagi Notaris yang di duga melakukan pelanggaran jabatan Notaris Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kemnetrian ATR/BPN, PPATK, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Organisasi Profesi Notaris, Target Penyelesaian Draft RUU diselesaikan tahun 2023 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 20 Undang-undang RUU tentang Hukum Perdata Internasional Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Permasalahan yang dihadapi 1) Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada hukum kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal 436 Rechtsverordening (RV) (Staatsblad Tahun 1847 No. 52 jo. Staatsblad Tahun 1849 No. 63). Dalam rangka mendukung salah satu misi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, pembangunan hukum nasional berfokus pada kelanjutan pembaharuan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia. 2) Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business atau EODB) Indonesia masih relatif rendah, demikian pula skor Investing Across Border (IAB) Indonesia relatif masih rendah. Salah satu penyebab situasi ini adalah ketiadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum keperdataan yang berdimensi internasional, khususnya dalam penetapan kewenangan badan-badan peradilan Indonesia, penetapan hukum yang berlaku dalam peristiwa/hubungan hukum keperdataan yang bersifat transnasional, dan sejauh mana hak- hak serta putusan-putusan hukum asing akan diakui dan dapat dieksekusi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Persoalan-persoalan itu, sewajarnya diatur di dalam sekumpulan asas dan aturan hukum yang dihimpun secara sistematis dan lengkap di dalam sebuah UU Hukum Perdata Internasional (UU HPI Indonesia). 3) Maraknya transaksi berbasis elektronik dan transaksi-transaksi yang mengandalkan teknologi informasi yang bersifat borderless belum dibarengi dengan pranata hukum yang 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa, serta secara potensial dapat menyangkut kepentingan Indonesia dan warganegara Indonesia; 4) Fakta atau temuan Berdasarkan data pada website Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berdimensi HPI cukup tinggi setidaknya meliputi: (1) perkawinan campur sejumlah 797 perkara; (2) pengangkatan anak sejumlah 116 perkara; dan (3) perikatan sejumlah 628 perkara. Jumlah ini belum termasuk kasus- kasus yang tidak termuat dalam website Putusan Mahkamah Agung. Pentingnya Kehadiran Undang-undang HPI sebagai pemecahan permasalahan 1) Adanya UU HPI yang lengkap dan koheren dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Indonesia untuk menentukan: kewenangan yurisdiksional Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara hukum keperdataan yang mengandung unsur asing/transnasional; hukum material (substantive laws) mana yang harus diberlakukan oleh Pengadilan Indonesia dalam peyelesaian perkara- perkara yang mengandung unsur asing; dan sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia. 2) Adanya sebuah UU HPI dapat meningkatkan scoring Indonesia menurut IAB (Investing Across Borders) mengenai starting of foreign business dan judicial index serta EoDB (Ease of Doing Business), karena adanya kepastian hukum mengenai tindak-tanduk pengadilan Indonesia seandainya timbul perkara dari foreign investments activities atau foreign business activities yang melibatkan Indonesia. Aspek terkait dengan starting of foreign business index dari Indonesia dalam investing 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI across border score menunjukkan bahwa untuk melakukan invest1asi di Indonesia dengan mendirikan sebuah usaha milik asing di Indonesia nilainya lebih rendah dari pada nilai rata-rata IAB untuk wilayah regional Asia Timur dan Pasifik maupun global. (Skor Indonesia 52,6, skor rata-rata regional 57,4 dan skor rata-rata global 64,5). Aspek Extend of Judicial Assistance Index dari Indonesia di dalam Investing Across Borders Score (skor yang akan mengukur daya saing investasi berbagai negara di dunia) saat ini cukup rendah (skor Indonesia: 41,3; skor rata- rata regional: 46,6 dan skor rata-rata global adalah 57,9). Rendahnya index Indonesia ini dipengaruhi oleh ketiadaan hukum yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional atau bersifat borderless, yang seharusnya diakomodasi di dalam sebuah UU HPI. Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam UU HPI khususnya meliputi reformasi pelaksanaan putusan hakim asing, diharapkan akan menjadi daya tarik penanaman modal di Indonesia. Asumsi yang dibangun bahwa penyelesaian sengketa investasi asing, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (out of court settlement) di berbagai negara, dapat berlaku secara universal termasuk di Indonesia. Peningkatan iklim investasi ini memang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Selain IAB, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melalui program EoDB. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mentargetkan peringkat EoDB di Indonesia pada peringkat ke-40. Saat ini peringkat EoDB 2019 adalah ke-73, turun 1 (satu) peringkat dari EoDB 2018 yaitu di peringkat ke-72. Beberapa indikator yang berperan dalam penurunan peringkat EoDB Indonesia adalah indikator perdagangan lintas negara (trading across borders) dan indikator penegakan kontrak (enforcing contract). Sebagai informasi, posisi EoDB Indonesia 2019 masih 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-15, dan Thailand di peringkat ke-27. Kehadiran sebuah UU HPI Indonesia jelas akan mendukung upaya peningkatan peringkat- peringkat Indonesia di atas, khususnya dari aspek kepastian hukum dan legal compliance. 3) Meningkatnya fenomena terkait perkembangan teknologi informasi memunculkan hubungan- hubungan hukum yang bersifat borderless. UU HPI dapat dipakai untuk menyelesaikan akibat-akibat persoalan hukum dari transaksi elektronik (e-commerce) yang saat ini sedang menjamur (misalnya peer to peer lending atau hutang piutang secara online) ketidakjelasan peraturan tentang pemanfaatan teknologi untuk masalah finansial yang bersifat borderless (financial technology), ketiadaan aturan yang menjelaskan aspek transnasional dari penggunaan mata uang digital yang bersifat lintas batas (misalnya bit coin), ketidakjelasan keabsahan dari penyelesaian perkara secara online (Online Dispute Resolution) banyak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan pemerintah (eksekutif) dalam menentukan akibat hukum yang muncul dari penyelesaian perkara tersebut. Hal ini memunculkan urgensitas diciptakannya kaidah-kaidah HPI yang diatur dalam RUU HPI sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kemeterian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mahkamah Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, PPATK, Kemnetrian ATR/BPN, Akademisi Target Penyelesaian Draft RUU diselesaikan 2023 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 21 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mengatur ekstradisi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, baik dalam konteks nasional (domestik), maupun internasional. Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan undang-undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya kooordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri. Substansi yang akan diatur: - prosedur/mekanisme pelaksanaan ekstradisi yang diatur secara khusus melalui hukum acaranya tersendiri secara jelas dan lengkap. - koordinasi antar lembaga/instansi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ekstradisi - pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (simplified extradition) baik menyangkut prosedur maupun pembuktian. Penyederhanaan mekanisme ekstradisi dimungkinkan dalam hal terdapat permintaan dari Negara Peminta dan Termohon Ekstradisi secara sukarela bersedia diekstradisi ke Negara Peminta. - kelembagaan, terutama menyangkut peran pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-undang ini menegaskan bahwa ekstradisi bukan semata-mata proses judisial (judicial procedure), namun juga merupakan proses administrasi (adminsitrative procedure). Berdasarkan pertimbangan ini, baik badan judikatif maupun eksekutif memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam proses pelaksanaan ekstradisi. - penegasan peran dan fungsi Otoritas Pusat dalam pelaksanaan ekstradisi. 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan Unit Terkait/Institusi Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2023 22 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah Indonesia. Substansi yang akan diatur: - pemberian beberapa bantuan hukum timbal balik sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. - mekanisme pemberian bantuan secara lebih jelas, sehingga pemberian bantuan dan proses permintaan bantuan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. - merubah kedudukan central authority menjadi berada di lembaga penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam penanganan tindak pidana, dikarenakan kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini dan MLA merupakan sebuah proses penanganan tindak pidana lintas negara. Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan Unit Terkait/Institusi Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2023 23 Undang-undang RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Filsafat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. situasi yang mendrorong narapidana untuk dapat melakukan proses 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk WNA yang menjalankan pidananya di Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan Transfer of Sentenced Person/TSP (transfer narapidana). Saat ini ketiadaan payung hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer narapidana internasional. Sementara itu, Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri. Untuk itu keberadaan payung hukum dalam proses Transfer of Sentenced Person dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri. Substansi yang akan diatur: - mekanisme pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara secara materil dan formil - politik hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara, apakah akan menganut continuous atau conversion - politik hukum pemerintah terkait para stakeholder pemindahan narapidana antarnegara. Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan Unit Terkait/Institusi Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2020-2024 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 24 Undang-undang RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
- Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru. - Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prisip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang- undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000). - TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. - UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. - UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali utk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM shg dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
Terbentuknya UU KKR untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial diselesaikan melalui pengungkapan kebenaran terkait peristiwa, tempat kejadian, dan korban secara berkeadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga terwujud rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan bantuan pemulihan melalui program yang ada di Kementerian/Lembaga.
- Menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dalam bentuk pemulihan hak korban, baik yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000. Jangkauannya adalah penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan jumlah korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - Materi yang diatur dalam UU KKR ini meliputi asas dan tujuan pembentukan komisi, ruang lingkup, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, alat kelengkapan, keanggotaan, pendanaan, dan ketentuan penutup. Unit Penanggungjawab Ditjen Hak Asasi Manusia Unit Terkait/Institusi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat Target Penyelesaian 2020-2024 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI 25 Undang-undang RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian - Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi). - Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM. - Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan. - Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM. - Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi. - Menguatkan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tanggung jawab negara dalam HAM. - Memasukkan KKP dan Aksi HAM ke dalam UU tersebut. - Memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa hak ekosob. Unit Penanggungjawab Ditjen Hak Asasi Manusia Unit Terkait/Institusi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait P5HAM Lembaga Swadaya Masyarakat Target Penyelesaian 2022 26 Undang-undang RUU tentang Perubahan Atas UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Permasalahan: Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang. Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki memiliki 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI OBH terakreditasi. Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya maka masih harus menunggu 3 tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak. Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu aanmaaning, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum. Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti women crisis center, dll; Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislatif, dan judicial review; Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban Rekomendasi: Perlu revisi peraturan perundangundangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumberdaya lain untuk membiayai bantuan hukum; Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan. Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehngga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun. Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup 2020, No.1630 NO. ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI REGULASI bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori prapenanganan perkara termasuk mengenai pendampingan Aanmaaning, sita jaminan, eksekusi, dan lelang Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia; Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban Unit Penanggungjawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Unit Terkait/Institusi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat Target Penyelesaian 2023 Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar komulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk daftar komulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss. Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 2020, No.1630 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi 1 Peraturan Pemerintah RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan pada Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan Unit Penanggungjawab Ditjen Adminsitrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi OJK, Perbankan, Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kepolisian Target Penyelesaian 2024 2 Peraturan Pemerintah RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan ini adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang. Apabila seseorang tidak mempunyai status hukum kewarganegaraan yang jelas maka akan susah juga bagi seseorang tersebut memenuhi hak-hak dasarnya. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak- anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu anak-anak berkewarganegaraan Indonesia, asing, dan anak berkewarganegaraan ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini memang mengatur adanya hak bagi anak- anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesungguhnya telah mengatur hal ikhwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks serta 2020, No.1630 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi mengakomodasi berbagai hal yang terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodasi oleh undang- undang sebelumnya. Undang-undang yang disahkan Tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum Undang- Undang Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda). Sementara anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, meski Undang-Undang ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006 ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam masa 4 (empat) yang telah ditetapkan undang-undang maupun melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun ditambah 3 tahun atau sebelum berusia 21 tahun. Kelalaian untuk mendaftar memperoleh kewarganegaraan Indonesia maupun Keterlambatan melakukan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaran anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing. Beberapa aturan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda seseorang dan untuk tertib administrasi kewarganegaraan sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengingat berbagai kasus yang ada terkait hal tersebut di atas, untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) serta untuk tertib administrasi kewarganegaraan maka saat ini telah dibentuk Tim Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Unit Penanggungjawab Ditjen Adminsitrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kementerian Dalam Negeri Target Penyelesaian 2023 (Menunggu jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara, terkait dengan RPP ini apakah mau diusulkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2020 atau melalui Izin Prakarsa) 2020, No.1630 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi 3 Peraturan Pemerintah RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku. Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban. Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan. Target Penyelesaian 2020-2021 4 Peraturan Pemerintah RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok bekebutuhan khusus. Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari overstaying yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya overcrowding. Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT, Mahkamah Agung Target Penyelesaian 2020-2021 2020, No.1630 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi 5 Peraturan Pemerintah RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung Target Penyelesaian 2020-2021 6 Peraturan Pemerintah RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Mengatur bentuk perlakuan terhadap narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT Target Penyelesaian 2020-2021 7 Peraturan Pemerintah RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat
Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan mengedepankan program pendidikan. 2020, No.1630 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2020-2021 8 Peraturan Pemerintah RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku. Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban. Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan. Target Penyelesaian 2020-2021 9 Peraturan Pemerintah RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat
Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan tahanan dan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan/ narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan. Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap tahanan dan narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT. Target Penyelesaian 2020-2021 2020, No.1630 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi 10 Peraturan Pemerintah RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan: pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Pendampingan dilaksanakan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan. Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi Klien. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Sosial Target Penyelesaian 2020-2021 11 Peraturan Pemerintah RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur mekanisme pemberian layanan kesehatan bagi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khsus Anak/ Lembaga Pemasyarakatan. Layanan kesehatan yang diberikan meliputi: pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Mengatur perlakuan terhadap anak dari tahanan/ narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan/Lapas. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, BNN Target Penyelesaian 2020-2021 12 Peraturan Pemerintah RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur penyelenggaraan pengamanan di Rutan/ Lapas dan penyelenggaraan pengamatan di LPAS/LPKA terdiri dari kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan. Mengatur mekanisme penjatuhan hukuman/sanksi bagi anak, anak binaan, tahanan dan narapidana. Mengatur intelijen pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan 2020, No.1630 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT Target Penyelesaian 2020-2021 13 Peraturan Pemerintah RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penambahan Potensi komponen jenis PNBP di lingkungan DJKI. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan Target Penyelesaian 2021 14 Peraturan Pemerintah RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tetang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk kementerian dan lembaga lain yang juga mengampu pelestarian kekayaan Intelektual Komunal. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Target Penyelesaian 2021 15 Peraturan Pemerintah RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Pengaturan terkait Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 tetang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, seiring telah direvisi Undang- undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) sehingga perlu dilakukan revisi terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Asosiasi Konsultan HKI Target Penyelesaian 2021 16 Peraturan Pemerintah RPP tentang Pengalihan Paten Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 2020, No.1630 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Paten. Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengalihan hak atas Paten baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena:
Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2021 17 Peraturan Pemerintah RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2020-2021 18 Peraturan Pemerintah RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing sesuai dengan Sasaran Program yaitu Pemberian visa dan izin tinggal bagi investor tepat waktu, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan pelaksanaan atas UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dilakukan perubahan pada substansi tentang jenis visa dan peruntukan izin tinggal Unit Penanggungjawab Ditjen Imigrasi 2020, No.1630 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi Unit Terkait/Institusi Setkretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Target Penyelesaian 2024 19 Peraturan Pemerintah RPP tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan Unit Terkait/Institusi Kementerian Hukum dan HAM dan K/L terkait yang masuk dalam substansi UU Cipta Kerja Target Penyelesaian 2022
Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT 2020, No.1630 Target Penyelesaian 2024 3 Peraturan Presiden RPerpres tentang Ratifikasi Marrakesh Treaty Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. Traktat tersebut memungkinkan pengecualian Hak Cipta untuk memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri. Target Penyelesaian 2021 4 Peraturan Presiden RPerpres tentang Beijing Treaty Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. Traktat tersebut melindungi karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik. Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri. Target Penyelesaian 2021 5 Peraturan Presiden RPerpres tentang Ratifikasi the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. Traktat tersebut mengatur mengenai Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri. Target Penyelesaian 2023 6 Peraturan Presiden RPerpres tentang Ratifikasi Locarno Agreement Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. Perjanjian tersebut mengatur mengenai penentuan klasifikasi desain industri. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri. Target Penyelesaian 2023 7 Peraturan Presiden RPerpres tentang Ratifikasi NICE Agreement Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/ata jasa. Dalam Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/jasa Merek yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual 2020, No.1630 Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri. Target Penyelesaian 2024 8 Peraturan Presiden RPerpres tentang Ratifikasi Singapore Trademark Law Treaty Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. Traktat tersebut mengatur suara, aroma, hologram dan tiga dimensi yang sudah diadaptasi dalam definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri. Target Penyelesaian 2024 9 Peraturan Presiden RPerpres tentang Ratifikasi Vienna Agreement Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. Perjanjian ini dijadikan acuan dalam menentukan klasifikasi Internasional berdasarkan elemen figuratif (perubahan merek logo menjadi kode) sehingga dapat mempermudah pencarian merek logo. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri. Target Penyelesaian 2024 10 Peraturan Presiden RPerpres tentang Ratifikasi Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. Traktat tersebut memberikan perlindungan untuk desain tata letak (topografi) dari sirkuit terintegrasi. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri. Target Penyelesaian 2024 11 Peraturan Presiden RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan adanya peraturan pelaksana dari perubahan kebijakan tersebut, seperti contohnya terkait dengan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pengharmonisasian rancangan peraturan di daerah, dan juga pembentukan kementerian /lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan 2020, No.1630 Menegaskan mekanisme sistem Carry Over Perencanaan pembahasan RUU, Pemantauan dan peninjauan RPUU, dan Harmonisasi Peraturan K/L dan Perda serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara Target Penyelesaian 2020 12 Peraturan Presiden RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia menempatkan perbaikan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mendukung perbaikan hak asasi manusia sebagai tujuan praktis, menyusun program untuk memastikan tercapainya tujuan- tujuan ini, melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup Unit Penanggungjawab Ditjen Hak Asasi Manusia Unit Terkait/Institusi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri Target Penyelesaian 2020 13 Peraturan Presiden RPerpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tindaklanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Unit Penanggungjawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Unit Terkait/Institusi Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet Target Penyelesaian 2021-2022 2020, No.1630
Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Organisasi Profesi Notaris Target Penyelesaian 2022 4 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaaan Dan Pemberian Ijin Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian 1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur lebih spesifik 2) Tidak adanya aturan/pedoman yang spesifik terkait dengan tata cara pemberian ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris. 3) Banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan pemanggilan jabatan notaris oleh pihak berwenang, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah agung, terkait kasus yang di sangkkan kepada pejabat Notaris. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Organisasi Profesi Notaris Target Penyelesaian 2020 5 Peraturan Menteri Rpermenkumham tentang Perwarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara lus Soli yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI dan Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Untuk mengatur mengenai anak-anak hasil kawin campur yang terlambat mendaftar untuk memperoleh 2020, No.1630 Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak yang sudah melawati umur 21 (dua puluh satu) tahun yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, serta merupakan peraturan pelaksana dari Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila peraturan tersebut telah selesai ditetapkan. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kementerian Dalam Negeri Target Penyelesaian 2021 6 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Standar Operasional Prosedur Mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian SOP MLA yang saat ini ada belum berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2022 7 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian 1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari disusun dan disahkan pada saat Daktiloskopi masih menjadi unit eselon II (direktorat). Sekarang daktiloskopi menjadi eselon III (subdirektorat). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam administrasi negara. 2) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan sulit untuk diterapkan, misalnya ketentuan mengenai penerbitan kartu daktiloskopi untuk teraan sidik jari yang sudah dirumus, penyimpanan data teraan sidik jari yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan nomor daktiloskopi dan tahun 2020, No.1630 penomoran saja serta belum adanya aplikasi data teraan sidik jari. 3) Ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan karena belum diatur dalam Peraturan Menteri ini. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kepolisian, KPK, PPATK. Target Penyelesaian 2021 8 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPATK tentang Peraturan/SOP Mengenai Penanganan Permintaan MLA Untuk Memperoleh Informasi Perbankan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Peningkatan jumlah yang signifikan terkait permintaan MLA dari negara asing yang pada intinya meminta kepada otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan data perbankan, namun mengingat belum adanya peraturan/SOP yang secara khusus mengatur hal tersebut dan mengingat UNCAC dan UNTOC menyampaikan bahwa permintaan MLA harus ditindaklanjuti tanpa harus terkendala terkait Bank Secrecy maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur kementerian, lembaga dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti pemenuhan permintaan MLA untuk informasi perbankan Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, OJK, PPATK Target Penyelesaian 2021 9 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang ata Cara Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat dari UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Organisasi Profesi Notaris Target Penyelesaian 2020 10 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Menambah substansi pengaturan keterlibatan kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pencetakan sticker alegtron Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum 2020, No.1630 Unit Terkait/Institusi Organisasi Profesi Notaris Target Penyelesaian 2020 11 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Selain Notaris Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Berdasarkan hal tersebut Ditjen AHU telah memberikan hak akses pendaftaran Jaminan Fidusia kepada selain notaris melalui aplikasi Fidusia Online. Namun terhadap tata cara pemberian hak akses tersebut diperlukan payung hukum yang mengaturnya. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Target Penyelesaian 2020 12 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Sebagai landasan hukum dan pedoman terkait mekanisme dan bentuk data yang disampaikan, sehingga dengan pemberian data fidusia yang akurat, lengkap, dan berkepastian hukum diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya penerima fidusia dalam hal mengetahui apakah benda yang dijaminkan sudah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Ditjen AHU. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Target Penyelesaian 2020 13 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Perubahan nomenklatur mengenai Pelaporan menjadi Penyampaian, sebab yang dalam prakteknya yang dilakukan oleh notaris adalah penyampaian daftar wasiat saja tidak berupa laporan. Dan beberapa perbaikan materi muatan terkait tat acara pelaporan wasiat nihil. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Notaris Target Penyelesaian 2020 2020, No.1630 14 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02- HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. Dalam Peraturan lama tidak diberikan Batasan dan lingkup terkait dengan Kebenaran Formal dan Material, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan ketika ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap telah selesai dilaksanakan. Perlu adanya muatan baru terkait jangka waktu seseorang dapat mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenchap. Hal ini untuk memberikan ruang bagi pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan terhadap adanya Putusan maupun Penetapan Ketidakhadiran tersebut. Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Pengadilan, BPN, Dinas Perumahan, Inspektorat Jenderal dan Balai Harta Peninggalan Target Penyelesaian 2020 15 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui permohonan Pewarganegaraan 2020, No.1630 dan Penelitian UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020 16 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020 17 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Peraturan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Kementerian Keuangan Target Penyelesaian 2020 18 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Korporasi Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Pengintegrasian data wajib pajak antara kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan kementerian keuangan khususnya dalam pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma, Persekutuan Perdata. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 2020, No.1630 Unit Penanggungjawab Ditjen Administrasi Hukum Umum Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020 19 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan omnibus law dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. Mencabut: Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04- UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020-2025 20 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan omnibus law dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. Mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 2020, No.1630 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan/ permintaan Berita Negara Republik Indonesia) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan) Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020-2025 21 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan omnibus law dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Pembenahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985). Mencabut: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 2020, No.1630 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04- PR.07.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02- PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Kementerian PAN & RB Target Penyelesaian 2020-2025 22 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Teknologi Informasi Pemasyarakatan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan omnibus law dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Mencabut: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020-2025 2020, No.1630 23 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Kode Etik Petugas Pemasyarakatan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat
Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan omnibus law dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Mencabut: - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Kementerian PAN & RB Target Penyelesaian 2020-2025 24 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat
Eksisting pola bangunan UPT Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana. Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Kementerian PUPR, BPKP Target Penyelesaian 2020-2025 25 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pembimbing Klien Pemasyarakatan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan, sehingga perlu dibentuk. Unit Penanggungjawab Ditjen Pemasyarakatan Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020-2024 2020, No.1630 26 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Visa Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum Unit Penanggungjawab Direktoral Jenderal Imigrasi Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2021 27 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Ijin Tinggal Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi Unit Penanggungjawab Direktoral Jenderal Imigrasi Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2022 28 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Paspor Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur security tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan Unit Penanggungjawab Direktoral Jenderal Imigrasi Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2021 29 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang anak berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian Unit Penanggungjawab Direktoral Jenderal Imigrasi Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2021 30 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK. Unit Penanggungjawab Direktoral Jenderal Imigrasi Unit Terkait/Institusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Target Penyelesaian 2023 2020, No.1630 31 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian Unit Penanggungjawab Direktoral Jenderal Imigrasi Unit Terkait/Institusi Kepolisian, Kejaksaan Target Penyelesaian 2022 32 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif khusus pada pelayanan Paten dan Hak Cipta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah. Unit Penanggungjawab Ditjen Kekayaan Intelektual Unit Terkait/Institusi Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Target Penyelesaian 2021 33 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pedoman Partisipasi Publik Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Pengaturan tentang pedoman partisipasi publik sebagai tindak lanjut dari Perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020 34 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi pembina adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan demikian menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untu menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional 2020, No.1630 Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Target Penyelesaian 2020 35 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjenjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas Instansi Pembina adalah menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan hanya memiliki kurikulum pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk jenjang Ahli Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Unit Penanggungjawab Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Unit Terkait/Institusi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Target Penyelesaian 2020 36 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Disamping itu memenuhi kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Unit Penanggungjawab Ditjen Hak Asasi Manusia Unit Terkait/Institusi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri Target Penyelesaian 2020-2024 38 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyelahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di unit utama/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Unit Penanggungjawab Ditjen Hak Asasi Manusia Unit Terkait/Institusi UPT di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi dan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan pelayanan publik. Target Penyelesaian 2020 2020, No.1630 39 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Diusulkan untuk direvisi guna penyelarasan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian Unit Penanggungjawab Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Unit Terkait/Institusi - Target Penyelesaian 2020 40 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Dalam rangka peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar terbentuk ASN yang memiliki kinerja dan integritas tinggi Unit Penanggungjawab BPSDM Hukum dan HAM Unit Terkait/Institusi Internal Kementerian Hukum dan HAM Target Penyelesaian 2020 41 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Mengakomodir putusan Judicial Review Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh Paralegal; Unit Penanggungjawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Unit Terkait/Institusi Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi Target Penyelesaian 2020 42 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Mengatur pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasihati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara litigasi; Mengatur Pelaksanaan bantuan hukum kegiatan nonlitigasi Unit Penanggungjawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Unit Terkait/Institusi Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi 2020, No.1630 Target Penyelesaian 2020 43 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Unit Penanggungjawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Unit Terkait/Institusi Kementerian PAN & RB, BKN Target Penyelesaian 2020 44 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan No. 38 Tahun 2017 Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum Unit Penanggungjawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Unit Terkait/Institusi Kementerian PAN & RB, BKN Target Penyelesaian 2020 45 Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tugas pokok, kedudukan dan penempatan tugas JFPH; SKP dan Pejabat Penilai SKP; Angka Kredit; Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; Pemberhentian JFPH; Tata laksana dan mekanisme penunjukan coordinator PH; Peta Penyuluhan Hukum; Penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum; Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan/disposisi dan kegiatan mandiri; standar kompetensi JFPH. Unit Penanggungjawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Unit Terkait/Institusi Kementerian PAN & RB, BKN Target Penyelesaian 2020 D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA
2020, No.1630 Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eskternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapain output yang berkualitas. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:
Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan 2020, No.1630 HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum daan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar di dalam dan di luar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staff ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi. Ke depannya, kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:
Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan 2020, No.1630 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada:
Strategi yang dlaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:
Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, 2020, No.1630 karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya. Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi prosesproses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan. Gambar …. Bagan Value Chain (Rantai Nilai) Kementerian Hukum dan HAM 2020, No.1630 Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Level 0 Kementerian Hukum dan HAM
1) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan. 2) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. Output yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan. 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan. 2020, No.1630
Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai ‘pelanggannya’, yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. Output yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.
Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Output yang dihasilkan berupa: No Proses Output VIII Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai Layanan kepegawaian IX Pengelolaan BMN dan Umum Layanan pengelolaan aset dan umum X Pengelolaan TI dan komunikasi Layanan teknologi informasi dan komunikasi XI Pengelolaan Keuangan Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan 2020, No.1630 E. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM RB KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN MANAJEMEN PERUBAHAN
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan yaitu:
Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen