DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017

Nomor: 34
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, belum mengatur mengenai pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik; www.peraturan.go.id 2018, No.25 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK. www.peraturan.go.id 2018, No.25

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi partai politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.Pendaftaran Partai Politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan Partai Politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik.
4.Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD Partai Politik adalah peraturan dasar Partai Politik.
5.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART Partai Politik adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik.
6.Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
7.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran di bidang Partai Politik berupa nama pengguna dan kata sandi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9.Hari adalah hari kerja. www.peraturan.go.id 2018, No.25

Pasal 2

(1)Pendirian Badan Hukum Partai Politik, perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, dan perubahan kepengurusan Partai Politik wajib didaftarkan kepada Menteri melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat Pemohon mengakses laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 4

Pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik dilakukan dengan cara mengisi format pendirian Badan Hukum Partai Politik secara elektronik.

Pasal 5

(1)Format pendirian Badan Hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
1. a.data Pemohon;
2. b.data isian; dan
3. c.dokumen persyaratan.
(2)Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nama Pemohon;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor pokok wajib pajak Pemohon; www.peraturan.go.id 2018, No.25
4. d.nomor telepon yang dapat dihubungi;
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.jenis kelamin;
7. g.alamat tempat tinggal;
8. h.alamat surat elektronik;
9. i.pekerjaan;
10. j.kewarganegaraan; dan
11. k.jabatan dalam Partai Politik.
(3)Data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.nama Partai Politik;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.alamat kantor pusat Partai Politik;
4. d.kepengurusan pada tingkat pusat;
5. e.kepengurusan pada setiap daerah provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah daerah kabupaten/kota pada daerah provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
6. f.alamat kantor tetap pada tingkatan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota; dan
7. g.rekening atas nama Partai Politik.
(4)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berupa:
1. a.surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
2. b.1 (satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian Partai Politik;
3. c.surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan www.peraturan.go.id 2018, No.25 tingkat kecamatan;
4. d.surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah tingkat daerah provinsi;
5. e.surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah tingkat daerah kabupaten/kota;
6. f.surat keterangan terdaftar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan domisili Partai Politik;
7. g.surat keterangan domisili Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis;
8. h.fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 5 (lima) rangkap fotokopi;
9. i.surat pernyataan sebagai pengurus Partai Politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
10. j.fotokopi rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 6

Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) secara fisik kepada Menteri paling lambat sebelum pendaftaran pendirian Badan Hukum berakhir.

Pasal 7

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
(3)Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. www.peraturan.go.id 2018, No.25

Pasal 8

(1)Hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Menteri.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya proses penelitan dan/atau verifikasi.

Pasal 9

(1)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
(2)Menteri menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.Mahkamah Konstitusi;
2. b.Mahkamah Agung;
3. c.Komisi Pemilihan Umum;
4. d.Kementerian Dalam Negeri; dan
5. e.Percetakan Negara.

BAB III

PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK DAN/ATAU ART PARTAI POLITIK

Pasal 10

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi. www.peraturan.go.id 2018, No.25

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, belum mengatur mengenai pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK. www.peraturan.go.id 2018, No.25

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi partai politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.Pendaftaran Partai Politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan Partai Politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik.
4.Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD Partai Politik adalah peraturan dasar Partai Politik.
5.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART Partai Politik adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik.
6.Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
7.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran di bidang Partai Politik berupa nama pengguna dan kata sandi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9.Hari adalah hari kerja. www.peraturan.go.id 2018, No.25

Pasal 2

(1)Pendirian Badan Hukum Partai Politik, perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, dan perubahan kepengurusan Partai Politik wajib didaftarkan kepada Menteri melalui permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat Pemohon mengakses laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 4

Pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik dilakukan dengan cara mengisi format pendirian Badan Hukum Partai Politik secara elektronik.

Pasal 5

(1)Format pendirian Badan Hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
1. a.data Pemohon;
2. b.data isian; dan
3. c.dokumen persyaratan.
(2)Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nama Pemohon;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor pokok wajib pajak Pemohon; www.peraturan.go.id 2018, No.25
4. d.nomor telepon yang dapat dihubungi;
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.jenis kelamin;
7. g.alamat tempat tinggal;
8. h.alamat surat elektronik;
9. i.pekerjaan;
10. j.kewarganegaraan; dan
11. k.jabatan dalam Partai Politik.
(3)Data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.nama Partai Politik;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.alamat kantor pusat Partai Politik;
4. d.kepengurusan pada tingkat pusat;
5. e.kepengurusan pada setiap daerah provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah daerah kabupaten/kota pada daerah provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
6. f.alamat kantor tetap pada tingkatan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota; dan
7. g.rekening atas nama Partai Politik.
(4)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berupa:
1. a.surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
2. b.1 (satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian Partai Politik;
3. c.surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan www.peraturan.go.id 2018, No.25 tingkat kecamatan;
4. d.surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah tingkat daerah provinsi;
5. e.surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah tingkat daerah kabupaten/kota;
6. f.surat keterangan terdaftar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan domisili Partai Politik;
7. g.surat keterangan domisili Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis;
8. h.fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 5 (lima) rangkap fotokopi;
9. i.surat pernyataan sebagai pengurus Partai Politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
10. j.fotokopi rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 6

Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) secara fisik kepada Menteri paling lambat sebelum pendaftaran pendirian Badan Hukum berakhir.

Pasal 7

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
(3)Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. www.peraturan.go.id 2018, No.25

Pasal 8

(1)Hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Menteri.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya proses penelitan dan/atau verifikasi.

Pasal 9

(1)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
(2)Menteri menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.Mahkamah Konstitusi;
2. b.Mahkamah Agung;
3. c.Komisi Pemilihan Umum;
4. d.Kementerian Dalam Negeri; dan
5. e.Percetakan Negara.

BAB III

PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK DAN/ATAU ART PARTAI POLITIK

Pasal 10

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi. www.peraturan.go.id 2018, No.25

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK DAN/ATAU ART PARTAI POLITIK

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK DAN/ATAU ART PARTAI POLITIK

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015